Kemlu pastikan Putra Mahkota Saudi kunjungi Indonesia, bahas kerja sama ekonomi

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Luar Negeri memastikan kunjungan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman al-Saud ke Indonesia pada 18-19 Februari 2019 untuk membahas peningkatan kerja sama ekonomi.

Dalam kunjungan resmi ke tanah air, Putra Mahkota sekaligus Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Arab Saudi Mohammed bin Salman dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam format veranda talk di Istana Bogor pada Selasa (19/2).

“Selanjutnya akan dilakukan pertemuan bilateral dalam bentuk pleno di mana presiden akan didampingi menteri-menteri terkait,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Pertemuan bilateral tersebut akan diakhiri dengan penandatanganan lebih dari dua kesepakatan, salah satunya di bidang energi.

Informasi mengenai MoU yang akan ditandatangani RI dan Saudi belum dapat diungkapkan secara detail karena masih dirundingkan.

“Yang pasti fokusnya pada peningkatan kerja sama ekonomi serta kepentingan ummah. Tidak menutup kemungkinan bahwa kedua pemimpin juga membicarakan isu-isu regional dan global,” ujar Desra.

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, Putra Mahkota Saudi akan menghadiri forum bisnis dengan pelaku usaha Indonesia dan Saudi di Jakarta. Ia juga direncanakan bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kunjungan Pangeran Mohammed bin Salman ke Indonesia adalah bagian dari lawatannya ke Asia. Ia juga akan berkunjung ke China, Malaysia, Pakistan, dan India.

Baca juga: Putra Mahkota Arab Saudi kunjungi Indonesia pertengahan Februari

Baca juga: Putra Mahkota Saudi gelar lawatan investasi ke Asia, Indonesia masuk agenda

Baca juga: Wapres bertemu Putra Mahkota Arab Saudi di Argentina

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rusia: masalah Suriah dengan Iran belum diselesaikan

Moskow,  (ANTARA News ) – Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (14/2) mengatakan meskipun ada koordinasi antara Rusia dan Iran mengenai Suriah, tidak semua masalah telah diselesaikan.

Pertemuan bilateral diselenggarakan sebelum dimulainya pertemuan tiga-pihak antara presiden Turki, Rusia dan Iran di Rus Sanatorium di Kota Pantai Rusia, Sochi.

“Kami bekerjasama dengan sangat seksama mengenai penyelesaian masalah Suriah, tapi tidak semua masalah telah diselesaikan, masih ada banyak yang harus dibicarakan,” kata Putin.

Ia menyebut-nyebut proyek energi nuklir Rusia-Iran, yang “dipangkas”.

“Proyek berskala besar dalam energi nuklir sedang dipromosikan, saya berharap pertemuan ini akan memberi dorongan bagi perkembangan hubungan antara Iran dan Rusia,” kata presiden Rusia tersebut –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Perusahan energi nuklir Rusia, Rosatom, adalah kontraktor utama Pembangkit Listrik Tengara Nuklir Bushehr di Iran, yang dibuka pada 1975. Sekarang kedua negara sedang berunding untuk membuat reaktor lain.

Putin, Rouhani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berkumpul di Sochi guna membahas penyelesaian jangka-panjang bagi krisis di Suriah.

Para pemimpin tersebut pertama kali bertemu di Sochi pada 2017.

Turki, Rusia dan Iran adalah negara penjamin –yang menengahi gencatan senjata di Suriah pada Desember 2016, sehingga menghasilkan pembicaraan Astana, yang berlangsung secara paralel dengan Pembicaraan Jenewa.

Suriah telah terjerumus ke dalam perang saudara sengit sejak awal 2011, ketika Pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindas pemrotes dengan kekuatan yang tak pernah terjadi sebelumnya.
Sejak itu, ratusan ribu orang diduga telah tewas dan jutaan orang lagi kehilangan tempat tinggal akibat konflik tersebut.

Sementara itu, duta besar Iran untuk Moskow mengatakan di Sochi pada Kamis bahwa Pertemuan Puncak Sochi menunjukkan betapa pentingnya perkembangan kerja sama regional dan Timur dalam mewujudkan perdamaian dan kestabilan.

Mehdi Sanaei mengeluarkan pernyataan tersebut di dalam postingan Twitter, saat mengomentari Pertemuan Puncak Sochi 14 Februari di kota pantai Laut Hitam Rusia, yang dihadiri oleh presiden Iran, Rusia dan Turki.

Dokumen luar dan negeri dan Amerika, seperti yang terjadi di Ibu Kota Polandia, Warsawa, tidak menghasilkan apa-apa buat wilayah itu selain ketidak-stabilan dan meluasnya terorisme, tulis Sanaei.

Situasi Suriah setelah penarikan pasukan AS dari negeri tersebut, pembentukan komite konstitusional Suriah, kajian mengenai perkembangan terkini di Suriah Utara dan cara mengirim bantuan kemanusiaan buat rakyat Suriah menjadi topik pembahasan di Sochi.

Pada awal Februari, presiden Iran tiba di Kota Pelabuhan Sochi untuk ikut dalam pertemuan puncak mengenai Suriah.
Baca juga: Rusia, Iran dan Turki dukung komite konstitusi Suriah tapi gagal sepakati susunannya
Baca juga: PBB desak Rusia, Iran, Turki bantu gencatan senjata Suriah

Penyunting: Chaidar Abdullah

Baca juga: Rusia-Turki-Iran-Jordania bahas gencatan sencatan senjata Suriah(T.C003/A/C003/A/M007) 15-02-2019 14:07:45

Pewarta:
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lawatan resmi pertama dubes RI ke Ramallah, bahas penguatan kerja sama Indonesia-Palestina

Indonesia lebih dari sekadar sahabat bagi Palestina

Jakarta (ANTARA News) – Duta Besar RI untuk Yordania merangkap Palestina Andy Rachmianto melakukan lawatan resmi yang pertama kalinya ke Ibu Kota Palestina, Ramallah, 12 Februari lalu, untuk membahas upaya peningkatan kerja sama kedua negara, khususnya di bidang perdagangan dan pembangunan kapasitas.

Dalam kunjungan tersebut, Dubes Andy bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Rami Al-Hamdallah.

“Indonesia terus berkomitmen mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka dalam berbagai forum internasional, dengan mendorong penyelesaian damai di dalam koridor solusi dua negara,” kata Dubes Andy dalam pertemuan dengan PM Palestina, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Terkait dengan isu perdagangan, Dubes Andy menyampaikan bahwa kedua negara perlu terus mendorong peningkatan kerja sama perdagangan untuk membantu perekonomian bangsa Palestina. 

Sepanjang Januari-November 2018, volume perdagangan kedua negara mencapai 3.2 juta dolar AS, atau meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan periode yang sama pada 2017. 

Di sektor pariwisata, Dubes Andy mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan Indonesia ke Palestina mencapai rata-rata 90 ribu orang setiap tahunnya. Angka tersebut diperkirakan masih dapat ditingkatkan hingga lebih dari 100 ribu orang pada tahun-tahun berikutnya.

Meskipun kedua bidang tersebut menunjukkan perkembangan positif, Indonesia maupun Palestina sama-sama memandang masih perlunya kedua negara untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan jumlah wisatawan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan, antara lain dengan memberikan kebijakan tarif 0 persen yang lebih luas bagi produk-produk Palestina, seperti yang telah diberlakukan untuk komoditi kurma dan minyak zaitun.

Dubes Andy juga menyampaikan upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Palestina, yaitu dengan mendorong biro perjalanan untuk menawarkan paket umroh plus Palestina kepada jamaah Indonesia untuk mengunjungi Palestina.

Di bidang kemanusiaan, dalam 10 tahun terakhir Indonesia telah memberikan sejumlah bantuan program pelatihan dan peningkatan kapasitas di berbagai bidang kepada lebih dari 1.900 peserta asal Palestina dengan total bantuan mencapai 10 juta dolar AS.

Sejumlah bidang pembangunan kapasitas yang ditawarkan, antara lain usaha kecil menengah, pemberdayaan perempuan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Di samping itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia telah menandatangani MoU pemberian beasiswa pendidikan kepada lebih 130 masyarakat Palestina yang akan dimulai tahun ini. 

Baca juga: Kelas Bahasa Indonesia dibuka di Palestina untuk pertama kalinya

Baca juga: Human Initiative bersama Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat bangun sekolah di Palestina
 

Mewakili pemerintah dan rakyat Palestina, PM Hamdallah menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas dukungan yang terus diberikan. 

“Saya mengamati bahwa Indonesia terus memegang teguh prinsip dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. Indonesia lebih dari sekadar sahabat bagi Palestina,” kata dia. 

Dalam pertemuan tersebut, PM Palestina juga menceritakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi rakyat Palestina yang selama ini hidup dalam pendudukan Israel.

Dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi peningkatan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ektrimis Yahudi kepada warga sipil Palestina, serta semakin maraknya perampasan tanah sejak kebijakan politik AS di kawasan yang sangat berpihak kepada Israel.

Kunjungan resmi Duta Besar Andy Rachmianto ke Palestina pada 10-13 Februari 2019 juga dimanfaatkan untuk mengisi perayaan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Palestina yang jatuh pada 19 Oktober 2019.

Selain bertemu dengan PM Palestina di Ramallah, Dubes Andy juga bertemu dengan sejumlah pejabat Palestina, yakni menteri ekonomi, menteri pariwisata, komandan Pasukan Keamanan Nasional (National Security Force), serta deputi menteri luar negeri. 

Di samping itu, Dubes Andy juga bertandang ke kota-kota lain di Palestina untuk  kunjungan kehormatan kepada para Gubernur dan Wali Kota di Jericho,  Bethlehem,  Hebron dan Nablus untuk bertemu dengan mitra kerja lain, seperti Asosiasi Persahabatan, Kamar Dagang dan Industri, lembaga YMCA, serta Universitas Nasional Al Najah. 

Pembangunan kapasitas

Sebagai bagian program kunjungan kerja ke Palestina, Dubes Andy juga membuka kantor baru Wafaa International di Ramallah.

Wafaa merupakan jaringan LSM internasional yang diinisiasi pemerintah Indonesia pada 2008. Saat in Wafaa telah memiliki sejumlah kantor perwakilan di berbagai negara, seperti Inggris, Turki, Lebanon, Palestina, Austria, dan Indonesia. 

Fokus kegiatan Wafaa terpusat di bidang penguatan kapasitas dan keuangan mikro bagi kelompok rentan, yakni perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. 

Pada 2017, Wafaa Palestina telah menyalurkan bantuan kepada lebih dari dua ribu warga Palestina dalam bentuk beasiswa pendidikan, kredit usaha, dukungan medis, penyediaan alat dukung bagi penyandang disabilitas, serta pembangunan energi ramah lingkungan.

“Pengembangan kapasitas merupakan salah satu fokus program pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka,” kata Dubes Andy.
 

Pembukaan kantor baru Wafaa International di Ramallah, Palestina. (KBRI Amman)

Pembukaan kantor Wafaa International di Ramallah diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih erat antara LSM kemanusiaan dan pemerintah dalam menyalurkan bantuan melalui berbagai program, sehingga dapat memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Palestina.

“Program pengembangan kapasitas bagi masyarakat Palestina juga merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Agenda Pembangunan 2030,” ujar Dubes Andy.

Dalam acara peresmian kantor Wafaa tersebut, Dubes Andy menyampaikan rencana penyelenggaraan tiga program penguatan kapasitas sebagai bentuk kerja sama teknis dari Indonesia bagi Palestina pada Maret 2019 mendatang. Ketiga program tersebut meliputi pelatihan di bidang pemberdayaan perempuan, e-procurement, dan good governance.       

Direktur Eksekutif Wafaa International Mohesen Attawneh mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam memberikan program bantuan penguatan kapasitas bagi Palestina.

Attawneh juga menyampaikan kesiapan Organisasi Wafaa untuk berkolaborasi dengan KBRI Amman dalam memberikan program-program terbaik yang paling dibutuhkan masyarakat Palestina.

Baca juga: DPR RI minta KBRI Amman terus suarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina

Baca juga: Menlu: Indonesia akan terus bersama Palestina sampai merdeka

Baca juga: Indonesia dukung kepemimpinan Palestina dalam G77

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kelas Bahasa Indonesia dibuka di Palestina untuk pertama kalinya

Jakarta (ANTARA News) – Kelas Bahasa Indonesia dibuka untuk pertama kalinya di Palestina, dan diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari kalangan profesional maupun mahasiswa.

Pelaksanaan kelas Bahasa Indonesia yang bertempat di gedung milik Kamar Dagang dan Industri Kota Hebron, Palestina, itu diinisiasi oleh KBRI Amman bekerjasama dengan Kantor Wali Kota Hebron, Asosiasi Persahabatan Palestina-Indonesia (PIFA), dan Asosiasi Pengusaha Palestina-Indonesia (PIBC).

“Bahasa merupakan alat untuk saling mengenal dan mempersatukan. Pembukaan kelas Bahasa Indonesia di Palestina diharapkan dapat semakin memperkuat tali persaudaraan masyarakat Palestina dan Indonesia,” ujar Duta Besar RI untuk Palestina Andy Rachmianto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Selain dapat mengenal lebih dekat budaya Indonesia dengan menguasai Bahasa Indonesia, masyarakat Palestina diharapkan memiliki masa depan yang lebih baik dan manfaat yang lebih luas di bidang ekonomi maupun pendidikan, kata Dubes Andy.

Sependapat dengan Dubes Andy, Wali Kota Hebron Tayseer Abu Sneineh menyampaikan arti penting penyelenggaraan kelas Bahasa Indonesia dalam rangka mempererat hubungan kedua negara. 

Indonesia merupakan negara yang secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka, sehingga masyarakat Palestina perlu untuk mengenal dan menjalin hubungan yang erat dengan bangsa Indonesia melalui penguasaan Bahasa Indonesia.

Baca juga: Human Initiative bersama Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat bangun sekolah di Palestina

Baca juga: Dapur “Amanah Indonesia” sediakan makanan pasien RS As-Syifa Gaza Palestina

Meskipun masih berada di bawah pendudukan Israel, minat warga Palestina untuk mengenal Indonesia tidak pernah surut. 

Penguasaan Bahasa Indonesia di Palestina masih dan akan sangat diperlukan khususnya bagi para pemandu wisata. Setiap tahunnya, hampir 90 ribu wisatawan Indonesia berkunjung ke situs-situs suci di Palestina, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. 

Di bidang pendidikan, Bahasa Indonesia juga akan memberi kesempatan yang lebih luas bagi pelajar Palestina untuk memperoleh beasiswa, baik yang ditawarkan oleh pemerintah, maupun universitas yang ada di Indonesia. 

Saat ini terdapat sekitar 44 pelajar Palestina yang tengah menempuh studi di Indonesia baik untuk program sarjana dan pascasarjana. 

Mulai 2019, sejumlah universitas ternama Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) akan memberikan sekitar 130 beasiswa bagi pelajar asal Palestina untuk memperoleh pendidikan di Indonesia.

Peresmian program kelas Bahasa Indonesia di Hebron dilaksanakan untuk mengisi perayaan 30 tahun hubungan bilateral Indonesia-Palestina yang jatuh pada 19 Oktober 2019. 

Pembukaan kelas Bahasa merupakan bagian program dari rangkaian kunjungan resmi Duta Besar RI Amman ke Palestina pada 10-13 Februari 2019.

Baca juga: Menlu: Indonesia akan terus bersama Palestina sampai merdeka

Baca juga: Emil ajak warga “udunan” untuk masjid di Gaza Palestina

Baca juga: Ridwan Kamil umumkan desain masjid di Gaza Palestina

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Raja Salman luncurkan proyek pembangunan Rp112,5 triliun

Riyadh (ANTARA News) – Raja Arab Saudi Salman pada Rabu (13/2) di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, meluncurkan proyek senilai 29,9 miliar riyal (sekitar Rp112,5 triliun).

Peluncuran proyek itu adalah yang terbaru dari serangkaian pengumuman investasi besar yang menandakan dukungan bagi putra sekaligus penerusnya.

TV negara memperlihatkan Raja Salman dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman tengah mendengarkan pemaparan mengenai perkembangan sejumlah proyek.

Proyek yang dibangun di berbagai sektor itu meliputi layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga transportasi dan layanan publik.

Sebagai tambahan atas pengumuman 360 proyek baru yang diumumkan pada Rabu, Raja juga mengumumkan pembukaan 921 proyek lain yang sudah dibangun dengan nilai 52,3 miliar riyal (sekitar Rp196,6 triliun).

Gubernur Riyadh Faisal bin Bandar, dalam pidatonya di upacara yang ditayangkankan di TV, mengatakan proyek pembangunan itu merupakan bagian dari Visi 2030 negara kerajaan tersebut.

Visi 2030 Arab Saudi adalah program reformasi ekonomi yang diluncurkan Pangeran Mohammed.

Pangeran Mohammed (33) akan menjadi raja pertama Arab Saudi dari generasi baru setelah sebelumnya kekuasaan diteruskan ke saudara Raja. Sistem penerusan takhta ke saudara Raja berlangsung sejak 1953.

Selain reformasi ekonomi, Pangeran Mohammed juga melonggarkan peraturan sosial yang ketat di negara itu.

Pada November, Raja Salman menggelar kunjungan daerah ke penjuru negeri bersama Putra Mahkota dan meluncurkan proyek pembangunan bernilai triliunan rupiah.

Langkah itu dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki citra penerusnya setelah muncul keraguan akibat skandal pembunuhan Jamal Khashoggi.

Raja Salman pernah menjadi gubernur Riyadh selama lima dasawarsa. Semasa kepemimpinannya, Ibu Kota tumbuh dari kota kecil dengan perumahan bertembok tanah menjadi metropolitan yang dipadati gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan, dan infrastruktur modern.

Baca juga: Raja Saudi rombak kabinet, angkat Menlu baru
Baca juga: Bernafsu saingi Disneyland, Saudi bangun kota hiburan raksasa

 
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Maria Dian A 

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Remaja Palestina tewas setelah ditembak pasukan Israel

Kota Gaza, Palestina (ANTARA News) – Seorang remaja Palestina meninggal karena luka-luka yang ia derita setelah ditembak dan dicederai oleh pasukan Israel selama protes Pawai Akbar Kepulangan di sepanjang daerah perbatasan di sebelah timur Kamp Pengungsi Al-Bureij.

Beberapa sumber media di Rumah Sakit Shuhada Al-Aqsha di Deir El-Balah mengumumkan bahwa Hassan Nofal (17) dari Kamp Pengungsi An-Nuseirat di bagian tengah Jalur Gaza, menyerah pada luka-luka serius yang dideritanya pada Jumat (8/2) larut malam. Sebelumnya, ia ditembak oleh pasukan Israel saat ia ikut dalam protes Pawai Akbar Kepulangan di sebelah timur Kamp Pengungsi Al-Bureij.

Enam orang lagi, termasuk dua yang menderita luka parah, juga cedera oleh tembakan pasukan Israel, kata Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu. Mereka dibawa ke rumah sakit untuk diberi perawatan medis.

Dua orang Palestina, termasuk seorang anak perempuan, ditembak dan cedera sementara 15 orang lagi menderita sesak nafas karena menghirup gas air mata saat pasukan Israel menyerang orang-orang Palestina yang berdemonstrasi damai di Beit Lahiya, sebelah barat-laut Kota Gaza, sebagai bagian dari protes Pawai Akbar Kepulangan, kata beberapa sumber.

Protes Pawai Akbar Kepulangan dimulai pada 30 Maret dan direncanakan berlangsung terus sampai blokade 12-tahun Israel atas Jalur Gaza dicabut.

Baca juga: Satu lagi tahanan Palestina meninggal di penjara Israel
Baca juga: Warga palestina tewas di Gaza setelah terluka parah

Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Suriah tuntut PBB tindak kejahatan pasukan koalisi

Damaskus, Suriah (ANTARA News) – Suriah kembali menyampaikan tuntutannya agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melakukan tindakan atas kejahatan dan serangan yang dilancarkan oleh pesawat tempur koalisi internasional pimpinan AS.

Suriah menuntut Dewan Keamanan melakukan penyelidikan internasional mengenai serangan itu, berusaha mencegah serangan tersebut dan mengakhiri kehadiran yang bermusuhan pasukan Amerika serta pasukan asing lain di Suriah.

Tuntutan tersebut disampaikan di dalam dua surat dari Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB. Tuntutan dikaitkan dengan pembantaian terbaru yang dilakukan oleh pesawat tempur koalisi internasional pimpinan AS terhadap satu penampungan buat warga sipil di Desa Al-Baghouz di pinggiran Deir Az-Zour.

Di dalam surat itu, Kementerian mengatakan kejahatan baru tersebut –yang menewaskan atau melukai lebih dari 70 warga sipil termasuk perempuan dan anak kecil– adalah bagian dari rangkaian kejahatan perang dan kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan oleh koalisi itu terhadap rakyat Suriah.

Kementerian mengecam koalisi pimpinan AS karena dukungan yang terus diberikannya kepada pelaku teror serta tindakannya memanfaatkan pelaku teror dan anggota milisi separatis untuk mencapai tujuannya dan rencana bermusuhannya terhadap kedaulatan, persatuan dan keutuhan wilayah Suriah.

“Suriah sekali lagi menuntut Dewan Keamanan bertindak untuk mencegah serangan dan kejahatan ini serta memikul tanggung jawabnya untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional,” kata surat tersebut, sebagaimana dikutip Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Surat itu mengatakan Dewan Keamanan juga diminta melakukan penyelidikan internasional mengenai kejahatan koalisi pimpinan AS di Suriah, mengutuk perbuatan tersebut dan melakukan tindakan mendesak untuk mencegah terulangnya kejahatan itu.

Dewan Keamanan juga diminta bekerja untuk mengakhiri kehadiran bermusuhan yang tidak sah tentara Amerika serta tentara asing lain di wilayah Suriah guna mencegah pasukan-pasukan itu melaksanakan rencana mereka.

Baca juga: Amerika Serikat tarik militer dari Suriah akhir April
Baca juga: Turki akan minta AS serahkan pangkalan militernya di Suriah

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemukim Yahudi serang rumah orang Palestina di Tepi Barat

Ramallah, Palestina (Antara/Anadolu-OANA) – Pemukim Yahudi menyerang 25 rumah orang Palestina pada Selasa di wilayah pendudukan Al-Khalil — yang juga dikenal dengan nama Hebron, Tepi Barat Sungai Jordan.

Isa Amr, seorang pegiat Palestina, mengatakan kepada Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang, sekelompok pemukim Yahudi melemparkan batu ke rumah orang Palestina dan juga berusaha membakar sebagian rumah tersebut.

Menurut media Israel, pemukim Yahudi yang tinggal di permukiman tidak sah di Tepi Barat melancarkan 482 serangan terhadap orang Palestina pada 2018.

Serangan oleh pemukim Yahudi itu, yang dicap sebagai “serangan rasis” oleh pemerintah Israel, meliputi kekerasan fisik, pelemparan batu, penulisan slogan rasis di tembok rumah orang Palestina, pengrusakan kendaraan dan harta serta pengrusakan lahan pertanian.

Ada sebanyak 250 permukiman Yahudi tidak sah di Tepi Barat, yang diduduki Israel setelah Perang Arab Israel 1967. Lebih dari 600.000 orang Israel tinggal di sana.

Menurut hukum internasional, semua permukiman Yahudi di wilayah Palestina, yang diduduki, tidak sah.

Baca juga: Israel hancurkan jalan yang baru diperbaiki di Masafer Yatta

Baca juga: Tentara Israel menembak orang Palestina di Tepi Barat

Baca juga: Pejabat Rusia bahas perujukan antarfaksi Palestina

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Turki perintahkan penangkapan 1.112 terduga pendukung ulama gulen

Istanbul, (ANTARA News) – Turki memerintahkan penangkapan 1.112 orang yang diduga memiliki jaringan dengan ulama Muslim Fethullah Gulen, yang dituduh menjadi dalang upaya kudeta pada 2016, seperti yang dilaporkan CNN Turk pada Selasa.

Operasi tersebut merupakan yang terbesar yang pernah diluncurkan terhadap orang yang diduga menjadi pendukung ulama yang berbasis di Amerika Serikat sejak kudeta gagal. Insiden gagalnya kudeta tersebut menewaskan 250 orang. Gulen, mantan sekutu Presiden Tayyip Erdogan, membantah terlibat dalam upaya kudeta.

CNN Turk mengatakan operasi tersebut berpusat di ibu kota Ankara, namun menyebar ke 76 provinsi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut untuk saat ini, sebagaimana diberitakan Reuters.

Lebih dari 77.000 orang dijebloskan ke penjara sambil menunggu persidangan sejak upaya kudeta. Penangkapan di sejumlah daerah juga masih dilakukan. Pihak berwenang memecat 150.000 warga sipil dan personel militer.

Pengkritik Erdogan menuduhnya memanfaatkan upaya kudeta gagal tersebut untuk membungkam perbedaan pendapat. Pihak berwenang Turki mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk memerangi ancaman terhadap keamanan nasional.

penyunting : Asti Mayang Sari
 Baca juga: Turki keluarkan surat perintah penangkapan GullenBaca juga: Menag: pendidikan keagamaan tidak terkait kudeta Turki

Pewarta:
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

perusahaan israel terancam dimasukkan daftar hitam pbb karena bangun permukiman

Al-Quds, (ANTARA News) – Sejumlah perusahaan Israel dan internasional menghadapi resiko dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB karena melakukan bisnis dalam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan, kata harian Israel Yedioth Ahronoth, Selasa.

Perusahan tersebut yang terancam dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB meliputi Coca Cola, perusahaan telekom Bezeq dan industri Teva Pharmaceutical.

Pada 2016, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui satu resolusi untuk mengumpulkan daftar hitam perusahaan Israel dan internasional yang beroperasi di sektor pembangunan permukiman Yahudi.

Meskipun ada tekanan AS dan Israel, dewan itu siap mengeluarkan daftar yang diperbarui mengenai perusahaan yang dimasukkan ke dalam daftar hitam pada Maret, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

“Kami percaya dimasukkannya perusahaan Israel di dalam daftar hitam Dewan Hak Asasi Manusia PBB mungkin memajan perusahaan itu terhadap prosedur hukum, sehingga membuat perusahaan internasional untuk keluar dari penanaman modal mereka di Israel,” kata Tal Granot-Goldstein, CEO Hot Telecommunication Systems Ltd., salah satu perusahaan yang terancam dimasukkan ke dalam daftar hitam, di dalam surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah Israel dan Kementerian Luar Negeri turun-tangan untuk mencegah penerbitan daftar ini. Penanganan masalah ini adalah kepentingan nasional yang paling penting,” tulis wanita pejabat tersebut.

Pada Januari 2018, Dewan PBB itu mengidentifikasi 206 perusahaan yang beroperasi di sektor pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Israel menduduki Tepi Barat, termasuk Al-Quds (Jerusalem) Timur, selama Perang Arab-Israel 1967. Israel mencaplok seluruh kota tersebut pada 1980, dan mengklaimnya sebagai “ibu kota negara Yahudi yang tak terpisahkan dan abadi” –tindakan yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Al-Quds Timur sebagai wilayah pendudukan.
penyunting: Chaidar Abdullah.
Baca juga: Israel larang tujuh perempuan Palestina masuk Al-Aqsha
Baca juga: Pemukim Yahudi nodai masjid di dekat Ramallah

Pewarta:
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB desak upaya pembukaan akses ke gudang gandum di hodeidah

Dubai (ANTARA News) – Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Senin, mengatakan pentingnya akses ke gudang-gudang gandum yang berada di garis depan di kota pelabuhan Hodeidah karena menikatnya risiko membusuknya bahan makanan itu.

Gudang-gudang gandum milik Program Pangan Dunia (WFP) di pabrik-pabrik penggilingan di Laut Merah cukup untuk menghidupi 3,7 juta warga selama satu bulan. Namun, tempat itu tidak dapat diakses selama lebih dari lima bulan, kata Utusan Khusus Martin Griffiths.

Perang yang berlangsung selama hampir empat tahun di Yaman telah menewaskan puluhan ribu orang, meruntuhkan perekonomian, dan membuat jutaan orang berada di ambang kelaparan.

PBB mendorong penerapan gencatan senjata dan penarikan pasukan dari Hodeidah yang disetujui Desember lalu di Swedia. Hodeidah merupakan titik masuk utama sebagian besar impor Yaman.

Mengakses 51.000 ton gandum dan perlengkapan penggilingan milik PBB di garis depan titik pertempuran tersebut menjadi bahasan utama pembicaraan perdamaian yang tengah berlangsung, seperti laporan Reuters.

Negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai pada pekan lalu menghasilkan hal yang PBB sebut sebagai “kompromi awal” untuk menarik pasukan, meskipun kesepakatan akhirnya belum disetujui.

Griffiths mengatakan dia terdorong oleh kesepakatan baru-baru ini yang dicapai semua pihak dalam pembicaraan untuk menemukan jalan guna mengakses pengilingan tersebut.

“Kami menekankan bahwa jaminan akses ke penggilingan-penggilingan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara berbagai pihak yang bertikai di Yaman. Dengan akses yang aman, tidak terbatas, dan berkelanjutan, PBB bisa membuat makanan yang sangat dibutuhkan oleh warga ini tersedia,” katanya dalam pernyataan.

Pernyataan bersama antara Griffiths dan Kepala Kantor Urusan Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) Mark Lowcock mengatakan bahwa PBB meningkatkan kegiatan operasionalnya untuk membantu menyediakan makanan bagi hampir 12 juta warga yang membutuhkan di penjuru Yaman.

Penyunting: I Wayan Yoga

Baca juga: Yaman: bencana kemanusiaan sudah sangat mengkhawatirkan

Pewarta:
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Israel hancurkan jalan yang baru diperbaiki di Masafer Yatta

Al-Khalil, Palestina (Antara/WAFA-OANA) – Pasukan Israel menghancurkan jalan yang diperbaiki belum lama ini, yang menghubungkan Khirbet Shaab Al-Butum dengan Masafer Yatta di bagian selatan Tepi Barat Sungai Jordan, kata seorang pegiat lokal.

Koordinator Komite Anti-Tembok dan Anti-Permukiman di Rateb Al-Jabour, bagian selatan Al-Khalil (Hebron), mengatakan kepada Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, pasukan Israel memberi perlindungan buat satu buldoser militer saat alat berat itu terus menghancurkan jalan tersebut. Jalan itu digunakan untuk memfasilitasi akses petani Palestina ke lahan pertanian mereka dan daerah-daerah permukiman.

Ia mengatakan perbuatan militer Israel tersebut bertujuan mengusir orang Palestina dari daerah itu untuk membangun permukiman.

Khirbet Shaab Al-Butum termasuk di antara puluhan permukiman kecil yang berada di Masafer Yatta, daerah yang sangat mengandalkan peternakan sebagai sumber utama nafkah mereka.

Masafer Yatta diklasifikasikan sebagai Daerah C, yang sepenuhnya berada di bawah kendali militer Israel. Daerah C merupakan sebanyak 60 persen daerah Tepi Barat –yang diduduki Israel dan belakangan Israel berencana mencaploknya setelah mengusir penduduk Palestina di daerah itu.

Daerah tersebut telah dirancang sebagai zona militer tertutup Israel untuk pelatihan sejak 1980-an dan kemudian dirujuk sebagai Zona Penembakan 918.

Pelanggaran Israel atas daerah itu meliputi pembongkaran kandang hewan, rumah warga Palestina dan bangunan tempat tinggal.

Penguasa Israel tidak pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan buat warga lokal Palestina di daerah tersebut.

Penyunting: Chaidar Abdullah

Baca juga: Pasukan Israel mulai hancurkan kafilah pemrotes di permukiman Badui

Baca juga: Israel dorong “pengesahan” permukiman liar di Tepi Barat

Baca juga: Pejabat Rusia bahas perujukan antarfaksi Palestina

Baca juga: Pemukim Yahudi nodai masjid di dekat Ramallah

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pejabat Rusia bahas perujukan antarfaksi Palestina

Moskow (Antara/WAFA-OANA) – Azzam Al-Ahmad, anggota Komite Sentral Fatah dan Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, bertemu di Moskow dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov guna membahas perujukan antarfaksi Palestina sebelum pertemuan faksi Palestina di Rusia.

Rusia mengundang semua faksi politik Palestina, terutama Fatah dan HAMAS, untuk membicarakan perujukan dan mengakhiri perpecahan mereka. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung selama satu pekan mulai Rabu.

Al-Ahmad berterima kasih kepada Rusia karena mendukung perjuangan Palestina bagi kemerdekaan dan hak asasi rakyat Palestina, serta bantuannya dalam membawa semua faksi Palestina untuk secara bersama membicarakan perujukan.

Ia juga berterima kasih kepada Rusia karena menolak ikut dalam Konferensi Warsawa mendatang tentangTimur Tengah –yang diserukan oleh Amerika Serikat, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. Palestina memboikot pertemuan itu.

Bogdanov, yang juga adalah utusan presiden Rusia untuk Timur Tengah, mengatakan dalam pertemuan dengan Al-Ahmad bahwa Rusia mendukung posisi Presiden Mahmoud Abbas dan kepemimpinanya untuk perdamaian. Ia menekankan pentingnya untuk mengakhiri perpecahan yang didasari program politik PLO.

Ia juga menekankan bahwa Rusia siap melakukan semua upaya yang bisa dilakukan untuk menemukan penyelesaian yang adil bagi masalah Palestina dengan dasar solusi dua-negara dan resolusi internasional.

Penyunting Chaidar Abdullah

Baca juga: Rusia tidak akan pindahkan kedutaan ke Yerusalem

Baca juga: Paus tegaskan lagi dukungan solusi dua negara di Palestina

Baca juga: PBB tegaskan pentingnya solusi dua negara bagi Palestina-Israel

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia sambut inisiatif Iran tingkatkan pariwisata dan penguatan perempuan

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia menyambut baik inisiatif Iran dalam meningkatkan hubungan bilateral antarmasyarakat atau people-to-people contact melalui pariwisata dan penguatan peran perempuan.

“Kami menyambut baik inisiatif Iran untuk mempromosikan penguatan people-to-people contact melalui pariwisata dan penguatan perempuan yang akan makin menguatkan persahabatan dan pengertian antarmasyarakat kedua negara,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmien Nasution di Jakarta, Senin malam.

Mewakili pemerintah Indonesia, Darmien menyampaikan pidato sambutan dalam resepsi Peringatan 40 Tahun Revolusi Islam Iran yang diselenggarakan Kedutaan Besar Iran di Jakarta.

“Saya mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia, mengucapkan selamat dan menyampaikan doa terbaik untuk Peringatan 40 Tahun Revolusi Islam Iran,” ujar dia.

Baca juga: Peringati 40 Tahun Revolusi, Iran klaim negara terstabil di Timur Tengah

Terkait inisiatif bagi penguatan hubungan people-to-people, Iran memberikan kemudahan bagi Warga Negara Indonesia untuk berkunjung ke negara itu dengan fasilitas visa on arrival atau visa saat kedatangan.

Sementara itu, meskipun Iran belum termasuk 169 negara bebas visa ke Indonesia, Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi mengatakan Bali telah menjadi salah satu tujuan wisata luar negeri yang paling banyak dikunjungi warga Iran.

Di bidang penguatan peran perempuan, Wakil Presiden Iran untuk Urusan Perempuan dan Keluarga Masoumeh Ebtekar pada kunjungan ke Jakarta tahun lalu, telah bertemu dan bertukar pikiran dengan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Yembise untuk melakukan kajian bersama dan pertukaran delegasi tentang peningkatan ekonomi dan sosial perempuan, termasuk penyebaran nilai-nilai toleransi.

Baca juga: Pojok Indonesia sampaikan nilai Islam moderat di Iran

Indonesia dan Iran telah menikmati hubungan diplomatik yang berjalan dengan baik sejak 1950, yang puncaknya terjadi saat kunjungan Presiden Hasan Rouhani ke Indonesia pada 2015 dan kunjungan balasan Presiden Joko Widoo ke Iran pada 2016 yang menghasilkan perjanjian Komisi Bersama untuk Kerja Sama Ekonomi.

“Kunjungan pemimpin kedua negara telah memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Iran ke level tertinggi, dan saya yakin kita akan terus meningkatkan kerja sama demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat kedua negara,” ujar Darmien.

Baca juga: Presiden Jokowi awali kunjungan kenegaraan di Iran

Baca juga: Iran berharap ada penerbangan langsung Jakarta-Teheran

Saat ini, Indonesia dan Iran tengah bersiap untuk menyelenggarakan pertemuan pertama Komisi Bersama untuk Kerja Sama Ekonomi dalam waktu dekat di awal 2019.

Volume perdagangan Indonesia dan Iran pada 2018 bernilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp13 triliun. Melalui komisi bersama tersebut, kedua negara berharap dapat meningkatkan potensi perdagangan menjadi 2 miliar dolar AS atau naik dua kali lipat dari tahun lalu.

Produk ekspor utama Indonesia ke Iran, antara lain tekstil, sepatu, suku cadang elektronik dan aneka komoditas; seperti kelapa sawit, kopi dan karet. Sementara itu, Indonesia banyak mengimpor minyak dan gas dari Iran. ***3***

(T.A060)

Baca juga: Iran sebut mekanisme perdagangan baru Eropa sebagai langkah awal

Baca juga: Iran usulkan aksi global lawan terorisme

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peringati 40 Tahun Revolusi, Iran klaim negara terstabil di Timur Tengah

Jakarta (ANTARA News) – Iran mengklaim telah berhasil menjadi negara paling stabil di Timur Tengah selama 40 tahun terakhir sejak Revolusi Islam terjadi di negeri Teluk Persia itu.

“Hari ini, setelah 40 tahun berjalan, kami dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa Iran, dengan dukungan penuh rakyatnya, telah berhasil menjadi negara paling stabil di wilayah Timur Tengah yang penuh kemelut dan perpecahan,” kata Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi di Jakarta, Senin malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Mohammadi dalam pidato perayaan Peringatan 40 Tahun Revolusi Islam Iran yang diselenggarakan Kedutaan Besar Iran di Jakarta yang dihadiri perwakilan pemerintah Indonesia, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmien Nasution, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Oedang.

Dalam pidatonya, Dubes Mohammadi pun menggarisbawahi capaian Iran sebagai negara demokratis agamis yang, salah satunya, dibuktikan dengan keberhasilan penyelenggaraan lebih dari 40 pemilu di negara teluk itu.

Iran juga mengaku sebagai negara yang merangkul berbagai penganut agama, seperti Muslim, Kristen (Katolik dan Protestan), Zoroastrianisme, serta Yahudi, yang semuanya diberikan kesetaraan hak sosial dan kebebasan dalam melaksanakan ibadah keagamaan.

Baca juga: Pojok Indonesia sampaikan nilai Islam moderat di Iran 

Baca juga: Iran sebut mekanisme perdagangan baru Eropa sebagai langkah awal

Sebagai negara yang stabil di berbagai bidang, Iran siap untuk memperluas kerja sama perdagangan, ekonomi dan politik berdasarkan prinsip saling menghormati dan interaksi yang konstruktif dengan semua negara.

“Presiden Republik Islam Iran Yang Mulia Doktor Hasan Rouhani selalu menyampaikan pandangan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan realistis, serta interaksi yang konstruktif dengan semua negara, khususnya negara-negara tetangga dan selalu mengedepankan negosiasi dalam menyelesaikan berbagai krisis dan persoalan,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Mohammadi, Iran menyayangkan kondisi yang terjadi di Timur Tengah saat ini yang dikacaukan berbagai aksi terorisme dan ekstremisme, seperti terjadi di Yaman yang telah menelan korban sipil, khususnya anak-anak dan perempuan.

“Dalam situasi seperti itu, kami membutuhkan kerja sama, interaksi dan saling tukar pendapat dari seluruh negara di kawasan,” kata dia.

Revolusi Islam Iran terjadi di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini pada 1979 yang mengubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi Republik Islam. Hubungan diplomatik antara Iran dan Indonesia berlangsung sejak 1950.

Baca juga: Tunduk pada AS, Jerman larang maskapai Iran di wilayahnya

Baca juga: Militer Israel serang Iran di Suriah
 

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR RI minta KBRI Amman terus suarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina

Jakarta, (ANTARA News) – Komisi I DPR RI secara khusus mendorong Kedutaan Besar RI di Amman, Yordania, untuk terus menyuarakan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan.

Hal tersebut disampaikan delegasi Komisi I DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Yordania selama dua hari, 7-8 Februari 2019, yang dipimpin Ketua Komisi I Abdul Kharis Almashari, seperti dikutip dari keterangan tertulis KBRI Amman yang diterima di Jakarta, Senin.

Terkait pesan tersebut, Dubes RI untuk Yordania dan Palestina Andy Rachmianto menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah surut, bahkan akan terus menguat, khususnya di forum PBB, sejak  Indonesia menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Topik Palestina dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat antara delegasi Komisi I dan Dubes RI beserta jajaran KBRI Amman, yang juga memaparkan perkembangan serta capaian dalam hubungan bilateral RI-Yordania dan Palestina di berbagai bidang, termasuk peluang dan tantangan dalam meningkatkan hubungan kerja sama di masa mendatang.

RDP juga membahas sejumlah isu terkini, antara lain dinamika situasi keamanan Timur Tengah, dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, penguatan diplomasi ekonomi dan pariwisata, serta isu perlindungan dan pelayanan terhadap WNI di Yordania.

“Mempertimbangkan lokasi strategis dan kondisi keamanan yang stabil, kiranya Yordania dapat menjadi pintu masuk bagi barang-barang Indonesia di kawasan Timur Tengah,” kata anggota Komisi I Evita Nursanty.

Pada 2018, nilai perdagangan RI-Yordania tercatat lebih dari 282 juta dolar AS, atau meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Dengan kecenderungan positif tersebut, perlu diambil langkah-langkah untuk mengembalikan nilai perdagangan kedua negara yang sempat mencapai 500 juta dolar AS sebelum terjadinya konflik di Suriah pada 2012, antara lain melalui pemberlakuan ‘Preferential Tariff Agreement’ (PTA),” ujar Dubes Andy.

Dalam kunjungan kerja tersebut, delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Ketua dan Anggota Komisi Luar Negeri Parlemen Yordania (Majlis Nuwab), yang membahas sejumlah topik, antara lain konflik Israel-Palestina, perlindungan migran, serta pembebasan visa bagi wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Yordania.

Delegasi tersebut juga mengunjungi “griya singgah” penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan bertatap muka dengan sekitar 25 pekerja migran yang tengah menunggu proses penyelesaian kasus serta pemulangan ke Indonesia. Pada acara itu Komisi I DPR RI menyampaikan harapan agar seluruh penghuni tempat penampungan dapat segera pulang ke Indonesia  setelah pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan (amnesty) oleh Yordania baru-baru ini.

Dubes Andy mengatakan bahwa dengan disahkannya undang-undang itu, sekitar 80 persen penghuni shelter diharapkan memperoleh pemutihan dan dapat segera dipulangkan ke tanah air. Ketua  Komisi I mengapresiasi peran KBRI Amman sebagai perwakilan citizen service dalam melindungi dan membantu pemulangan pelerja migran bermasalah di Yordania.

Kunjungan kerja di Amman juga dimanfaatkan delegasi untuk bertemu dan berdialog secara khusus dengan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina Maha Shouseh. Pada kesempatan itu, para wakil rakyat yang membidangi masalah luar negeri dan pertahanan itu memperoleh informasi terkait situasi terkini di wilayah Palestina, khususnya pascakeputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar dari Tel-Aviv ke Yerusalem.

Baca juga: Kontraktor Indonesia berpeluang ikut rekonstruksi Irak-Suriah pascaperang

Baca juga: TKW hilang kontak 12 tahun akhirnya ditemukan KBRI Yordania

Baca juga: Produk kerajinan ramaikan bazaar di Kedutaan Besar Indonesia di Amman

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Koalisi pimpinan Saudi di Yaman lancarkan serangan di Sanaa

Kairo (ANTARA News) – Koalisi pimpinan Saudi di Yaman melancarkan operasi dengan sasaran yang sudah ditetapkan di Sanaa, ibu kota dikuasai gerakan Houthi, televisi negara Saudi melaporkan pada Sabtu.

Operasi tersebut menyasar satu lokasi tempat penyimpanan dan penyiapan drone dan kendaraan-kendaraan untuk meluncurkan pesawaqt tanpa awak tersebut di Sanaa.

Koalisi itu menambahkan bahwa operasi tersebut sesuai dengan hukum internasional dan langkah-langkah itu diambil untuk melindungi warga sipil, demikian Reuters melaporkan.

Uni Emirat Arab (UAE) yang ikut dalam koalisi itu diberitakan telah melatih dan mempersenjatai ribuan pejuang Yaman, sebagian besar di provinsi-provinsi di wilayah selatan dan pesisir barat, sebagai bagian dari pasukan yang memerangi Houthi.

Houthi kini mengusai sebagai besar wilayah perkotaan, termasuk Sanaa dan pelabuhan utama Hodeidah.

Baca juga: Koalisi pimpinan Saudi akui serangan atas bus di Yaman tak dibenarkan

Negara-negara Barat yang sebagian besar menyediakan persenjataan dan intelijen bagi koalisi, telah menekankan agar perang hampir empat tahun di negara itu diakhiri setelah pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Peristiwa pembunuhan itu membuat mereka meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Arab Saudi di kawasan.

Konflik di Yaman secara luas dianggap sebagai perang antara Muslim Suni Arab Saudi dan Muslim Syiah Iran, yang dihasut suatu pihak berpengaruh.

Houthi membantah tuduhan bahwa Iran memasok mereka dengan persenjataan dan mengatakan bahwa revolusi mereka menentang korupsi.

Baca juga: Koalisi pimpinan Arab Saudi amankan pelayaran Teluk Bab al-Mandab

Baca juga: Milisi Houthi akui serang pesawat koalisi pimpinan Saudi

Gerilyawan Houthi menguasai Hudaidah saat faksi lain Yaman yang didukung koalisi pimpinan Saudi berusaha memulihkan pemerintah yang diakui masyarakat internasional bertebaran di pinggir kota pelabuhan tersebut.

Kegagalan mereka untuk menarik petempur dari kota itu, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata satu-bulan, telah menghidupkan kembali ancaman terhadap serangan besar terhadap Hudaidah, kondisi yang bisa memicu kelaparan.

Dalam enam bulan terakhir saja, perang di Yaman telah memaksa lebih dari setengah juta anak meninggalkan rumah mereka, kata beberapa kelompok bantuan pada Kamis (31/1). Organisasi-organisasi itu memperingatkan bahwa generasi pemuda terancam hilang.

Kebanyakan orang mengungsi selama serangan besar militer terhadap Hudaidah pada Juli dan Agustus tahun lalu dan semuanya menghadapi masa depan “yang suram”, karena tak mempunyai akses ke pendidikan dan menghadapi peningkatan risiko serangan penyakit serta kelaparan, kata organisasi anak PBB.

Redaktur: Eliswan Azly

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satu lagi tahanan Palestina meninggal di penjara Israel

Ramallah, Palestina, 9/2 (Antara/WAFA-OANA) – Seorang tahanan Palestina di dalam penjara Israel, Yaser Hamed Eshtayyeh (36), ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Jumat (8/2) di dalam tahanan tempat ia telah menjalani hukuman, kata Masyarakat Tahanan Palestina (PPS).

Eshtayyeh, yang berasal dari Desa Tell di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan, menjalani hukuman seumur hidup di dalam penjara Israel setelah ia dinyatakan bersalah atas tuntutan pidana pada 2009, kata Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi.

Tak ada perincian mengenai penyebab kematiannya.

Pada Rabu (6/2), satu orang Palestina dari Jalur Gaza meninggal, setelah 28 tahun menjalani hukuman di penjara Israel –empat tahun di antaranya ia habiskan di dalam tahanan terkucil, tampaknya akibat pengabaian medis, kata Komisi Tahanan.

Faris Baroud (51) dari Kamp Pengungsi Shati, katanya, meninggal tak lama setelah ia dipindahkan dari Penjara Rimon di Israel Selatan ke satu rumah sakit Israel karena kesehatannya merosot.

Baroud, yang ditangkap pada 23 Maret 1991 dan dijatuhi hukum penjara seumur hidup ditambah 35 tahun karena membunuh seorang pemukim Yahudi, telah mengeluh ia sakit perut dan asma dan telah menjalani operasi tahun lalu untuk mengangkat sebagian ginjalnya.

Ia mestinya telah dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan Israel pada 2013, tapi Israel telah mengkhianati kesepakatan tersebut.

Komisi Tahahan menganggap Pengelola Penjara Israel bertanggung-jawab atas kematian Baroud karena ia mengalami pengabaian medis.

Sebanyak 60 tahanan, kata Komisi Tahanan, telah meninggal saat berada di dalam penjara akibat pengabaian medis sejak pendudukan Israel 1967.
Penyunting: Chaidar Abdullah
(U.C003)

(T.C003/B/C003/B/M016) 09-02-2019 08:21:33

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

New York Times: putra mahkota Saudi pernah ancam gunakan “peluru” untuk Khashoggi

Washington (Antara/Reuters) – Setahun sebelum wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi tewas, putra mahkota Saudi mengatakan kepada seorang ajudan bahwa dia akan menggunakan “peluru” untuk wartawan tersebut jika dia tidak kembali ke rumahnya dan mengakhiri kritikannya terhadap pemerintah.

Komentar Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman kepada seorang ajudan tinggi pada 2017 dibuat jauh sebelum Khashoggi tewas pada Oktober lalu di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, seperti dilaporkan New York Times, Kamis (7/2), dengan mengutip pejabat asing dan AS saat ini dan sebelumnya yang mengetahui soal laporan intelijen.

Komentar-komentar tersebut disadap oleh badan intelijen Amerika, kata surat kabar itu.

Pengulas intelijen AS secara metaforis menafsirkan komentar “peluru”, mempunyai makna putra mahkota tidak harus berarti menembak Khashoggi, tetapi mereka berpikir itu menunjukkan niatnya untuk membunuh wartawan tersebut jika dia tidak pulang ke kerajaan tersebut, kata New York Times.

Riyadh, yang sebelumnya membantah bahwa Arab Saudi “mengetahui hilangnya Khashoggi” sebelum memberikan penjelasan yang bertolak-belakang, dengan tegas bersikeras bahwa putra mahkota tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Perwakilan Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington, CIA dan Badan Keamanan Nasional belum menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari berita New York Times itu.

Badan intelijen AS yakin putra mahkota telah memberikan instruksi untuk membunuh Khashoggi, kolumnis di Washington Post sekaligus orang dalam kerajaan, yang jasadnya dimutilasi.

Laporan New York Times dipublikasi sehari sebelum batas waktu Kongres bagi Gedung Putih untuk menyerahkan laporan apakah putra mahkota memerintahkan pembunuhan Khashoggi, dan apakah mereka bermaksud untuk memberlakukan sanksi kepada penguasa de facto tersebut.

Amerika Serikat menjatuhi sanksi terhadap 17 pejabat Arab Saudi sehubungan dengan peran mereka dalam kematian Khashoggi, namun lain halnya dengan Presiden AS Donald Trump –yang mengatakan dia mendukung putra mahkota.

Penyidik HAM PBB yang menyelidiki kasus pembunuhan Khashoggi sedang dalam kunjungan selama sepekan di Turki dan dijadwalkan bertemu dengan kepala kejaksaan Istanbul pada Kamis.

Penyelidikan kasus pembunuhan Khashoggi yang dipimpin PBB pada Kamis mengatakan bahwa bukti menunjukkan kejahatan sadis “direncanakan dan dilakukan” oleh para pejabat Saudi.

Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Amerika Serikat tarik militer dari Suriah akhir April

Ankara (Antara/Reuters) – Militer Amerika Serikat (AS) bersiap untuk menarik pasukan mereka dari Suriah pada akhir April, lapor Wall Street Journal mengutip para pejabat dan mantan pejabat AS.

Media itu juga melaporkan bahwa sejumlah besar pasukan AS akan ditarik dari negara itu pada pertengahan Maret.

Seorang pejabat AS mengonfirmasi target April tersebut kepada Reuters. Pejabat itu mengatakan penarikan itu meliputi pemulangan dari pangkalan militer AS di Tanf, dekat perbatasan Suriah dengan Irak dan Jordania.

Pada Desember, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa dia akan menarik seluruh 2.000 pasukan AS dari Suriah dengan alasan pertempuran melawan ISIS di sana hampir dimenangkan.

Keputusan mendadak Trump tersebut mengejutkan banyak pihak di pemerintahannya, termasuk sekutu koalisinya seperti Turki dan aliansi gerilyawan Arab dan Kurdi yang memerangi ISIS dengan dukungan militer AS.

Washington telah mencapai kesepakatan dengan Turki, yang menganggap gerilyawan YGP Kurdi Suriah dukungan AS sebagai kelompok teroris, mengenai keamanan para gerilyawan YPG setelah mereka mundur.

AS juga membahas penetapan sebuah zona aman di sepanjang perbatasan untuk meredakan kekhawatiran keamanan Turki.

Juru bicara koalisi pimpinan AS dalam perang melawan ISIS di Suriah dan Irak merujuk Reuters untuk meminta komentar Juru Bicara Pentagon Komandan Sean Robertson saat ditanya mengenai laporan WSJ tersebut. Namun, Komandan Robertson menolak untuk membahas jadwal waktu penarikan pasukan itu.

Pejabat Turki mengatakan AS belum memberi tahu Ankara mengenai tanggal penarikan pasukan dari Suriah akan diselesaikan.

“Yang kami ketahui sejauh ini adalah tidak ada penarikan, dan situasi di lapangan masih sama. Tidak ada pembahasan mengenai penetapan tanggal atau alur waktu (untuk penarikan),” kata perwira Pasukan Demokratik Suriah kepada Reuters.

Pasukan Demokratik Suriah adalah ujung tombak YPG yang merupakan aliansi dukungan AS.

Penyunting: Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Beda pendapat dengan Trump, Merkel sebut ISIS belum dikalahkan

Berlin (Antara/Reuters) – ISIS masih belum dikalahkan, dan malah menerapkan pola peperangan asimetris setelah kehilangan hampir seluruh wilayahnya di Suriah, kata Kanselir Jerman Angela Merkel pada Jumat.

Pernyataan Merkel yang diucapkan saat peresmian markas badan intelijen luar negeri BND tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump yang menyebut bahwa kelompok gerilyawan itu sudah dikalahkan.

“ISIS, sudah terusir dari wilayah mereka, sayangnya ini bukan berarti ISIS telah musnah,” kata Merkel. “Mereka berubah menjadi pasukan dengan pola peperangan asimetris. Dan hal ini tentu saja, menjadi sebuah ancaman.”

Kanselir dari kubu konservatif itu mengatakan pemantauan situasi di Suriah menjadi salah satu prioritas utama BND, selain melacak ancama siber serta berita bohong yang ditujukan untuk memengaruhi pemilu yang demokratis.

Pada Rabu (6/2), Trump mengatakan dia berharap dapat menyampaikan pengumuman resmi paling cepat pekan depan bahwa koalisi yang memerangi kelompok gerilyawan itu berhasil merembut semua wilayah yang mereka kuasai.

Pada Desember, Trump menulis di Twitter bahwa kelompok itu berhasil “dikalahkan.”

Trump ingin menarik pasukan AS dari Suriah pada akhir April. Namun, rencana itu memicu kekhawatiran sekutu-sekutu Eropa bahwa ISIS bisa muncul kembali di Suriah di tengah ketiadaan rencana perdamaian yang kredibel untuk mengakhiri perang saudara di negara itu.

“Kita masih jauh dari perdamaian di Suriah,” kata Merkel. Perdana menteri Jerman itu menuai simpati dari lebih dari 550.000 warga Suriah yang mengungsi di Jerman.

Pada 2015, Merkel membuka perbatasan Jerman bagi hampir satu juta pencari suaka asal Suriah.

Markas baru BND akan menjadi kantor pusat bagi 4.000 pegawai badan intelijen itu, yang akan pindah dari kantor pusat saat ini di Munchen.

Konstruksi besar BND yang terletak di Distrik Mitte di Berlin, membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk diselesaikan dan menelan biaya lebih dari 1,4 miliar euro (sekitar Rp22,2 triliun).

Gedung BND itu berdiri di atas lahan seluas 10 hektar dan memiliki ruang perkantoran seluas 260.000 meter per segi.

Baca juga: Amerika Serikat tarik militer dari Suriah akhir April

Baca juga: Suku Arab di Suriah bergerak setelah Trump putuskan tarik pasukan

Baca juga: Menlu: kemungkinan operasi Turki tak terkait penarikan pasukan AS

Penyunting: I Wayan Yoga

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah, serikat kerja Tunisia sepakati kenaikan gaji sektor publik

Tunis (ANTARA News) – Pemerintah Tunisia mencapai kesepakatan dengan serikat kerja berpengaruh UGTT untuk menaikkan gaji 670.000 pegawai sektor publik, kata tiga sumber yang mengetahui negosiasi itu kepada Reuters pada Kamis.

Kesepakatan itu mengakhiri ketegangan berbulan-bulan di negara Afrika Utara tersebut.

Tunisia berada dalam tekanan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membekukan gaji sektor publik — utang yang naik dua kali lipat menjadi sekitar 16 miliar dinar (sekitar Rp75,1 triliun) pada 2018 dari 7,6 miliar dinar (sekitar Rp35,7 triliun) pada 2010 — untuk mengurangi defisit anggaran negara itu.

Perekonomian negara Afrika Utara tersebut dilanda krisis sejak presiden autokrat Zine al Abidine Ben Ali dilengserkan pada 2011. Sejak saat itu, pengangguran dan inflasi meningkat tajam.

Pada Rabu, ribuan guru Tunisia menggelar unjuk rasa di dekat kantor perdana menteri untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik serta kenaikan gaji.

Bulan lalu, layanan kereta, bus, dan lalu lintas udara terhenti saat unjuk rasa nasional satu hari, yang digalang UGTT, diikuti ribuan orang.

Serikat kerja itu mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa nasional bulan ini jika pemerintah tidak menyetujui kenaikan gaji. Namun, unjuk rasa itu kemungkinan akan dibatalkan karena kesepakatan telah dicapai.

Pengumuman mengenai kesepakatan itu diperkirakan akan diumumkan malam ini (waktu setempat).

Sejauh ini, rincian mengenai kesepakatan itu belum diungkap.

Tunisia berniat memangkas gaji sektor publiknya menjadi 12,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2020 dari sekitar 15,5 persen nilai saat ini.

Menurut IMF, angka itu adalah salah satu yang terbesar di dunia. IMF memiliki kesepakatan pinjaman dengan Tunisia senilai 2,8 miliar dolar AS (sekitar Rp39,2 triliun) pada Desember 2016.

Baca juga: Wanita terlibat bom bunuh diri di Tunisia , sembilan luka-luka
Baca juga: Tunisia-Maroko tawarkan Biofarma bangun pabrik

 
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menlu Turki: koordinasi diperlukan untuk tumpas Da`esh di Suriah

Washington, 7/2 (Antara/Anadolu-OANA) – Penumpasan sisa anggota kelompok teror Da`esh di Suriah dan penarikan tentara AS dari wilayah tersebut mesti ditangani dengan cara yang terkoordinasi, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Rabu (6/2).

Cavusoglu berbicara di Washington, Amerika Serikat, dalam pertemuan menteri luar negeri sebagai bagian dari koalisi global untuk mengalahkan Da`esh. Meskipun ia melihat kelompok gerilyawan tersebut sudah kalah, ia mendesak semua negara untuk mencegah kebangkitan kembali kelompok teror itu.

“Menghindari kevakuman kekuasaan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku teror untuk membahayakan keutuhan wilayah Suriah dan keamanan nasional tetangganya akan sangat penting,” kata Cavusoglu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.

“Da`esh telah kalah di Irak dan tak terhindarkan akan menghadapi nasib yang sama di Suriah. Yang penting sekarang ialah mencegah kebangkitannya kembali serta membantu menstabilkan semua negara ini. Perlu untuk menangani pangkal momok ini secara efektif dan dihindarinya pengulangan kesalahan masa lalu,” katanya.

Presiden AS Donald Trump mengeluarkan keputusan yang tak terduga pada Desember untuk menarik 2.000 prajurit AS dari Suriah, sehingga menyulut kecaman dari banyak sekutu dan pembantu keamanannya, termasuk Kabinetnya sendiri.

Keputusan tersebut diambil setelah percakapan telepon dengan Presiden Turki Recep Rayyip Erdogan, saat kedua pemimpin itu menyepakati perlunya koordinasi yang lebih efektif di negara yang dicabik perang tersebut.

Cavusoglu menyatakan berbagai upaya bagi pembangunan kembali di Irak dan “pembangunan kembali identitas Irak di dalam sistem politik yang melibatkan banyak pihak” penting bagi kestabilan negeri itu.

“Setelah menempatkan tentaranya dengan cara yang membahayakan dalam perang melawan terorisme di Suriah, dan memfasilitasi kembalinya ratusan ribu pengungsi buat daerah yang dibebaskan, Turki siap melakukan apa saja yang perlu untuk membantu menstabilkan Irak dan Suriah,” kata Cavusoglu.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menekankan kepada koalisi tersebut, AS juga akan terus berusaha bagi kestabilan di Irak dan Suriah.

“Pengumuman Presiden Trump bahwa tentara AS akan ditarik dari Suriah bukan akhir dari perang Amerika. Kami akan terus berperang bersama kalian,” kata Pompeo kepada para anggota koalisi. “Itu hanya merupakan tahap baru dalam perang lama.”

Koalisi dengan 79 anggota tersebut didirikan pada 2014 untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teror bagi keamanan internasional. Sasarannya ialah menghapuskan kemampuan militer Da`esh, kekuasaan wilayah, pemimpin, sumber keamanan dan pengaruh daringnya.

Baca juga: Polisi Turki tangkap 54 tersangka anggota ISIS di Istanbul
Baca juga: Irak vonis mati 6 perempuan Turki karena gabung ISIS

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia kecam Israel tutup misi pengamat sipil di Hebron

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia mengecam keputusan sepihak Israel menutup dan mengakhiri mandat misi pengamat sipil internasional di wilayah pendudukan Israel di Hebron, Tepi Barat, yang dikenal dengan Temporary International Presence in Hebron (TIPH).

Pernyataan pemerintah Indonesia itu disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis.

TIPH terbentuk pada 1994 berdasarkan perjanjian antara Israel dan Palestina, dan sebagaimana dimandatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 904. 

Sejak terbentuknya misi itu, TIPH telah menjadi mekanisme yang sangat penting untuk memastikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina di Hebron, terutama terhadap pelanggaran hukum kemanusiaan dan HAM internasional. 

Oleh karena itu, mempertahankan mandat TIPH sangatlah penting untuk menjaga situasi yang rawan dan mencegah peningkatan kekerasan. 

Pemerintah Indonesia juga meminta para pihak bertindak sesuai hukum internasional dan perjanjian yang ada serta menahan diri dari tindakan provokatif.

Pemerintah Indonesia menegaskan kewajiban Israel sebagai pihak yang melakukan pendudukan (occupying power) agar melindungi penduduk Palestina di Hebron dan di seluruh wilayah Palestina di bawah pendudukan Israel sebagaimana ketentuan hukum internasional. 

Sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina, Indonesia bersama Kuwait dan didukung beberapa anggota DK PBB lainnya telah mendorong penyelenggaraan pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB untuk membahas tindakan sepihak Israel yang semakin memperburuk upaya menuju perdamaian Israel-Palestina dan terwujudnya solusi dua negara (two-state solution).  

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara kontributor TIPH serta para pengamat TIPH yang telah melaksanakan tugasnya selama 22 tahun terakhir, termasuk mereka yang telah gugur dalam melaksanakan tugas.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: M. Irfan Ilmie
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kelompok bersenjata ledakan truk pembawa gas cair di Iran

Jenewa (ANTARA News) – Seorang polisi tewas dan sejumlah orang lain mengalami luka serius setelah kelompok bersenjata meledakkan sebuah truk yang membawa gas cair di Iran barat laut pada Rabu pagi, demikian laporan kantor berita Mehr.

Polisi mendekati dua pria yang berada di stasiun pengisian bahan bakar di Kota Dareh Garm saat mereka mulai menembak truk tersebut, kata kantor berita itu.

Telah terjadi sebuah ledakan dahsyat yang memecahkan jendela-jendela bangunan di dekatnya, kata kantor berita Mehr, mengutip Wakil Kepala Kepolisian Provinsi Loresten Iran, Kolonel Seyed Ali Mirahmadi.

Laporan tersebut tidak memberikan informasi tentang identitas para penyerang atau tentang apa yang terjadi dengan mereka.

Baca juga: 10 Tewas akibat ledakan ketel di Iran

Baca juga: Iran benarkan ada ledakan di kediaman dubesnya di Libya

Sejumlah anggota pasukan keamanan Iran terbunuh dalam bentrokan dengan militan yang baru-baru ini terjadi di perbatasan timur dan barat Iran.

Pada September, kelompok militan menyerang parade militer di Kota Ahvaz, menewaskan sedikitnya 25 orang. ISIS dan kelompok separatis dari minoritas Arab Iran, keduanya mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Redaktur: Asri Mayang Sari

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UEA sebut kunjungan Paus Fransiskus momentum promosikan perdamaian

Jakarta (ANTARA News) – Atase Media Kedutaan Besar Uni Emirat Arab (UEA) di Jakarta Abdullah Ubaid Al Kaabi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke negara itu merupakan momentum bersejarah untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi antarumat beragama.

“Kunjungan Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab merupakan sejarah, dan kunjungan itu sebagai simbol perdamaian antarumat beragama,” ujar Abdullah Ubaid Al Kaabi dalam acara ramah tamah dengan media nasional di Jakarta, Rabu.

Al Kaabi mengatakan UEA memiliki kesamaan dengan Indonesia, yakni terdiri dari berbagai pemeluk agama dan suku bangsa.

“Uni Emirat Arab mempunyai keberagaman seperti yang ada di Indonesia,” kata dia.

Menurut atase media itu, UEA dan Indonesia juga mempunyai keinginan yang sama untuk mempromosikan toleransi antarumat beragama.

“Kita ingin mempromosikan toleransi dan menghargai perbedaan itu kepada dunia,” kata dia.

Baca juga: Paus, Imam Al Azhar tandatangani deklarasi perdamaian dunia

Reuters melaporkan Paus Fransiskus pada Minggu (3/2) menjadi bapa suci pertama yang menginjakkan kaki di Jazirah Arab, selisih beberapa jam saja dari pernyataannya yang keras dalam mengecam perang di Yaman. UEA sebagai tuan rumah, merupakan salah satu negara yang memegang peran utama pengiriman pasukan di bawah aliansi pimpinan Arab Saudi.

Sesaat sebelum bertolak ke Abu Dhabi, Paus Fransiskus mengatakan ia terus mengikuti krisis kemanusiaan di Yaman dengan kecemasan besar. Ia memanfaatkan khotbah Minggu di Vatican City untuk mendesak semua pihak agar menerapkan kesepakatan perdamaian yang rapuh dan mengirim bantuan bagi jutaan orang yang kelaparan.

Baca juga: Paus katakan ikuti krisis Yaman dengan penuh kekhawatiran

“Tangisan anak-anak dan orang tua mereka didengar Tuhan,” ujar Paus di depan umat di pelataran St. Petrus.

“Mari kita berdoa dengan kuat lantaran mereka adalah anak-anak yang lapar, haus, tidak punya obat-obatan dan terancam kematian,” kata Paus sebelum naik pesawatnya.

UAE menyambut pesan Paus mengenai Yaman dan yakin bahwa kesepakatan perdamaian yang disampaikannya merupakan terobosan sejarah, kata Menteri Luar Negeri Anwar Gargash di dalam tulisan di Twitter.

“Mari kita pastikan penerapannya dan membuat 2019 sebagai tahun perdamaian di Yaman,” katanya setelah Paus mendarat di Abu Dhabi.

Baca juga: Paus tiba di UAE dalam kunjungan bersejarah di Teluk Arab

Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UAE dituduh alihkan senjata ke gerilyawan Yaman

Dubai (ANTARA News) – Amnesty International pada Rabu menuduh Uni Emirat Arab (UAE) mengalihkan pasokan persenjataan dari negara-negara Barat dan negara-negara lain ke “para gerilyawan tak bertanggung jawab yang diduga melakukan kejahatan perang” di Yaman.

UAE dan Arab Saudi memimpin koalisi militer, yang juga meliputi pasukan setempat dari berbagai faksi di Yaman, untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional. Pemerintahan tersebut didepak pada 2014 oleh kelompok Al Houthi, yang terkait dengan Iran.

“Pasukan Emirat menerima persenjataan senilai miliaran dolar dari negara-negara Barat dan negara-negara lain, namun mengalihkannya kepada gerilyawan yang tidak jelas di Yaman dan diketahui melakukan kejahatan perang,” kata Amnesty dalam sebuah pernyataan.

“Penyebarluasan kekuatan tempur ini menjadi faktor utama bencana bagi ribuan warga sipil Yaman yang telah tewas, sementara jutaan lainnya berada diambang kelaparan akibat dampak langsung dari peperangan ini,” kata organisasi hak asasi manusia (HAM) itu.

Kantor Media Pemerintah UAE masih belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Amnesty tersebut.

UAE telah melatih dan mempersenjatai ribuan pejuang Yaman, sebagian besar di provinsi-provinsi di wilayah selatan dan pesisir barat, sebagai bagian dari pasukan yang memerangi Al Houthi.

Al Houthi kini mengusai sebagai besar wilayah perkotaan, termasuk Ibu Kota Sanaa dan pelabuhan utama Hodeidah.

Negara-negara Barat yang sebagian besar menyediakan persenjataan dan intelijen bagi koalisi, telah menekankan agar perang hampir empat tahun di negara itu diakhiri setelah pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Peristiwa pembunuhan itu membuat mereka meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Arab Saudi di kawasan.

Sejumlah organisasi HAM menuduh kedua pihak yang bertikai kemungkinan melakukan kejahatan perang, termasuk kekerasan terhadap para tahanan. Tuduhan itu ditepis kedua pihak.

Amnesty menyerukan kepada berbagai negara untuk menghentikan penjualan sejatan ke pihak-pihak yang bertikai sampai “tidak ada lagi risiko besar” bahwa persenjataan itu kemungkinan digunakan untuk melanggar kemanusiaan atau hukum HAM.

Konflik di Yaman secara luas dianggap sebagai perang antara Muslim Suni Arab Saudi dan Muslim Syiah Iran, yang dihasut oleh suatu pihak berpengaruh.

Al Houthi membantah tuduhan bahwa Iran memasok mereka dengan persenjataan dan mengatakan bahwa revolusi mereka menentang korupsi.

Baca juga: Pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di kapal bahas penarikan tentara
 

Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah baru Lebanon akan pisahkan diri dari konflik kawasan

Beirut (ANTARA News) – Pemerintahan baru Lebanon pada Selasa (5/2) mengatakan pihaknya akan tetap pada kebijakan saat ini untuk tidak terlibat dalam konflik kawasan, seperti Suriah, setelah pembicaraan serangkaian kebijakan dilaksanakan.

Lebanon menetapkan prinsip “pemisahan” pada 2012 untuk menjaga negara yang terpecah itu berada di luar perseteruan kawasan yang kompleks seperti perang berkepanjangan di negara tetangganya, Suriah.

Amerika Serikat (AS) telah meminta Lebanon untuk menetapkan kebijakan itu setelah kelompok Hizbullah, yang didukung Iran, meraih lebih banyak pengaruh dengan tambahan kursi di kabinet.

Meskipun telah merapkan kebijakan untuk memisahkan diri, kelompok bersenjata Hizbullah telah bertahun-tahun berperang di Yaman untu mendukung Presiden Bashar al Assad.

“Kami sebagai sebuah negara berkomitmen untuk tidak ikut campur dalam berbagai peristiwa di kawasan,” kata Menteri Informasi Lebanon Jamal al Jarrah setelah menggelar pertemuan dengan komisi yang mengajukan rancangan kebijakan itu.

Peran besar Hizbullah — dengan tiga dari 30 kursi di kabinet — mencerminkan besarnya pengaruh yang diperoleh kelompok itu dari keterlibatan mereka di Suriah serta dukungan dari aliansi-aliansi mereka dalam pemilihan legislatif pada Mei lalu.

Partai-partai yang bersaing di Lebanon menyepakati pemerintah persatuan baru setelah hampir sembilan bulan berseteru pascapemilu legislatif.

Jarrah mengatakan komisi kebijakan telah menyelesaikan tugasnya dan dokumen tersebut akan setujui oleh kabinet pada Rabu, sebelum diajukan ke parlemen. Komisi itu juga merekomendasikan kebijakan mengenai pengungsi Suriah di Lebanon serta reformasi ekonomi.

Pemerintah AS telah meminta pemerintah baru Lebanon untuk menjamin bahwa sumber daya mereka tidak akan digunakan untuk membantu Hizbullah, gerakan yang AS anggap sebagai organisasi teroris.

Baca juga: Lebanon umumkan susunan kabinet
Baca juga: Presiden Lebanon serukan pengungsi Suriah pulang

 

Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pasukan Israel tahan 13 warga Tepi Barat, Palestina

Jenin, Palestina(Antara/WAFA-OANA) – Pasukan Israel pada Senin (4/2) menahan sedikitnya 13 orang Palestina, kebanyakan dalam beberapa serangan pada hari di seluruh Tepi Barat Sungai Jordan, kata beberapa sumber.

Beberapa sumber lokal mengatakan kendaraan militer Israel menyerbu Kota Jenin di bagian utara Tepi Barat, tempat tentara menahan tiga orang Palestina, termasuk seorang mantan tahanan.

Tentara juga menahan dua orang Palestina setelah menyerbu rumah keluarga mereka di Kamp Pengungsi Jenin, kata Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang.

Sementara itu, pasukan Israel menahan tiga orang Palestina di Kabupaten Tulkarem, bagian utara Tepi Barat.

Cabang Masyarakat Tahanan Palestina (PPS), yang berpusat di Tulkare, mengatakan satuan militer Israel menahan satu orang Palestina dari Desa Nazlet Issa, bagian utara Tulkarem.

PPS mengkonfirmasi dua lagi penyerbuan militer Israel di Permukiman Irtah dan Iktaba di Kota Tulkarem, sehingga dua orang Palestina ditahan.

Di Kabupaten Al-Quds (Jerusalem), pasukan Israel menahan dua pelajar Palestina yang berusia 15 tahun, selama penyerbuan di Kota Kecil Abu Dis, bagian tenggara Al-Quds.

Yasmin Al-Khatib, seorang pegiat lokal, mengatakan tentara mengepung Kampus Universitas Al-Quds, memburu dan menembakkan gas air mata ke arah pelajar yang dalam perjalanan ke sekolah setempat.

Secara terpisah, polisi militer Israel menciduk satu orang Palestina di luar Gerbang Singa, yang juga dikenal dengan nama Bab Al-Asbat, di Kota Tua Al-Quds.

Koresponden Kantor Berita WAFA melaporkan beberapa saksi mata mengatakan polisi dengan kejam menyerang pemuda tersebut sebelum menahan dia.

Di Kabupaten Al-Khalil (Hebron), pasukan keamanan dan petugas lokal mengatakan kendaraan militer Israel menyerbu Kota Al-Khalil –tempat tentara menahan dua orang Palestina, termasuk seorang mantan tahanan.

Pasukan Israel seringkali menyerbu rumah orang Palestina hampir setiap hari di seluruh Tepi Barat dengan dalih “mencari orang Palestina yang dicari”, sehingga memicu bentrokan dengan warga Palestina.

Penyerbuan itu, yang juga dilakukan di daerah yang sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Otonomi Nasional Palestina, dilancarkan tanpa ada surat perintah penggeledahan, kapan saja dan di mana saja militer pilih dalam mempertahankan kekuasaan pembersihan sewenang-wenangnya.

Reporting by Chaidar Abdullah
(Uu.C003/M007)
 

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemukim Yahudi nodai masjid di dekat Ramallah

Ramallah, Palestina (Antara/WAFA-OANA) – Pemukim Yahudi pada Senin (4/2) menodai satu masjid di satu desa di bagian timur Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, kata satu sumber di kota praja.

Wali Kota Deir Dibwan Mansour Mansour mengatakan kepada kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, pemukim Yahudi menyerbu desa tersebut dan menulis slogan anti-Palestina dengan menyemprotkan cat di tembok dan lantai masjid serta beberapa kendaraan.

Media Israel melaporkan bahwa di antara corat-coret yang disemprotkan di masjid itu adalah apa yang disebut Bintang Daud dan slogan yang bertuliskan “Di sini mereka menghasut untuk membunuh orang Yahudi” dan “Am Yisrael Chai (Israel Hidup)”.

Rakyat Palestina melaporkan bahwa pemukim Yahudi menyebarkan zat yang mudah terbakar di rak sepatu yang diletakkan di pintu masuk masjid, tapi tampaknya tidak membakarnya.

Menteri Urusan Agama dan Waqaf Yousef Id`es mencela perbuatan pemukim Yahudi menodai masjid tersebut.

“Tak ada lagi tempat aman untuk beribadah sehubungan dengan serangan oleh pemukim dan pasukan Yahudi dan kejahatan (terhadap rakyat Palestina),” kata Id`es. Ia menambahkan perbuatan penodaan adalah serangan provokatif baru yang ditambahkan ke dalam daftar kejahatan Israel terhadap tempat suci.

Ia mendesak negara Arab dan Islam dan negara terhormat lain di seluruh dunia untuk campur-tangan dan melindungi tempat suci di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Dalam peristiwa lain, serangan pemukim Yahudi berakhir secara dramatis, seperti kasus pembakaran oleh pemukim Yahudi terhadap keluarga Dawabsheh di Desa Duma, Kabupaten Nablus pada 31 Juli 2015.

Serangan pembakaran itu mengakibatkan tewasnya bayi Palestina yang berusia 18 bulan, Ali Dawabsheh, dan kedua orang tua bayi tersebut luka parah–Sa`ad dan Riham –yang menyerah pada luka mereka dua pekan kemudian. Putra pasangan itu, yang berusia tujuh tahun –Ahamd, adalah satu-satunya penyintas dalam peristiwa tersebut.

Serangan semacam itu dilakukan oleh “Price tag”, satu kelompok bawah tanah Israel anti-Palestina, yang secara rutin menyerang orang Palestina di wilayah Palestina yang diduduki dan di dalam wilayah Israel.

Pemerintah Israel tetap menolak untuk mencapnya sebagai organisasi teroris dan menganggapnya sebagai satu-satunya kelompok pelaku penodaan. Pemerintah Israel juga menganggap serangan semacam itu sebagai kejahatan kebencian terhadap orang Palestina.

Kekerasan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina dan harta mereka sering terjadi di Tepi Barat dan pelakunya jarang dihukum oleh penguasa Yahudi.

Serangan tersebut antara lain meliputi pembakaran masjid dan harta, pelemparan batu, pencabutan tanaman dan pohon zaitun, serangan terhadap rumah yang rentan.

Jumlah pemukim Yahudi yang tinggal di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh Al-Quds (Jerusalem) Timur, yang diduduki, dan Tepi barat dalam pelanggaran terhadap hukum Israel melonjak jadi 834.000 dan perluasan permukiman telah naik tiga kali lipat sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo pada 1993.

Semua permukiman di seluruh Tepi Barat tidak sah berdasarkan hukum internasional, terutama Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat –yang menetapkan kekuatan pendudukan tak boleh mendeportasi atau memindahkan beberapa bagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya.

Penyunting: Chaidar Abdullah. (Uu.C003/M007)

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tentara Israel menembak orang Palestina di Tepi Barat

Jenin, Palestina(Antara/WAFA-OANA) – Tentara Israel di pos pemeriksaan Jalama di sebelah timur-laut Kota Jenin di bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan pada Senin (4/2) menembak dua pengedara motor Palestina, menewaskan satu orang dan melukai seorang lagi.

Direktur Bulan Sabit Merah di Jenin Mahmoud Saadi mengatakan kepada Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, salah satu ambulansnya membawa pemuda yang cedera ke rumah di Jenin. Pemuda Paletina tersebut telah ditembak dan dicederai oleh tentara Israel di pos pemeriksaan Jalama.

Ia dilaporkan mengalami cedera sedang sampai serius sebab peluru memasuki pinggangnya dan keluar dari pudaknya.

Seorang Palestina lainnya, yang tewas, mula-mula ditahan oleh tentara Yahudi sebelum kemudian diserahkan kepada orang Palestina. Ia diidentifikasi sebagai Abdullah Faisal Tawalbeh, yang berusia 19 tahun.

Beberapa saksi mata mengatakan kedua pemuda Palestina itu sedang naik motor di jalan masuk ke Desa Jalama ketika tentara melepaskan tembakan ke arah mereka tanpa alasan.

Penyunting : Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Israel larang tujuh perempuan Palestina masuk Al-Aqsha

Al-Quds (Antara/WAFA-OANA) – Pemerintah Israel pada Ahad malam (3/2) memutuskan untuk melarang tujuh perempuan Palestina warga Al-Quds (Jerusalem) memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha selama dua pekan, kata seorang pengacara.

Khaled Zabarqa, seorang pengacara, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, mengatakan polisi militer Israel menahan enam perempuan Palestina dan seorang perempuan muda saat mereka akan meninggalkan tempat bentrokan di Al-Quds Timur melalui beberapa gerbang.

Perempuan Palestina yang ditahan tersebut dibebaskan setelah mereka dipaksa menandatangani perintah yang melarang mereka memasuki tempat suci umat Muslim itu selama 14 hari.

Zabarqa menyatakan semua perempuan tersebut ditangkap karena mereka duduk di bagian timur kompleks Masjid Al-Aqsha, yang dikenal dengan nama Bab Ar-Rahma.

Pada akhir Januari polisi Israel memerintahkan seorang perempuan Palestina dari dalam wilayah Israel untuk menjauhi Masjid Al-Aqsha selama 15 hari.

Sebabnya ialah perempuan Palestina tersebut melawan polisi Israel ketika anggota pasukan polisi melanggar tempat suci ketiga umat Muslim itu, setelah mereka memasuki bangunan masjid.

Polisi menahan Muntaha Imara, seorang warga Desa Zulfa di pos polisi Gerbang Jaffa di Al-Quds selama beberapa jam pada Senin (28/1), setelah polisi mengejar perempuan itu ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsha saat ia melawan keberadaan provokatif polisi Israel di tempat suci umat Muslim tersebut.

Muntaha Imara dibebaskan pada Senin malam, setelah polisi memerintahkan dia untuk tidak berada di Masjid Al-Aqsha selama 15 hari.

Polisi Israel juga memperingatkan beberapa bus yang membawa jamaah dari dalam wilayah Israel menuju Masjid Al-Aqsha agar tidak memberi Muntaha tumpangan, atau bus mereka akan disita.

Itu bukan untuk pertama kali Muntaha Imara ditahan oleh polisi dan diperintahkan untuk menjauhi Masjid Al-Aqsha.
Penyunting: Chaidar Abdullah
(Uu.C003/M007)

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Paus, Imam Al Azhar tandatangani deklarasi perdamaian dunia

Jakarta (ANTARA News) – Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Dr. Ahmed al-Tayeb menandatangani Deklarasi Abu Dhabi, yakni sebuah dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama.

Dalam keterangan tertulis dari Pertemuan Persaudaraan Manusia (Human Fraternity Meeting) yang diterima di Jakarta, Selasa, disebutkan bahwa dokumen tersebut bertujuan mendorong hubungan yang lebih kuat antarmanusia untuk menghadapi ekstremisme serta dampak negatifnya.

Upacara penandatanganan deklarasi pada 4 Februari 2019 dihadiri oleh Wakil Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Perdana Menteri dan Pejabat Dubai, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA, serta lebih dari 400 pemimpin agama.

Dalam upacara tersebut, Wakil Presiden UEA juga menyerahkan “Penghargaan Persaudaraan Manusia – Dari Dar Zayed” kepada Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar.

Penghargaan ini diberikan kepada Dr. Ahmed al-Tayeb sebagai pengakuan atas posisinya dalam membela moderasi, toleransi, nilai-nilai global serta penolakannya terhadap ekstremisme radikal.

Sementara Paus Fransiskus dikenal sebagai promotor toleransi dengan mengesampingkan perbedaan. Ia pun dikenal karena panggilan tekadnya untuk mewujudkan perdamaian dan persaudaraan diantara umat manusia.

Dalam pidatonya sebelum menandatangani Deklarasi Abu Dhabi, Paus Fransiskus mengatakan bahwa “kebencian dan kekerasan” atas nama Tuhan tidak dapat dibenarkan. 

Paus juga menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dalam upaya mengurangi konflik.

Sementara itu, Dr. Ahmed al-Tayeb, yang merupakan salah satu pemimpin Muslim terkemuka di dunia, menyeru umat Islam untuk melindungi komunitas Kristen di Timur Tengah dan bagi umat Islam di Barat untuk berintegrasi dalam masyarakat mereka.

“Anda adalah bagian dari masyarakat, anda bukan minoritas,” kata imam besar tersebut dalam pidatonya.

Upacara penandatanganan Deklarasi Abu Dhabi merupakan bagian dari Pertemuan Persaudaraan Manusia yang diselenggarakan oleh pemerintah UEA, yang sekaligus menjadi peristiwa bersejarah dimana Pimpinan Tertinggi Gereja Katolik untuk pertama kalinya mengunjungi Teluk Arab.

Baca juga: Paus tiba di UAE dalam kunjungan bersejarah di Teluk Arab

Baca juga: Paus katakan ikuti krisis Yaman dengan penuh kekhawatiran

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Irak: Trump tidak minta izin untuk `awasi Iran`

Baghdad (ANTARA News) – Presiden Irak Barham Salih pada Senin mengatakan Presiden Donald Trump tidak meminta izin Irak agar pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di sana “mengawasi Iran”.

Berbicara dalam sebuah forum di Baghdad, Salih menanggapi pertanyaan soal komentar Trump kepada CBS tentang bagaimana dia akan meminta pasukan yang ditempatkan di Irak untuk “mengawasi” Iran.

Menurut Salih, kehadiran pasukan AS di Irak adalah sebagai bagian dari kesepakatan antarkedua negara dengan misi khusus memerangi terorisme, dan mereka harus berpegang pada itu.

Trump mengatakan penting bagi AS untuk menjaga keberadaan militernya di Irak supaya Washington dapat mengawasi Iran “karena Iran adalah masalah yang sebenarnya,” menurut wawancara CBS yang disiarkan pada Minggu (3/2).

“Jangan terlalu membebani Irak dengan masalah Anda sendiri,” kata Salih. “Amerika Serikat adalah kekuatan utama … tetapi jangan mengejar prioritas kebijakan Anda sendiri, kami yang tinggal di sini.”

Irak berada pada posisi yang sulit saat ketegangan antara dua sekutu terbesarnya, Amerika Serikat dan Iran, meningkat.

“Sangat penting bagi Irak untuk memiliki hubungan yang baik dengan Iran” dan negara-negara tetangga yang lain, kata presiden.

Baca juga: Gedung Putih minta Pentagon sediakan opsi serangan terhadap Iran
Baca juga: PM Irak bahas penarikan pasukan AS dari Suriah dengan Menlu Pompeo

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Asri Mayang Sari

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pejabat: semua faksi diupayakan bicarakan pembentukan pemerintah baru Palestina

Ramallah, Palestina (ANTARA News) – Anggota Komite Sentral Gerakan Fatah, Tawfik Tirawi, pada Ahad (3/2) mengatakan komite dialog PLO telah mendekati semua faksi dalam upaya menemukan cara menuju pembentukan pemerintah baru, setelah Pemerintah Konsensus Nasional mengundurkan diri.

Ia mengatakan kepada stasiun televisi Palestina bahwa komite tersebut dijadwalkan bertemu dengan semua faksi PLO tanpa mempedulikan posisi yang mereka umumkan, demikian dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin.

Tirawi menyatakan komite dialog mengadakan beberapa pertemuan dengan Front Demokratik, Partai Rakyat dan Uni Demokratik Palestina sehubungan dengan pembentukan pemerintah baru.

Pejabat Fatah itu membantah ada nama yang dicalonkan bagi beberapa posisi di pemerintah mendatang, dan mengatakan semua upaya sekarang dipusatkan pada pembentukan pemerintah baru dan bukan orang yang dicalonkan untuk jabatan menteri.

Pekan lalu, Pemerintah Konsensus Nasional –yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rami Hamdallah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Mahmoud Abbas.

Dikatakannya, setelah pertemuan mingguannya yang diselenggarakan di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, pemerintah “akan terus mengabdi kepada rakyat kita di manapun mereka berada dan memikul semua tanggung jawabnya sampai pemerintah baru terbentuk”.

Pembicaraan mengenai pemerintah baru telah berlangsung sejak pemerintah mengumumkan pengunduran dirinya.

Baca juga: Ahli PBB: aksi global diperlukan guna hadapi pembangunan permukiman Yahudi

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Israel dilaporkan abaikan kebutuhan medis tahanan Palestina

Ramallah, Palestina (ANTARA News) – Tahanan Palestina yang sakit di penjara Israel, Mahmoud Abu Kharabish (54) –yang menjalani hukuman seumur hidup, secara medis telah diabaikan oleh pengelola penjara Israel, kata Komisi Urusan Tahanan.

Abu Kharabish menderita gangguan jantung, denyut nadi tak beraturan dan tekanan darah tinggi, yang ia alami saat berada di dalam penjara. Ia juga terkena kondisi kolesterol tinggi dan sakit perut parah, kata Komisi tersebut di dalam satu siaran pers.

“Meskipun ia menderita sakit, Abu Kharabish tidak menerima perawatan yang layak selama bertahun-tahun,” tambah Komisi itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin.

Abu Kharabish telah menjalani lebih dari 25 tahun hukuman di penjara Israel dan menjalani hukuman seumur hidup. Ia dipandang sebagai tahanan dari Kabupaten Jericho (Ariha), di Tepi Barat Sungai Jordan yang diduduki, yang menjalani hukuman paling lama.

Israel menghancurkan rumahnya pada tahun sama saat ia ditangkap.

Pengabaian medis secara sengaja adalah tindakan penghukuman yang umum digunakan terhadap tahanan Palestina di penjara Israel. Tindakan itu adalah salah satu motivasi paling umum yang dijadikan alasan untuk mogok makan guna memprotes kondisi kejam dan suram yang diderita para warga Palestina yang ditahan.

Pada 2016, Pusat Penerangan Palestina mengatakan sebanyak 207 tahanan Palestina meninggal di dalam penjara Israel sejak 1967, 126 di antara mereka akibat pengabaian medis.

Baca juga: Tahanan Palestina terlama kedua selesaikan 36 tahun hukuman penjara Israel
Baca juga: NGO: Israel tangkap 900 anak Palestina tahun ini

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga palestina tewas di Gaza setelah terluka parah

Kota Gaza (ANTARA News) – Satu warga Palestina menyerah pada luka parah yang dideritanya pekan lalu, saat pasukan keamanan Israel menyerang para pemrotes “Pawai Akbar Kepulangan” di sepanjang perbatasan Jalur Gaza, kata beberapa sumber.

Warga bernama Ahmad Abu Jabal (30) itu meninggal akibat luka parah yang dideritanya pekan lalu, setelah ia ditembak oleh pasukan Israel di Kota Beit Lahiya, bagian utara Jalur Gaza, demikian dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin.

Satu orang Palestina juga ditembak dan cedera karena terkena peluru logam berlapis karet selama bentrokan yang terjadi dengan pasukan Israel di Desa Al-Lubban Ash-Sharqiya, bagian selatan Nablus, di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan, kata beberapa sumber setempat.

Sumber tersebut mengatakan kepada WAFA bahwa personel militer Israel memburu beberapa pelajar saat mereka pulang ke rumah dari sekolah sehingga membuat marah warga dan menyulut bentrokan.

Pasukan keamanan Israel menembakkan peluru logam yang berlapis karet dan gas air mata ke arah para warga dan rumah mereka, menembak dan melukai seorang pemuda.

Pasukan Israel juga menutup jalan masuk dari timur dan utara ke desa itu selama tiga jam.

Baca juga: Israel dilaporkan abaikan kebutuhan medis tahanan Palestina
Baca juga: “Nusantara Palestina Center” salurkan 10 ribu liter solar untuk bantu RS di Gaza

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Paus tiba di UAE dalam kunjungan bersejarah di Teluk Arab

Abu Dhabi (ANTARA News) – Paus Fransiskus pada Minggu (3/2) menjadi bapa suci pertama yang menginjakkan kaki di Jazirah Arab, selisih beberapa jam saja dari pernyataannya yang keras dalam mengecam perang di Yaman, tempat tuan rumahnya Uni Emirat Arab (UAE) memegang peran utama ketentaraan.

Sesaat sebelum bertolak ke Abu Dhabi, Paus Fransiskus mengatakan ia terus mengikuti krisis kemanusiaan di Yaman dengan kecemasan besar. Ia memanfaatkan khotbah Minggu di Vatican City untuk mendesak semua pihak agar menerapkan kesepakatan perdamaian yang rapuh dan mengirim bantuan bagi jutaan orang yang kelaparan.

“Tangisan anak-anak dan orang tua mereka didengar Tuhan,” ujar Paus di depan umat di pelataran St. Petrus.

“Mari kita berdoa dengan kuat lantaran mereka adalah anak-anak yang lapar, haus, tidak punya obat-obatan dan terancam kematian,” kata Paus sebelum naik pesawatnya.

UAE menyambut pesan Paus mengenai Yaman dan yakin bahwa kesepakatan perdamaian yang disampaikannya merupakan terobosan sejarah, kata Menteri Luar Negeri Anwar Gargash di dalam tulisan di Twitter.

“Mari kita pastikan penerapannya dan membuat 2019 sebagai tahun perdamaian di Yaman,” katanya setelah Paus mendarat di Abu Dhabi.

Pihak-pihak yang berperang di Yaman pada Desember setuju melakukan gencatan senjata untuk perundingan perdamaian pertama dalam hampir empat tahun perang, dengan negara-negara Arab untuk mendukung presiden yang dalam pengasingan melawan gerakan jajaran Al-Houti-Iran –yang menguasai ibu kota.

Puluhan ribu rakyat terbunuh dalam konflik tersebut. Perserikatan Bangsa-bangsa mengatakan jutaan orang sangat kelaparan. Kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada gencatan senjata,  yang mencegah bantuan terputus karena pertempuan sengit untuk memperebutkan kota pelabuhan utama negara itu.  

Paus Fransiskus disambut Putra Mahkota Sheikh Mohammed bin Zayed An-Nahyan, yang menemaninya menemui Sheikh Ahmed At-Tayeb, imam agung masjid dan universitas Al-Azhar, Mesir, salah satu tempat utama untuk mempelajari Islam Suni. Bapa Suci merangkulnya.

Kedua tokoh tersebut mengadakan pembicaraan dengan Paus Fransiskus pada Senin.

UAE memainkan peran penting di koalisi pimpinan Arab dalam memerangi gerakan Al-Houthi di Yaman. PBB mencoba menerapkan gencatan senjata dan kesepakatan penarikan pasukan di pelabuhan besar Hodeidah, Yaman, yang disepakati pada perundingan Desember sebagai langkah yang memungkinkan jalan perundingan untuk mengakhiri konflik.

Pejabat Vatikan telah mengatakan belum jelas apakah Paus Fransiskus akan berpidato mengenai topik yang peka di depan umum atau secara pribadi dalam lawatannya ke Abu Dhabi, yang diarahkan menuju dialog antaragama.

Halaman baru

Paus akan bertemu dengan para pemuka Muslim dan merayakan misa terbuka bagi 135 ribu umat Katolik, suatu peristiwa yang bisa menjadi contoh di Semenanjung Arab.

Dia mengatakan bahwa perjalanan itu, yang akan berakhir pada Selasa, adalah sebuah peluang untuk menulis “halaman baru dalam sejarah hubungan antaragama.”

UAE, yang menjadikan 2019 sebagai Tahun Toleransi, mengatakan kunjungan tersebut mencerminkan sejarahnya sebagai “tempat lahir keberagaman” namun menghadapi kecaman dari kelompok Hak Asasi Manusia atas penahanan sejumlah pegiat, termasuk Ahmed Mansoor, seorang warta Emirat yang dihukum 10 tahun penjara karena mengecam pemerintah di media sosial.

“Kami mengharapkan Paus Fransiskus mengangkat masalah penahanan mereka pada para tuan rumah dan mendesak pembebasan mereka dengan segera dan tanpa syarat,” kata Amnesti Internasional.

Pihak berwenang UAE belum menanggapi permintaan komentar mengenai hal ini.

UAE menjadi rumah bagi sekitar satu juga ekspatriat Katolik, kebanyakan berasal dari Filipina dan sekitar sejuta lagi umat Katolik yang diperkirakan tinggal di Semenanjung Arab.

Para pendeta dan diplomat menggambarkan UAE sebagai tempat yang tidak terlalu ketat untuk ibadah Kristen, tetapi seperti negara-negara di sekitarnya, UAE tidak memperkenankan kecaman atau perbedaan pendapat mengenai para pemimpinnya.

Seluruh negara Teluk Arab, kecuali Arab Saudi, mengizinkan pelaksanaan ibadah Kristen di gereja-gereja dan tempat ibadah lain yang memiliki izin. Di Arab Saudi, umat non-Muslim bersembahyang secara diam-diam di rumah pribadi dan kedutaan besar. 

Baca juga: Paus katakan ikuti krisis Yaman dengan penuh kekhawatiran
Baca juga: Presiden Palestina bahas masalah Timur Tengah dengan Paus di Vatikan

Sumber: Reuters
Penyunting: Maria Dian A/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Erdogan: Turki pertahankan komunikasi dengan pemerintah Suriah

Istanbul (ANTARA News) – Turki telah mempertahankan komunikasi tingkat rendah dengan pemerintah Suriah, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Minggu (3/2), meski Ankara mendukung gerilyawan yang telah bertahun-tahun berperang untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al Assad.

Erdogan menggambarkan Bashar sebagai “seorang teroris” dan dalam delapan tahun konflik Suriah dia telah beberapa kali mengatakan bahwa pemimpin Suriah itu harus mundur. Tapi, dengan dukungan dari Rusia dan Iran, Bashar berhasil merebut sebagian besar wilayah Suriah dari tangan gerilyawan, dan memukul mundur kelompok gerilyawan dari sebagian besar bekas benteng mereka.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Desember mengatakan bahwa Turki dan negara-negara lain akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Bashar jika dia menang dalam pemilihan umum yang demokratis. Dia juga mengatakan bahwa Ankara bulan lalu melakukan kontak tidak langsung dengan Damaskus melalui Rusia dan Iran.

Erdogan pada Minggu mengatakan Turki juga menjalin kontak langsung dengan pemerintah Suriah.

“Kebijakan luar negeri dengan Suriah berlanjut di tingkat rendah,” kata Erdogan dalam sebuah wawancara dengan stasiun penyiaran TRT. Dia menambahkan bahwa dinas intelijen beroperasi dengan cara yang berbeda dari para pemimpin politik.

“Para pemimpin bisa saja tidak berhubungan. Tapi satuan-satuan intelijen dapat berkomunikasi untuk kepentingan mereka,” kata Erdogan. “Bahkan jika Anda bermusuhan, Anda tidak boleh memutuskan hubungan. Anda akan membutuhkannya nanti.”

Washington sebelumnya mengatakan bahwa zona aman yang mereka ajukan dapat meredakan kekhawatiran Turki karena mencegah adanya ancaman lintas perbatasan dari gerilyawan Kurdi YGP di Suriah Utara. Zona aman itu juga mencegah operasi militer Turki terhadap YPG.

Pada Desember, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan pengumuman dadakan mengenai niatnya untuk menarik 2.000 tentara AS dari Suriah. Langkah itu menuai keberatan dari para penasehat tingginya termasuk Menteri Pertahanan Jim Mattis –yang mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Salah satu kekhawatiran utama atas keputusan Trump tersebut adalah nasib YGP bila pasukan AS mundur.

YPG telah menjadi sekutu utama pasukan AS dalam memerangi ISIS di Suriah. Turki, di sisi lain, menganggap YGP sebagai teroris sama seperti kelompok terlarang Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang mengangkat senjata di wilayah mayoritas Kurdi di Turki Tenggara sejak 1980-an.

Erdogan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Hassan Rouhani untuk pembicaraan mengenai Suriah di kota wisata Sochi pada 14 Februari mendatang.

Baca juga: Erdogan katakan Turki siap ambil alih Kota Manbij, Suriah
Baca juga: Turki akan minta AS serahkan pangkalan militernya di Suriah

Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/ Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di kapal bahas penarikan tentara

Dubai, UAE (ANTARA News) – Para wakil dari pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di satu kapal di Laut Merah pada Ahad dalam dorongan pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna melaksanakan penarikan tentara dari pelabuhan utama Hudaidah, Yaman, sebagaimana disepakati pada pembicaraan perdamaian Desember, kata seorang pejabat PBB kepada Reuters.

PBB mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan persetujuan penarikan tentara dari Hudaidah, pintu masuk utama bagi sebagian besar barang-barang impor Yaman, dengan harapan hal itu akan mengarah kepada penyelesaian politik bagi perang yang berlangsung hampir empat tahun.

Berdasarkan kesepakatan tersebut pihak-pihak yang berperang menarik tentaranya pada 7 Januari sebagai bagian dari usaha-usaha menghindari serangan skala-penuh atas Hudaidah, tetapi telah gagal untuk melakukan langkah itu sementara kelompok Al-Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintahan dukungan Saudi tidak sepakat mengenai siapa yang seharusnya mengendalikan kota tersebut dan pelabuhan-pelabuhan.

Para pihak bertemu untuk ketiga kali dengan penengah Komite Koordinasi Pengerahan Kembali pimpinan PBB (RCC) sejak dibentuk pada Desember. Pihak-pihak yang mengikuti pertemuan itu dari Al-Houthi, pemerintahan Yaman dukungan Saudi yang diakui internasional dan para penengah PBB.

Para pihak bertemu di sebuah kapal karena usaha-usaha untuk menyelenggarakan pertemuan ketiga di wilayah yang dikuasai pasukan koalisi gagal karena pihak Al-Houthi enggan melintasi garis depan, kata sumber-sumber kepada Reuters.

Dua pertemuan pertama diadakan di bawah kendali Al-Houthi, setelah kepala misi PBB yang bertugas mengawasi perjanjian itu, Patrick Cammaert, bertemu pihak-pihak bolak-balik.

Kapal itu menjemput delegasi dari pemerintahan Yaman yang diakui internasional di satu tempat di Laut Merah sebelum berlayar ke Hudaidah menjemput delegasi Al-Houthi, kata pernyataan PBB pada Sabtu.

Sadiq Dweid, juru bicara delegasi pemerintahan Yaman untuk RCC, mengatakan kepada Reuters, komite itu telah membahas proposal Camaert bagi penarikan tentara pada pertemuan Ahad. “Pertemuan-pertemuan akan dilanjutkan,” katanya.

Gencatan senjata sudah diberlakukan di Hudaidah, tapi bentrokan-bentrokan telah meningkat dalam beberapa pekan belakangan dan utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths telah mendesak semua pihak untuk mengurangi ketegangan. Kekerasan telah berlangsung di bagian-bagian lain dari negara itu yang tidak tercakup dalam perjanjian tersebut.

(Uu.M016)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Paus katakan ikuti krisis Yaman dengan penuh kekhawatiran

Vatican City (ANTARA News) – Paus Fransiskus, yang dijadwalkan melawat ke Uni Emirat Arab pada Ahad, mengatakan ia mengikuti krisis kemanusiaan di Yaman dengan penuh kekhawatiran dan mendesak semua pihak untuk menghormati semua perjanjian internasional yang sudah disepakati dan menjamin makanan sampai ke rakyat Yaman yang menderita.

“Jumlah penduduk berkurang akibat konflik yang berkepanjangan dan banyak anak-anak menderita kelaparan tetapi mereka tidak dapat mencapai persediaan makanan. Tangisan anak-anak ini dan orang tua mereka sampai ke Tuhan,” kata dia kepada puluhan ribu orang di Alun-alun St. Peter dalam pidato tiap Ahad.

“Saya berseru kepada semua pihak yang terlibat dan kepada masyarakat internasional untuk menekan bagi penghormatan pada perjanjian-perjanjian yang sudah dicapai, guna menjamin distribusi makanan, dan bekerja bagi kebaikan penduduk.”

“Ada anak-anak yang lapar, mereka haus, mereka tidak punya obat-obatan,” tambahnya.

UAE telah memainkan peran menonjol dalam koalisi militer pimpinan Arab Saudi dalam berperang melawan gerakan Al-Houthi –yang bersekutu dengan Iran– hampir selama empat tahun di Yaman. Konflik di negara itu telah mendorong negara termiskin di Jazirah Arab itu ke jurang kelaparan.

Fransiskus akan menjadi paus pertama yang menginjakkan kaki di Jazirah Arab dan dijadwalkan akan berpidato di dua tempat, demikian Reuters.

(Uu.M016)
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Novelis Irak ditembak mati di Karbala

Karbala, Irak (ANTARA News) – Seorang pengendara sepeda motor menembak Alaa Mashzoub, novelis Irak, hingga mati di dekat rumahnya di kota suci Syiah, Karbala, pada Sabtu, kata polisi dan sejumlah saksi mata.

Mashzoub, 50 tahun, sedang dalam perjalanan pulang ketika ia ditembak beberapa kali, kata polisi Sabtu malam. Belum jelas apa motif penembakan tersebut dan kelompok apa yang mengaku bertanggung jawab, kata mereka.

“Bidang kebudayaan kehilangan salah seorang penulis khusus,” kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Abdul Amir al-Hamdani dalam pernyataan pada Ahad.

Mashzoub aktif di komunitas masyarakat madani Karbala.

Serikat penulis Irak mengutuk penembakan tersebut dan menyalahkan pasukan keamanan karena tidak berbuat cukup untuk melindungi para cendikiawan.

“Serikat ini memegang peran sentral dan pemerintah setempat bertanggung jawab penuh, karena mereka telah gagal menjaga keselamatan publik,” katanya dalam pernyataan.

Mashzoub menulis beberapa novel dan kumpulan cerita pendek yang meraih penghargaan sastra di tingkat lokal dan regional, demikian Reuters.

(Uu.M016)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Emesa Fair diluncurkan di Suriah, diikuti 35 perusahaan lokal

Homs, Suriah (ANTARA News) – Kegiatan Emesa Fair diluncurkan pada Sabtu (2/2) di Gelanggang Olah Raga Ghazwan Abu Zaid di Kota Homs, Suriah, dengan diikuti oleh 35 perusahaan lokal.

Pameran itu, yang dijadwalkan berlangsung sampai Rabu, menampilkan bermacam produk makanan, detergen, kosmetik dan keperluan lain sehari-hari dengan harga murah.

Ghofran Ayyash dari Perusahaan Konferensi dan Bazar Qamar, yang menjadi mitra Kamar Dagang Homs dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, mengatakan kegiatan semacam itu penting untuk menghidupkan kembali produk lokal.

Wakil dari Perusahaan Industri Makanan Farzat Nihad Farzat mengatakan kepada koresponden SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad– bahwa kegiatan tersebut menyediakan barang dengan harga yang bersaing dibandingkan dengan harga pasar. Sementara itu, pengusaha farmasi Antoine Jabbour mengatakan ia ikut untuk mempromosikan produk perusahaannya, Lablab.

Ismat As-Sarraj, yang mewakili Perusahaan Produksi Makanan Sarraj, mengatakan kegiatan itu menawarkan potongan harga sampai 20 persen sementara Dikretur Pemasaran Perusahaan Solo, yang memproduksi dan rempah-rempah dan bumbu masak, mengatakan produk mereka ditawarkan dengan potongan harga sampai 25 persen.

Sementara itu, Kabbour International menyediakan tawaran berharga dan hadiah, dan Perusahaan Al-Afrah –yang memproduksi detergen– menawarkan potongan harga sebesar 30 persen.

Sebaliknya, keikutsertaan Perusahaan Tissue Marwa menandai kelanjutan produksinya setelah berjuang selama tiga-tahun, dan Perusahaan Ahlam, yang memproduksi makanan, ikut meskipun produknya biasanya khusus untuk diekspor.

Manager Penjualan Grup Dagang Badenkji mengatakan produknya dijual di acara tersebut dengan perkiraan untuk nominal sesuai dengan kualitas barang.

Baca juga: Kerugian ekonomi perang Suriah capai 35 miliar dolar
Baca juga: Rakyat Suriah hidup dalam kesulitan ekonomi

Penyunting: Chaidar Abdullah/Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yaman: bencana kemanusiaan sudah sangat mengkhawatirkan

New York (ANTARA News) – Wakil Tetap Yaman untuk PBB Abdullah Ali As-Saadi mengatakan bencana di Yaman telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan akibat kudeta oleh kelompok Al-Houthi.

Ketika berpidato di Markas PBB di New York pada Sabtu (2/2) untuk mempersiapkan konferensi donor untuk Yaman pada 26 Februari, ia mengatakan milisi gerilyawan Syiah tersebut melakukan penjarahan terhadap lembaga-lembaga negara.

Anggota milisi Al-Houthi bahkan menghalangi tugas organisasi bantuan kemanusiaan serta menyerang pegawai mereka dan gudang bantuan, kata As-Saadi, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Resmi Arab Saudi, SPA –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad.

Ia memberi contoh perbuatan terbaru Al-Houthi, yaitu mencuri bantuan pangan dan mengebom penggilingan gandum di Al-Hudaydah.

Gerilyawan Al-Houthi menguasai Al-Hudaydah saat faksi lain Yaman yang didukung koalisi pimpinan Arab Saudi berusaha memulihkan pemerintah yang diakui masyarakat internasional bertebaran di pinggir kota pelabuhan tersebut.

Kegagalan mereka untuk menarik petempur dari kota tersebut, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata satu-bulan, telah menghidupkan kembali ancaman terhadap serangan besar terhadap Al-Hudaydah, kondisi yang bisa memicu kelaparan.

Dalam enam bulan terakhir saja, perang di Yaman telah memaksa lebih dari setengah juta anak meninggalkan rumah mereka, kata beberapa kelompok bantuan pada Kamis (31/1). Organisasi-organisasi itu memperingatkan bahwa generasi pemuda terancam hilang.

Kebanyakan orang mengungsi selama serangan besar militer terhadap Kota Al-Hudaydah pada Juli dan Agustus tahun lalu dan semuanya menghadapi masa depan “yang suram”, karena tak mempunyai akses ke pendidikan dan menghadapi peningkatan risiko serangan penyakit serta kelaparan, kata organisasi anak PBB.

“Kita akan kehilangan satu generasi –banyak anak kehilangan pendidikan mereka, dan pengungsian membuat keadaan bertambah parah,” kata Meritxell Relano, Direktur UNICEF di Yaman kepada Thompson Reuters Foundation melalui telepon dari Ibu Kota Yaman, Sanaa.

“Tanpa pendidikan, mereka takkan bisa memperoleh pekerjaan … satu generasi yang tak berpendidikan memiliki masa depan yang sangat suram,” katanya.

Sebanyak dua juta anak di Yaman sekarang tak bisa mengenyam pendidikan setelah hampir empat tahun perang, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan mendorong rakyat negeri tersebut ke jurang kelaparan, kata PBB.

Baca juga: WFP: 15 juta dolar untuk bantu Suriah Yaman Palestina
Baca juga: WHO: 80 persen rakyat Yaman butuh bantuan kemanusiaan
Baca juga: Pihak bertikai Yaman mulai rundingkan pertukaran tahanan

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OIC kutuk tindakan Israel hentikan mandat pemantau di Al-Khalil

Jeddah, Arab Saudi (ANTARA News) – Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) pada Sabtu (2/2) mengutuk keputusan Israel untuk menghentikan mandat pemantau internasional di Kota Al-Khalil (Hebron) di Tepi Barat Sungai Jordan.

Di dalam satu pernyataan, kelompok pan-Muslim tersebut mengatakan keputusan Israel itu adalah “pelanggaran terhadap kesepakatan internasional”.

Pada Senin (28/1), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan Israel takkan memperbarui mandat Kehadiran Sementara Internasional di Hebron (TIPH), yang pertama kali dikirim ke Al-Khalil pada 1994.

OIC menyeru masyarakat internasional agar mempertahankan mandat TIPH dan memberi perlindungan buat rakyat Palestina dengan pandangan “untuk membatasi agresi dan pelanggaran Israel”, demikian dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi.

TIPH –yang terdiri atas 64 pengamat internasional dari Norwegia, Denmark, Swedia, Swiss, Italia dan Turki– dibentuk berdasarkan Resolusi 904 Dewan Keamanan PBB.

Resolusi itu disahkan setelah pembantaian di Masjid Ibrahim di Al-Khalil 1994, ketika ekstremis Yahudi Baruch Goldstein membantai 29 orang Palestina yang sedang shalat.

Al-Khalil saat ini menjadi tempat tinggal sebanyak 160.000 Muslim Palestina dan sebanyak 500 pemukim Yahudi, yang tinggal di sejumlah daerah kantong khusus buat orang Yahudi yang dijaga ketat oleh tentara Israel.

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dalam satu taklimat bahwa apa yang mendorong Israel untuk bertindak sebagai negara di atas hukum ialah dukungan Pemerintah Amerika Serikat.

“Apa yang mendorong Israel untuk bertindak sebagai negara di atas hukum ialah dukungan Pemerintah AS dan biasnya buat pendudukan (Israel). AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel dalam pelanggaran terhadap resolusi sah internasional,” kata presiden Palestina tersebut dalam taklimat gabungan di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, bersama Presiden Malta Marie-Louse Coleiro Preca –yang sedang berkunjung.

Selama taklimat itu, Presiden Abbas menyerukan diluncurkannya konferensi perdamaian internasional dan pembentukan satu mekanisme banyak pihak untuk membawa kemajuan.

Ia mengatakan Uni Eropa (UE) dan anggota Dewan Keamanan PBB mesti memiliki peran penting dalam mekanisme itu, “dan menjamin kebebasan serta kemerdekaan rakyat Palestina di negara mereka, dengan Al-Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kotanya, berdampingan dengan Negara Israel dalam suasana aman dan hidup bertetangga yang baik”.

Baca juga: PM Israel nyatakan “tak terkesan” pernyataan OKI soal Yerusalem
Baca juga: OKI tuding langkah Amerika Serikat perburuk keamanan kawasan

Penyunting: Chaidar Abdullah
 

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ahli PBB: aksi global diperlukan guna hadapi pembangunan permukiman Yahudi

Jenewa, (ANTARA News) – Masyarakat internasional hari melakukan tindakan tegas untuk menanggapi peningkatan pembangunan permukiman Yahudi baru-baru ini di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan, termasuk Al-Quds Timur, kata seorang ahli PBB urusan hak asasi manusia.

Perbuatan penguasa Israel tersebut jelas-jelas mengingkari penyelesaian dua-negara, katanya.

“Jika berlanjutnya pembangunan permukiman oleh Israel ini dibiarkan tanpa reaksi dari masyarakat internasional, kita akan keluar dari pintu terakhir di jalan menuju pencaplokan,” kata Rapporteur Khusus PBB bagi Situasi Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina, yang diduduki sejak 1967, Michael Lynk.

“Masyarakat global telah berulangkali menegaskan bahwa permukiman Yahudi adalah pelanggaran nyata terhadap Konvensi Jenewa Keempat 1949. Permukiman itu juga adalah dugaan kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma 1998. Dan sebagaimana telah berulangkali saya nyatakan permukiman tersebut adalah sumber dari setumpuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi,” kata ahli PBB itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Satu tahun terakhir telah ditandai dengan peningkatan peristiwa kekerasan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina di Tepi Barat. “Dalam banyak kasus, pasukan Israel, yang berkwajiban melindungi warga Palestina berdasarkan hukum internasional, berdiam diri sementara pohon zaitun dirusak, kehidupan dihancurkan, dan bahkan sewaktu orang dilukai atau, yang paling buruk, dibunuh.”

Baca juga: Perempuan Palestina yang tewas oleh tentara Israel di Gaza dimakamkan
Baca juga: Pemukim Yahudi serang rombongan pejabat Palestina

Peristiwa di Desa Al-Mughayir di Tepi Barat pada 26 Januari adalah contoh nyata mengenai fenomena ekstrem yang mengganggu, tempat seorang warga desa Palestina ditembak hingga tewas di depan pemukim Yahudi dan tentara Israel. Peristiwa ini bukan hanya melanggar banyak hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, keamanan manusia, dan kebebasan bergerak rakyat Palestina, tapi juga menjadi perluasan area tanah yang telah dikuasai pemukim Yahudi,” kata Lynk.

“Tak mungkin untuk menghimpun dukungan retorika masyarakat internasional banyak penyelesaian murni dua-negara sementara ketidak-inginan terus berlanjut untuk menghadapi Israel dengan perintah yang berarti agar menghentikan dan mengubah langkah menuju pencaplokan ini,” katanya.

“Permukiman Yahudi adalah mesin pendudukan selama 51 tahun. Pendudukan ini takkan mati karena usia tua, tapi hanya dengan pemberlakuan tegas konsekuensi atas Israel karena mengabaikan hukum internasional dan sejumlah resolusi PBB,” Lynk menambahkan.

Rapporteur Khusus itu juga menyoroti bahwa pada 8 Januari, Israel membuka Route 4370, yang menghubungkan Al-Quds (Jerusalem) dengan permukiman di sebelah utara dan timur kota tersebut. Jalur itu, yang dinamakan “Jalan Apartheid” oleh surat kabar Israel, Ha`aretz, terdiri atas dua jalur jalan yang paralel –satu buat orang Israel dan satu lagi buat orang Palestina di Tepi Barat”– dengan tembok pemisah di antara kedua jalan itu.

Route 4370 adalah bagian terpadu dari jaringan dua-tingkat jalan terpisah di Tepi Barat, yang diduduki, untuk mendukung permukiman Yahudi. “Saya sependapat dengan pembela hak asasi manusia, yang menyatakan jalan tersebut adalah bagian dari strategi jangka-panjang Israel untuk memastikan persinggungan antara Jerusalem dan permukiman di sekelilingnya, dan untuk mengukuhkan klaim Israel bagi kedaulatan atas Area C, yang mencakup 60 persen wilayah Tepi Barat.”

Rapporteur Khusus itu juga menyampaikan kekhawatiran mengenai dikeluarkannya tender pembangunan untuk membuat unit permukiman. Menurut Paece Nor, 3.154 tender dikeluarkan pada 2017. Pada 2018, jumlahnya lebih dari 3.800, jumlah paling banyak sejak Peace Now mulai mengumpulkan data pada 2002.

Lynk juga mencegam tindakan baru-baru ini oleh Pemerintah Israel untuk memperluas permukiman yang ada di dekat Bethlehem dan Ramallah, dan mengutuk ancaman pengusiran pengungsi Palestina dari rumah mereka di Permukiman Sheikh Jarrah di Al-Quds Timur, tempat mereka akan digantikan oleh pemukim Yahudi.

Baca juga: Pemukim ilegal Yahudi rusak masjid di Tepi Barat
Baca juga: AS: pembangunan rumah baru Israel perparah ketegangan di Jerusalem

Redaktur: Maria D. Andriana 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pejabat PBB prihatinkan hak pendidikan anak Palestina di wilayah pendudukan

Al-Quds, (ANTARA News) – Beberapa pejabat PBB telah menyampaikan keprihatinan yang mendalam sehubungan dengan meningkatnya campur-tangan yang dilakukan Israel pada sekolah Palestina.

“Saat semester kedua berlanjut di Negara Palestina, kami sangat prihatin dengan banyaknya laporan mengenai peristiwa campur-tangan di berbagai sekolah atau di dekatnya di Tepi Barat Sungai Jordan sejak awal tahun ajaran,” kata Koordinator Kemanusiaan Jamir McGoldrick, Wakil Khusus UNICEF Geneieve Boutin dan UNESCO di dalam satu pernyataan bersama.

“Peristiwa ini mempengaruhi akses aman anak-anak ke pendidikan. Peristiwa campur-tangan di sekolah oleh Pasukan Israel, pembongkaran, ancaman pembongkaran, bentrokan di jalan menuju sekolah antara pelajar dan pasukan keamanan, guru dihentikan di pos pemeriksaan, dan aksi kekerasan oleh pasukan Israel serta pemukim Yahudi dalam beberapa peristiwa, mempengaruhi akses ke lingkungan pendidikan yang aman dan hak bagi pendidikan yang berkualitas buat ribuan anak Palestina,” kata mereka.

“Dari Januari sampai Desember 2018, PBB mendokumentasikan 111 campur-tangan pada pendidikan di Tepi Barat yang mempengaruhi 19.196 anak, rata-rata lebih dari dua pelanggaran setiap pekan. Lebih separuh dari peristiwa yang diabsahkan melibatkan peluru aktif, gas air mata dan granat kejut yang ditembakkan ke dalam atau dekat sekolah oleh Pasukan Israel. Semua itu mempengaruhi pelaksanaan belajar-mengajar atau melukai pelajar. Hampir dua-pertiga dari semua peristiwa campur-tangan yang disahkan di berbagai sekolah di Tepi Barat terjadi selama empat bulan terakhir 2018,” kata mereka, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Baca juga: NGO: Israel tangkap 900 anak Palestina tahun ini
Baca juga: Berenang digunakan di Gaza untuk obati luka trauma anak perempuan

Para pejabat PBB itu menambahkan, “saat ini, sebanyak 50 sekolah di Tepi Barat, termasuk di Al-Quds (Jerusalem) Timur, menghadapi ancaman pembongkaran. Pada 2018, lima sekolah di Tepi Barat dibongkar atau disita oleh penguasa Yahudi, termasuk Sekolah Masyarakat Izbiq di sebelah utara Nablus, Sekolah As-Semeye di selatan Al-Khalil (Hebron), dan Sekolah Abu Nuwar serta Sekolah Jabel Baba di Al-Quds Timur. Selain itu, sejak pertengahan Oktober 2018, Sekolah Sawiya Al-Luban di selatan Nablus juga ditutup selama satu hari, dan Sekolah Desa Khal Al-Ahmar di selatan Al-Quds tetap menghadapi ancaman pembongkaran, bersama dengan bagian lain desa tersebut.

Sekolah Menengah Orief khusus anak lelaki di dekat Nablus juga telah dipaksa ditutup dua kali akibat kekerasan oleh pemukim Yahudi, dan anak-anak dari sekolah itu telah dirawat di rumah sakit karena bermacam luka, termasuk luka tembak.

Di Area H2 di Al-Khalil, gas air mata biasa digunakan di pos pemeriksaan sehingga membuat murid dan guru terpajan kekerasan –di satu sekolah yang sangat terpengaruh di H2, lebih dari 20 peristiwa semacam itu dicatat pada 2018.”

Mereka juga mengatakan, “Selama peningkatan aksi militer dari 11 sampai 13 November, sekolah di Jalur Gaza dan di Israel Selatan ditutup selama satu hari, termasuk empat sekolah di Jalur Gaza yang mengalami kerusakan kecil, dan satu pusat pendukung pendidikan serta satu taman kanak-kanak yang, keduanya, rusak parah.”

Para pejabat PBB tersebut mengatakan, “Sekolah mesti dihormati sebagai tempat belajar, aman dan stabil. Ruang kelas mesti menjadi tempat perlindungan dari konflik, tempat anak-anak bisa belajar dan berkembang menjadi warga yang aktif.”

“Anak-anak tak boleh pernah dijadikan sasaran kekerasan dan tak boleh terpajan pada setiap bentuk kekerasan,” kata mereka.

Baca juga: SADAQA himpun orangtua asuh untuk anak Palestina
Baca juga: Israel larang buku sekolah Palestina masuk Gaza

Redaktur: Maria D. Andriana 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hari hijab dunia diperingati pada Jumat

Ankara, Turki, (ANTARA News) – Hari Hijab Dunia, yang digagas pada 2013 untuk mendorong perempuan dari semua agama dan latar belakang memakai hijab untuk mendukung kaum Muslimah pada 1 Februari, diperingati pada Jumat.

Pada 2017, Hari Hijab Dunia menjadi organisasi nirlaba, dengan misi memerangi diskriminasi terhadap kaum Muslimah melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan, kata jejaring resmi organisasi itu.

Menurut satu pernyataan dari organisasi non-pemerintah tersebut pada 20 Januari, motto bagi Hari Hijab Dunia (WHD) 2019 ialah “Breaking Stereotypes. Shattering Boundaries”, dengan tanda pagar #FreeInHijab.

“#FreeInHijab adalah tagar yang sangat diperlukan bagi situasi global kita saat ini, tempat perempuan yang berhijab dicap oleh media sebagai kaum tertindas dan secara simbolis terpenjara,” kata Nazma Khan, pendiri acara tahunan itu, sebelumnya kepada Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang.

“Melalui tagar ini, perempuan didorong untuk menyampaikan suara mereka untuk memakai hijab, sekaligus menepis salah pengertian umum,” kata Nazma Khan.

Nazma Khan mengatakan alasan di balik penciptaan hari itu ialah kesulitan yang ia hadapi gara-gara berhijab ketika tumbuh besar di New York City.

“Saya terus menerus dirundung di sekolah menengah dan sekolah menengah atas. Diskriminasi terjadi makin tinggi setelah 11/9,” katanya. Ia mengenang serangan 11 September 2001 di AS.

Nazma Khan mengatakan ada banyak tonggak sejarah dalam lima tahun belakangan ini dan salah satunya ialah pengakuan WHD oleh Negara Bagian New York pada 2017.

Pada tahun yang sama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Inggris menjadi tuan rumah acara peringatan hari itu, dengan dihadiri Perdana Menteri Theresa May, tambah wanita pegiat tersebut.

Pada 2018, Parlemen Skotlandia juga menjadi tuan rumah acara tiga-hari untuk memperingati WHD, dan Filipina juga mengikuti langkah itu dengan mengumumkan 1 Februari sebagai Hari Hijab Nasional.

Pernyataan organisasi nir-laba tersebut pada 20 Januari mengatakan secara keseluruhan misi WHD ialah menciptakan dunia yang lebih damai, tempat warga global saling menghormati.

Baca juga: Hari hijab dunia dorong perempuan untuk suarakan pilihan mereka

“Terutama, WHD memusatkan perhatian pada memerangi kefanatikan, diskriminasi dan praduga terhadap Muslimah. Ini adalah yang paling penting pada saat ini, saat Hijab dilarang di sebagian negara sementara di negara lain, kaum Muslimah dijadikan sasaran dan dilecehkan secara lisan dan fisik,” kata pernyataan itu.

Pernyataan tersebut menyampaikan beberapa contoh serangan atau bentuk penindasan dan diskriminasi yang dialami Muslimah yang memakai jilbab di berbagai wilayah di dunia.

“Kita harus BANGKIT untuk memperjuangkan hak asasi kaum Muslimah,” kata pernyataan tersebut.

Pernyataan itu juga mengundang kaum perempuan untuk memperlihatkan solidaritas mereka dengan memakai hijab (jilbab) atau menyiarkan gambar diri dengan memakai hijab dan bergabung dalam percakapan daring dengan menggunakan tagar: #FreeInHijab dan #WorldHijabDay: pada Jumat.

Redaktur: Mohamad Anthoni 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Abbas: dukungan AS bikin Israel bertindak di atas hukum

Ramallah, Palestina, (ANTARA News ) – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan selama satu taklimat apa yang mendorong Israel untuk bertindak sebagai negara di atas hukum ialah dukungan Pemerintah Amerika Serikat.

“Apa yang mendorong Israel untuk bertindak sebagai negara di atas hukum ialah dukungan Pemerintah AS dan bias buatnya ke arah pendudukan (Israel). AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel dalam pelanggaran terhadap resolusi sah internasional,” kata Presiden Palestina tersebut dalam taklimat gabungan di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, bersama Presiden Malta Marie-Louse Coleiro Preca –yang sedang berkunjung.

Selama taklimat itu, Presiden Abbas menyerukan diluncurkannya konferensi perdamaian internasional dan pembentukan satu mekanisme banyak pihak untuk membawa kemajuan, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang.

Ia mengatakan Uni Eropa (UE) dan anggota Dewan Keamanan PBB mesti memiliki peran penting dalam mekanisme itu, “dan menjamin kebebasan serta kemerdekaan rakyat Palestina di negara mereka, dengan Al-Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kotanya, berdampingan dengan Negara Israel dalam keamanan dan hidup bertetangga yang baik”.

Kedua pemimpin tersebut membahas pentingnya peran Malta dalam mewujudkan perdamaian melalui keanggotaannya di UE.

Baca juga: Erekat: rakyat Palestina perlu perlindungan internasional sampai pendudukan Israel berakhir
Baca juga: Dapur “Amanah Indonesia” sediakan makanan pasien RS As-Syifa Gaza Palestina

Secara terpisah, Perdana Menteri Rami Hamdallah, yang akan melepaskan jabatan, pada Kamis bertemu di kantornya di Ramallah dengan Menteri Negara Jerman Urusan Luar Negeri Andreas Michaelis dengan dihadiri wakil Jerman untuk Palestina Christian Clages.

Mereka membahas perkembangan politik terkini dan pelanggaran oleh penguasa pendudukan Israel dan pemukim Yahudi.

Hamdallah memuji posisi Jerman mengenai penyelesaian dua-negara dan penolakannya terhadap permukiman Yahudi.

Ia menyambut baik dukungan keuangan Jerman yang berlanjut buat Palestina –yang katanya telah memberi sumbangan besar ke arah pembangunan lembaga negara dan banyak sektor penting lain, terutama pendidikan, proyek pengairan dan prasarana.

Ia menyeru Jerman untuk meningkatkan penanaman modalnya di Palestina, terutama melalui pembentukan zona industri seperti yang telah dilakukan banyak negara.

Perdana Menteri itu juga menyeru Jerman memainkan peran aktif dan menekan Israel agar menghentikan perluasan permukimannya dan meninggalkan rencana untuk mengusir warga Palestina serta menghancurkan rumah mereka, terutama di Al-Quds dan Khan Al-Ahmar. Ia mengatakan Israel berusaha merusak penyelesaian dua-negara dan kesempatan bagi berdirinya Negara Palestina Merdeka.

Baca juga: Jubir: Tak ada perdamaian tanpa Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina

Redaktur: Mohamad Anthoni 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan anak-anak di kamp Suriah meninggal akibat cuaca ekstrem

Jenewa (ANTARA News) – Sedikitnya 29 anak-anak dan bayi baru lahir dilaporkan meninggal di sebuah kamp penuh sesak di timur laut Suriah selama delapan pekan teakhir, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kamis.

Badan PBB tersebut juga mengatakan hipotermia merupakan penyebab utama kematian anak-anak itu.

WHO meminta akses bebas hambatan ke kamp al-Hol, dengan mengatakan situasi di kamp tersebut menjadi “kritis” bagi 33.000 orang yang hidup dalam kondisi sangat ekstrem pada musim dingin tanpa tenda, selimut ataupun penghangat. Banyak yang berjalan selama beberapa hari setelah meninggalkan kekerasan di Deir al-Zor, demikian Reuters melaporkan.

Baca juga: PBB: 7.000 lebih anak menjadi korban konflik di Suriah

Baca juga: UNHCR katakan tidak dorong pengungsi Suriah pulang dari Lebanon

“Banyak pendatang baru yang menderita kekurangan gizi dan kelelahan setelah bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan di bawah kendali Negara Islam Irak dan Levant (ISIL)… Akses kemanusiaan ke kamp dan jalan-jalan di sekitarnya terhambat oleh masalah birokrasi dan keamanan,” kata WHO dalam satu pernyataan.

Redaktur: Asri Mayang Sari/Tia Mutiasari

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggota komite eksekutif PLO kutuk penutupan Orient House di Al-Quds

Ramallah, Palestina, (ANTARA News) – Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi pada Kamis (31/1) mengutuk penandatanganan instruksi untuk memperpanjang penutupan Orient House oleh Menteri Urusan Masyarakat Israel Gilad Erdan.

Instruksi juga memerintahkan diperpanjangnya penutupan beberapa lembaga lain Palestina di Al-Quds (Jerusalem) Timur, yang diduduki.

“Keputusan provokatif ini menambah penderitaan dan keterkucilan, yang diberlakukan oleh Israel atas rakyat Palestina di Al-Quds sebagai bagian dari kebijakan kolonialnya untuk mengusir dan mengganti rakyat Palestina dengan segala cara yang mungkin, termasuk perluasan rezim permukiman yang tidak sah,” kata Ashrawi di dalam satu pernyataan pers.

Orient House adalah sebuah bangunan yang terletak di Al-Quds Timur dan berfungsi sebagai markas besar Organisasi Pembebasan Palestina pada 1980-an dan 1990-an. Orient House dibangun pada tahun 1897 oleh Ismail Musa Al-Husseini, dan telah dimiliki oleh keluarga Al-Husseini sejak itu.

Bangunan tersebut mulanya berfungsi sebagai kediaman keluarga Al-Husseini, kemudian berulang-kali dikosongkan untuk menerima tamu penting, seperti Kaisar Wilhelm II dari Jerman pada 1898 dan Kaisar Haile Selassie dari Ethiopia pada 1936.

Wanita pejabat itu, atas nama PLO, kembali menegaskan “penolakan tegas rakyat Palestina atas pencaplokan secara tidak sah Al-Quds Timur oleh Israel. Terlebih lagi, Israel tak memiliki hak kedaulatan di ibu kota kami, yang diduduki, Al-Quds, sebagaimana berulangkali ditegaskan oleh Dewan Keamanan PBB”.

Baca juga: Prancis didesak tindak lanjuti suara parlemen akui Palestina
Baca juga: raja jordania: permukiman yahudi gagalkan penyelesaian dua-negara

“Keputusan Israel tersebut diambil dalam konteks kemitraan antara koalisi ekstemis sayap-kanan Israel, yang sasarannya ialah menghancurkan dengan cara tak bertanggung jawab semua peluang bagi terwujudnya perdamaian,” kata Ashrawi, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang.

“Keputusan tidak sah dan sepihak pemerintah AS untuk mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel terus mendorong dan membuat berani Israel untuk meningkatkan pelanggarannya atas hak asasi dan nasional Palestina.”

Anggota Komite Eksekutif PLO itu mengatakan kemitraan AS-Israel “mengizinkan Israel menjadi pelanggar berantai yang tidak tahu malu terhadap hukum internasional dan pada saat yang sama secara tidak layak menikmati kekebalan dari pertanggungjawaban internasional”.

Ashrawi menyeru masyarakat internasional agar campur-tangan untuk meminta pertanggung-jawaban Israel atas tindakannya yang melanggar hukum. “Saya menyeru semua negara agar bankit untuk melawan penghinaan terhadap hukum internasional ini dan membela keutuhan tatanan internasional, yang berlandaskan hukum.”

“Identitas Palestina di Al-Quds akan hidup lebih lama dari pendudukan kolonial Israel dan tindakan tidak sahnya. Rakyat Palestina memiliki akar yang sangat dalam di kota itu dan bertekad untuk melindungi ibu kota mereka serta warisan budayanya,” kata Ashrawi.

Baca juga: Israel berencana bangun 1.285 rumah di Tepi Barat
Baca juga: Terkait permukiman Yahudi, Trump akan bicara dengan Netanyahu

Redaktur: Mohamad Anthoni 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Iran sebut mekanisme perdagangan baru Eropa sebagai langkah awal

Dubai (ANTARA News) – Iran pada Kamis mengatakan mekanisme baru Eropa untuk memfasilitasi perdagangan tanpa menggunakan dolar dengan negara tersebut merupakan langkah awal bagi Uni Eropa untuk menepati komitmen mereka di bawah kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara kuat dunia.

Prancis, Jerman dan Inggris telah mempersiapkan mekanisme dalam upaya menghindarkan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, meskipun sejumlah diplomat mengatakan tidak mungkin menghasilkan transaksi komersial besar, yang menurut Teheran perlu untuk menjaga kesepakatan nuklir tetap bertahan, demikian Reuters melaporkan.

Baca juga: Uni Eropa setujui bantuan pembangunan rp304,9 miliar untuk Iran

“Ini merupakan langkah awal yang diambil oleh pihak Eropa … Kami berharap mekanisme tersebut dapat mencakup semua barang dan produk,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi kepada stasiun TV milik pemerintah.

Redaktur: Asri Mayang Sari/Tia Mutiasari

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lebanon umumkan susunan kabinet

Beirut (ANTARA News) – Lebanon menyepakati pemerintahan baru pada Kamis (31/1), mengakhiri pertikaian-pertikaian antara faksi-faksi politik, yang telah berlangsung selama beberapa bulan.

Pertikaian-pertikaian antara faksi yang berbeda pandangan politik mencemaskan karena ekonomi Lebanon mengalami krisis dan hutang publik yang besar.

Pengumuman tersebut mendorong harga saham Lebanon naik 4,3 persen ke harga tertinggi sejak Agustus.

Saad al-Hariri yang didukung Barat akan menghadapi tantangan besar dalam masa kepemimpinannya yang ketiga sementara perdana menteri berusaha merealisasikan pembaruan untuk mengatasi keuangan negara dan mengucurkan bantuan dan pinjaman miliaran dolar yang sudah dijanjikan untuk mendorong pertumbuhan yang lambat, demikian Reuters melaporkan.

Pemerintahan baru akan mencakuo sebagian besar faksi politik Lebanon, yang telah merundingkan susunan kabinet sejak pemilihan 6 Mei lalu. Sejumlah tokoh Hizbullah yang didukung Iran masuk dalam formasi kabinet itu.

Menteri Keuangan Ali Hassan Khalil, dari partai Amal pimpinan Ketua Parlemen Nabih Berri, dan Menteri Luar Negeri Gebran Bassil, pemimpin Gerakan Patriotik Bebas pimpinan Presiden Micehl Aoun, masih tetap di posisi mereka, demikian menurut kantor kepresidenan.

Baca juga: Hariri nyatakan siap bentuk pemerintah Lebanon bersama Hizbullah

Hizbullah memilih Jamil Jabak untuk menduduki posisi menteri kesehatan walaupun Jabak bukan anggota kelompok tersebut. Kementerain itu memiliki anggaran terbesar keempat di aparatur negara, kata menteri yang tak lagi duduk di kabinet.

Dengan memeilih Jabak, Hizbullah yang memiliki persenjataan berat akan bergerak melampaui peran lebih marjinal yang dimainkkannya di masa-masa pemerintahan-pemerintahan lalu.

Amerika Serikat memandang Hizbullah sebagai organisasi teroris dan telah memberlakukan sanksi-sanksi atas kelompok itu sebagai bagian dari kampanye melawan Iran.

Baca juga: Hizbullah: Lebanon “terlalu kecil untuk dipecah”

Sejak pemilihan itu, pemerintahan lalu Hariri, yang dipilih akhir 2016, terus memerintah dalam kapasitas sebagai pejabat sementara.

Hariri kehilangan lebih sepertiga anggotanya yang duduk di parlemen dalam pemilihan itu tetapi tetap memegang status sebagai pemimpin Muslim Sunni dan kembali sebagai perdana menteri, posisi yang disediakan bagi kelompoknya berdasarkan sistem perundang-undangan Lebanon.

Redaktur: Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Abbas terima delegasi Israel “breaking the silence”

Ramallah, Palestine (ANTARA News) – Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis (31/1) di Istana Presiden menerima satu delegasi yang terdiri atas 30 ahli ekonomi Israel dari “Breaking the Silence”, satu kelompok sayap-kiri Israel dan organisasi non-pemerintah, yang dipimpin oleh Shmuel Metat.

Selama pertemuan tersebut, Presiden Abbas kembali menegaskan komitmen pemimpin Palestina untuk mewujudkan penyelesaian dua-negara, yang mengarah kepada berdirinya Negara Palestina dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya di perbatasan 4 Juni 1967, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Presiden Abbas: dukungan AS bikin Israel bertindak di atas hukum

Baca juga: Pertemuan Presiden Palestina dan delegasi AS “positif”, kata pejabat

Sementara itu, Metar mengatakan kepada presiden Palestina bahwa mereka dan kebanyakan rakyat Israel berkomitmen untuk mencapai perdamaian dengan dasar penyelesaian dua-negara.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Ziad Abu Amr, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Penerangan Nabil Abu Rudeinah, dan Anggota Komite Sentral Fatah Mohammad Al-Madani.

Redaktur: Chaidar Abdullah/Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Koalisi Saudi siap gunakan “pasukan terukur” di Yaman

Dubai (ANTARA News) – Koalisi pimpinan Arab Saudi siap mengerahkan “pasukan dengan kekuatan terukur” untuk menekan Al-Houthi, gerakan yang berhubungan dengan Iran, agar mundur dari kota pelabuhan Hudaidah di Yaman di bawah kesepakatan yang didukung PBB, kata pejabat Uni Emirat Arab (UAE) pada Rabu (30/1).

Pihak-pihak yang berperang di Yaman gagal menarik pasukan mereka dari kota pelabuhan utama negara itu di bawah gencatan senjata satu bulan. Kegagalan itu dapat memicu ancaman serangan besar di Hudaidah yang bisa berujung pada bencana kelaparan.

Al-Houthi menguasai Hudaidah sementara faksi-faksi lain di Yaman, yang didukung koalisi dan mencoba mengembalikan pemerintahan yang diakui internasional, berkumpul di pinggiran kota itu.

Menteri Luar Negeri UAE Anwar Gargash mengatakan koalisi Muslim Suni Arab yang didukung negara-negara Barat telah menyerang 10 kamp pelatihan Al-Houthi di luar kantor gubernur Hudaidah pada Rabu.

“Koalisi bersiap untuk mengerahkan lebih banyak pasukan dengan kekuatan yang terukur untuk membuat Al-Houthi mematuhi Kesepakatan Stockholm,” tulisnya di Twitter.

“Untuk menjaga gencatan senjata dan harapan bagi proses politik, PBB dan komunitas internasional harus menekan Al-Houthi untuk menghentikan kekerasan, memfasilitasi konvoi bantuan, dan melakukan penarikan dari kota dan pelabuhan Hudaidah seperti yang telah disepakati,” kata Gargash.

Utusan PBB Martin Griffiths menjalin kontak dengan kedua pihak yang bertikai untuk menyelamatkan kesepakatan. Kesepakatan itu merupakan terobosan diplomatik besar pertama untuk mengakhiri perang empat tahun, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman di ambang kelaparan.

Baca juga: Putra Mahkota Saudi bahas Yaman dengan Sekjen PBB
Baca juga: WHO: 80 persen rakyat Yaman butuh bantuan kemanusiaan
Baca juga: Pihak bertikai Yaman mulai rundingkan pertukaran tahanan

 
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB berencana setujui pengerahan puluhan peninjau ke Yaman

PBB (ANTARA News) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsan (PBB) pada Rabu akan menggelar pemungutan suara untuk menyetujui pengerahan sekitar 75 peninjau ke Kota Pelabuhan Hudaidah di Yaman selama enam bulan.

Para peninjau akan memantau gencatan senjata dan pengerahan kembali pasukan dari pihak-pihak yang bertikai, seperti yang diungkapkan sejumlah diplomat di PBB.

Sepekan setelah pembicaraan perdamaian yang disponsori PBB di Swedia pada Desember 2018, kelompok Al-Houthi yang bersekutu dengan Iran dan Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mencapai kesepakatan tentang Hodeidah, gerbang masuk utama Yaman untuk pasokan bantuan dan barang-barang komersial sekaligus tempat bergantung jutaaan warga Yaman yang berada di ambang kelaparan.

Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan 15 negara, bulan lalu memberikan lampu hijau bagi tim pemantau pendahulu yang dipimpin pensiunan jenderal asal Belanda Patrick Cammaert dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyarankan operasi yang lebih besar.

Dewan Keamanan PBB berencana mengelar pemungutan suara pada Rabu atas resolusi rancangan Inggris  yang meminta Guterres agar “segera” mengerahkan operasi lebih besar yang disarankan tersebut, yang akan dikenal sebagai Misi PBB untuk mendukung Kesepakatan Hudaidah (UNMHA).

Rancangan resolusi itu juga “meminta Negara Anggota, terutama negara-negara tetangga, untuk mendukung PBB seperti yang diminta bagi penerapan mandat UNMHA”.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi ikut campur tangan dalam perang di Yaman pada 2015 guna mendukung pasukan pemerintah. PBB dan negara-negara Barat mengkritik koalisi tersebut karena banyak warga sipil yang tewas, termasuk anak-anak.

Di sisi lain, negara-negara Teluk menuduh Iran memasok senjata kepada kelompok Al-Houthi, tuduhan yang dibantah Teheran dan kelompok beraliran Syiah itu.

Resolusi Dewan Keamanan PBB membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto dari Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Prancis, atau China. Sejumlah diplomat mengatakan rancangan resolusi untuk Yaman tersebut diharapkan dapat disahkan.

Dalam usul, yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB pada 31 Desember dan dibaca oleh wartawan Reuters, Guterres menggambarkan tim yang terdiri atas 75 peninjau itu sebagai “ketangkasan yang hadir” untuk memantau kepatuhan terhadap kesepakatan serta menciptakan dan menilai fakta-fakta dan situasi di lapangan.

“Sejumlah sumber daya dan aset yang sesuai juga akan diharuskan untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel PBB, termasuk kendaraan yang yang dilengkapi senjata, prasarana untuk komunikasi, pesawat serta dukungan medis yang sesuai,” tulis Gutteres.

Menurut Gutteres, sumber daya seperti itu akan menjadi prasyarat bagi peluncuran dan kelanjutan misi secara efektif.

Gutteres mengatakan misi pemantauan yang lebih besar akan berkontribusi dalam mempertahankan “proses politik rapuh”, yang kembali diluncurkan oleh utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths. Griffiths berniat akan menggelar satu kali lagi rangkaian pembicaraan antarpihak yang bertikai pada bulan ini.

Baca juga: PBB: Pemindahan pasukan Houthi di Hudaidah hendaknya hormati perjanjian Stockholm

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Asri Mayang Sari/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pihak bertikai Yaman mulai rundingkan pertukaran tahanan

Amman (ANTARA News) – Pihak-pihak yang bertikai di Yaman memulai perundingan di Amman pada Rabu untuk membahas pelaksanaan pertukaran tahanan sebagai bagaian dari upaya perdamaian yang dipimpin Perserikatan Bangsa-bangsa,  kata para pejabat PBB dan delegasi.

Pertukaran tahanan tersebut akan memungkinkan banyak keluarga berkumpul kembali. 

Delegasi gerakan Al Houthi ,yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, sebelumnya bertemu di Ibu Kota Jordania untuk membahas pertukaran tersebut, yang disepakati dalam pembicaraan pimpinan PBB di Swedia, Desember lalu.

“Kedua pihak bertukar daftar tahanan di Swedia dan mereka kini membahas langkah-langkah untuk menjalankannya,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada awak media di New York.

Negara-negara Barat, beberapa di antaranya memasok senjata dan intelijen untuk koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah, telah menekan kedua pihak untuk menyepakati jalan untuk membangun kepercayaan.

Upaya itu dilakukan untuk menerapkan genjatan senjata yang lebih luas dan proses politik guna mengakhiri peperangan yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Sebagai bagian dari upaya itu, kedua pihak telah memberikan sekitar 15.000 nama tahanan untuk pertukaran, yang menurut para delegasi akan dilakukan melalui bandara Sanaa yang dikuasai pemberontak di Yaman utara dan bandara Sayun yang dikuasai pemerintah di selatan.

Langkah itu juga meliputi rencana untuk penarikan dari Hudaidah, kota pelabuhan yang diperebutkan, bantuan bagi jutaan orang yang menghadapi kelaparan, dan menempatkan kota tersebut di bawah kendali entitas sementara.

Kepala Delegasi Pemerintah Yaman Hadi Haig mengatakan kedua pihak melakukan verifikasi atas daftar tahanan sebagai bagian dari proses lima tahap sebelum pertukaran tahanan dilaksanakan.

Pertukaran tahanan akan diawasi PBB dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Menurut ICRC, koalisi pimpinan Saudi harus menjamin bahwa wilayah udara aman untuk diterbangi.   

Baca juga: Milisi Houthi tahan 10.000 orang lebih di Yaman
Baca juga: Pasukan perang sipil Yaman sepakat lepas tahanan anak

 

Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Maria Dian

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tahanan Palestina terlama kedua selesaikan 36 tahun hukuman penjara Israel

Ramallah (Antara/WAFA-OANA) – Mahel Abdul Latif Younis (61), dari Kota Kecil Arra di Israel Utara dan orang Palestina kedua yang paling lama menjalani hukuman di Israel, pada Kamis (17/1), menyelesaikan 36 tahun masa tahanan, kata Masyarakat Tahanan Palestina.

Orang pertama yang paling lama menjalani hukuman penjara di Israel adalah sepupunya, Karim Younis.

Maher Younis, yang dijebloskan ke dalam penjara di Gurun Naqab di Israel Selatan, ditangkap pada 18 Januari 1983 –dua pekan setelah Karim ditangkap. Maher Younis didakwa menjadi anggota Organisasi Fatah Palestina, yang saat itu menjadi organisasi tidak sah, memiliki senjata, dan membunuh seorang prajurit Israel.

Ia mula-mula dijatuhi hukuman mati, tapi belakangan hukumannya diubah jadi penjara seumur hidup. Namun, pada 2012, hukuman penjara bagi orang-orang Palestina dari dalam wilayah Israel yang juga adalah warga negara Israel, termasuk Maher, ditetapkan jadi maksimal 40 tahun.

Maher oleh satu pengadilan Israel tak diberi hak kunjungan oleh kerabat tingkat-dua dan pada 2008 tak diberi hak untuk melihat ayahnya, yang sekarat.

Maher dan Karim Younis mestinya dibebaskan pada 2014, sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian Palestina-Israel, yang lebih luas dan ditaja PBB, yang meliputi pembebasan tahanan perlawanan Palestina pada kelompok keempat, masing-masing, 26 tahanan, kata Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Dua saudara sepupu Younis, bersama orang lain dari dalam Israel dan Jerusalem –yang diduduki– termasuk dalam kelompok keempat dan terakhir, sebelum Israel mengkhianati kesepakatan tersebut dan menolak untuk membebaskan mereka.

Perbuatan Israel itu akhirnya merusak kesepakatan perdamaian dan menciptakan kebuntuan yang berlangsung sampai hari ini.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jubir: Tak ada perdamaian tanpa Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina

Ramallah, Palestina (Antara/WAFA-OANA) – Juru Bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeinah pada Rabu (16/1) mengatakan, “Setiap rencana perdamaian yang tak meliputi berdirinya Negara Palestina Merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya di perbatasan 1967 pasti akan gagal.”

Di dalam satu pernyataan, ia menanggapi laporan dan kebocoran mengenai apa yang disebut perdamaian abad ini yang Pemerintah Amerika berusaha paksakan untuk wilayah itu selain upaya untuk menemukan keinginan semua pihak regional dan internasional untuk bekerjasama dengan rencana itu.

“Semua pihak akan mencapai kebuntuan sebab penanganan untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan langgeng bagi proses politik harus dilandasi atas resolusi internasional dan prinsip penyelesaian dua-negara bagi berdirinya Negara Palestina Merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya,” kata dia.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam, Abu Rudeineh menekankan bahwa “jalan untuk mencapai perdamaian di wilayah ini jelas dan itu melalui pemimpin sah Palestina”.

“Dan setiap proyek yang bertujuan memangkas harapan dan aspirasi rakyat Palestina bagi kebebasan dan kemerdekaan takkan berhasil dan akan terhenti. Rakyat kami akan menang tak peduli seberapapun besarnya persekongkolan ini dan tantangan yang menghadang jalan kami dan keinginan nasional kami,” tambah Abu Rudeineh.
 

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WHO: 80 persen rakyat Yaman butuh bantuan kemanusiaan

Sana`a, Yaman (Antara/Anadolu-OANA) – Lebih dari 24 juta orang di Yaman, yang dicabik perang, tetap memerlukan bantuan kemanusiaan, menuurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Yaman menghadapi krisis kemanusiaan paling buruk di dunia, situasinya bertambah buruk dari tahun ke tahun,” tulis WHO di akun Twitter pada Kamis, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam (17/1).

Organisasi dunia tersebut juga menyatakan bahwa sebanyak 24,4 juta orang Yaman –sebanyak 80 persen seluruh penduduk Yaman– masih memerlukan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.

Sejak 2015, Arab Saudi dan beberapa sekutu Arabnya telah melancarkan operasi militer yang sangat besar terhadap kelompok gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah negeri tersebut setahun sebelumnya.

Konflik Yaman telah menghancurkan sebagian besar prasarana dasar Yaman, termasuk sistem pengairan dan kebersihan, sehingga PBB menggambarkan situasi itu sebagai salah satu “bencana kemanusiaan paling buruk pada jaman modern”.
 

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019