Presiden Turki berikrar akan terus hancurkan pelaku teror

Ankara, Turki (ANTARA News) – Presiden Turki pada Ahad (30/12) berikrar bahwa negaranya akan terus menghancurkan pelaku teror seperti yang dilakukan Ankara pada masa lalu.

“Kami memasuki sarang teroris, menghancurkan dan terus menghancurkan mereka,” kata Recep Tayyip Erdogan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin. Presiden Turki tersebut merujuk kepada operasi kontrateror yang dilancarkan Ankara belum lama ini di dalam wilayah Turki dan di bagian barat-laut Suriah.

Erdogan berbicara dalam pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) berkuasa, yang dipimpinnya, di Istanbul.

Dalam dua tahun belakangan ini, Turki telah melancarkan dua operasi kontrateror di Suriah –Operation Euphrates Shield dan Olive Branch– untuk menghapuskan keberadaan anggota YPG/PKK dan Da`esh di dekat perbatasan Turki, dan yang ketiga diperkirakan dilancarkan di sisi timur Sungai Eufrat.

Dalam aksinya selama lebih dari 30 tahun melawan Turki, PKK –yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa– dianggap sebagai kematian sebanyak 40.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. YPG adalah cabang PKK di Suriah.

Selama kurun waktu tiga bulan, koalisi pimpinan AS dan gerilyawn YPG/PKK menewaskan 165 warga sipil di satu wilayah Suriah Timur, kata satu organisasi nonpemerintah (NGO) Suriah di dalam satu laporan, Sabtu (29/12).

Serangan pasukan koalisi, yang berusaha mengusir anggota Da`esh dari daerah di sekitar Deir Ez-Zour, menewaskan 153 warga sipil, termasuk 71 anak-anak dan 29 perempuan. Sementara itu, serangan oleh gerilyawan YPG/PKK menewaskan 12 warga sipil selama masa yang sama –termasuk tiga anak kecil, kata Jaringan Suriah bagi Hak Asasi Manusia (SNHR) di dalam laporan yang mencakup masa 101 hari dari 11 September sampai 20 Desember.

Setelah pusat Kabupaten Hajin di Deir Ez-Zour diserbu oleh kelompok teror YPG/PKK, sebanyak 6.000 warga sipil di desa dan kota kecil lain yang dikuasai Da`esh terjebak di dalam pengepungan pasukan Pemerintah Presiden Bashar al-Assad dan gerilyawan YPG/PKK, kata laporan itu.

Laporan menambahkan Da`esh menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, sehingga mereka terpajan serangan membabi-buta oleh pasukan pemerintah dan gerilyawan YPG/PKK.

Da`esh masih menguasai lima kota kecil di bagian pedesaan Provinsi Deir Ez-Zour di Suriah Timur.

Dengan bantuan AS, anggota YPG/PKK menguasai sisi timur Sungai Eufrat dan daerah pedesaan di bagian barat serta timur Deir Ez-Ezour. Prancis juga menyediakan dukungan artileri buat kelompok teror itu.

Editor: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Setelah hujan, 32.000 orang menunggu bantuan di perbatasan Suriah

Idlib, Suriah (ANTARA News) – Setelah hujan deras mengguyur, sedikitnya 32.000 warga sipil yang tinggal di tenda di sepanjang perbatasan Suriah-Turki menunggu bantuan kemanusiaan, kata warga setempat kepada Kantor Berita Anadolu.

Sejak 2 Desember, tak kurang dari 22 kamp pengungsi kebanjiran dan 67 orang lagi sangat terpengaruh hujan lebat di wilayah Kamp Atme, menurut data yang dikumpulkan oleh Koordinator Campur Tangan Suriah –organisasi lokal nonpemerintah yang mencurahkan perhatian untuk membantu warga sipil.

Tak kurang dari 220 tenda hancur dan 550 tenda lagi terendam air.

Um Huseyin, seorang penghuni kamp, mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin– bahwa dia dan istrinya selamat berkat bantuan tetangga mereka.

“Sekarang kami tinggal di masjid. Tetangga kami membawakan kami sarapan. Bahkan pakaian yang saya pakai saat ini dari tetangga kami. Saya sangat kedinginan,” katanya.

Huda Kasim, ibu dari bayi yang berumur empat bulan, mengatakan mereka juga berlindung di masjid tersebut bersama dengan 25 keluarga lagi. “Kami kelaparan,” kata wanita itu.

Seorang warga lain, Halit Abdo (70), mengatakan ia menyelamatkan anak-anaknya dari banjir dengan menggendong mereka di punggungnya.

Air naik sampai setinggi dua meter, katanya.

Usma Kasim mengatakan salah satu keperluan di kamp tersebut adalah tenda. “Obat, makanan paketan, dan selimut adalah keperluan lain yang mendesak,”  ia menambahkan.

Suriah telah terjerumus ke dalam perang saudara keji sejak awal 2011, ketika Pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindas pemrotes dengan menggunakan kekuatan yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Baca juga: PBB: 7.000 lebih anak menjadi korban konflik di Suriah

Editor: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Netanyahu: Brazil akan pindahkan kedutaan ke Yerusalem

Rio De Janeiro (ANTARA News) – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan rencana Pemerintah Brazil untuk memindahkan kedutaan besarnya di Tel Aviv ke Yerusalem.

Netanyahu mengatakan pada Minggu (30/12) bahwa Presiden terpilih Brazil Jair Bolsonaro mengatakan padanya bahwa masalahnya adalah “kapan, bukan apakah” ia akan memindahkan kedutaan ke Yerusalem.

Bolsonaro, yang beraliran kanan-jauh, akan mulai resmi menjabat pada Selasa.

Ia sedang menjadi tuan rumah bagi Netanyahu dan para pemimpin negara-negara lainnya, yang datang untuk menghadiri pelantikannya sebagai presiden Brazil.

Bolsonaro sebelumnya mengatakan bahwa ia ingin mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan memindahkan kedutaan ke Yerusalem.

Namun belakangan ini, Bolsonaro menghadapi tekanan bertubi-tubi dari sektor pertanian berpengaruh di Brazil, yang memintanya agar ia tidak memindahkan kedutaan ke Yerusalem karena bisa merugikan ekspor Brazil ke negara-negara Arab.

Kendati Netanyahu menyatakan demikian, seorang pejabat tinggi dari pemerintahan Brazil mengatakan kepada Reuters, Minggu, bahwa keputusan soal pemindahan kedutaan belum diambil.

Jika Bolsonaro memutuskan memindahkan kedutaan negaranya ke Yerusalem, langkah itu akan merupakan perubahan tajam dalam kebijakan luar negeri Brazil.

Brazil selama ini mendukung penyelesaian dua-negara atas konflik Israel-Palestina.

Liga Arab telah mengatakan kepada Bolsonaro bahwa memindahkan kedutaan ke Yerusalem akan menjadi langkah mundur bagi hubungan dengan negara-negara Arab, menurut surat yang dilihat Reuters pada awal Desember.

“Bolsoro mengatakan kepada saya bahwa ini tinggal soal `kapan, bukan apakah` ia akan memindahkan kedutaan ke Yerusalem,” kata Netanyahu, Minggu, saat bertemu para pemimpin masyarakat Yahudi Brazil di Rio de Janeiro.

“Kami menganggap Brazil sangat penting, dan Brazil dalam konteks Amerika Latin,” tambahnya. “Ini akan menjadi perubahan bersejarah.”

Netanyahu, yang melakukan pertemuan dengan Bolsonaro pada Jumat (28/12), mengatakan bahwa presiden Brazil itu menyambut undangannya untuk berkunjung ke Israel. Lawatan tersebut kemungkinan akan dilangsungkan pada Maret.

Netanyahu sendiri adalah perdana menteri pertama Israel yang melakukan kunjungan ke Brazil.

Setelah bertemu dengan pemimpin Israel tersebut, Bolsonaro mengatakan bahwa “kami perlu sekutu baik, teman-teman baik, saudara-saudara baik, seperti Benjamin Netanyahu.”

Baca juga: Brazil Akui Negara Palestina, AS Berang

Sumber: Reuters
Editor: Tia Mutiasari/Gusti Nur Cahya Aryani

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Saudi tuntut hukuman mati bagi lima tersangka pembunuh Khashoggi

Riyadh (ANTARA News) – Kejaksaan Arab Saudi pada Kamis menuntut agar lima dari 11 tersangka kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi dihukum mati, demikian dilaporkan Saudi Press Agency.

Jaksa agung Saudi, dalam pernyataan, menggarisbawahi bahwa tuntutan itu dinyatakan dalam persidangan pertama kasus tersebut di pengadilan pidana di Riyadh.

Ia mengatakan Kejaksaan meminta hukuman mati dikenakan terhadap lima tersangka atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan.

Ia menambahkan bahwa seluruh 11 tersangka hadir pada persidangan dengan didampingi para pengacara mereka.

Jaksa agung juga mengungkapkan bahwa Kejaksaan hingga kini menunggu informasi soal kasus tersebut dari mitra Turki mereka.

Khashoggi dibunuh di dalam Konsulat Arab Saudi di Turki pada Oktober 2018. Sejumlah pejabat tinggi Saudi sudah ditahan terkait kasus tersebut.

Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud memerintahkan agar lembaga intelijen ditata kembali.

Baca juga: Majalah Time tetapkan wartawan sebagai Tokoh Tahun Ini

Sumber: Xinhua-OANA
Editor: Tia Mutiasari/Gusti Nur Cahya Aryani

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemukim Yahudi serang rombongan pejabat Palestina

Ramallah, Palestina (ANTARA News) – Beberapa pemukim Yahudi pada Kamis (3/1) menyerang rombongan yang membawa Menteri Palestina Urusan Agama Yousef Adais di dekat Kota Salfit, Tepi Barat Sungai Jordan, kata beberapa sumber lokal.

“Beberapa pemukim menyerang rombongan tersebut dengan menggunakan batu; satu mobil rusak, walaupun tak ada yang dilaporkan cedera,” kata satu sumber yang mengetahui sebagaimana dikutip oleh Anadolu.

Pada Kamis pagi, Pemerintah Palestina menyatakan bahwa satu rombongan yang membawa Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah telah menjadi sasaran serangan serupa oleh pemukim Yahudi di dekat Nablus pekan lalu.

“Rombongan PM itu diserang oleh sekelompok pemukim Yahudi yang melemparkan baru di dekat pos pemeriksaan Zatara,” demikian antara lain isi satu pernyataan pemerintah.

Sementara itu Utusan Timur Tengah AS Nickolay Mladenov mengutuk serangan terhadap rombongan Hamdallah tersebut.

“Itu adalah peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Itu tentu saja tak bisa diterima dan para pelakunya harus diseret ke pengadilan,” kata Mladenov.

Menurut data Israel, serangan anti-Palestina oleh pemukim Yahudi di Tepi Barat, yang diduduki, termasuk di Jerusalem Timur, naik sampai 60 persen tahun lalu dibandingkan dengan pada 2017.

Lebih dari 650.000 pemukim Yahudi kini tinggal di 196 permukiman –yang dibangun dengan persetujuan Pemerintah Israel– di seluruh Tepi Barat, demikian data dari pihak Palestina.

Pada Senin (17/12), Menteri Luar Negeri Jordania Ayman As-Safadi mengatakan berlanjutnya pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur membahayakan peluang untuk mewujudkan penyelesaian perdamaian.

As-Safadi mengutuk keputusan Pemerintah Israel belum lama ini untuk menyetujui pembangunan ribuan unit baru permukiman di Tepi Barat –tindakan yang, ia peringatkan, akan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

“Pembangunan permukiman tak sah, tindakan sepihak yang memperluas pendudukan Israel dan merusak prospek bagi penyelesaian konflik itu,” kata As-Safadi di dalam satu pernyataan.

Pada Ahad (16/12), komite menteri Israel urusan peraturan menyetujui rancangan peraturan yang mensahkan pembangunan hanya 70 unit pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

As-Safadi mendesak masyarakat internasional agar “memikul tannggung-jawab moral dan hukum mereka” dengan menekan Israel agar berhenti membangun permukiman di tanah Palestina yang dirampas.

Menteri luar negeri tersebut memperingatkan pelanggaran semacam itu hanya akan mengakibatkan peningkatan ketegangan dan kerusuhan, yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi keamanan regional.

Proses perdamaian Palestina-Israel ambruk pada pertengahan 2014 akibat penolakan yang terus dilakukan Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan menerima baik perbatasan pra-1967 sebagai dasar bagi penyelesaian dua-negara.

Penyunting: Chaidar Abdullah/M.Anthoni

Pewarta:
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertempuran berlangsung di antara faksi-faksi pemberontak Suriah

Amman (ANTARA News) –  Bentrokan-bentrokan terjadi di antara berbagai faksi pemberontak Suriah, kata warga dan pemberontak pada Kamis (3/1).

Pertarungan berkecamuk di antara kubu-kubu oposisi Suriah bersenjata sejak pergolakan menentang pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad tahun 2011. Bentrokan-bentrokan di antara mereka telah membantu presiden Suriah, dengan dukungan para sekutu dari Iran dan Rusia, untuk merebut kembali banyak kawasan yang semula dikuasai pemberontak.

Tahrir ash Sham, yang sebelumnya berafiliasi ke Al- Qaida, telah melancarkan serangan pada Selasa terhadap kota-kota di pinggiran barat Aleppo –yang dikuasai Nour ad Din Zinki, anggota arus utama Front Pembebasan Nasional (NLF), kata warga dan sumber pemberontak yang dihubungi Reuters lewat telepon.

Tahrir ash Sham, yang pada Rabu menguasai kota Darat Izza, mengatakan pihaknya membalas sergapan yang dilakukan pekan ini. Lima pejuangnya tewas dalam insiden tersebut. Kelompok itu menyalahkan Nour al Din Zinki berada di balik serangan tersebut.

Kelompok-kelompok militan Islamis memiliki perbedaaan ideologi dari kubu-kubu nasionalis di dalam Tentara Suriah Bebas yang tergabung di bawah panji NLF, dukungan Turki, tetangga Suriah.

Satu sumber pemberontak mengatakan penguasaan kota Darat Izza akan memperkuat kelompok Islamis itu dalam pembicaraan rahasia dengan Turki yang menempatkan tentaranya di bagian utara dan ingin memperkuat kehadirannya guna menjamin perbatasannya.

Tujuan kelompok militan itu ialah membentuk rangkaian wilayah dari kawasan-kawasan yang mereka kuasai di sebelah utara Idlib dekat perbatasan Turki ke benteng-benteng di pinggiran Aleppo, kata seorang diplomat senior dari Barat yang meminta jatidirinya tak disebutkan.

Pasukan NLF dikerahkan lagi untuk menghadapi serangan-serangan dan menyerang benteng-benteng dan tempat-tempat pemeriksaan Tahrir ash Sham di Provinsi Idlib, kata warga dan pemeberontak.

“Kami minta kubu Tahrir ash Sham bertanggung jawab atas serangan berbahaya yang menimbulkan peningkatan serangan dan menyerukan orang-orang bijaknya menghentikan pertempuran dan memelihara apa yang tersisa dari revolusi,” kata NLF dalam satu pernyataan yang dikutip Reuters.

Warga masyarakat mengatakan NLF mengalami sedikit kemajuan dalam mengusir para militan Islamis itu dari Saraqeb, salah satu kota utama yang mereka kuasai di Provinsi Idlib.

Akibat bentrokan-bentrokan itu, ketakutan di kalangan warga sipil merebak. Pulugan orang sejauh ini terbunuh dan cedera, kata pemberontak.

Penyunting: M.Anthoni/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gerakan Fatah tutup kantor di Jalur Gaza

Kota Gaza, Palestina (ANTARA News) – Kelompok Palestina Fatah pada Jumat (4/1) mengumumkan penutupan semua kantornya di Jalur Gaza karena alasan keamanan.

Dengan mengutip peristiwa belum lama ini, saat para pejabat kelompok tersebut ditangkap dan diancam di daerah kantung itu, Juru Bicara Fatah Atef Abu Yusuf mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu bahwa semua kantornya telah diperintahkan ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Pada Jumat pagi, beberapa penyerang berkedok menyerbu markas Palestinian Broadcasting Corporation di Kota Gaza, sehingga beberapa staf cedera dan peralatan rusak.

Pemerintah, pimpinan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS), mengutuk serangan tersebut, dan menyerukan agar para pelakukan ditangkap, demikian laporan Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi.

Juru Bicara Fatah Atef Abu Seif pada Senin mengeluarkan pernyataan yang menuduh bahwa HAMAS “telah menangkap lebih dari 500 anggota kelompok itu” –termasuk beberapa pejabat senior– sebelum pawai untuk memperingati ulang tahun ke-54 berdirinya gerakan tersebut berlangsung.

Kementerian Dalam Negeri, yang dioperasikan HAMAS, membantah tuduhan itu, dan mengatakan hanya 38 orang telah dipanggil untuk ditanyai, dan mereka semua selanjutnya dibebaskan.

HAMAS dan Fatah telah terlibat pertikaian sejak HAMAS menguasai Jalur Gaza pada 2007 dari Fatah, setelah pertempuran di jalan.

Pada Desember lalu, delegasi dari kedua kelompok yang bertikai tersebut menyelenggarakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir di Kairo dengan tujuan mengakhiri perpecahan di kalangan rakyat Palestina.

Pembicaraan itu adalah satu dari puluhan babak pembicaraan di Ibu Kota Mesir, Kairo, dan beberapa ibu kota negara lain Arab antara HAMAS dan Fatah sejak meletusnya perpecahan pada 2007, tapi semua pembicaraan tersebut tidak membuahkan hasil.

Baca juga: Mesir lanjutkan diplomasi ulang-alik antara Hamas dan Israel

Editor: Chaidar Abdullah
 

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Turki bantah pernyataan Menlu AS soal Suriah

Ankara, Turki (ANTARA News) – Turki pada Jumat (4/1) membantah pernyataan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengenai peran Turki dalam menjamin keutuhan wilayah dan keamanan Suriah.

“Kami menolak gaya dan isi pernyataan Menteri Luar Negeri AS (Mike) Pompeo yang ia keluarkan kemarin dalam satu wawancara dengan suatu jejaring mengenai negara kami berkaitan dengan Suriah,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy di dalam satu pernyataan.

Pernyataan Aksoy dikeluarkan sehari setelah Pompeo, di dalam satu wawancara dengan media sayap-kanan Newsmax, membicarakan penarikan tentara AS dari Suriah. Ia menyebut-nyebut apa yang ia katakan sebagai “kepentingan menjamin bahwa Turki tidak membantai orang Kurdi, perlindungan kelompok agama minoritas di sana di Suriah. Semua itu masih menjadi bagian dari rangkaian misi Amerika”.

Pompeo membuat bingung kelompok gerilyawan PYD/YPG –sasaran dari operasi kontra-teror yang direncanakan oleh Turki di Suriah– dan “Suku Kurdi memperlihatkan kurangnya keterangan, yang mengganggu pikiran”, kata Aksoy.

Aksou juga dengan keras mengutuk pandangan AS mengenai kelompok gerilyawan YPG/PKK sebagai mitra dalam perangnya melawan Da`esh, menurut laporan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu.

“Turki dengan tegas akan terus memerangi organisasi teror PKK/PYD/YPG dan Da`esh, yang mengancam keutuhan wilayah dan persatuan politik Suriah dan menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan nasionalnya,” kata Aksoy.

Ankara juga akan terus melindungi hak Suku Kurdi Suriah sehubungan dengan perang melawan terorisme, ia menambahkan.

Turki telah lama keberatan dengan cara AS memandang PKK/PYD/YPG sebagai sekutu dalam perang melawan Da`esh, dan mengatakan menggunakan satu kelompok teror untuk memerangi yang lain tak masuk akal.

Turki juga telah menekankan bagaimana PKK/PYD/YPG meneror warga Arab lokal, Turkmen dan Kurdi di berbagai daerah Suriah di dekat Turki.

Dalam aksi terornya selama 30 tahun terhadap Turki, PKK telah menewaskan tak kurang dari 40.000 orang. PYD/YPG adalah cabang PKK di Suriah.

 Baca juga: Erdogan: Turki akan tolak sanksi-sanksi Amerika Serikat terkait pendeta

Editor: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penggunaan tas plastik di Turki turun 50 persen

Istanbul, Turki (ANTARA News) – Penggunaan tas plastik di Turki telah turun sampai 50 persen sejak 1 Januari, ketika pedagang eceran mengenakan biaya untuk tas plastik yang merusak lingkungan hidup, kata menteri urbanisasi dan lingkungan hidup pada Jumat (4/1).

Sasaran Turki ialah mengurangi penggunaan tas plastik per orang –yang saat ini berjumlah 440 per tahun– sebanyak 90 persen jadi 40 sampai 2025, kata Murat Kurum dalam satu pertemuan mengenai peraturan lingkungan hidup di Ibu Kota Turki, Ankara.

Sebanyak 30-35 miliar tas plastik digunakan di Turki setiap tahun, katanya.

Kurum menambahkan, “Kita perlu kembali penggunaan jaring pasar. Kami mendorong pengusaha dan pemilik pabrik agar melakukan promosi.”

Sasaran utamanya bukan memperoleh uang dari tas plastik, tapi untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup, kata menteri tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu.

Tas plastik dijual seharga 0,25 lira Turki (0,05 dolar AS). Sebanyak 0,10 lira (0,02 dolar AS) dari hasil penjualan tersebut adalah biaya pembuatan dan 0,15 lira (0,03 dolar) untuk proyek lingkungan hidup.

Kurum mengatakan, “Penghasilan dari penjualan tas plastik akan digunakan untuk beberapa proyek lingkungan hidup seperti sepeda dan jalur pejalan kaki, penghalang suara dan instalasi pengolahan air limbah.”

Tas plastik dapat memakan waktu 1.000 tahun untuk bisa terurai, kata Mind Your Waste Foundation.

Yayasan itu telah mengatakan sebanyak lima triliun tas plastik diproduksi setiap tahun di seluruh dunia, hanya satu persen yang didaur-ulang.

Turki juga memiliki proyek tanpa limbah, yang dipimpin oleh Ibu Negara Turki Emine Erdogan, untuk mengurangi volume limbah yang tak bisa didaur-ulang.

Baca juga: Perusahaan Ghana ubah limbah plastik jadi bata trotoar
Baca juga: Pengunjung dukung larangan kantong plastik

Editor: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perang antargerilyawan berkecamuk di Suriah

Aleppo, Suriah (ANTARA News) – Pertempuran memasuki hari keempat antarkelompok gerilyawan yang didukung oleh Pemerintah Turki di pinggir barat Provinsi Aleppo dan di pinggir selatan Provinsi Idlib, menyebabkan ratusan gerilyawan tewas.

Beberapa laporan media mengutip sumber lokal di pinggir Aleppo dan Idlib bahwa setelah pertempuran sengit melawan anggota “Gerakan Noureddin Az-Zenki”, petempur Jabhat An-Nusra merebut kekuasaan atas banyak wilayah di pinggir barat Aleppo.

Petempur Jabhat An-Nusra menyita banyak senjata dan kendaraan, dan menewaskan sejumlah gerilyawan dari Gerakan Noureddin Az-Zenki, selain menangkap sebagian anggota gerakan itu, menurut laporan Kantor Berita Resmi Suriah, Sana –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang.

Sumber lokal tersebut mengatakan sebagian besar gerilyawan Gerakan Noureddin Az-Zenki telah mundur dari Kota Kecil Efrin di pinggir barat-laut Aleppo, kota kecil yang dikuasai oleh anggota milisi yang didukung oleh Turki, saat mereka membuka koridor untuk memungkinkan gerilyawan itu mundur dan bergabung dengan Gerakan tersebut.

Di pinggir selatan Idlib, gerilyawan dari “Front Nasional bagi Pembebasan” bergerak maju ke arah beberapa desa yang dikuasai Jabhat An-Nusra di sebelah selatan Idlib. Gerilyawan Front Nasional menguasai Desa Talmans setelah pertempuran sengit melawan petempur Jabhat An-Nusra. Setelah itu, mereka menangkap sejumlah anggota Front Nasional serta menyita sejumlah senjata.

Jejaring sosial yang berafiliasi kepada gerilyawan mengatakan pertempuran sengit antara organisasi gerilyawan selama beberapa hari belakangan terjadi di dekat tempat pengawasan Turki dan di bawah pengawasan patroli Turki di daerah tersebut.

Keadaan itu menunjukan bahwa pertempuran tersebut adalah “upaya Turki untuk menata kembali daerah yang berada di bawah pengaruh organisasi teror untuk memanfaatkan mereka bagi agenda pribadi Turki.

Sumber tersebut juga mengatakan milisi gerilyawan yang berafiliasi kepada Pemerintah Turki dan beroperasi di bawah naungan “Perisai Eufrat” menerima instruksi langsung dari Turki agar tidak terlibat dalam pertempuran antara anggota Jabhat An-Nusra dan kelompok gerilyawan lain.

Pertempuran antara kelompok gerilyawan meletus pada Selasa fajar di pinggir barat Aleppo, ketika anggota Jabhat An-Nusra menguasai Kota Kecil Daret Ezza. Pertempuran merembes ke pinggir selatan dan timur Idlib serta pinggir utara Hama. Pertempuran yang berkecamuk menewaskan ratusan gerilyawan, selain merenggut jiwa warga sipil yang tinggal di daerah yang di bawah kendali organisasi tersebut.

Baca juga: Prancis khawatirkan kejahatan perang oleh Suriah terhadap Idlib

Penyunting: Chaidar Abdullah/Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Serangan udara Rusia tewaskan tiga warga di Aleppo, Suriah

Idlib, Suriah (ANTARA News) – Tiga warga sipil tewas dan sembilan lagi cedera dalam serangan udara oleh Rusia di Provinsi Aleppo, Suriah Utara, kata beberapa sumber setempat pada Sabtu (5/1).

Serangan tersebut ditujukan ke Daerah Darat Izza, Urum Al-Kubra, Rashideen dan Lembah Al-Muhandis di dalam “zona penurunan ketegangan” di Aleppo barat pada Jumat larut malam, kata beberapa sumber yang meminta untuk tidak disebutkan jati diri mereka karena alasan keamanan.

Omar Haj Abu Udeide, Direktur Lembaga Pertahanan Sipil Helm Putih, mengatakan tiga orang telah tewas di Darat Izza dan sembilan orang cedera di Urum Al-Kubra.

Ia mengatakan warga yang cedera segera dibawa ke rumah sakit yang berdekatan untuk diberi perawatan medis.

Satu pengamatan udara oposisi menunjukkan serangan udara tersebut dilancarkan oleh pesawat tempur yang terbang dari Pangkalan Udara Khmeimim di Latakia di Suriah Tenggara.

Menurut Abu Udeide, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad, pasukan pemerintah dan milisi dukungan Iran telah berusaha bergerak maju ke dalam wilayah yang dikuasai oposisi, Rashideen, sebelum serangan udara itu tapi dipukul mundur oleh pasukan oposisi.

Suriah baru saja bangkit dari konflik menghancurkan negeri itu, yang meletus pada 2011, ketika Pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindas demonstran dengan kekuatan yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Ratusan ribu warga sipil telah tewas atau mengungsi akibat konflik tersebut, terutama akibat serangan udara pemerintah yang ditujukan ke daerah yang dikuasai gerilyawan.

Sementara itu selama 2018, hampir 295.000 warga Suriah –yang telah menyelamatkan diri dari perang saudara di negeri mereka– telah pulang ke kampung halaman mereka dari Turki, kata Kementerian Dalam Negeri Turki pada Sabtu.

Operasi Euphrate Shield dan Olive Branch oleh Turki di bagian barat-laut Suriah membebaskan wilayah itu dari kelompok gerilyawan YPG/PKK dan Da`esh (ISIS).

Sebanyak 55.894 migran tidak tetap juga dideportasi, tambah kementerian tersebut.

Baca juga: Perang antargerilyawan berkecamuk di Suriah
Baca juga: Suriah bersiap sambut para pengungsi yang kembali dari Lebanon

 
Penyunting: Chaidar Abdullah/Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Blok Sadr kecam kehadiran tentara AS di Baghdad

Baghdad, Irak (Anatara/Anadolu-OANA) – Blok tokoh agama kenamaan Irak, Muqtada As-Sadr, di Parlemen kembali telah menolak kehadiran tentara AS di Ibu Kota Irak, Baghdad.

Pada Sabtu (5/1), gambar Brig. Jend. Austin Renforth –Direktur Operasi Gabungan Irak buat Pasukan Satuan Tugas Gabungan– saat mengunjungi Jalan Mutanabi, yang kaya akan kebudayaan, telah menyulut kemarahan di seluruh negara Arab tersebut.

Gambar Renforth diambil dalam kunjungan itu bersama dengan Komandan Operasi Baghdad Jali Ar-Rubaie saat peringatan penarikan tentara AS dari Irak.

“Ini adalah tantangan buat keinginan nasional, pelanggaran baru kedaulatan Irak dan prilaku buruk yang mengungkapkan wajah buruk Pemerintah Amerika,” kata Hamdallah Rikabi, Juru Bicara bagi blok Sadr –Sairoon, di dalam satu pernyataan pada Ahad (6/1).

“Kami mengumumkan penolakan dan pengutukan kami terhadap perbuatan pengecut ini dan memperingatkan pasukan ini agar tidak mengulangi perbuatan kejam semacam itu,” ia menambahkan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa.

Anggota Parlemen Irak tersebut juga mendesak pemerintah agar mengeluarkan penjelasan resmi kepada masyarakat Irak mengenai peristiwa itu.

“Sikap kami tetap sama dalam menolak kebijakan Amerika yang tidak menghormati kedaulatan negara, keutuhan wilayah mereka dan martabat rakyat mereka,” kata Hamdallah.

Pemerintah Irak belum mengomentari peristiwa tersebut.

Tentara AS mengakhiri operasi tempur mereka di Irak pada 2010, dan memusatkan kegiatan mereka dalam pelatihan pasukan Irak.

Tentara terakhir AS meninggalkan Irak pada 18 Desember 2011, kecuali sejumlah personel militer AS yang tetap berada di bawah kendali Kedutaan Besar AS.

Penyunting: Chaidar Abdullah
(Uu.C003)

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PLO kutuk kunjungan pejabat AS, Israel ke Jerusalem

Jericho, Palestina (Antara/WAFA-OANA) – Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Ahad (6/1) mengutuk kunjungan pejabat senior AS ke Kota Tua Jerusalem, yang diduduki Israel, dengan disertai pejabat Yahudi.

Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa kunjungan ke Kota Tua oleh John Bolton, Penasehat Keamanan Nasional AS, dan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, dengan ditemani oleh beberapa pejabat Israel adalah pelanggaran atas resolusi dan hukum internasional.

Hukum internasional menganggap Kota Tua Jerusalem sebagai wilayah yang diduduki. AS pada Desember 2017 mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, tindakan yang melanggar semua norma internasional mengenai masalah tersebut.

Erekat mengatakan tindakan semacam itu oleh Amerika Serikat mengakibatkan kekacauan, kerusuhan dan hilangnya hukum dan semua perbuatan tersebut tidak mengubah fakta masa lalu, saat ini dan masa depan bahwa Jerusalem, dengan Kota Tuanya, akan selalu menjadi ibu kota abadi Negara Palestina, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang.

Pasukan pendudukan Israel pada Ahad malam menutup jalan masuk ke Desa Beit Fajjar, di sebelah selatan Bethlehem di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan. Mereka melarang orang Palestina masuk-keluar desa tersebut, kata beberapa saksi mata.

Sementara itu, pasukan keamanan Israel menutup dengan penghalang besi jalan regional di dekat Kota Kecil Sa`ir di sebelah utara Al-Khalil (Hebron) di bagian selatan Tepi Barat, dan tak mengizinkan kendaraan orang Palestina memasuki wilayah tersebut.

Penutupan jalan itu memaksa warga Palestina setempat untuk menggunakan jalan alternatif yang lebih jauh untuk sampai ke rumah mereka di beberapa desa dan kota kecil di daerah tersebut, kata beberapa sumber keamanan Palestina.

Menurut kelompok hak asasi manusia, pembatasan gerakan telah menjadi salah satu alat utama yang diterapkan Israel untuk memaksakan rejim pendudukannya atas penduduk Palestina di Wilayah yang Diduduki.

“Kebebasan bergerak orang Palestina di Wilayah yang Diduduki sepenuhnya berada pada kehendak negara, instruksi yang diberikan kepada tentara di Kantor Koordinasi Kabupaten lokal, dan cara mereka melaksanakannya,” kata B`Tselem, satu kelompok hak asasi manusia Israel, di dalam satu laporan.

“Kondisi keadaan ini memaksa rakyat Palestina untuk hidup dalam ketidak-pastian terus-menerus, sehingga membuat mereka kesulitan untuk membuat rencana dan melaksanakan tugas sederhana,” katanya.

Penyunting: Chaidar Abdullah
 

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemukim Yahudi cabuti anak pohon Zaitun-Almond di dekat Nablus

Nablus, Palestina, (ANTARA News) – Pemukim gelap Yahudi, Ahad (6/1), mencabuti dan mencuri anak pohon zaitun dan almond yang baru ditanam di dekat Desa Yanoun, selatan Nablus di daerah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan, kata beberapa sumber lokal.

Ghassan Daghlas, yang memantau kegiatan pemukim Yahudi di daerah tersebut, mengatakan kepada Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA, para pemukim dari pos depan tidak sah “777”, yang disertai oleh satu buldozer, mencabuti banyak anak pohon zaitun dan almond milik warga desa Palestina dari Yanoun.

Sebanyak 400.000 pemukiman Yahudi tinggal di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh Tepi Barat, tindakan yang melanggar hukum internasional, kata WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin. Mereka jarang dimintai pertanggung-jawaban atas serangan terhadap orang Palestina dan harta mereka.

Baca juga: Di bawah perlindungan polisi Israel, pemukim Yahudi terobos Al-Aqsa
Baca juga: Pemukim Yahudi masuki Al Aqsa, Abbas bersumpah melawan
Baca juga: Pemukim ilegal Yahudi rusak masjid di Tepi Barat

Penguasa Yahudi telah mengajukan tuntutan hanya untuk 8,2 persen kasus pemukim Yahudi yang melakukan kejahatan anti-Palestina di Tepi Barat, yang diduduki, dalam tiga tahun belakangan ini, kata organisasi non-pemerintah Israel, Yesh Din.

Selama 2018, serangan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina di Tepi Barat naik tiga kali lipat, kata harian Israel, Haaretz.

Pemukim Yahudi melancarkan sedikitnya 482 serangan terhadap orang Palestina selama setahun belakangan, naik dari 140 pada 2017, kata surat kabar tersebut.

Serangan oleh pemukim Yahudi itu berkisar dari “pemukulan dan pelemparan batu ke orang Palestina, penulisan slogan nasionalis dan anti-Palestina atau anti-Arab, pengrusakan rumah dan mobil sampai penebangan pohon milik petani Palestina”.

Haaretz menyatakan penurunan serangan oleh pemukim Yahudi pada 2016 dan 2017 terjadi “akibat reaksi pemerintah (Israel) setelah pemboman satu rumah di Desa Duma di Tepi Barat, yang merenggut nyawa tiga anggota keluarga Dawabshe”.

Pada Juli 2015, pemukim Yahudi membakar rumah keluarga Dawabsheh di Tepi Barat dalam serangan yang menewaskan dua orang Palestina dan satu bayi mereka yang berusia 18 bulan. Putra sulung mereka, Ahmed (6), selamat dari serangan itu tapi menderita luka bakar parah yang telah mempengaruhi kemampuannya bergerak.

Peristiwa tersebut menyulut kemarahan masyarakat internasional pada saat itu, dan keluarga Dawasheh menuduh Israel menarik diri dari menghukum para tersangka meskipun para pejabat Israel mengakui bahwa mereka mengetahui siapa yang bertanggung-jawab.
Baca juga: Pemukim Yahudi serang rombongan pejabat Palestina
Baca juga: Palestina kutuk serangan oleh pemukim Yahudi

 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah Otonomi Palestina tarik staf dari penyeberangan Rafah dengan Mesir

Ramallah, Palestina, (ANTARA News) – Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) pada Ahad (6/1) menyatakan telah memutuskan untuk menarik stafnya yang bekerja di pos penyeberangan Rafah di Jalur Gaza dengan Mesir, dengan alasan tindakan HAMAS sebagai penyebabnya.

Lembaga Urusan Sipil PNA mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa “keputusan itu diambil sehubungan dengan perkembangan belakangan ini dan tindakan brutal gerombolan de fakto” di Jalur Gaza.

PNA menuduh HAMAS “memanggil, menangkap dan melecehkan pegawai kami”, sehingga PNA menyimpulkan bahwa kehadiran mereka sia-sia, kata pernyataan tersebut.

PNA, katanya, mengirim staf ke pos penyeberangan itu “untuk meringankan penderitaan akibat pengepungan Israel” atas Jalur Gaza, demikian laporan Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang. Tapi “sejak kami mengambil-alih pos penyeberangan Rafah, HAMAS telah menghalangi pekerjaan staf kami di sana. Kami harus memikul banyak beban untuk memberi kesempatan kepada upaya Mesir guna mengakhiri perpecahan”.

Menurut pernyataan tersebut, “HAMAS terus melakukan perpecahan, yang terakhir ialah memanggil, menangkap dan melecehkan pegawai kami, dan kami sampai pada kesimpulan bahwa kehadiran kami sia-sia di sana sebab HAMAS menghalangi tugas dan pekerjaan kami”.

Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) menguasai Jalur Gaza pada 2007 dalam konflik yang nyaris menjadi perang saudara dengan faksi Fatah, pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas.

Tapi Pemerintah Otonomi Palestina mengambil-alih kendali atas Rafah pada November 2017, sebagai bagian dari kesepakatan yang membuat Mesir membuka kembali satu pos penyeberangan perbatasan yang telah ditutup sepenuhnya dari Agustus tahun itu dan hampir sepanjang tahun itu ditutup.

Baca juga: PLO kutuk kunjungan pejabat AS, Israel ke Jerusalem
Baca juga: Pemimpin HAMAS nyatakan siap bertemu Presiden Palestina

Mesir telah mensaratkan pembukaan pos penyeberangan Rafah, satu-satunya tempat penyeberangan perbatasan buat warga Jalur Gaza selain pos penyeberangan dengan Israel –Erez/Beit, di bawah wewenang Pemerintah Otonomi Nasional Palestina.

Kesepakatan perujukan kembali antara Pemerintah Otonomi Nasional Palestina dan HAMAS –yang menguasai Jalur Gaza– memberi Pemerintah Otonomi Palestin pengawasan penuh atas semua pos penyeberangan.

Pemerintah Otonomi Nasional Palestina berpusat di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, dan hanya memerintah beberapa bagian Tepi Barat –yang diduduki Israel dan terpisah dari Jalur Gaza oleh wilayah Israel, yang diakui masyarakat internasional.

Pada penghujung Desember, seorang juru bicara Fatah menuduh HAMAS melakukan penangkapan massal anggota Fatah di Jalur Gaza, tapi HAMAS membantah tuduhan itu.

Beberapa upaya untuk merujukkan Fatah dan HAMAS telah gagal dalam beberapa tahun belakangan ini.

Pemerintah Otonomi Nasional Palestina, yang diakui masyarakat internasional, telah meningkatkan tekanan atas HAMAS dalam beberapa bulan belakangan ini dengan mengurangi gaji pegawai negeri sipil di Jalur Gaza, yang telah lama menghadapi cekikan blokade Israel.

Baca juga: Pemukim Yahudi serang rombongan pejabat Palestina
 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019