WHO: 80 persen rakyat Yaman butuh bantuan kemanusiaan

Sana`a, Yaman (Antara/Anadolu-OANA) – Lebih dari 24 juta orang di Yaman, yang dicabik perang, tetap memerlukan bantuan kemanusiaan, menuurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Yaman menghadapi krisis kemanusiaan paling buruk di dunia, situasinya bertambah buruk dari tahun ke tahun,” tulis WHO di akun Twitter pada Kamis, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam (17/1).

Organisasi dunia tersebut juga menyatakan bahwa sebanyak 24,4 juta orang Yaman –sebanyak 80 persen seluruh penduduk Yaman– masih memerlukan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.

Sejak 2015, Arab Saudi dan beberapa sekutu Arabnya telah melancarkan operasi militer yang sangat besar terhadap kelompok gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah negeri tersebut setahun sebelumnya.

Konflik Yaman telah menghancurkan sebagian besar prasarana dasar Yaman, termasuk sistem pengairan dan kebersihan, sehingga PBB menggambarkan situasi itu sebagai salah satu “bencana kemanusiaan paling buruk pada jaman modern”.
 

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dubes RI salurkan bantuan Baznas kepada pengungsi Palestina

Jakarta (ANTARA News) – Duta Besar RI untuk Palestina Andy Rachmianto menyalurkan bantuan kemanusiaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Indonesia kepada para pengungsi Palestina di Yordania.

Pemberian bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina merupakan bagian tidak terpisahkan dari dukungan Indonesia kepada perjuangan Palestina dalam memperoleh kemerdekaan, demikian disampaikan dalam keterangan tertulis dari KBRI Amman, Yordania, yang diterima di Jakarta, Jumat (18/1).

Kedutaan Besar RI untuk Palestina yang berkedudukan di Amman, Yordania, sangat mengapresiasi peran langsung Baznas yang bekerjasama dengan “Jordan Hashemite Charity Organization” (JHCO) dalam mendukung kegiatan diplomasi kemanusiaan yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo sebagai salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Penyerahanan bantuan berupa obat-obatan yang dilakukan pada 14 Januari tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara Baznas dengan JHCO yang telah ditandatangani pada 8 Oktober 2018 di Kementerian Luar Negeri RI yang disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki. 

Pada tahap awal, Baznas telah mendistribusikan bantuan senilai 150 ribu dolar AS, yang merupakan dana bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina yang berada di pengungsian dan sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat dunia.

Baznas mempunyai dua program bantuan untuk pengungsi Palestina, yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan, guna membantu para pengungsi mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan hidup yang lebih baik. 

JHCO yang didirikan pada 1990 merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Yordania dan merupakan satu-satunya lembaga yang mendapat mandat resmi untuk mengkoordinasikan penyaluran bantuan kemanusiaan, baik di dalam negeri Yordania maupun kepada negara-negara sahabat, termasuk Palestina.

JHCO dipilih sebagai mitra Baznas untuk penyaluran bantuan kepada pengungsi Palestina karena memiliki akses dan jaringan yang luas atas kerja sama dengan berbagai pihak terkait, antara lain dengan otoritas Palestina, pemerintah Israel, Tentara Nasional Yordania (Jordan Armed Forces/JAF), Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA), Komite Palang Merah Internasional (ICRC), dan berbagai organisasi internasional lainnya. 

JHCO mempunyai jaringan data lengkap pengungsi di Yordania yang jumlahnya melebihi empat juta orang, termasuk pengungsi Palestina sebanyak 2,2 juta orang dan 1,3 juga pengungsi Suriah serta pengungsi dari negara-negara tetangga lain Yordania, seperti Irak, Yaman, Libya, dan Somalia.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jubir: Tak ada perdamaian tanpa Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina

Ramallah, Palestina (Antara/WAFA-OANA) – Juru Bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeinah pada Rabu (16/1) mengatakan, “Setiap rencana perdamaian yang tak meliputi berdirinya Negara Palestina Merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya di perbatasan 1967 pasti akan gagal.”

Di dalam satu pernyataan, ia menanggapi laporan dan kebocoran mengenai apa yang disebut perdamaian abad ini yang Pemerintah Amerika berusaha paksakan untuk wilayah itu selain upaya untuk menemukan keinginan semua pihak regional dan internasional untuk bekerjasama dengan rencana itu.

“Semua pihak akan mencapai kebuntuan sebab penanganan untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan langgeng bagi proses politik harus dilandasi atas resolusi internasional dan prinsip penyelesaian dua-negara bagi berdirinya Negara Palestina Merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya,” kata dia.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam, Abu Rudeineh menekankan bahwa “jalan untuk mencapai perdamaian di wilayah ini jelas dan itu melalui pemimpin sah Palestina”.

“Dan setiap proyek yang bertujuan memangkas harapan dan aspirasi rakyat Palestina bagi kebebasan dan kemerdekaan takkan berhasil dan akan terhenti. Rakyat kami akan menang tak peduli seberapapun besarnya persekongkolan ini dan tantangan yang menghadang jalan kami dan keinginan nasional kami,” tambah Abu Rudeineh.
 

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tahanan Palestina terlama kedua selesaikan 36 tahun hukuman penjara Israel

Ramallah (Antara/WAFA-OANA) – Mahel Abdul Latif Younis (61), dari Kota Kecil Arra di Israel Utara dan orang Palestina kedua yang paling lama menjalani hukuman di Israel, pada Kamis (17/1), menyelesaikan 36 tahun masa tahanan, kata Masyarakat Tahanan Palestina.

Orang pertama yang paling lama menjalani hukuman penjara di Israel adalah sepupunya, Karim Younis.

Maher Younis, yang dijebloskan ke dalam penjara di Gurun Naqab di Israel Selatan, ditangkap pada 18 Januari 1983 –dua pekan setelah Karim ditangkap. Maher Younis didakwa menjadi anggota Organisasi Fatah Palestina, yang saat itu menjadi organisasi tidak sah, memiliki senjata, dan membunuh seorang prajurit Israel.

Ia mula-mula dijatuhi hukuman mati, tapi belakangan hukumannya diubah jadi penjara seumur hidup. Namun, pada 2012, hukuman penjara bagi orang-orang Palestina dari dalam wilayah Israel yang juga adalah warga negara Israel, termasuk Maher, ditetapkan jadi maksimal 40 tahun.

Maher oleh satu pengadilan Israel tak diberi hak kunjungan oleh kerabat tingkat-dua dan pada 2008 tak diberi hak untuk melihat ayahnya, yang sekarat.

Maher dan Karim Younis mestinya dibebaskan pada 2014, sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian Palestina-Israel, yang lebih luas dan ditaja PBB, yang meliputi pembebasan tahanan perlawanan Palestina pada kelompok keempat, masing-masing, 26 tahanan, kata Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Dua saudara sepupu Younis, bersama orang lain dari dalam Israel dan Jerusalem –yang diduduki– termasuk dalam kelompok keempat dan terakhir, sebelum Israel mengkhianati kesepakatan tersebut dan menolak untuk membebaskan mereka.

Perbuatan Israel itu akhirnya merusak kesepakatan perdamaian dan menciptakan kebuntuan yang berlangsung sampai hari ini.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pihak bertikai Yaman mulai rundingkan pertukaran tahanan

Amman (ANTARA News) – Pihak-pihak yang bertikai di Yaman memulai perundingan di Amman pada Rabu untuk membahas pelaksanaan pertukaran tahanan sebagai bagaian dari upaya perdamaian yang dipimpin Perserikatan Bangsa-bangsa,  kata para pejabat PBB dan delegasi.

Pertukaran tahanan tersebut akan memungkinkan banyak keluarga berkumpul kembali. 

Delegasi gerakan Al Houthi ,yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, sebelumnya bertemu di Ibu Kota Jordania untuk membahas pertukaran tersebut, yang disepakati dalam pembicaraan pimpinan PBB di Swedia, Desember lalu.

“Kedua pihak bertukar daftar tahanan di Swedia dan mereka kini membahas langkah-langkah untuk menjalankannya,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada awak media di New York.

Negara-negara Barat, beberapa di antaranya memasok senjata dan intelijen untuk koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah, telah menekan kedua pihak untuk menyepakati jalan untuk membangun kepercayaan.

Upaya itu dilakukan untuk menerapkan genjatan senjata yang lebih luas dan proses politik guna mengakhiri peperangan yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Sebagai bagian dari upaya itu, kedua pihak telah memberikan sekitar 15.000 nama tahanan untuk pertukaran, yang menurut para delegasi akan dilakukan melalui bandara Sanaa yang dikuasai pemberontak di Yaman utara dan bandara Sayun yang dikuasai pemerintah di selatan.

Langkah itu juga meliputi rencana untuk penarikan dari Hudaidah, kota pelabuhan yang diperebutkan, bantuan bagi jutaan orang yang menghadapi kelaparan, dan menempatkan kota tersebut di bawah kendali entitas sementara.

Kepala Delegasi Pemerintah Yaman Hadi Haig mengatakan kedua pihak melakukan verifikasi atas daftar tahanan sebagai bagian dari proses lima tahap sebelum pertukaran tahanan dilaksanakan.

Pertukaran tahanan akan diawasi PBB dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Menurut ICRC, koalisi pimpinan Saudi harus menjamin bahwa wilayah udara aman untuk diterbangi.   

Baca juga: Milisi Houthi tahan 10.000 orang lebih di Yaman
Baca juga: Pasukan perang sipil Yaman sepakat lepas tahanan anak

 

Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Maria Dian

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB berencana setujui pengerahan puluhan peninjau ke Yaman

PBB (ANTARA News) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsan (PBB) pada Rabu akan menggelar pemungutan suara untuk menyetujui pengerahan sekitar 75 peninjau ke Kota Pelabuhan Hudaidah di Yaman selama enam bulan.

Para peninjau akan memantau gencatan senjata dan pengerahan kembali pasukan dari pihak-pihak yang bertikai, seperti yang diungkapkan sejumlah diplomat di PBB.

Sepekan setelah pembicaraan perdamaian yang disponsori PBB di Swedia pada Desember 2018, kelompok Al-Houthi yang bersekutu dengan Iran dan Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mencapai kesepakatan tentang Hodeidah, gerbang masuk utama Yaman untuk pasokan bantuan dan barang-barang komersial sekaligus tempat bergantung jutaaan warga Yaman yang berada di ambang kelaparan.

Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan 15 negara, bulan lalu memberikan lampu hijau bagi tim pemantau pendahulu yang dipimpin pensiunan jenderal asal Belanda Patrick Cammaert dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyarankan operasi yang lebih besar.

Dewan Keamanan PBB berencana mengelar pemungutan suara pada Rabu atas resolusi rancangan Inggris  yang meminta Guterres agar “segera” mengerahkan operasi lebih besar yang disarankan tersebut, yang akan dikenal sebagai Misi PBB untuk mendukung Kesepakatan Hudaidah (UNMHA).

Rancangan resolusi itu juga “meminta Negara Anggota, terutama negara-negara tetangga, untuk mendukung PBB seperti yang diminta bagi penerapan mandat UNMHA”.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi ikut campur tangan dalam perang di Yaman pada 2015 guna mendukung pasukan pemerintah. PBB dan negara-negara Barat mengkritik koalisi tersebut karena banyak warga sipil yang tewas, termasuk anak-anak.

Di sisi lain, negara-negara Teluk menuduh Iran memasok senjata kepada kelompok Al-Houthi, tuduhan yang dibantah Teheran dan kelompok beraliran Syiah itu.

Resolusi Dewan Keamanan PBB membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto dari Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Prancis, atau China. Sejumlah diplomat mengatakan rancangan resolusi untuk Yaman tersebut diharapkan dapat disahkan.

Dalam usul, yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB pada 31 Desember dan dibaca oleh wartawan Reuters, Guterres menggambarkan tim yang terdiri atas 75 peninjau itu sebagai “ketangkasan yang hadir” untuk memantau kepatuhan terhadap kesepakatan serta menciptakan dan menilai fakta-fakta dan situasi di lapangan.

“Sejumlah sumber daya dan aset yang sesuai juga akan diharuskan untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel PBB, termasuk kendaraan yang yang dilengkapi senjata, prasarana untuk komunikasi, pesawat serta dukungan medis yang sesuai,” tulis Gutteres.

Menurut Gutteres, sumber daya seperti itu akan menjadi prasyarat bagi peluncuran dan kelanjutan misi secara efektif.

Gutteres mengatakan misi pemantauan yang lebih besar akan berkontribusi dalam mempertahankan “proses politik rapuh”, yang kembali diluncurkan oleh utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths. Griffiths berniat akan menggelar satu kali lagi rangkaian pembicaraan antarpihak yang bertikai pada bulan ini.

Baca juga: PBB: Pemindahan pasukan Houthi di Hudaidah hendaknya hormati perjanjian Stockholm

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Asri Mayang Sari/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sebagai ketua, Presiden Palestina berikrar lindungi kepentingan G77

New York (ANTARA News) – Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (15/1) berikrar bahwa setelah memangku jabatan Ketua Kelompok 77 (G77) dan China di Markas PBB di New York,akan melindungi kepentingan kelompok tersebut.

“Kami meyakinkan Anda semua bahwa Negara Palestina, dalam mewakili G77 dan China mengenai semua masalah yang berkaitan dengan agenda Kelompok, akan menelusuri jalan yang ditapaki oleh para ketua sebelum saya, dan akan berjuang untuk menggolkan warisan dan tradisi Kelompok kita dalam penanganan tantangan di hadapan kita untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran buat negara dan rakyat kita,” kata Abbas setelah memangku jabatan kedua blok terbesar di PBB itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. G77 mewakili 134 negara.

“Kami akan mencurahkan upaya kami untuk melindungi kepentingan Kelompok dalam semua komponen geografis, yang dibimbing oleh prinsip persatuan dalam keragaman, termasuk Afrika, dan dengan perhatian yang diperlukan buat Negara Kurang Maju, Negara Berkembang Pulau Kecil, Negara Berpenghasilan Menengah, serta rakyat yang berada di bawah koloni dan pendudukan asing, untuk menjamin agar tak seorang pun tertinggal,” kata presiden Palestina tersebut.

Presiden Abbas mengatakan perdamaian di Timur Tengah akan sangat meningkatkan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan di semua negara di wilayah itu. Ia menuding bahwa kolonisasi Israel dan pendudukan atas Palestina merusak pembangunan di wilayah tersebut.

“Terwujudnya perdamaian dan keamanan di Timur Tengah akan secara mencolok meningkatkan kesempatan bagi terwujudnya pembangunan yang stabil dan berkelanjutan bagi semua negara di wilayah itu,” katanya.

“Namun, sangat disesalkanbahwa  kolonisasi Israel yang berlanjut merusak pembangunan kami dan kemampuan bagi kerja sama dan koordinasi serta menghalangi kerekatan pembangunan masa depan buat semua bangsa di wilayah tersebut,” tambah Abbas.

Baca juga: Presiden Palestina bahas masalah Timur Tengah dengan Paus di Vatikan
Baca juga: Abbas-Presiden Bosnia serukan diadakannya konferensi perdamaian internasional

 
Penyunting: Chaidar Abdullah
 

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kelompok HAM di Golan keluhkan tindakan Israel ke PBB

Majdal Shams, Golan (ANTARA News) – Satu kelompok hak asasi manusia yang berpusat di Dataran Tinggi Golan mengatakan kepada komite PBB, dalam laporan yang diserahkan pada Senin (14/1),  bahwa Israel tidak memenuhi kewajiban utamanya sebagaimana dijabarkan di dalam perjanjian komite itu.

Al-Marsad, kelompok HAM di Golan, wilayah milik Suriah yang kini diduduki Israel, mengatakan dalam siaran pers bahwa organisasi tersebut mengajukan laporan setelah Komite PBB mengenai Ekonomi, Sosial dan Hak Asasi Budaya membahas kegagalan Israel untuk melaksanakan janjinya, demikian dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Komite itu telah meminta organisasi-organisasi masyarakat madani  agar memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan pelaksanaan pasal-pasal yang dijanjikan Israel di wilayah pendudukan.

Komite PBB dijadwalkan mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel pada Maret dan mengesahkan “daftar masalah ” yang berkaitan dengan laporan Israel pada saat itu, menurut siaran pers Al-Marsad.

Laporan organisasi HAM tersebut memusatkan perhatian pada bagaimana Israel telah gagal melaksanakan tanggung jawab utamanya berdasarkan janjinya mengenai Dataran Tinggi Golan.

Secara khusus, laporan itu menjabarkan secara rinsi soal bagaimana kebijakan diskriminasi Israel telah mengakibatkan pelanggaran Pasal 1 janji tersebut mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri dan pemanfaatan sumber daya alam; Pasal 2 mengenai pelarangan diskriminasi; Pasal 6 mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan; Pasal 7 soal hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan; Pasal 11 menyangkut hak bagi standar hidup yang layak; Pasal 13 soal hak bagi pendidikan; dan Pasal 15 terkait hak untuk mengikuti dan menikmati kebudayaan.

“Al-Marsad akan terus berhubungan dengan Komite itu saat Komite mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel,” katanya. Ditambahkannya, organisasi tersebut “berharap selama kajian ini, Komite itu akan, untuk pertama kali, mempertimbangkan dan menangani pelanggaran nyata hak asasi manusia oleh Israel di Dataran Tinggi Golan”.

Baca juga: Israel tembak jatuh jet Suriah, suhu garis depan Golan memanas
Baca juga: Interfax: Rusia akan kerahkan polisi militer di Dataran Tinggi Golan

 
Penyunting: Chaidar Abdullah/Fardah Assegaf

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ibu dan anak Palestina bersatu lagi walau sesaat

Nablus, Palestina, (ANTARA News) – Selama 16 tahun, dengan pengecualian hanya beberapa kali dan itu pun tak lama, Kamel Khatib dulu biasa bertemu dengan ibunya dari balik penghalang kaca.

Ia tak bisa memegang ibunya, memeluknya, atau menciumnya. Mereka cuma bisa berbicara sebentar melalui telepon, sekali sebulan atau setiap kali ibunya bisa mengunjunginya –yang kadangkala memerlukan waktu bertahun-tahun.

Akhirnya, Kamel Khatib mendapat kesempatan pada Kamis (10/1), dan untuk pertama kali dalam 16 tahun, untuk bersama ibunya sepanjang waktu, tanpa penghalang kaca yang memisahkan mereka, dan bisa memeluk ibunya serta menciumnya selama ia mau.

Tapi pertemuan itu tak berlangsung lama; tak sampai 24 jam sesudahnya, ibunya meninggal.

Kamel Khatib (41), dari Kamp Pengungsi Balata di Kota Nablus di bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan, telah menghabiskan waktu 16 tahun di balik jeruji. Ia menjalani masa tahanan karena menentang pendudukan Israel yang menjijikkan atas negerinya.

Melawan pendudukan buat dia bukan hanya hak, tapi juga kewajiban nasional yang telah ia pelajari dari ibunya sebelum yang lain, tak peduli berapapun harga yang mereka berdua harus bayar.

Ketika Kamel Khatib dibebaskan dari penjara pada Kamis, setelah penundaan selama beberapa jam, ia bergegas untuk pergi ke Rumah Sakit Al-Ittihad di Nablus, tempat ibunya yang menderita sakit kronis berada dalam koma.

“Pembebasan saya ditunda beberapa jam, sebab mereka (Dinas Penjara Israel) terus mengubah tempat bagi pembebasan saya sekalipun mereka sangat mengetahui bahwa ibu saya menderita sakit parah dan ia berada pada saat-saat terakhirnya di ruang perawatan intensif. Mereka cuma mau merusak pertemuan saya dengan ibu saya,” kata Kamel Khatib kepada koresponden WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi. Ada kepahitan dalam nada suaranya sebab ia dihalangi menghabiskan waktu yang berharga bersama ibunya.

“Saya sampai di rumah sakit beberapa jam kemudian. Saya mencium kepalanya dan menggenggam tangannya. Ia koma, tapi saya bisa merasakan tekanan jarinya di tangan saya dan membuka satu matanya lalu menutupnya lagi,” kata Kamel Khatib.

Baca juga: Ashrawi: “jalan apartheid” israel ancam keamanan dan perdamaian internasional
Baca juga: PLO kutuk kunjungan pejabat AS, Israel ke Jerusalem

Menghembuskan nafas terakhir

Pada Jumat malam, Khadija Khatib, ibu Kamel Khatib, dinyatakan meninggal, dalam usia 78 tahun.

Rekaman video Kamel Khatib bersama ibunya, yang telah meninggal, memperlihatkan ia mencium kening ibunya 17 kali setelah ia menyingkap penutup muka ibunya.

Pada Agustus 2017, Kamel Khatib diizinkan untuk pertama kali bersama ibunya, ketika ibunya mengunjungi dia di penjara. Itu adalah untuk pertama kali sejak 12 Februari 2003, ketika tentara Israel menangkap dia setelah bentrokan bersenjata di Nablus, kedua orang tersebut bisa saling bersentuhan, berpelukan dan mencium satu sama lain.

Ibunya saat itu sudah sakit dan duduk di kursi roda. Bahkan saat itu, Kamel Khatib sudah tidak bertemu dengan ibunya selama lima tahun, sebab ibunya dilarang menemui putranya.

Setahun kemudian, ketika ibunya kembali mengunjungi dia, penjaga penjara tidak mengizinkan mereka bersama tanpa penghalang kaca yang memisahkan mereka.

“Saya tidak lupa perkelahian yang saya hadapi dengan para penjaga penjara pada Agustus lalu, ketika mereka tak mengizinkan saya bersama ibu saya dan ingin memisahkan dia di balik penghalang kaca,” kata Kamel Khatib. “Ia tak bisa melihat saya. Ia tak bisa bergerak dan dibatasi di kursi roda. Tapi beberapa menit kemudian saya bisa bersama dia dan mencium serta memeluk dia. Ia mencium saya dan saya menyadari bahwa itu adalah ciuman terakhirnya.”

Kamel Khatib berbicara dengan bangga mengenai ibunya dan waktu yang ia lalui untuk melawan pendudukan Israel.

“Ibu saya seorang petarung, bahkan sejak sebelum Intifada (perlawanan) pertama dan selama Intifada kedua. Ia adalah petarung yang tak pernah berhenti melawan tentara Israel setiap kali mereka menyerbu Kamp Balata. Kadang-kala, ia menghadapi tentara Israel untuk membebaskan seseorang yang mereka tangkap,” katanya.

“Ia adalah ibu para tahanan dan petarung. Ia akan menampung mereka dan memberi mereka makanan dan air. Ia kadangkala dipukuli oleh tentara Israel. Kami mewarisi dari dia semangat perlawanan terhadap pendudukan,” kata Kamel Khatib.

Kamel Khatib juga telah kehilangan dua saudara laki-lakinya, yang meninggal saat ia masih mendekam di dalam penjara Israel.

Redaktur Gusti Nur Cahya Aryani 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perempuan Palestina yang tewas oleh tentara Israel di Gaza dimakamkan

Kota Gaza, (ANTARA News) – Amal Mustafa Taramsi (43), yang ditembak hingga meninggal oleh tentara Israel pada Jumat (11/1), selama protes di perbatasan Jalur Gaza, dimakamkan pada Sabtu di Kota Gaza, demikian laporan koresponden WAFA.

Ratusan orang Palestina ikut dalam prosesi pemakaman, yang dimulai di Rumah Sakit Shifa di Jalur Gaza dan berakhir di Permukiman Sheikh Radwan, tempat ia dimakamkan.

Lebih dari 25 orang yang ikut dalam protes pada Jumat tersebut menderita bermacam jenis luka mulai dari terjangan peluru sampai gas air mata yang ditembakkan oleh tentara Israel yang ditempat di wilayah Israel di balik pagar, kata koresponden WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi.

Pada hari ketujuh, pasukan Israel juga menyerbu Kota Ramallah di Tepi Barat Sungai Jordan –pusat Pemerintah Otonomi Nasional Palestina, dengan dalih “dalam upaya menemukan orang Palestina yang dicari”.

Pada Sabtu malam, puluhan prajurit Yahudi dan sedikitnya delapan kendaraan militer menyerbu wilayah Permukiman Al-Masyoun dan Ein Munjid di Ramallah, tempat mereka menyita rekaman kamera keamanan dari banyak toko.

Baca juga: PNA kutuk pembunuhan perempuan Palestina oleh polisi Israel
Baca juga: Pasukan Israel tewaskan seorang perempuan, lukai 25 di Jalur Gaza
Baca juga: Perempuan Palestina meninggal akibat serangan pemukim Yahudi

Penyerbuan itu sudah menyulut beberapa bentrokan di kota tersebut; tentara Israel menggunakan gas air mata dan peluru logam yang berlapis karet untuk membubarkan pemuda Palestina yang menghadapi mereka dengan melemparkan batu.

Surat Kabar Al-Quds menyiarkan laporan yang mengutip pejabat Pemerintah Otonomi Palestina yang mengecam penyerbuan tentara Israel di kota besar di Tepi Barat, yang terakhir di Ramallah dan di dekat kompleks pemerintah serta kantor perdana menteri Palestina.

Dengan mengutip pernyataan imam di Masjid Al-Aqsha dalam khutbah Jumat, harian itu melaporkan bahwa Masjid Al-Aqsha menghadapi ancaman dan seruan Israel bagi penghancuran tembok bersejarah di Kota Tua Jerusalem adalah rasis.

Surat kabar tersebut juga mengatakan di dalam satu laporan dari korespondennya di Washington bahwa satu kajian memperlihatkan sikap bias nyata di media AS terhadap rakyat Palestina.

Baca juga: Berenang digunakan di Gaza untuk obati luka trauma anak perempuan

Redaktur: Gus Nur Cahya Aryani

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019