Al-Jaafari: Suriah mengutuk pengumuman Trump mengenai Golan

New York (ANTARA) – Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari, Rabu (27/3), mengatakan, “Saat kita bertemu guna membahas pengumuman tidak sah Trump berkaitan dengan Dataran Tinggi Golan, milik Suriah, pesawat penguasa pendudukan, Israel, melancarkan agresi ke Aleppo.”

Ia menambahkan sistem pertahanan udara Suriah mencegat agresi tersebut dan menembak jatuh sejumlah rudal musuh, yang ditembakkan ke wilayah industri di bagian timur Aleppo.

Al-Jaafari menambahkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB Suriah mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan dan menganggapnya tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu pihak yang tak memiliki kapasitas politik, moral atau hukum untuk memutuskan nasib rakyat dunia atau membuang tanah yang menjadi bagian dan paket wilayah Suriah.

Ia menegaskan bahwa perbuatan AS mencerminkan kecenderungan berbahaya yang tak pernah ada sebelumnya ke arah penghindaran hukum internasional dan penghinaan terhadap PBB, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Tindakan AS itu, kata Al-Jaafari, merupakan pukulan terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Sidang Majelis Umum berkaitan dengan tak terhindarkannya untuk mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Arab dan penarikannya dari wilayah tersebut sampai garis 4 Juni 1967.

Wakil Tetap Suriah itu juga mengatakan tindakan sepihak AS adalah persetujuan jelas bahwa Washington tidak lagi memberi kepentingan pada PBB dan AS telah menarik persetujuannya dan pengakuannya pada keabsahan internasional serta mengakhiri perannya sebagai penengan setiap proses perdamaian.

“Rakyat Suriah menganggap AS sebagai musuh, negara penjahat yang menduduki sebagian tanah mereka setelah Amerika Serikat mengakibatkan tewasnya ribuan orang Suriah dan menghancurkan prasarana serta ekonominya,” tambah Al-Jaafari.

Ia menegaskan bahwa rakyat Suriah menganggap pengumuman Trump sebagai ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional serta langkah yang gagal untuk memanipulasi sejarah dan geografi.

“Suriah kembali menegaskan Dataran Tinggi Golan akan kembali … AS dan Israel tak bisa berpendapat bahwa tanah Suriah dapat menjadi alat tawar-menawar jahat,” kata Al-Jaafari.

Ia menambahkan Suriah menghargai pendirian internasional yang dikeluarkan setelah pengumuman AS dan mengatakan pendirian tersebut telah membuktikan kepada pendapat masyarakat dunia mengenai keterkucilan AS dan Israel.

Sumber: SANA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemimpin Taliban ditahan di Logar, dua lagi di Nangarhar

Pul-e-Alam, Afghanistan (ANTARA) – Seorang pemimpin senior Taliban telah ditahan di Provinsi Logar pada Selasa (26/3), sementara dua orang lagi ditahan di Provinsi Nangarhar.

Juru Bicara Direktorat Keamanan Logar Shahpoor Ahmadzai mengatakan kepada Bakhtar News Agency mengatakan Qari Fareed –seorang pemimpin senior Taliban– telah ditangkap bersama senjata apinya di Wilayah Dehdoshanba, Kota Pul-e-Alam, Provinsi Logar.

Menurut Ahmadzai, sebagaimana dilaporkan BNA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam, Qari Fareed adalah salah seorang pemimpin kenamaan Taliban dan pembunuh beberapa polisi di provinsi itu.

Sementara itu dua orang lagi telah ditangkap bersama senjata kiriman di Provinsi Nangarhar.

Kedua orang yang ditahan tersebut dicari karena menyelundupkan senjata ringan dan berat serta peralatan militer ke tempat yang tak diketahui.

Kantor Media Provinsi Nangarhar mengeluarkan pernyataan pers yang mengatakan orang yang ditahan itu menaruh senjata canggih di satu kendaraan.

Belum jelas apakah kedua orang yang ditahan tersebut adalah anggota kelompok gerilyawan atas pedagang senjata.

Sumber: Bakhtar-Afghanistan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB: Sikap kami mengenai Dataran Tinggi Golan dilandasi resolusi DK

New York (ANTARA) – PBB pada Rabu (27/3) menegaskan pendiriannya mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, dilandasi atas resolusi Dewan Keamanan dan Sidang Majelis Umum PBB.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Politik Rosemary DiCarlo mengatakan dalam satu sidang Dewan Keamanan PBB bahwa PBB akan melanjutkan pekerjaannya dengan landasan penghormatan penuh keutuhan wilayah dan kedaulatan Suriah.

DiCarlo, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi, telah menjelaskan pengumuman Presiden AS Donald Trump untuk “mengakui kedaulatan Israel” atas Dataran Tinggi Golan akan mengakibatkan ketegangan lebih jauh di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan lain Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari, Rabu, mengatakan, “Saat kita bertemu guna membahas pengumuman tidak sah Trump berkaitan dengan Dataran Tinggi Golan, milik Suriah, pesawat penguasa pendudukan, Israel, melancarkan agresi ke Aleppo.”

Al-Jaafari menambahkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB Suriah mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan dan menganggapnya tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu pihak yang tak memiliki kapasitas politik, moral atau hukum untuk memutuskan nasib rakyat dunia atau membuang tanah yang menjadi bagian dan paket wilayah Suriah.

Wakil Tetap Suriah itu juga mengatakan tindakan sepihak AS adalah persetujuan jelas bahwa Washington tidak lagi memberi kepentingan pada PBB dan AS telah menarik persetujuannya dan pengakuannya pada keabsahan internasional serta mengakhiri perannya sebagai penengan setiap proses perdamaian.

Sumber: SANA  
Baca juga: Biro NAM: pengumuman Trump mengenai Dataran Tinggi Golan tidak sah
Baca juga: CMEP: pengakuan Trump atas Golan perlihatkan kebijakan yang sembrono
Baca juga: Al-Jaari beritahu Guterres mengenai penolakan Suriah tentang Golan
Baca juga: Negara Teluk tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan oleh AS

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan sebagai bagian Israel

Jakarta (ANTARA) – Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan atas Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.

Pengakuan ini dianggap tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Melalui keterangan tertulis yang diunggah dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabu, Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Posisi Indonesia ini berdasarkan pada prinsip dalam Piagam PBB mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, serta berbagai elemen yang terkandung pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan terkait Dataran Tinggi Golan.

Resolusi yang dimaksud antara lain Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981) yaitu penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap jurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan , serta penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Baca juga: Biro NAM: pengumuman Trump mengenai Dataran Tinggi Golan tidak sah

Baca juga: Rakyat Suriah protes pengakuan Trump mengenai Golan

Baca juga: Malaysia kutuk pengakuan Trump terkait kedaulatan Israel atas Golan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perempuan pengungsi Suriah butuh perlengkapan sanitasi

Amman (ANTARA) – Perempuan dan anak-anak perempuan pengungsi Suriah yang berada di Jordania membutuhkan bantuan perlengkapan sanitasi.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kedutaan Besar RI (DWP KBRI) di Jordania Ismi Rachmianto di Ajlun, Jordania, Rabu, berkomitmen untuk menyertakan perlengkapan sanitasi bagi perempuan di setiap kegiatan bakti sosial untuk pengungsi.

“Selama hampir dua tahun bertugas, kami sudah melakukan tiga kali bakti sosial, waktu kami ke kamp pengungsian Palestina di Gaza, kami mendapati bahwa perempuan di sana banyak yang terkena penyakit karena tidak punya perlengkapan sanitasi yang memadai,” ujar dia.

Termasuk, katanya, pada saat bakti sosial untuk pengungsi Suriah dan warga fakir miskin di Ajlun, Jordania, yang diselenggarakan sekaligus memperingati Hari Ibu Jordania pada 21 Maret.

DWP KBRI Amman berhasil menyalurkan bantuan berupa 150 paket sembako dan 150 paket sanitasi senilai hampir 3.000 dolar AS atau setara Rp58 juta.

Berdasarkan hasil kunjungan DWP ke beberapa kamp sebelumnya, anak perempuan balig dan perempuan pengungsi lebih rentan terhadap penyakit saat mereka menstruasi karena menggunakan pembalut/tampon seadanya, yang menurut Ismi, biasanya dari pakaian bekas.

Lebih dari itu, kelompok rentan tersebut juga kesulitan membersihkan diri karena akses air dan sabun juga dianggap kebutuhan mewah.

“Daripada untuk beli pembalut atau sabun, uangnya bisa untuk beli roti, bisa makan tiga kali, tagihan air di sini juga tinggi, jadi harus hemat air,” kata Ismi.

Ismi pun mengakui bantuan DWP sebanyak 150 paket tentu tidak cukup bagi ratusan ribu pengungsi Suriah di Jordania, yang menurut UNHCR mencapai 700 ribu orang, dan angka itu bisa banyak lagi mengingat pertambahan anak-anak yang lahir di pengungsian.

“Meskipun sedikit, kami harap saudara-saudara sekalian menerimanya dengan senang hati, kami dari Indonesia mengirim pesan damai dan insya Allah keadaan akan menjadi lebih baik,” kata Ismi dalam sambutan penyerahan bantuan di Aula Hashimite Ajlun, salah satu kantong pengungsi Suriah di Jordania, Rabu. 
 

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Putin-Aoun dukung Suriah perangi terorisme

Moskow (ANTARA) – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Lebanon Michael Aoun kembali menyampaikan dukungan negara mereka terhadap upaya Suriah memerangi terorisme.

Mereka juga menegaskan tak ada pengganti bagi penyelesaian politik atas krisis Suriah.

Rusia pada Rabu menyatakan kedua presiden tersebut mengatakan di dalam satu pernyataan bersama yang mereka keluarkan setelah pertemuan mereka di Kremlin pada Selasa (26/3) bahwa Rusia dan Lebanon menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah dan keduanya berpegang pada prinsip yang dilandasi atas sikap bahwa tak ada pengganti bagi penyelesaian krisis di Suriah melalui cara damai.

Kedua presiden menyampaikan dukungan bagi penyelesaian krisis di Suriah melalui cara diplomatik dengan landasan Resolusi No. 2254 Dewan Keamanan dan keputusan Kongres Dialog Nasional Suriah di Sochi.

Di dalam pernyataan mereka, kedua presiden tersebut menyampaikan dukungan kuat bagi upaya yang dilancarkan oleh Pemerintah Suriah bersama dengan sekutunya dalam memerangi terorisme, terutama Da’esh (ISIS) dan organisasi gerilyawan Jabhat An-Nusra serta organisasi lain yang berafiliasi kepada mereka.

Pernyataan itu memuji keefektifan pertemuan Astana dalam melicinkan jalan buat kondisi yang kondusif bagi dilaksanakannya proses politik untuk menyelesaikan krisis di Suriah.

Kedua presiden tersebut menyerukan dorongan ke arah upaya terpadu untuk menjamin kepulangan semua orang Suriah yang mengungsi ke tempat asal mereka setelah semuanya dibebaskan dari pelaku teror.

Sumber: SANA – Suriah

Baca juga: Indonesia gelar bakti sosial untuk pengungsi Suriah di Jordania

Baca juga: Jaberi Ansari: tentara pendudukan mesti keluar dari wilayah Suriah

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mogherini: EU dukung pembicaraan perdamaian pimpinan orang Afghanistan

Kabul, Afghanistan (ANTARA) – Kepala Lembaga Eksekutif Afghanistan Dr. Abdullah Abdullah bertemu dengan Wakil Senior Uni Eropa Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini di Istana Sapidar di Kabul, Selasa (26/3), kata satu pernyataan.

Saat menyambut Mogherini di Kabul, Dr. Abdullah mengucapkan terima kasih atas dukungan EU bagi proses demokrasi dan perdamaian di Afghanistan. Ia menyebut Mogherini teman Afghanistan, kata pernyataan dari kantor pers Kepala Lembaga Eksekutif.

Sementara itu Mogherini mengatakan Uni Eropa mendukung proses perdamaian milik dan yang dipimpin oleh rakyat Afghanistan tanpa agenda tersembunyi dan akan terus mendukung rakyat Afghanistan untuk mendukung kebebasan berpendapat, hak asasi manusia dan perempuan, proses demokrasi, ketentuan hukum dan pembangunan di Afghanistan.

“Tak ada jalan untuk kembali. Perdamaian adalah satu-satunya jalan ke depan,” kata Mogherini, sebagaimana dikutip Kantor Berita Afghanistan, BNA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

Kedua pihak juga membahas pembicaraan di Doha, Qatar, dan kerja sama bagi proses itu, kata Bakhtar News Agency.

Pejabat senior EU tersebut menyebut pembicaraan perdamaian yang dipimpin orang Afghanistan sebagai satu-satunya cara bagi kestabilan negeri itu dan wilayah tersebut secara keseluruhan, tambah pernyataan itu.

Saat menyebut pembicaraan pimpinan orang Afghanistan sebagai satu-satunya cara untuk maju, Kepala Lembaga Eksekutif Afghanistan tersebut mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang transparan dan pembicaraan perdamaian takkan mempengaruhi proses demokrasi itu.

Kedua pihak juga membahas situasi ekonomi, keamanan dan politik yang berlangsung serta hubungan bilateral antara Uni Eropa dan Afghanistan, tambah pernyataan tersebut.

Sumber: Bakhrtar News Agency – Afghanistan

Baca juga: Taliban tangkap 50 personel polisi perbatasan sementara pertempuran meningkat di Afghanistan barat

Baca juga: Pakistan berusaha redakan ketegangan dengan Afghanistan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rakyat Suriah protes pengakuan Trump mengenai Golan

Damaskus, Suriah (ANTARA) – Rakyat Suriah pada Rabu melanjutkan protes terhadap pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Rakyat di Kota Hasaka berkumpul di pusat kota tersebut untuk mengutuk pengumuman Trump, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Mereka menyatakan pengumuman Trump tersebut tidak mengubah fakta sejarah dan Dataran Tinggi Golan akan tetap menjadi bagian dari wilayah Suriah.

Rakyat juga berkumpul di luar Gedung Gubernur di Kota Tartous untuk memprotes dan mengutuk keputusan Trump untuk mengakui “kedaulatan Israel” atas Dataran Tinggi Golan. Sementara itu mahasiswa di Cabang Quneitra, Damascus University, menggelar protes serupa di luar Fakultas Pendidikan Ke-4.

Di Kota Qamishli, pengadilan membekukan proses pemeriksaan dari pukul 11.00 untuk memprotes pengumuman Trump, dan para pengacara berkumpul di luar Istana Kehakiman di kota tersebut untuk menyampaikan pengutukan mereka terhadap pengumuman tidak sah itu.

Sumber: SANA – Suriah

Baca juga: Pengakuan AS terkait Golan disebut langgar hukum internasional

Baca juga: Ketua Parlemen Arab tolak pengakuan Trump atas Dataran Tinggi Golan

Baca juga: Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Biro NAM: pengumuman Trump mengenai Dataran Tinggi Golan tidak sah

New York (ANTARA) – Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok (NAM) di New York dengan keras mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel, dan menegaskan tindakan itu sewenang-wenang dan tidak sah.

Biro Koordinasi tersebut, di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (26/3) di New York, menyeru Dewan Keamanan agar memikul tanggung-jawabnya dan mengutuk provokasi AS dengan jelas, kata Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

Sebabnya ialah tindakan itu merupakan peningkatan berbahaya dan pelanggaran terhadap hukum internasional serta sasaran dan prinsip PBB dan resolusi terkaitnya, terutama Resolusi No, 497 Dewan Keamanan pada tahun 1981.

Biro tersebut merujuk kepada Dokumen Akhir Pertemuan Puncak Ke-17 Kepala Negara dan Pemerintah Gerakan Non-Blok, yang diselenggarakan di Venezuela pada 2016.

Biro itu menyatakan dokumen akhir tersebut menegaskan bahwa semua tindakan yang telah dilakukan atau akan dilakukan oleh Israel sebagai penguasa pendudukan dengan tujuan mengubah status demografis dan hukum Dataran Tinggi Golan dan status kelembagaannya serta tindakan yang dilakukan oleh penguasa pendudukan Israel untuk menerapkan kekuasaannya dan administrasinya adalah tidak dan batal demi hukum dan tidak memiliki dampak hukum.

Pernyataan itu mengatakan para kepala negara dan pemerintah NAM menuntut penguasa pendudukan Israel mesti mematuhi Resolusi No.497 Dewan Keamanan melalui penarikan penuh dari Dataran Tinggi Golan ke garis 4 Juni 1967, dalam pelaksanaan Resolusi No. 242 dan 338 Dewan Keamanan.

Sumber: SANA

Baca juga: Rakyat Suriah protes pengakuan Trump mengenai Golan

Baca juga: Negara Teluk tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan oleh AS

Baca juga: Presiden Palestina kutuk keras keputusan AS mengenai Al-Quds-Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pakistan berusaha redakan ketegangan dengan Afghanistan

Islamabad (ANTARA) – Pakistan pada Rabu bertindak untuk meredakan ketegangan dengan Afghanistan sehubungan dengan laporan mengenai komentar Perdana Menteri Imran Khan yang dilaporkan menyatakan Kabul mesti mendirikan pemerintah sementara untuk melicinkan jalan bagi pembicaraan dengan Taliban.

Komentar tersebut, yang dikeluarkan oleh PM Pakistan kepada wartawan pada Senin (25/3), menyulut kemarahan di Afghanistan sehingga pemerintah menarik duta besarnya sebagai protes atas apa yang digambarkannya sebagai pernyataan “yang tidak bertanggung-jawab”.

Itu adalah untuk ketiga kali dalam waktu cuma satu bulan Kabul telah menuntut penjelasan dari Islamabad mengenai komentar yang berkaitan dengan pembicaraan perdamaian dengan tujuan mengakhiri perang di Afghanistan. yang sudah berlangsung selama 17 tahun.
 
Kementerian Luar Negeri Pakistan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan komentar Khan, yang dilaporkan dalam berbagai bentuk oleh media Pakistan dan diterima di Afghanistan, telah disiarkan di luar konteks dan salah ditafsirkan.

“Di dalam komentarnya, PM telah merujuk kepada model Pakistan, tempat pemilihan umum diselenggarakan di bawah pemerintah sementara. Komentar itu tak bisa ditafsirkan berisi campur tangan dalam urusan dalam negeri Afghanistan,” kata kementerian tersebut, sebagaimana dikutip Reuters –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

“Pakisatan tak memiliki keinginan lain di Afghanistan selain mendorong perdamaian melalui proses politik ‘milik orang Afghanistan’ dan ‘yang dipimpin oleh orang Afghanistan’,” katanya.

Hubungan antara Afghanistan dan Pakistan telah dirongrong oleh ketakpercayaan dan kadangkala permusuhan, sejak kemerdekaan Pakistan pada 1947. Afghanistan tak pernah mengakui perbatasan bersama mereka, yang dirancang oleh penguasa kolonial Inggris melalui tanah suku Pashtun.

Selama bertahun-tahun, Afghanistan dan Amerika Serikat telah menuduh Pakistan mendukung Taliban sebagai cara bagi Pakistan untuk membatasi pengaruh pesaing lamanya, India, di Afghanistan.

Khan telah berjanji akan membantu menemukan penyelesaian politik bagi perang yang telah berlangsung lama di Afghanistan.

Baca juga: Presiden: Pakistan akan melanjutkan upaya bagi kestabilan regional

Baca juga: Pakistan dan Afghanistan sepakati kerja sama intelijen

Sumber: Reuters

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Irak perintahkan penangkapan mantan gubernur setelah feri tenggelam

Mosul (ANTARA) – Irak telah mengeluarkan surat penangkapan buat mantan gubernur Nineveh dengan tuduhan korupsi, setelah sedikitnya 90 orang tewas dalam satu kecelakaan feri di Ibu Kota Provinsi tersebut, Mosul, kata dua pejabat pengadilan pada Rabu.

Surat penangkapan itu juga meliputi penangkapan beberapa pejabat setempat setelah penyelidikan pengadilan menyimpulkan mereka berkolusi dengan matan gubernur tersebut dalam penyalahgunaan kekuasaan mereka dan melakukan pelanggaran keuangan, kata seorang hakim pengadilan Mosul.

Seorang anggota Parlemen telah mentwit salinan surat penangkapan itu, kata Reuters –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

Ketika menanggapi permintaan resmi Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi, Parlemen Irak pada Ahad (24/3) melakukan pemungutan suara untuk memecat Gubernur Nawfal Hammadi As-Sultan setelah feri yang kelebihan penumpang terbalik di Sungai Tigris pekan lalu.

Surat Abdul Hamdi ke Parlemen menuduh As-Sultan mengabaikan, melalaikan kewajiban, dan mengatakan ada bukti bahwa ia menyelewengkan dana masyarakat dan menyelewengkan kekuasaan.

Pengadilan penyelidikan Nineveh mengirim surat resmi ke Pemerintah Regional Kurdi, yang semi-otonomi, untuk menyerahkan As-Sultan –yang telah melarikan diri ke Ibu Kota Wilayah Regional Kurdi, Erbil, kata hakim tersebut.

Pemrotes yang marah yang turun ke jalan di Mosul setelah tenggelamnya feri itu dituduhkan pada kelalaian pemerintah lokal terhadap kecelakaan tersebut. Kapal itu kelebihan penumpang lima kali lipat dari daya angkutnya, kata seorang pejabat lokal.

Feri tersebut membawa banyak keluarga yang sedang mengunjungi satu pulau di Tigris ketika tenggelam. Banyak perempuan dan anak-anak di kapal itu tak bisa berenang.

Gerilyawan IS diusir dari Mosul hampir dua tahun lalu, tapi rasa lega telah memberi jalan bagi ketidak-sabaran akibat dugaan korupsi sementara pembangunan kembali kota yang hancur itu telah berhenti.

Baca juga: PM Irak minta gubernur lokal dipecat setelah kapal feri terbalik

Baca juga: Sedikitnya 72 orang tewas saat feri tenggelam di Sungai Tigris, Irak

Sumber: Reuters

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengakuan AS terkait Golan disebut langgar hukum internasional

Jakarta (ANTARA) – Pengakuan AS terkait Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1981 telah menolak klaim bahwa Israel memiliki kedaulatan di wilayah tersebut, ujar Anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKASP) DPR RI Rofi’ Munawar.

Keputusan tersebut menyatakan bahwasanya keinginan Israel untuk menguasai Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah karena memaksakan yurisdiksi, dan oleh karenanya batal demi hukum.

“Selama ini telah ada dua kebijakan pengakuan sepihak oleh AS yang menguntungkan Israel meskipun mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Pemindahan kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan Pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel,” kata Rofi’ dalam siaran pers, Rabu.

Rofi menambahkan bahwa secara politis langkah AS itu dapat dilihat sebagai bentuk dukungan kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu –yang akan mengikuti pemilihan umum pada 9 April mendatang.

Netanyahu sedang diterpa isu korupsi yang berpotensi menjegal kemenangannya dalam pemiliihan umum. Namun, secara hukum internasional, pendudukan atas Dataran Tinggi Golan sebenarnya tidak berbeda dari pendudukan atas wilayah Tepi Barat.

Rofi’ menjelaskan secara politik dukungan Presiden AS Donald Trump terhadap kedaulatan Israel di Golan juga mewarnai perubahan hubungan bilateral AS-Israel.

Persoalan tersebut lebih banyak diwarnai dengan isu politik domestik di Israel, serta persoalan persaingan Israel dengan Iran dan Suriah. Lebih jauh lagi, klaim sepihak AS itu juga dapat mempekeruh suasana dan menyebabkan ketidakstabilan keamanan di Timur Tengah.

“Sebagai salah satu anggota DK PBB, Pemerintah Indonesia juga perlu menyuarakan penolakan terhadap pengakuan sepihak AS karena tidak memiliki basis legitimasi yang jelas.” kata anggota parlemen dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan pada Senin (25/3).
 

 

Menurut dia, sudah saatnya Israel kembali mendapatkan wilayah Dataran Tinggi Golan sebagaimana yang mereka dapatkan setelah Perang Timur Tengah pada 1967. Trump mengabaikan kecaman dari dunia internasional yang menentang pengakuan sepihak AS atas wilayah tersebut.

Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres telah menegaskan bahwa sejatinya status Dataran Tinggi Golan tidak mengalami perubahan, sebagaimana yang tertera dalam DK PBB tahun ***2***

Baca juga: Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan
Baca juga: Jaberi Ansari: tentara pendudukan mesti keluar dari wilayah Suriah
Baca juga: Mesir pandang Dataran Tinggi Golan sebagai tanah Suriah yang diduduki
Baca juga: Israel berencana bangun pagar baru di Golan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia gelar bakti sosial untuk pengungsi Suriah di Jordania

Amman (ANTARA) – Indonesia menggelar bakti sosial bagi para pengungsi Suriah di Jordania dan sejauh ini telah mengumpulkan ratusan paket sembako, alat kebersihan, pakaian dan uang tunai untuk mereka.

Bakti sosial yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Luar Negeri RI serta para mitra kerja diplomat dan staf Kedutaan Besar RI di Amman itu kali ini memanfaatkan tema Hari Ibu di Jordania. 

“Hari Ibu di Jordania diperingati tanggal 21 Maret, jadi kita ambil momen itu untuk menyelenggarakan baksos ini, dengan tema pesan damai dari Indonesia, from Indonesia with love,” kata Ketua DWP KBRI Amman Ismi Rachmianto di Amman, Jordania, Rabu.

Paket perlengkapan sanitasi secara khusus diberikan kepada para ibu di Kamp Pengungsi Suriah karena sesuai dengan peringatan Hari Ibu Jordania, kata Ismi.

DWP KBRI Amman juga menggandeng Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jordania dalam melaksanakan bakti sosial bagi para penghuni Kamp Pengungsi Suriah di Ajlun, Jordania, itu.

Bantuan berupa 150 paket sembako dan 150 paket sanitasi senilai hampir 3.000 dolar AS, atau setara dengan Rp58 juta, berhasil dikumpulkan DWP KBRI Amman bagi mereka.

Dari PPI Jordania, terkumpul 866 potong baju layak pakai dan uang tunai sebesar 600 dinar Jordania atau sekitar Rp12 juta rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu pembayaran uang sekolah dan biaya rumah tangga, seperti listrik dan air, bagi para pengungsi Suriah dan warga fakir miskin di Ajlun.

Berdasarkan data Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), hingga Maret 2019 jumlah pengungsi Suriah yang terdaftar di Jordania mencapai 670.238 orang.  

Bekerja sama dengan Jordan Hashimite Charity Organization atau Organisasi Amal Kerajaan Jordania (JHCO), seluruh bantuan hasil bakti sosial akan disalurkan kepada 100 Kepala Kelurga (KK) pengungsi Suriah dan 50 KK warga fakir miskin Jordania.

Ismi, yang juga adalah istri Duta Besar RI untuk Jordania dan Palestina Andi Rachmianto, menambahkan bahwa slogan “from Indonesia with love” selalu disematkan pada setiap kegiatan sosial yang diselenggarakan DWP KBRI Amman.

Baksos hari ini sudah keempat kalinya selama kami bertugas di sini, dan pesan damai itu selalu ada, sesuai tema, misalnya, waktu Juli dan Agustus masa tahun ajaran baru di Jordania, kita pakai back to school from Indonesia with love,” kata dia.

Penyelenggaraan bakti sosial oleh Indonesia secara bergantian ditujukan untuk membantu kalangan pengungsi Suriah dan pengungsi Palestina

DWP, tutur Ismi, juga selalu memasukkan produk Indonesia di dalam setiap paket bantuan yang disalurkan, baik kepada pengungsi Suriah, pengungsi Palestina, maupun fakir miskin di Jordania.

“Pasti selalu kita masukkan unsur produk Indonesia, seperti kali ini Indomie, walaupun kita membelinya dari supplier di Amman, tapi selalu kita usahakan ada untuk sekaligus memperkenalkan Indonesia, bahwa kita juga punya produk buatan Indonesia,” kata dia.
 

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia, Jepang dorong pelaksanaan CEAPAD IV untuk dukung Palestina

Amman (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam mendorong penyelenggaraan Konferensi Negara-negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD) IV dapat terlaksana paling lambat akhir tahun 2019.

Duta Besar RI untuk Jordania dan Palestina Andy Rachmianto mengatakan Indonesia dan Jepang tengah mengusahakan pertemuan tingkat pejabat senior (SOM) dapat dilakukan pada Juli 2019. Pertemuan itu akan menjadi panduan kebijakan bagi CEAPAD untuk menentukan program agar konsistensi dukungan bagi pembangunan kapasitas Palestina dari CEAPAD III di Bangkok, Thailand, pada 2018 lalu dapat terus bergulir.

“Bulan Juli nanti SOM akan diadakan di Jepang, fokusnya memang capacity building, SOM ini untuk policy guidence ke bentuk-bentuk pelatihan yang akan dibentuk untuk Palestina,” kata dia di Amman, Jordania, Rabu.

Menurut Dubes Andy, hasil SOM di Jepang akan segera dibawa ke tingkat pengambil keputusan di masing-masing negara mitra agar pelaksanaan pertemuan tingkat menteri CEAPAD keempat dapat segera dilaksanakan.

Selama hampir dua tahun penugasan di Amman, Andy dan Duta Besar Jepang untuk Jordania Hideo Yanagi kerap melakukan pertemuan untuk membahas kerja sama tentang dukungan bagi Palestina melalui kerangka CEAPAD.

“Program dengan pemerintah Jepang sebagai salah satu donatur, melakukan kunjungan langsung ke lapangan, Oktober tahun lalu Kedubes Jepang di Amman dan Ramallah melaksanakan kunjungan lapangan dengan mengundang negara-negara CEAPAD yang lain, mengunjungi proyek-proyek CEAPAD, khususnya di Tepi Barat,” kata dia.

Dalam wawancara usai pembukaan pelatihan teknis bagi pemerintah Palestina soal manajemen tender dan makroekonomi yang diselenggarakan pemerintah Indonesia di Amman, Selasa (26/3), Duta Besar Jepang untuk Jordania Hidenao Yanagi mengapresiasi kerja sama kedua negara untuk mendorong kinerja CEAPAD.

“Kami dari pemerintah Jepang sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia untuk terlibat dengan sangat aktif dalam mendukung Palestina, baik melalui kerangka CEAPAD maupun secara bilateral,” kata dia.

Dubes Yanagi hadir dalam pembukaan pelatihan teknis tersebut sebagai wakil pemerintah Jepang, yang merupakan salah satu donatur utama CEAPAD. Ibu Kota Jepang Tokyo pun menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan CEAPAD pertama pada 2013.

Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan CEAPAD II di Jakarta pada 2014. Selain membahas peningkatan kapasitas bagi Bangsa Palestina, Kementerian Luar Negeri RI juga menggelar pameran produk pengusaha Palestina untuk membuka peluang kemitraan dengan pebisnis Indonesia.

Selain Indonesia, Thailand dan Jepang, negara dan organisasi internasional mitra CEAPAD lainnya adalah Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Mesir, Korea Selatan, Bank Pembangunan Islam (IDB), Bank Dunia, Liga Arab, dan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Baca juga: Palestina belajar cara tender, tata kelola pemerintahan dari Indonesia
Baca juga: Rumah sakit Indonesia akan berdiri di Hebron, Palestina, tahun 2021

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri: agresi Israel baru-baru ini ke Jalur Gaza hancurkan 30 rumah

Kota Gaza, Palestina (ANTARA) – Menteri Urusan Perumahan dan Pekerjaan Umum Mufid Al-Hasayneh mengatakan agresi terhadap Jalur Gaza mengakibatkan kerusakan total sebanyak 30 rumah, dan membuat 500 rumah lagi rusak sebagian.

Hasayneh mengatakan di dalam satu pernyataan pada Selasa malam bahwa staf insinyur dan pekerja teknisi di kementerian tersebut telah mulai bekerja sejak dini hari untuk memastikan kerusakan yang disebabkan oleh agresi tersebut dan membuka kembali jalan yang tertimbun puing.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi, ia menegaskan bahwa kementeriannya melancarkan segala upaya yang mungkin melalui kerja sama dengan lembaga dan badan internasional guna meringankan penderitaan warga dan menyelesaikan proyek pembangunan kembali.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah Palestina kutuk serangan Israel ke Jalur Gaza

Ramallah, Palestina (ANTARA) – Pemerintah sementara Palestina di bawah Perdana Menteri Rami Hamdallah, Selasa, mengutuk serangan Israel terhadap Jalur Gaza, dan menekankan bahwa serangan itu merupakan perang terbuka berlanjut oleh Israel melawan rakyat Palestina di daerah kantung yang terkepung tersebut.

Juru Bicara Pemerintah Palestina Yousef al-Mahmoud dalam satu pernyataan mengingatkan masyarakat internasional agar tak berdiam diri mengenai serangan udara Israel ke Jalur Gaza. Ia menekankan bahwa daerah kantung Palestina itu telah dikepung selama 12 tahun.

Ia mendesak masyarakat internasional agar melakukan tindakan segera untuk melindungi hukum yang berlaku.

Pesawat tempur Israel menyerang sedikitnya 15 sasaran di dalam Jalur Gaza termasuk menghancurkan kantor pemimpin politik HAMAS Ismail Haniyeh, yang dikatakan militer Israel “telah berfungsi sebagai kantor bagi banyak pertemuan militer”.

Haniyeh mengeluarkan satu pernyataan yang memperingatkan Israel mengenai pembalasan besar. Ia mengatakan rakyat Palestina “takkan menyerah” dan faksi militannya “akan mencegah musuh jika musuh melewati garis merah”.

Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mempersingkat kunjungan empat-hari ke AS untuk pulang guna mengadakan pertemuan keamanan darurat, pada Selasa pagi saat ia naik pesawat untuk kembali ke Tel Aviv berikrar negaranya takkan ragu memasuki Jalur Gaza dan melakukan “semua tindakan yang perlu”.

Netanyahu sebelumnya, dalam pertemuan di Gedung Putih, telah memperingatkan bahwa Israel “takkan menoleransi” penembakan roket dari Jalur Gaza.

Presiden AS Donald Trump menandatangani pengumuman kontroversial yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Keputusan Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan itu bertentangan dengan kebijakan AS selama beberapa dasawarsa dan konsensus internasional mengenai daerah tersebut, sehingga meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Timur Tengah 1967. Pencaplokan de facto Israel telah dinyatakan tidak sah oleh PBB dan tidak diakui oleh lembaga internasional seperti Uni Eropa.

Sumber: WAFA

Baca juga: Negara Teluk tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan oleh AS
Baca juga: CMEP: pengakuan Trump atas Golan perlihatkan kebijakan yang sembrono

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Yaman berpawai di Sanaa tandai HUT perang

Sanaa (ANTARA) – Warga Yaman mengadakan arak-arakan di Ibu Kota Sanaa pada Selasa untuk menandai hari ulang tahun peperangan yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membawa negara itu ke ambang kelaparan.

Pawai tersebut merupakan unjuk dukungan kepada pemerintahan Houthi yang bersekutu dengan Iran sementara PBB mendesak pembicaraan dengan kelompok itu dan pemerintah dukungan Saudi untuk menemukan solusi politik bagi konflik itu.

Pihak Houthi telah mengendalikan ibu kota itu dan kawasan-kawasan yang besar dan berpenduduk padat sejak tahun 2014 ketika mereka menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Kaum pria, wanita dan anak-anak berjalan, mengibarkan warna-warna nasional merah, putih dan hitam, dan meneriakkan slogan-slogan menentang Arab Saudi.

Mereka juga menyalahkan Israel, sekutu Amerika Serikat, karena menghancurkan negeri itu.

Para penyelenggara menggunakan pengeras-pengeras suara meneriakkan “Amerika dan Israel, kematian dan mutilasi bagi Anda” dan “lima atau lima puluh tahun, kami akan hadapi koalisi kriminal”.

Sejumlah saksi mata Reuters mengatakan kerumunan puluhan ribu orang, termasuk para pendukung kelompok Ansarullah Houthi, telah berkumpul di Alun-alun Sabeen di Sanaa pusat sejak Selasa pagi.

“Inilah pesan kepada dunia, bahwa permulaan tahun kelima (perang), rakyat Yaman akan lebih kuat… sebuah pesan yang perlawanan Yaman bahkan akan lebih besar,” kata Mohammed Haidarah, seorang pengunjuk rasa.

Banyak di antara peserta pawai mengecat wajah mereka dengan warna-warna bendera Yaman dan yang lain berjoget memegang senapan serang dan pisau tradisional sementara para pemimpin Houthi menyambut gembira kerumunan massa dari podium utama.

Mohammed Ali al-Houthi,tinggi Houthi, kepala Komite Revolusi Tertinggi Houthi, mengutuk keputusan AS untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

“Inilah pengakuan dari seseorang yang tidak memiliki seseorang yang tak layak,” kata dia kepada massa.

Puluhan ribu orang telah meninggal dalam perang yang melibatkan Houthi melawan koalisi pimpinan Saudi, yang campur tangan di Yaman tahun 2015 untuk memulihkan kekuasaan pemerintahan Hadi.

Perang itu telah menyebabkan lebih dua juta orang terlantar dan menyebabkan negara di Semenanjung Arab menuju jurang kelaparan.

Kedua pihak menyepakati pembicaraan yang disponsori PBB pada Desember dan penarikan tentara dari kota pelabuhan Hudaidah, yang telah menjadi fokus perang tersebut, dan pertukaran tawanan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Gerilyawan Al-Houthi tuduh Inggris berusaha gelincirkan proses perdamaian Yaman
Baca juga: Utusan AS tuding Al-Houthi hambat kesepakatan perdamaian YamanBaca juga: UNICEF: 1,2 juta anak di Yaman hidup di daerah konflik

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

CMEP: pengakuan Trump atas Golan perlihatkan kebijakan yang sembrono

Washington (ANTARA) – Keputusan presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diduduki, sekali lagi memperlihatkan pendekatan sepihak pemerintah yang sembrono dalam kebijakan luar negeri mengenai Timur Tengah.

Churches for Middle East Peace (CMEP) pada Selasa di dalam satu pernyataan mencela tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap salah satu tonggak sejarah hukum internasional pasca-Perang Dunia II: keabsahan wilayah yang diperoleh melalui penaklukan.

“Mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel adalah yang paling akhir dari serangkaian keputusan Pemerintah Trump, yang mendiskreditkan setiap klaim AS untuk menjaenamdi penengah yang jujur antara Israel, tetangga Arabnya dan Palestina,” kata CMEP, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

Pada Desember 2017, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengakui Al-Quds (Jerusalem) sebagai ibu kota Israel meskipun 20 tahun kesepakatan bipartisan bahwa status kota itu tetap menjadi objek untuk merancang Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza sebagai wilayah yang diduduki Israel, dan bukan menggunakan frasa “yang dikuasai Israel” di dalam Laporan Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri 2018 mengenai Israel, Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Dikretur Pelaksana CMEP Pendeta Dr. Mae Elise Cannon mengatakan, “Saat Pemerintah Trump bersiap mengeluarkan rencana perdamaiannya dalam beberapa bulan ke depan, Washington harus secara tegas mengutuk pendudukan yang berlangsung atas Tepi Barat, Al-Quds Timur dan Jalur Gaza. Kebijakan AS harus secara jelas menyampaikan penentangannya terhadap perluasan permukiman Yahudi dan komitmen bagi penyelesaian melalui perundingan bagi konflik tersebut. Tidak mencabut setiap rujukan kepada ‘wilayah yang diduduki’ –maupun tidak mencaploknya secara sepihak– akan membuat pendudukan hilang. Itu hanya akan membuat kekuatan pendudukan menyebar makin banyak perpecahan.”

Waktu pengumuman itu, dalam beberapa pekan menuju pemilihan umum Israel pada 9 April dan dugaan disiarkannya rencana perdamaian menyeluruh Pemerintah Trump tak lama setelah itu tidak meninggalkan keraguan bahwa rencana semacam itu akan memperlihatkan sedikit penghargaan bagi kepentingan Arab, Palestina, atau kepentingan politik orang Israel yang moderat sampai liberal. Pendekatan sepihak semacam itu tak bisa berfungsi sebagai landasan kuat bagi perdamaian yang langgeng, kata CMEP.

CMEP, yang dibentuk pada 1984, adalah koalisi 28 organisasi dan masyarakat gereja nasional nasional, termasuk Katholik, Ortodoks, Protestan dan tradisi Injili –yang bekerja untuk mendorong kebijakan AS yang secara aktif meningkatkan penyelesaian menyeluruh bagi konflik di Timur Tengah dengan pusat perhatian pada Konflik Palestina-Israel. CMEP bekerja untuk menggerakkan umat Kristen AS untuk merangkul perspektif holistik dan menjadi penganjur yang setara, hak asasi manusia, keamanan, keadilan buat orang Israel, Palestina dan semua orang di Timur Tengah.

Sumber: WAFA
Baca juga: Negara Teluk tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan oleh AS
Baca juga: Presiden Palestina kutuk keras keputusan AS mengenai Al-Quds-Golan
Baca juga: Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Palestina belajar cara tender, tata kelola pemerintahan dari Indonesia

“Kami tidak akan bosan mengatakan ini, bahwa Indonesia selalu bersama Palestina dan mendukung Palestina mencapai kemerdekaan sehingga pelatihan ini untuk mempersiapkan kapasitas pemerintah Palestina menjalankan good governance saat, insya Allah, merd

Amman (ANTARA) – Pemerintah Palestina belajar manajemen pengadaan barang dan jasa (tender) dan tata kelola pemerintahan yang baik dari Indonesia melalui dua pelatihan yang diselenggarakan di Amman, Jordania.

Dua pelatihan yang diselenggarakan bersamaan pada 26-28 Maret itu dihadiri sekitar 50 pegawai pemerintah Palestina baik dari Ibu Kota Ramallah maupun tingkat provinsi (governate) di Palestina.

“Kami tidak akan bosan mengatakan ini, bahwa Indonesia selalu bersama Palestina dan mendukung Palestina mencapai kemerdekaan sehingga pelatihan ini untuk mempersiapkan kapasitas pemerintah Palestina menjalankan good governance saat, insyaallah, merdeka nanti,” kata Duta Besar Indonesia untuk Jordania dan Palestina Andy Rachmianto usai pembukaan pelatihan di Amman, Selasa.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun mengatakan pelatihan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan government procurement atau pembelian oleh pemerintah (tender) diperlukan pemerintah Palestina untuk menyelenggarakan negara dengan baik saat benar-benar merdeka.

“Indonesia bukan hanya sahabat, tapi saudara bagi Palestina. Dengan dukungan Indonesia, kami yakin dapat belajar menjalankan pemerintahan, saat ini pemerintah Palestina sudah ada, namun saat benar-benar sudah merdeka kami akan lebih siap menjalankan pemerintahan sebagai bangsa dan negara yang merdeka,” kata Al Shun usai pembukaan.

Al Shun hadir di Amman sebagai perwakilan pemerintah Palestina untuk turut meresmikan pembukaan yang pelatihan yang akan berfokus pada manajemen makroekonomi dan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dua pelatihan itu diselenggarakan Kedutaan Besar RI di Amman berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai komitmen Indonesia untuk mendukung perjuangan dan persiapan Palestina sebagai bangsa merdeka. ***3***

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahasiswa Indonesia di Sudan dapat pelatihan wirausaha

Jakarta (ANTARA) – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Khartoum menyelenggarakan Pelatihan “Da’i Entrepreneur” untuk membekali para mahasiswa Indonesia di Sudan dengan pola pikir kewirausahaan.

Pelatihan Da’i Entrepreneur bertema “Aku Mahasiswa Indonesia Bermindset Entrepreneur, Berahlaq Mulia dan Berintegritas” itu diikuti oleh 100 mahasiswa Indonesia di Khartoum, demikian diungkapkan KBRI Khartoum  dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Para peserta sebelumnya diwajibkan membuat makalah yang merupakan persyaratan untuk lolos seleksi mengikuti pelatihan tersebut.

“Pelatihan ini bukan hanya bentuk upaya dan kepedulian KBRI Khartoum dalam membina dan bersinergi dengan WNI di Sudan, dalam hal ini mahasiswa di Sudan, tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan bekal kemandirian pribadi yang tidak diperoleh di bangku kuliah mereka,” kata Duta Besar RI untuk Sudan, Rossalis R. Adenan.

Menurut Dubes Rossalis, pelatihan kewirausahaan itu bertujuan mendorong mahasiswa Indonesia di Sudan, setelah menyelesaikan pendidikan, untuk dapat berkontribusi bagi pembangunan Indonesia, salah satunya dengan menjadi wirausahawan yang ikut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Dalam pelatihan tersebut, motivator sekaligus pelatih kondang Indonesia Legisan Samtafsir memberikan sejumlah materi terkait dengan cara-cara membentuk pola pikir seorang wirausahawan dan menanamkan integritas pribadi.

Pelatihan itu merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan di Sudan sehingga mendapat sambutan yang positif dari para peserta.

“Bekal dan motivasi yang diberikan padat, bermakna serta menggugah semangat dan misi mahasiswa Indonesia di Sudan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara,” ujar salah satu peserta pelatihan.

Para peserta juga berharap agar nantinya kegiatan serupa dapat diselenggarakan kembali mengingat manfaat baik yang diperoleh oleh para peserta dan masih banyaknya mahasiswa Indonesia di Sudan yang belum sempat untuk berpartisipasi.  

Baca juga: WNI di Sudan gelar Nusantara Games 2016
Baca juga: KBRI Khartoum sediakan bus antar-jemput untuk silaturahim

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komandan penting Taliban ditahan di Nangarhar

Antara

Jalalabad, Afghanistan (ANTARA) – Komandan penting Taliban Mullah Tarab telah ditahan di Provinsi Nangarhar pada Sabtu malam (24/3), kata juru bicara polisi kepada Kantor Berita Afghanistan, Bakhtar News Agency (BNA).

Komandan penting tersebut telah ditangkap dalam operasi pasukan keamanan di Desa Chamtali, Kabupaten Sourkhrod di provinsi itu.

Menurut sumber tersebut, selama operasi itu, tiga lagi anggota Taliban serta sejumlah senjata dan satu sepeda motor disita, kata BNA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Mullah Tarab dilaporkan terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan serangan teror di Kabupaten Sourkhrod dan bertanggung-jawab atas kelompok yang terdiri atas 40 petempur Taliban di provinsi tersebut.

Dengan ditangkapnya orang-orang tersebut, pengamanan akan disediaikan di kabupaten itu.

Sumber: Bakhtar News Agency
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AS: Tak ada PKK/YPG di zona aman dengan Turki di perbatasan Suriah

Washington (ANTARA) – Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan Turki mengenai “zona aman di sepanjang perbatasan Turki”, dan di zona tersebut tak ada petempur YPG/PKK, kata Wakil Khusus AS untuk Keterlibatan Suriah pada Senin (25/3).

“Kami sedang mencari penyelesaian yang akan memenuhi kebutuhan setiap orang,” kata James Jeffrey, yang juga menjadi Utusan Khusus bagi koalisi anti-Da’esh, dalam satu taklimat di Departemen Luar Negeri AS.

“Kami bekerja sama dengan Turki untuk membuat  zona aman di sepanjang perbatasan Turki, tempat takkan ada pasukan YPG sebab Turki merasa sangat tidak nyaman dengan kehadian YPG dan hubungan mereka dengan PKK. Kami memahami bahwa Presiden (AS Donald) Trump telah menjelaskan kepada Presiden (Recep Tayyip) Erdogan,” kata Jeffrey.

Pada Februari, Pentagon mengumumkan beberapa ratus prajurit akan tetap berada di Suriah, setelah penarikan tentara AS, guna menciptakan zona aman di sepanjang perbatasan Turki-Suriah.

Juru Bicar Pentagon Sean Robertson mengatakan tentara tersebut akan menjadi bagian dari pasukan multinasional.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan zona aman itu akan diciptakan “dengan dasar kesepakatan yang ditandatangani antara Turki dan Suriah pada 1998”, yang dikenal sebagai Kesepakatan Adana.

Kesepakatan tersebut, yang ditandatangani di Kota Adana di Turki Selatan, bertujuan meredakan keprihatinan Ankara berkaitan dengan kelompok teror PKK.

Setelah itu, kamp pelatihan gerilyawan ditutup di Suriah dan anasir gerilyawan tak dilayani oleh bank-bank Suriah.

Namun, Jeffrey mengatakan sasaran utama AS di Suriah ialah “mengalahkan kelompok gerilyawan Da’esh”.

“Misi ini ialah mengalahkan ISIS, bukan beroperasi di zona aman apapun,” ia menambahkan. Jeffrey menggunakan naman lain Da’esh.

Jeffrey juga menyatakan AS masih tidak mengetahui keberadaan pemimpin Da’esh Abu Bakr Al-Baghdadi.

Status dan keberadaan Al-Baghdadi telah menjadi misteri selama beberapa tahun belakangan ini, dan banyak klaim telah dikeluarkan di berbagai medan tempur di Irak dan Suriah bahwa ia “telah tewas”.

“Tidak, kami tidak mengetahui di mana ia (Al-Baghdadi) berada, dan menemukan pemimpin tertinggi ISIS atau kelompok gerilyawan lain adalah prioritas,” kata Jeffrey.

Sumber: Anadolu Agency

Baca juga: Jaberi Ansari: tentara pendudukan mesti keluar dari wilayah Suriah
Baca juga: Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Al-Moallem: Tindakan Trump tak pengaruhi status Dataran Tinggi Golan

Damaskus, Suriah (ANTARA) – Wakil Perdana Menteri, dan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah Walid Al-Moallem mengatakan keputusan Presiden AS Donald Trump takkan mempengaruhi status Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Ia menambahkan Dataran Tinggi Golan kebal karena warganya, rakyat Suriah, tentara dan resolusi internasional PBB.

“Keputusan Amerika Serikat tak akan berpengaruh apa-apa, kecuali pengucilan AS,” kata Al-Moallem kepada stasiun televisi Suriah dalam percakapan telepon pada Senin. Ia menanggapi pertanyaan mengenai damak dari langkah AS mengenai status Dataran Tinggi Golan.

Mengenai pendirian Trump dan reaksinya di wilayah tersebut, Al-Moallem mengatakan tak seorang pun dapat meramalkan apa “yang dilakukan perompak”, demikian laporan Kantor Berita Arab Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. “Dia dan pemerintahnya telah membuktikan bahwa mereka adalah faktor ketakstabilan dan faktor hegemoni atas masyarakat internasional. Ia telah memulai dengan Al-Quds (Jerusalem), tapi di sini mengenai Dataran Tinggi Golan. Ia tak bisa melakukan apa-apa, sebab tanah itu adalah miliki rakyatnya,” katanya.

Mengenai reaksi internasional, yang menolak tindakan AS, Al-Moallem mengatakan tak diragukan bahwa “kita dapat mengandalkan reaksi tersebut sebab semua itu adalah pendapat masyarakat internasional –yang mematuhi resolusi PBB”.

Suriah telah menekankan penolakan tegas terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump, yang mengakui pencaplokan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki, buat Zionis, dan mengatakan tindakan tersebut merupakan tingkat paling tinggi mengenai penghinaan terhadap keabsahan internasional dan pukulan buat masyarakat internasional.

Pada Senin malam (25/3), Presiden AS Donald Trump menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967.

Dekrit itu meresmikan pernyataan Trump pada 21 Maret, saat ia mengatakan “sudah tiba waktunya buat Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.”

Baca juga: Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan

Baca juga: Rakyat Hasaka kecam pernyataan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan

Baca juga: Suriah bertekad merebut kembali Dataran Tinggi Golan

Sumber: SANA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Serangan udara Israel terhadap Kota Gaza lukai tiga orang

Kota Gaza (ANTARA) – Dua orang cedera dalam serangan udara Israel yang ditujukan ke satu bangunan komersial di bagian tengah Kota Gaza, kata beberapa sumber.

Beberapa pesawat tempur Israel menembakkan dua rudal ke satu gedung komersial di bagian tengah Kota Gaza, dan melukai dua orang Palestina serta menghancurkan gedung tersebut, kata Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Para korban yang cedera ringan itu dibawa ke Rumah Sakit Dar Ash-Shifa di bagian utara Jalur Gaza.

Pemboman tersebut membuat kerusakan parah pada harta warga.

Satu orang Palestina juga cedera dalam satu serangan udara yang ditujukan ke satu lokasi di sebelah timur Ash-Shajaya di Kota Gaza.

Sumber: WAFA
Baca juga: Israel lancarkan serangan udara ke Jalur Gaza
Baca juga: Pesawat Israel serang Gaza

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Palestina kutuk keras keputusan AS mengenai Al-Quds-Golan

Ramallah, Palestina (ANTARA) – Presiden Palestina menyampaikan penolakan tegas dan pengutukan kerasnya terhadap serangkaian keputusan yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump mengenai Al-Quds (Jerusalem) dan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki, yang katanya bertentangan dengan hukum dan keabsahan internasional.

Presiden Palestina kembali menegaskan kedaulatan bukan diputuskan oleh AS maupun Israel, tak peduli berapa lama pendudukan berlangsung dan masalah Palestina, Al-Quds serta tempat sucinya, dan wilayah Palestina yang diduduki adalah milik Palestina, Arab dan garis merah internasional –yang tak bisa dilangkahi.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menekankan bahwa tak ada keabsahan tanpa resolusi Dewan Keamana, Sidang Majelis Umum PBB dan gagasan perdamaian Arab, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Presiden Palestina tersebut kembali menyampaikan pengutukannya atas peningkatan serangan Israel baru-baru ini di Jalur Gaza, tindakan penindasan yang belum lama ini dilakukan terhadap tahanan Palestina di penjara Israel, dan berlanjutnya kebijakan Israel untuk menyerang dan melakukan agresi terhadap tempat suci serta wilayah Palestina yang diduduki.

Abbas menegaskan rakyat Palestina akan tetap teguh dan terus melakukan pertahanan nasionalnya serta tempat suci dalam menghadapi rencana terbesar yang ditujukan kepada Palestina dan persatuan serta kedaulatan semua negara Arab di wilayah mereka.

Presiden Abbas siap menyampaikan pidato dalam Pertemuan Puncak Arab di Tunisia pada akhir Maret. Presiden Palestina tersebut menegaskan reaksi Arab akan tetap sama, “Takkan ada kompromi mengenai Al-Quds atau tanah lain Arab dan kebijakan pemerintah AS hanya akan meningkatkan ketegangan serta ketidak-stabilan dan takkan mewujudkan perdamaian serta keamanan buat siapa pun.”

Sumber: WAFA
Baca juga: Presiden Honduras akui Al-Quds (Jerusalem) ibu kota Israel
Baca juga: Erekat kecam pengumuman Romania untuk pindahkan Kedubes ke Jerusalem
Baca juga: Presiden Rumania tak setujui pemindahan kedubes ke Al-Quds
Baca juga: Menlu Palestina desak negara arab hadapi negara yang akui Al-Quds

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan

Washington (ANTARA) – Presiden AS Donald Trump pada Senin malam (25/3) menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967.

Dekrit itu meresmikan pernyataan Trump pada 21 Maret, saat ia mengatakan “sudah tiba waktunya buat Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.”

Tindakan tersebut dilakukan setelah taklimat bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington D.C., demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau ANTARA di Jakarta, Selasa pagi.

Tindakan itu diduga memberi Netanyahu dorongan sebelum pemilihan umum 9 April, yang akan menjadi persaingan ketat buat perdana menteri Israel tersebut.

Sementara itu, Menteria Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dilaporkan memberitahu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa pengakuan Washington mengenai kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.

Sumber: WAFA

Baca juga: Jepang-Jerman tak akui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel

Baca juga: Suriah bertekad merebut kembali Dataran Tinggi Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaberi Ansari: tentara pendudukan mesti keluar dari wilayah Suriah

Teheran, Iran (ANTARA) – Asisten Senior Menteri Luar Negeri Iran Urusan Politik Khusus Jaberi Ansari menegaskan bahwa semua pasukan pendudukan asing mesti keluar dari wilayah Suriah.

Di dalam satu pernyataan kepada Kantor Berita Republik Islam Iran (IRNA), Jaberi Ansari menyatakan tentara AS dan yang lain yang digelar di wilayah Suriah sebagai pasukan pendudukan yang menyediakan pelindung dan dukungan organisasi teroris mesti keluar dari wilayah Suriah, kata Kantor Berita Suriah, SANA, yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.

Sebelumnya, Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York dan memberitahu dia mengenai pendirian Republik Arab Suriah dalam menolak dan mengutuk pernyataan Presiden AS Donald Trump.

Trump telah menyampaikan keinginannya untuk “mengakui Kedaulatan Israel” atas Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang diduduki Israel.

Al-Jaafari menegaskan pemerintah AS tak memiliki hak atau kekuasaan untuk memutuskan nasib Dataran Tinggi Golan dan setiap tindakan AS yang berisi serangan terhadap hak Republik Arab Suriah dalam merebut kembali tanah yang diduduki dan menerapkan kedaulatannya atas tanah tersebut adalah perbuatan tidak sah dan tak memiliki dampak serta adalah pelanggaran terhadap kewajiban AS mengenai ketentuan Piagam PBB dan hukum internasional.

Dalam konteks itu, Al-Jaafari menyatakan PBB telah menegaskan melalui berbagai resolusi terkait oleh Sidang Majelis Umum dan Resolusi No. 497 Dewan Keamanan pada tahun 1981 bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki dan setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa pendudukan Israel terhadap tanah yang diduduki itu batal dan tidak sah dan semuanya tidak memiliki dampak hukum apa pun.

Berkaitan dengan embargo ekonomi yang dijatuhkan oleh AS dan negara Barat atas Iran, Jaberi Ansari menyatakan pengalaman Iran selama empat dasawarsa terakhir ini telah membuktikan bahwa Iran memiliki kemampuan unik yang akan melayani negeri tersebut.
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan tahanan Palestina cedera dalam serangan di Penjara Naqab

Ramallah (ANTARA) – Penjaga penjara Israel pada Minggu malam (24/3) menyerang tahanan Palestina di penjara militer Israel Selatan, Naqab, dan melukai puluhan orang.

Ketua Komisi Urusan Penjara (PAC) Qadri Abu Baker mengatakan penjaga penjara Israel menindas tahanan Palestina di Penjara An-Naqab, yang juga dikenal sebagai Penjara Ktzi’ot, dan melukai lebih dari 25 tahanan, termasuk dua yang menderita luka parah.

Abu Baker menambahkan 15 korban tewas, termasuk Islam Yusri Weshabi dan Odai Adel Salem –yang menderita luka parah– dipindahkan ke Rumah Sakit Israel, Suruka untuk diobati, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. Ia menyatakan seorang pengacara PAC akan mengunjungi rumah sakit itu untuk memeriksa kondisi kesehatan korban.

Dinas Penjara Israel (IPS) Sabtu malam memukuli tahanan Palestina di beberapa bagian Penjara An-Naqab dan menembakkan gas air mata ke arah mereka setelah dua penjaga ditikam oleh tahanan di penjara yang sama.

Setelah dugaan serangan penikaman tersebut, PAC mengkonfirmasi tahanan di bagian empat Penjara An-Naqab diserang dan dipaksa ke luar ruangan dalam kondisi dingin sepanjang malam.

Pada Minggu pagi, PAC menyatakan penjaga penjara Israel secara provokatif memaksa tahanan keluar dari sel mereka di bagian tiga dan empat penjara itu, dengan alasan mereka melakukan pemeriksaan, sehingga terjadi pertengkaran. Selama pertengkaran tersebut, beberapa tahanan menikam dua penjaga penjara sebagai pembalasan terhadap satu serangan.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Israel tahan perempuan Palestina

Al-Quds (ANTARA) – Polisi Israel pada Ahad (24/3) menahan seorang perempuan, setelah ia meninggalkan Masjid Kubbah Ash-Shakhrah (Dome of the Rock) di Kompleks Masjid Al-Aqsha di Kota Tua Al-Quds (Jerusalem), kata sejumlah saksi mata.

Mereka mengatakan kepada koresponden Kantor Berita Palestina, WAFA, yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam, polisi menahan Sima Dkeidek setelah memburu dia ketika wanita itu berada di daerah tempat shalat Bab Ar-Rahma di dalam kompleks tempat suci yang dikelilingi tembok. Di sana ia berbicara mengenai sejarah daerah tersebut dan Masjid Al-Aqsha secara umum.

Israel berusaha menghalangi umat Muslim menggunakan tempat shalat Bab Ar-Rahma, yang menjadi bagian dari Kompleks Masjid Al-Aqsha, tempat suci ketiga umat Muslim setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Umat Muslim Palestina membangkang terhadap larangan Israel, dan shalat di Bab Ar-Rahma (Golden Gate), setiap waktu.

Sebelumnya, Sima berpidato mengenai sejarah daerah tersebut dan Masjid Al-Aqsha secara umum.

Polisi pada malam sebelumnya juga membebaskan seorang penjaga Masjid Al-Aqsha, setelah menahan dia selama satu hari.

Saed Salaymeh, yang bekerja sebagai penjaga Masjid Al-Aqsha untuk Departemen Waqaf Islam, yang bertanggung-jawab atas Masjid Al-Aqsha, dibebaskan dengan jaminan 1.500 dolar AS dan diperintahkan kembali untuk diinterogasi pada Ahad, setelah ia menolak untuk menandatangani peritah yang melarang dia berada di Masjid tersebut untuk masa tertentu.

Polisi Israel, dalam upaya untuk memberlakukan kekuasaannya atas Masjid Al-Aqsha, telah melarang banyak penjaga, tokoh agama dan perempuan berada di dalam Kompleks Masjid Al-Aqsha selama beberapa hari dan pekan dengan bermacam dalih.

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rakyat Hasaka kecam pernyataan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan

Hasaka, Suriah (ANTARA) – Warga di Provinsi Hasaka pada Senin menyelenggarakan protes di luar Gedung Kehakiman untuk mengecam pernyataan  Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Mereka menegaskan identitas Arab Suriah Dataran Tinggi Golan dan menyeru masyarakat internasional serta Dewan Keamanan agar mensahkan satu resolusi yang akan menghentikan ketidak-pedulian AS dan tindakannya yang tidak menghormati konvensi serta resolusi internasional.

Para peserta protes tersebut menegaskan rakyat di Provinsi Hasaka mendukung kuat rakyat Suriah di Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, demikian laporan Kantor Berita Suriah, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. Mereka berpegang teguh pada tanah air mereka dan siap menghadapi perbuatan barbar musuh Zionis.

Mereka menyatakan Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah dan harus kembali kepada rakyat Suriah cepat atau lambat dan rakyat Suriah akan melancarkan segala upaya yang mungkin guna mengembalikannya ke tanah air.

Para peserta protes menyatakan ketidak-pedulian AS terhadap resolusi sah internasional harus diakhiri, terutama resolusi yang berkaitan dengan masalah Arab, atau lembaga internasional akan kehilangan kredibilitasnya bagi negara dan bangsa di dunia.

Mereka menegaskan Dataran Tinggi Golan sejak dulu selalu dan akan tetap menjadi tanah Arab Suriah dan sikap bias membabi-buta AS ke arah Zionis takkan mengubah kebenaran itu.

Para peserta protes juga menyeru bangsa Arab dan semua kekuatan perlawanan yang bangkit melawan rencana AS dan Zionis agar menyatukan upaya mereka dan mendukung rakyat Suriah dalam menghadapi teroris hitam Takfiri dan terorisme AS dan Zionis serta kehadiran tidak sahnya di wilayah Suriah.

Sumber: WAFA

Baca juga: Rakyat Majdal Chams dan Ein At-Tineh mengecam pernyataan Trump

Baca juga: Jepang-Jerman tak akui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel

Baca juga: Al-Jaari beritahu Guterres mengenai penolakan Suriah tentang Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Palestina kutuk serangan Israel terhadap tahanan Palestina

Ramallah, Palestina (ANTARA) – Presiden Palestina mengutuk peningkatan penindasan oleh tentara Israel terhadap tahanan Palestina di berbagai penjara Israel, terutama penindasan oleh Dinas Penjara Israel (IPS) terhadap tahanan Palestina di Penjara An-Naqab (Negev) di wilayah gurun Israel Selatan.

Presiden Palestina menganggap Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertanggung-jawab penuh atas nyawa para tahanan, dan mengecam tindakan terhadap tahanan Palestina serta mencapnya pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Keempat Jenewa.

Penjaga penjara Israel pada Ahad malam (24/3) menyerang tahanan Palestina di Penjara Israel An-Naqab di Israel Selatan, sehingga melukai lebih dari 25 orang, termasuk dua orang yang menderita luka parah.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Erekat kecam pengumuman Romania untuk pindahkan Kedubes ke Jerusalem

Ramallah, Palestina (ANTARA) – Saeb Erekat, Sekretaris Jenderal Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengecam pengumuman Romania untuk memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel ke Al-Quds (Jerusalem) sebagai pelanggaran nyata terhadap hak rakyat Palestina, hukum internasional dan resolusi PBB.

“Itu hanya memberi sumbangan bagi penghapusan penyelesaian dua-negara, satu-satunya cara menuju perdamaian dan kestabilan di seluruh wilayah ini,” kata Erekat di dalam satu cuitan.

Ia menyeru Uni Eropa agar bertindak mengenai keputusan Romania tersebut, yang ia tekankan adalah pelanggaran terhadap kebijakan lama Eropa. “Kami mengangkat masalah ini dengan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC),” kata Erekat.

Presiden Romania Klaus Iohannis pada Ahad (24/3) juga menegur Perdana Menterinya Viorica Dancila karena menyatakan Kedutaan Besar Romania di Israel akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Al-Quds.

Ia mengatakan pernyataan semacam itu oleh Dancyla memperlihatkan “ketidakpedulian total terhadap kebijakan luar negeri dan dalam pengambilan keputusan penting negara Romania”.

Dancila mengumumkan dalam satu pertemuan dengan kelompok lobi pro-Israel di Amerika Serikat, AIPAC, negaranya bermaksud memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel ke Al-Quds.

Iohannis menekankan bahwa keputusan semacam itu tidak boleh diambil oleh pemerintah, tapi oleh dia sebagai presiden.

Sumber: WAFA

Baca juga: Presiden Romania tak setujui pemindahan kedubes ke Al-Quds
Baca juga: Unjuk rasa anti-pemerintah di Romania berujung rusuh

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rakyat Majdal Chams dan Ein At-Tineh mengecam pernyataan Trump

Quneitra, Suriah (ANTARA) – Rakyat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, baru-baru ini menggelar protes di Bundaran Majdal Chams untuk mengecam pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk “mengakui kedaulatan Israel” atas Dataran Tinggi Golan.

Peserta protes tersebut menegaskan komitmen pada tanah air mereka, Suriah, dan menyatakan Dataran Tinggi Golan akan kembali ke kedaulatan Suriah.

Mereka mencela sikap bermusuhan Trump dan anggota pemerintahnya, dan mengatakan mereka tak memiliki mordal dan dasar hukum serta melanggar keabsahan internasional.

Dalam konteks yang sama, protes diselenggarakan oleh masyarakat dan pegiat sipil di Provinsi Guneitra di Ein At-Tineh di seberang Kota Kecil Majdal Chams, yang diduduki Israel, untuk mengecam pernyataan Trump dan menyampaikan dukungan buat rakyat Dataran Tinggi Golan.

Peserta protes menegaskan bahwa Rakyat Suriah bertekad untuk membebaskan seluruh Dataran Tinggi Golan, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang.

Sebelumnya Uni Parlemen Antar-Arab (AIPU) telah menolak pernyataan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan.

“Pernyataan itu memperlihatkan mental hegemoni dan ketidak-pedulian pemerintah AS –yang memandang masalah regional dengan kaca-mata Zionis dan melayani kepentingan kaum pendudukan Israel,” kata AIPU.

Ditambahkannya, pernyataan Trump menimbulkan bias sistematis, dukungan langsung buat penguasa pendudukan dan serangan nyata terhadap hak asasi rakyat Suriah.

Sumber: SANA  

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Erekat kecam pengumuman Rumania untuk pindahkan Kedubes ke Jerusalem

Ramallah, Palestina (ANTARA) – Saeb Erekat, Sekretaris Jenderal Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengecam pengumuman Rumania untuk memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel ke Al-Quds (Jerusalem) sebagai pelanggaran nyata terhadap hak rakyat Palestina, hukum internasional dan resolusi PBB.

“Itu hanya memberi sumbangan bagi penghapusan penyelesaian dua-negara, satu-satunya cara menuju perdamaian dan kestabilan di seluruh wilayah ini,” kata Erekat di dalam satu cuitan.

Ia menyeru Uni Eropa agar bertindak mengenai keputusan Rumania tersebut, yang ia tekankan adalah pelanggaran terhadap kebijakan lama Eropa. “Kami mengangkat masalah ini dengan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC),” kata Erekat.

Presiden Rumania Klaus Iohannis pada Ahad (24/3) juga menegur Perdana Menterinya Viorica Dancila karena menyatakan Kedutaan Besar Rumania di Israel akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Al-Quds.

Ia mengatakan pernyataan semacam itu oleh Dancyla memperlihatkan “ketidakpedulian total terhadap kebijakan luar negeri dan dalam pengambilan keputusan penting negara Rumania”.

Dancila mengumumkan dalam satu pertemuan dengan kelompok lobi pro-Israel di Amerika Serikat, AIPAC, negaranya bermaksud memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel ke Al-Quds.

Iohannis menekankan bahwa keputusan semacam itu tidak boleh diambil oleh pemerintah, tapi oleh dia sebagai presiden.

Sumber: WAFA

Baca juga: Presiden Rumania tak setujui pemindahan kedubes ke Al-Quds
Baca juga: Unjuk rasa anti-pemerintah di Rumania berujung rusuh

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jepang-Jerman tak akui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel

Tokyo (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan pendirian negaranya mengenai Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang diduduki Israel, tidak berubah setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Datang Tinggi Golan.

Dalam konteks yang sama, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas kembali menyampaikan pendirian negerinya, yang menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang. Ia mengecam pernyataan Trump mengenai wilayah yang didudduki tersebut.

Majalah Jerman Contra, dengan mengutip Maas, melaporkan pendirian Jerman mengenai masalah tersebut tidak berubah dan Jerman tidak mengakui resolusi mengenai pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel, sejalan dengan resolusi PBB. Maas menegaskan Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Suriah.

Baca juga: PBB minta waktu ganti Austria di Golan
Baca juga: Al-Jaari beritahu Guterres mengenai penolakan Suriah tentang Golan


 
Sumber: SANA Rakyat Suriah berunjuk-rasa di dekat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki oleh Israel. (SANA)
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Al-Jaari beritahu Guterres mengenai penolakan Suriah tentang Golan

New York (ANTARA) –

 

Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (SANA)  
Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari  memberitahu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York mengenai penolakan dan pengutukan Republik Arab Suriah atas pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang akan mengakui “kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan”.

Al-Jaafari menegaskan pemerintah AS tidak memiliki hak atau wewenang untuk memutuskan nasib Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, dan setiap tindakan AS yang berisi serangan terhadap hak Republik Arab Suriah dalam memperoleh kembali tanahnya yang diduduki dan melaksanakan kedaulatannya atas wilayah itu adalah perbuatan tidak sah yang tak memiliki pengaruh. Dan itu adalah pelanggaran terhadap kewajiban AS mengenai ketentuan Piagam PBB dan hukum internasional.

Dalam konteks itu, Al-Jaafari menyatakan PBB telah menegaskan melalui berbagai resolusi terkait oleh Sidang Majelis Umum dan Resolusi No.497 Dewan Keamanan, bahwa Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah yang diduduki dan setiap tindakan oleh penguasa pendudukan Israel atas tanah yang diduduki tersebut tidak sah dan batal dan semua itu tak memiliki dampak hukum apapun.

Al-Jaafari menyeru Sekretaris Jenderal PBB agar menyampaikan sikap resmi yang jelas, dan menegaskan pendirian tegas PBB mengenai masalah pendudukan Israel atas tanah Republik Arab Suriah.

Ia menyatakan rakyat Suriah dengan suara bulan sepakat pada Ahad lebih dibandingkan dengan sebelumnya untuk menolak pendirian AS dan menentang pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan dengan segala cara yang mungkin, yang disetujui oleh hukum internasional dan keabsahan internasional.

Pada gilirannya, Guterres menegaskan bahwa pendirian PBB dan pendirian pribadinya tegas, sudah diketahui semua kalangan dan dilandasi atas resolusi keabsahan internasiona, yang secara terbuka menetapkan bahwa Dataran Tinggi Golan ada ranah Republik Arab Suriah yang diduduki oleh Israel.

Ia menambahkan meskipun kebijakan profesionalnya yang dilandasi atas sikap tidak mengomentari setiap pernyataan yang disiarkan oleh media sosial, tapi bahaya dari sikap yang dikeluarkan oleh Presiden AS mendorong dia untuk meminta juru bicara resmi Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan yang meliputi penegasan bahwa pendirian PBB tegas dan tak berubah dan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah tanah Republik Arab Suriah yang diduduki oleh Israe, dalam penegasan bagi resolusi sah internasional, terutama Resolusi No. 497 Dewan Keamanan PBB, yang dikeluarkan pada 1981.

Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa pernyataan juru bicara resminya mewakili pendiriannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB.

Sumber: SANA

Baca juga: Suriah bertekad merebut kembali Dataran Tinggi Golan
Baca juga: GCC sesalkan seruan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan
Baca juga: Turki kecam cuitan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Parlemen Irak pecat gubernur lokal setelah kecelakaan ferry

Baghdad (ANTARA) – Parlemen Irak memutuskan pada Ahad (24/3) untuk memecat gubernur Nineveh, setelah kapal feri yang sesak dengan penumpang terbalik, dan menewaskan sedikitnya 90 orang di Mosul, Ibu Kota provinsi itu, kata media negara.

Kapal tersebut membawa para keluarga menuju ke satu pulau tempat rekreasi di Sungai Tigris pada Kamis, ketika terbalik. Banyak di antara wanita dan anak-anak yang berada di kapal itu tak dapat berenang.

Para militan IS (Daesh) dipukul mundur dari Mosul hampir dua tahun lalu, tapi bantuan telah memberi jalan bagi orang-orang atau pejabat-pejabat diduga terlibat dalam korupsi sementara pembangunan kembali kota yang rusak itu tak berjalan sebagaimana semestinya.

Sejumlah orang mendatangi presiden Irak dan gubernur itu pada Jumat, dan memaksa mereka pergi dari tempat kejadian. Kerumunan massa melempari bebatuan dan sepatu ke arah mobil yang di dalamnya ada Gubernur Nawfal Hammadi al-Sultan. Karena dalam keadaan kecepatan relatif tinggi, mobil itu menabrak dua orang, satu di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit.

Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi pada Sabtu meminta parlemen memecat Sultan. Undang-Undang Irak memberikan hak kepada parlemen federal untuk memecat gubernur-gubernur provinsi atas dasar saran dari perdana menteri.

Parlemen juga memecat dua wakil Sultan, sesuai dengan permintaan Abdul Mahdi. Gubernur itu dapat mengajukan banding di pengadilan. Ia belum memberikan komentar mengenai hal itu.

Dalam sepucuk surat kepada parlemen, Abdul Mahdi menuding Sultan lalai dalam menjalankan tugasnya, dan mengatakan sudah ada bukti dia menyalahgunakan dana masyarakat dan kekuasaan.

Para pemerotes menyalahkan kelalaian yang dilakukan pemerintah lokal atas kecelakaan tersebut. Kapal itu berisi penumpang lebih lima kali dari kapasitasnya, demikian kata seorang pejabat lokal.

Sumber: Reuters

Baca juga: PM Irak minta gubernur lokal dipecat setelah kapal ferry terbalik

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekutu AS nyatakan IS dikalahkan, “kekhalifahan” dihilangkan

Baghouz, Suriah (ANTARA) – IS (Daesh) telah dikalahkan di wilayah terakhirnya di Baghouz di Suriah, kata Pasukan Demokratik Suriah dukungan Amerika Serikat pada Sabtu, mengumumkan akhir dari “kekhalifahan” yang diberlakukannya sendiri di kawasan yang terbentang sepertiga di Irak dan Suriah.

SDF menyatakan “pengahapusan total yang disebut kekhalifahan itu,” cuit Mustafa Bali, kepala kantor media SDF, di Twitter.

“Baghouz sudah dibebaskan. Kemenangan militer terhadap Daesh telah dicapai,” tulisnya.

SDF telah bertempur untuk merebut Baghouz di perbatasan Irak selama beberapa pekan. “Kami perbarui janji kami untuk meneruskan perang dan mengejar para petempur IS hingga penghapusan penuh,” tulisnya.

Kendati kekalahan IS di Baghouz mengakhiri cengkeraman kelompok itu atas negara kuasi jihadis yang mengangkangi Suriah dan Irak yang dideklarasikan tahun 2014, kelompok tersebut masih merupakan ancaman.

Sebagian para petempurnya masih bersembunyi di daerah padang pasir terpencil di Suriah dan di kota-kota Irak, mereka telah menyelinap ke dalam bayang-bayang, melancarkan penembakan mendadak atau penculikan dan menunggu peluang untuk bangkit lagi.

Amerika Serikat yakin pemimpin kelompok itu, Abu Bakr al-Baghdadi, berada di Irak. Dia berdiri di mimbar masjid agung abad pertengahan di Mosul tahun 2014 mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah, berdaulat atas semua orang Islam.

Lebih jauh para petempur di Afghanistan, Nigeria dan negara-negara lain tak menunjukkan tanda menarik kembali kesetiaan kepada IS, dan dinas-dinas intelejen mengatakan para simpatisannya di Barat mungkin merancang serangan-serangan baru.

Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar Ja’afari, mengatakan pada Jumat, IS belum habis di Suriah, dengan menambahkan adalah pemerintah Damaskus yang didukung Rusia dan Iran sebagai pihak yang memeranginya, bukan Amerika Serikat.

Sumber: Reuters

Baca juga: Kembalinya kehidupan normal masyarakat Suriah
Baca juga: Pasukan khusus Tunisia tembak tiga gerilyawan Daesh

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PM Irak minta gubernur lokal dipecat setelah kapal ferry terbalik

Antara

Baghdad (ANTARA) – Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi secara resmi meminta parlemen memecat Gubernur Nineveh Nawfal Hammadi al-Sultan setelah kecelakaan kapal ferry sungai yang menewaskan sedikitnya 90 orang di Mosul, ibu kota provinsi itu.

Kapal tersebut membawa keluarga-keluarga ke tempat rekreasi di satu pulau di Sungai Tigris dan terbalik pada Kamis. Kecelakaan itu merupakan insiden paling mematikan di kota bagian utara tersebut sejak direbut dari IS (Daesh) dalam konflik berdarah dan menghancurkan tahun 2017.

Sejak para petempur itu dipukul mundur dari Mosul hampir dua tahun lalu, bantuan telah memberi jalan bagi orang-orang khususnya para pejabat yang diduga terlibat korupsi sementara rekonstruksi kota yang hancur itu tak berjalan.

“Karena kelalaian yang tampak jelas termasuk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, adanya bukti tentang penyalahgunaan dana masyarakat dan kekuasaan …kami menyarankan Anda memecat gubernur itu dan para wakilnya,” kata Abdul Mahdi dalam sepucuk surat yang dialamatkan kepada ketua parlemen yang dipublikasikan kantornya pada Jumat malam.

Undang-Undang Irak memberikan parlemen federal hak untuk memecat para gubernrur provinsi berdasarkan saran perdana menteri.

Sejumlah pengunjuk rasa yang marah mengerumuni presiden dan gubernur itu pada Jumat, memaksa mereka meninggalkan tempat kecelakaan tersebut. Para pengunjuk rasa itu melempari mobil Sultan dengan bebatuan dan sepatu. Dengan kecepatan relatif tinggi untuk menghindari amukan pengunjuk rasa, mobil itu menabrak dua orang, salah satu di antaranya dibawa ke rumah sakit.

Para pemerotes menyalahkan pemerintah lokal yang lalai sehingga kecelakaan tersebut terjadi. Kapal itu bermuatan lima kali melebihi kapasitasnya, kata seorang pejabat setempat.

Abdul Mahdi mengatakan pada Kamis, mereka yang bertanggung jawab akan menanggung akibatnya. Lima karyawan ferri ditangkap menyusul kecelakaan itu.

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB sebut serangan teroris di Selandia Baru Islamofobia

Anadolu

Jenewa (ANTARA) – Para ahli hak asasi manusia pada Kamis (21/3) menggambarkan serangan teroris di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, sebagai Islamofobia.

Tendayi Achiume, Rapporteur Khusus PBB mengenai Rasisme, dan Michal Balcerzak, Ketua Kelompok Kerja Ahli mengenai Rakyat Keturunan Afrika, mengeluarkan pernyataan bersama dalam kesempatan Hari Internasional bagi Penghapusan Dikskriminasi Rasial.

“Kurang dari sepekan lalu, seorang supremasi kulit-putih melakukan serangan teroris Islamofobia terhadap dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, dan menewaskan 50 orang serta melukai banyak orang lagi,” demikian bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadulu.

“Peristiwa tragis ini mengingatkan kita bahwa rasisme, kebencian kepada orang asing dan kebencian terhadap agama mematikan …,” kata para ahli. Mereka menyatakan kekerasan rasial dan diskriminasi berpangkal dengan idelologi supremasi dan populisme etnik-nasionalis.

Para ahli tersebut mendesak semua negara agar melakukan peran mereka secara sungguh-sungguh dan mensahkan kebijakan yang akan melindungi penduduk yang rentan dan menjamin kesetaraan rasial.

Mereka juga mendesak rakyat yang terlibat dalam keistimewaan rasial agar menghapuskan rasisme, xenofobia dan intoleransi yang berkaitan dengan semua itu.

Sumber: Anadolu News Agency

Pewarta: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB sahkan resolusi untuk dorong kehadiran di Palestina

Jenewa, Swiss (ANTARA) – Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC) pada Jumat mensahkan rancangan resolusi untuk memperkuat kehadiran PBB di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Dewan HAM tersebut meminta “Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kehadiran di lapangan Kantor Komisaris Tinggi di Wilayah Palestina yang Diduduki, terutama di Jalur Gaza, yang diduduki”.

Dewan itu juga meminta penggelaran “personel dan keahlian yang diperlukan untuk memantau dan mendokumentasikan pelanggaran yang berlangsung terhadap hukum internasional” di tanah pendudukan.

Dewan tersebut mengutuk “semua pelanggaran hukum hak asasi manysia dan hukum kemanusian internasional” dan menyampaikan keprihatinan sehubungan dengan pengurasakan luas, kematian dan penderitaan manusia di Palestina, termasuk Al-Quds (Jerusalem) Timur”.

Dewan HAM mengecam penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh pasukan Israel terhadap warga sipil, termasuk anak kecil, wartawan dan pekerja kesehatan.

Dewan itu menyatakan Dewan HAM “sangat prihatin” dengan temuan dalam penyelidikan Komisi Independen Internasional, yang memperingatkan mengenai kejahatan perang dan kejahatan terhadap umat manusia oleh pasukan Israel selama protes damai Pawai Akbar Kepulangan.

Dewan tersebut juga menekankan “mendesaknya untuk mencapai, tanpa penundaan, diakhirinya pendudukan Israel, yang dimulai pada 1967, dan menegaskan bahwa ini perlu untuk menegakkan hukum hak asasnia manusia dan hukum internasional”.

Semua temuan UNHRC akan disampaikan secara lisan, lalu sebagai laporan dalam Sidang Dewan pada masa depan, kata Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam.

Sejak rakyat Palestina menyelenggarakan pertemuan terbuka di sepanjang zona penyangga Jalur Gaza-Israel pada 30 Maret tahun lalu, lebih dari 250 pengunjuk-rasa telah tewas oleh tembakan tentara Israel.

Demonstran menuntut hak pengungsi Palestina untuk pulang ke rumah mereka di Palestina, yang bersejarah, tempat mereka diusir pada 1948 untuk memberi jalan bagi berdirinya negara baru Israel.

Mereka juga menuntut diakhirinya blokade 12 tahun atas Jalur Gaza, yang telah menghancurkan ekonomi daerah kantung pantai tersebut dan melucuti banyak komoditas dasar dari sebanyak dua juta warganya.

Pada hari terakhir Sidang ke-40 di Kantor PBB di Jenewa, Dewan HAM membahas resolusi yang menentang Israel dan diajukan oleh Bahrain, Bolivia, Kuba, Pakistan, Senegal, Venezuela, Zimbabwe dan Palestina.

Resolusi itu disahkan dengan 23 suara dukungan, delapan menentang dan 15 suara abstein.

Suara yang menentang resolusi tersebut diberikan oleh Australia, Austria, Brazil, Bulgaria, Ceko, Fiji, Hongaria dan Ukraina.

Baca juga: AS keluar dari Dewan HAM PBB

Baca juga: Kepala HAM PBB serukan pembentukan panel kejahatan Myanmar

Baca juga: Kelompok HAM: dunia ikut bersalah atas tahun terburuk Suriah
  Kantor Dewan HAM PBB di Jenewa. (Anadolu-Agency)

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

GCC sesalkan seruan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan

Antara

Dubai, UAE (ANTARA) – Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), kelompok enam negara Arab, pada Jumat menyampaikan penyesalan seruan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang yang direbut Israel dari Suriah dalam Perang 1967.

Pernyataan Trump “takkan mengubah kenyataan bahwa … Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah yang diduduki oleh Israel melalui kekuatan militer pada 1967,” kata Abdul Latif Az-Zayani, Sekrtaris Jenderal GCC.

“Pernyataan presiden Amerika merusak kesempatan untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan menyeluruh,” katanya.

Sementara itu presiden Rusia menyatakan pernyataan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan bisa merusak kestabilan situasi di Timur Tengah. Juru Bicara Kremlin Dmitry Piskov mengatakan di dalam satu pernyataan pers yang dikutip TASS pada Jumat “Seruan semacam itu bisa sangat merusak kestabilan situasi yang sudah tegang di Timur Tengah.”

Ia mengatakan, “Dalam kasus apapun, gagasan semacam itu sama sekali tidak mendukung tugas dan tidak mewujudkan sasaran mengenai penyelesaian Timur Tengah. Itu malah sebaliknya.”

Sumber: Reuters/SANA-OANA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB sebut serangan teroris di Selandia Baru Islamfobia

Anadolu

Jenewa (ANTARA) – Para ahli hak asasi manusia pada Kamis (21/3) menggambarkan serangan teroris di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, sebagai Islamfobia.

Tendayi Achiume, Rapporteur Khusus PBB mengenai Rasisme, dan Michal Balcerzak, Ketua Kelompok Kerja Ahli mengenai Rakyat Keturunan Afrika, mengeluarkan pernyataan bersama dalam kesempatan Hari Internasional bagi Penghapusan Dikskriminasi Rasial.

“Kurang dari sepekan lalu, seorang supremasi kulit-putih melakukan serangan teroris Islamfobi terhadap dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, dan menewaskan 50 orang serta melukai banyak orang lagi,” demikian bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadulu.

“Peristiwa tragis ini mengingatkan kita bahwa rasisme, kebencian kepada orang asing dan kebencian terhadap agama mematikan …,” kata para ahli. Mereka menyatakan kekerasan rasial dan diskriminasi berpangkal dengan idelologi supremasi dan populisme etnik-nasionalis.

Para ahli tersebut mendesak semua negara agar melakukan peran mereka secara sungguh-sungguh dan mensahkan kebijakan yang akan melindungi penduduk yang rentan dan menjamin kesetaraan rasial.

Mereka juga mendesak rakyat yang terlibat dalam keistimewaan rasial agar menghapuskan rasisme, xenofobia dan intoleransi yang berkaitan dengan semua itu.

Sumber: Anadolu Agenyc

Pewarta: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB sebut serangan teroris di Selandia Baru Islamfobi

Anadolu

Jenewa (ANTARA) – Para ahli hak asasi manusia pada Kamis (21/3) menggambarkan serangan teroris di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, sebagai Islamfobi.

Tendayi Achiume, Rapporteur Khusus PBB mengenai Rasisme, dan Michal Balcerzak, Ketua Kelompok Kerja Ahli mengenai Rakyat Keturunan Afrika, mengeluarkan pernyataan bersama dalam kesempatan Hari Internasional bagi Penghapusan Dikskriminasi Rasial.

“Kurang dari sepekan lalu, seorang supremasi kulit-putih melakukan serangan teroris Islamfobi terhadap dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, dan menewaskan 50 orang serta melukai banyak orang lagi,” demikian bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadulu.

“Peristiwa tragis ini mengingatkan kita bahwa rasisme, kebencian kepada orang asing dan kebencian terhadap agama mematikan …,” kata para ahli. Mereka menyatakan kekerasan rasial dan diskriminasi berpangkal dengan idelologi supremasi dan populisme etnik-nasionalis.

Para ahli tersebut mendesak semua negara agar melakukan peran mereka secara sungguh-sungguh dan mensahkan kebijakan yang akan melindungi penduduk yang rentan dan menjamin kesetaraan rasial.

Mereka juga mendesak rakyat yang terlibat dalam keistimewaan rasial agar menghapuskan rasisme, xenofobia dan intoleransi yang berkaitan dengan semua itu.

Sumber: Anadolu Agenyc

Pewarta: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Kazakhstan tahan puluhan pemrotes anti-pemerintah

Antara

Astana (ANTARA) – Polisi menahan puluhan pemrotes anti-pemerintah dalam pertemuan terbuka di dua kota besar utama Kazakhstan pada Jumat, beberapa hari setelah pengunduran diri mendadak pemimpin kawakan Nursultan Nazarbayev, kata koresponden Reuters.

Protes tersebut diselenggarakan oleh musuh Nazarbayev, bankir pembangkang dan politikus oposisi Muktar Ablyazov –yang telah menuduh politikus yang berusia 78 tahun tersebut “merencanakan penggantian dinasti” yang akan mengantar putrinya, Dariga, menggantikan dia.

Dariga Nazabayeva dipilih sebagai Ketua Majelis Tinggi Parlemen pada awal pekan ini, setelah ketua Senat sebelumnya, Kassym-Jomart Tokayev, diangkat sebagai Presiden sementara.

Negara Asia Tengah yang kaya akan minyak dan gas tersebut dijadwalkan menyelenggarakan pemilihan presiden tahun depan.

Puluhan pendukung Ablyazov, yang tinggal di Prancis, turun ke jalan Almaty, kota terbesar di Kazakhstan, dan Astana –Ibu Kota negeri itu yang dalam proses penggantian nama menjadi Nur-Sultan atas usul Tokayev.

Sebagian pemrotes membawa balon biru yang digunakan oleh kelompok tersebut sebagai lambang oposisi.

Tapi polisi, termasuk para perwira yang mengenakan pakaian lengkap anti-huru-hara, dengan cepat menahan semua pemrotes yang berteriak “Memalukan!” saat mereka dikumpulkan. Pertemuan terbuka tidak sah tanpa izin pemerintah di Kazakhstan.

Nazarbayev, yang mempertahankan posisi sebagai Ketua Dewan Keamanan, belum keluar dari kancah politik Kazakhstan meskipun ia mengundurkan diri dari jabatan presiden dan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon pada Kamis (21/3) bersama dengan Tokayev.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Suriah bertekad rebut kembali Dataran Tinggi Golan, kecam Trump

Antara

Beirut (ANTARA) – Pemerintah Suriah pada Jumat mengutuk pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa “sudah tiba waktunya untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan”, dan mengatakan Suriah bertekad untuk merebut kembali daerah itu “melalui semua cara yang tersedia”.

Di dalam satu pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Suriah, SANA, satu sumber Kementerian Luar Negeri mengatakan pernyataan tersebut memperlihatkan “bias membabi-buta Amerika Serikat” ke arah Israel. Pernyataan itu tidak mengubah “kenyataan bahwa Dataran Tinggi Golan dulu dan akan selalu menjadi milik Suriah, Arab”, katanya.

“Rakyat Suriah bertekad lebih kuat untuk membebaskan bagian berharga tanah nasional Suriah melalui semua saluran yang ada,” kata pernyataan tersebut.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Turki kecam cuitan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan

Andolu

Ankara (ANTARA) – Pejabat senior Turki pada Kamis (21/3) mengecam cuitan Presiden AS Donald Trump untuk mensahkan penyerbuan Israel ke Dataran Tinggi Golan, yang diduduki.
“Keutuhan wilayah semua negara adalah prinsip paling mendasar hukum internasional,” kata Menteri Luar Negeri Turki  

“Upaya AS untuk mensahkan tindakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional hanya akan mengarah ke kerusuhan lebih lanjut dan kepedihan di wilayah ini. Turki mendukung keutuhan wilayah Suriah,” ia menambahkan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang.

Juru Bicara Presiden Suriah, Ibrahim Kalin, juga mengutuk pernyataan yang tak masuk akal itu.

“Keutuhan wilayah semua negara dilindungi berdasarkan hukum internasional,” kata Kalin di dalam satu cuitan.

“Pemerintah AS @realDonaldTrump berusaha mensahkan tindakan tidak sah Israel mengenai Dataran Tinggi Golan tak berarti apa-apa selain mendukung kebijakan pendudukan Israel dan memperdalam konflik di wilayah ini,” tambah Kalin.

Pada Kamis pagi, Trump mengatakan dalam satu cuitan “sudah tiba waktunya untuk mengakui kendali Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diduduki.

Momentum Kongres telah terbentuk di Capitol Hill bagi perubahan, dan Departemen Luar Negeri AS pekan lalu mengubah sebutannya untuk pertama kali mengenai wilayah sengketa tersebut, dan merujuknya sebagai “yang dikuasai Israel” dan bukan istrilah sebelumnya “yang diduduki Israel”.

Israel telah lama mendorong Washington agar mengakui klaimnya atas wilayah itu, yang direbutnya dari Suriah selama Perang Enam Hari 1967.

Israel menduduki dua-pertiga Dataran Tinggi Golan sebagai akibat de fakto dari konflik. Israel secara resmi mencaplok wilayah tersebut pada 1981 –tindakan yang dengan bulan ditolak pada saat itu oleh Dewan Keamanan PBB.

AS untuk pertama kali menyampaikan penentangan terhadap resolusi tahunan PBB yang mengutuk kekuasaan Israel atas Dataran Tinggi Golan pada November. Secara keseluruhan, 151 negara memberi suara dukungan, dan cuma Israel bersama AS yang memberi suara menentangnya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Trump: sudah waktunya untuk akui kedaulatan Israel atas Golan

Washington (ANTARA) – Presiden AS Donald Trump pada Kamis (21/3) mengatakan sudah tiba waktunya untuk mengakui “kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan”, yang direbut Israel dari Suriah pada 1967.

Pernyataan itu menandai perubahan dramatis kebijakan AS dan memberi dorongan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah kampanyenya untuk terpilih kembali pada pemilihan di Israel.

Dataran tinggi sengketa tersebut direbut oleh Israel dalam Perang Timur Tengah 1967 dan dicaplok pada 1981, dalam tindakan yang tidak diakui oleh masyarakat internasional. Netanyahu telah mendesak Amerika Serikat agar mengakui klaimnya dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan pengakuan itu dalam pertemuan pertamanya di Gedung Putih dengan Trump pada Februari 2017.

“Setelah 52 tahun tiba waktunya buat Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui Kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang memiliki kepentingan keamanan dan strategis penting buat Negara Israel dan Kestabilan Regional,” tulis Trump di akun Twitter.

Tindakan Trump tersebut tampak sebagai yang paling terbuka untuk membantu Netanyahu, yang terlibat persaingan ketat untuk pemilihan umum 9 April, saat ia menghadapi tuduhan korupsi –yang ia bantah.

Netanyahu dijadwalkan tiba di Washington pekan depan untuk bertemu dengan Trump dan berpidato di Komite Urusan Masyarakat Israel-Amerika, atau kelompok lobi AIPAC.

Dalam satu wawancara dalam acara Fox Business Network “Mornings with Maria”, Trump mengatakan ia tidak bermaksud tindakannya itu menjadi dorongan nyata buat Netanyahu untuk kepentingan pemilihan.

“Saya dengar dia baik-baik saja. Saya tidak tahu apakah ia sangat baik sekarang, tapi saya dengar ia baik-baik saja. Tapi saya akan membayangkan pihak lain, siapa saja yang melawan dia, juga diuntungkan oleh apa yang baru saja saya lakukan,” kata Trump.

Trump, yang keputusannya tahun lalu untuk memindahkan kedutaan besar AS ke Al-Quds (Jerusalem) dari Tel Aviv membuat marah rakyat Palestina, menghadapi kecaman mengenai tindakannya yang paling akhir itu.

“Baik Amerika maupun Israel, baik Trump maupun Netanyahu, takkan mengubah kenyataan sejarah bahwa Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah dan akan tetap menjadi tanah Suriah,” kata Ayman Abu Jabal, seorang anggota Masyarakat Druze di Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, melalui telepon.

Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Trump atas keputusannya mengenai Dataran Tinggi Golan.

“Anda telah membuat sejarah,” kata Netanyahu kepada Trump dalam percakapan telepon setelah pengumunan tersebut, kata kantor perdana menteri.

Netanyahu diperkirakan akan mengangkat masalah itu lagi dengan Trump selama kunjungannya ke Washington, kata seorang pejabat Israel.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan pengumuman Trump tersebut “sama sekali di luar hukum internasional”. Liga Arab sepenuhnya mendukung hak Suriah bagi dataran tinggi yang diduduki itu”, kata Aboul Gheit di dalam satu pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Mesir, MENA.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan di Twitter  bahwaTurki “mendukung keutuhan wilayah Suriah”. Ia mengatakan “upaya Washington untuk mensahkan tindakan tidak sah Israel hanya akan mengakibatkan kerusuhan lebih lanjut di wilayah tersebut”.

Di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), seorang juru bicara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menolak untuk berkomentar.

Amerika Serikat telah mengisyaratkan keputusan itu pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan laporan tahunan hak asasi manusianya. Laporan tersebut mengubah penyebutan Dataran Tinggi Golan dari “yang diduduki Israel” menjadi “yang dikuasai Israel”.

Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan, bahwa selama beberapa hari belakangan, Presiden AS telah membahas tindakan mengenai Dataran Tinggi Golan dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton, Penasihat Senior dan menantu Trump, Jared Kushner, Utusan Timur Tengah Jason Greenblatt dan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman.

Sumber: Reuters

Baca juga: Senat AS loloskan RUU pro-Israel dan cegah penarikan pasukan
Baca juga: AS-Rusia bergandengan tangan jamin keamanan Israel

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dalam perang, air kotor lebih berbahaya buat anak-anak

New York (ANTARA) – Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun hampir tiga kali lebih mungkin untuk meninggal akibat penyakit karena kekurangan air bersih dan layanan kesehatan di negara yang dirongrong konflik, kata Dana Anak PBB (UNICEF) pada Jumat.

Orang yang rentan adalah anak yang berusia di bawah lima tahun, yang 20 kali lebih mungkin untuk meninggal akibat penyakit ketimbang kekerasan, kata laporan UNICEF, yang disiarkan bertepatan dengan Hari Air Dunia.

Secara khusus, anak-anak meninggal akibat penyakit yang berkaitan dengan diare, seperti kolera, ketika konflik membatasi akses ke air bersih, katanya.

Penelitian tersebut menyoroti konsekuensi kesehatan mengenai air yang tidak aman dan kebersihan buat anak-anak di 16 negara yang dilanda konflik, termasuk Myanmar, Afghanistan dan Yaman,.

UNICEF, dengan mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melaporkan 85.000 kematian akibat diare gara-gara kondisi kebersihan, kesehatan dan air yang buruk pada anak-anak dari 2014 sampai 2016, dibandingkan dengan kurang dari 31.000 kematian akibat kekerasan.

“Itu tidak mengejutkan,” kata Tomas Jensen, Penasehat bagi Obat Tropis di organisasi medis Medecins Sans Frontieres, kepada kata Thomson Reuters Foundation –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

“Mereka seringkali menghadapi resiko yang lebih besar, terutama anak kecil yang belum memiliki kekebalan terhadap bakteri yang bisa mengakibatkan penyakit diare,” katanya.

Penyakit yang berkaitan dengan diare adalah penyebab kedua kematian pada semua anak yang berusia lima tahun, penyakit yang menguras cairan tubuh dan mengakibatkan dehidrasi, kata Pusat AS bagi Pemantauan dan Pencegahah Penyakit AS.

Orang yang sangat rentan terhadap dehidrasi adalah anak kecil dan bayi, yang kehilangan cairan tubuh lebih cepat dan kurang bisa mengkomunikasikan keperluan mereka, kata banyak ahli.

Dalam kondisi konflik, perjalanan ke sumber air mungkin berisi resiko ditembak atau diserang secara seksual, kata laporan itu.

Air mungkin jadi tercemar, dan sumbernya rusak atau warga mungkin tak memiliki akses, katanya.

Di Yaman, yang menghadapi wabah kolera paling buruk dalam sejarah modern, sepertiga kasus adalah anak yang berusia di bawah lima tahun, kata WHO.

Laporan UNICEF mencatat sedikit pengecualian, dan mengatakan anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun di Irak dan Suriah lebih mungkin untuk meninggal akibat kekerasan, seperti anak-anak yang berusia di bawah lima tahun di Suriah dan Libya.

Metode perang di negara itu, seperti pemboman udara terhadap daerah kota, ranjau dara dan bom yang tidak meledak membuat anak-anak menghadapi resiko tinggi, kata seorang juru bicara UNICEF.

Sumber: Thomson Reuters Foundation
Baca juga: PBB nyatakan kurangnya air bersih bahayakan jutaan orang yang kelaparan
 Baca juga: Unicef Biayai Program Air Bersih Papua Rp2,7 M
Baca juga: PBB ingin akses ke air, kebersihan masuk agenda pembangunan
Baca juga: Kekurangan Air Bersih Pengaruhi Kemampuan Belajar Anak

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemukim Yahudi mengamuk di satu desa Palestina

Nablus (ANTARA) – Pemukim Yahudi pada Kamis (21/3) mengamuk di satu desa Paletina di bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan sehingga membuat warga lokal keluar untuk mempertahankan desa mereka, kata seorang pejabat lokal.

Ghassan Daghlas, pejabat di komisi anti-permukiman, mengatakan pemukim dari permukiman tidak sah Yitzhar, permukiman sayap-kanan yang terkenal beraliran keras, menyerang rumah milik orang Palestina di Desa Urif, Nablus Selatan.

Ia mengatakan warga keluar untuk menghalangi pemukim dan melindungi rumah serta anak-anak mereka dan “hooligan” Yahudi, kata Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Tentara Israel yang ditempat di daerah itu sering kali tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan pemukim melakukan pengrusakan, tapi hanya campur-tangan untuk menyerang warga desa Palestina yang keluar untuk mempertahankan dan melindungi rumah mereka.

Sumber: WAFA
Baca juga: 150 pemukim Yahudi serbu kompleks Masjid Al-Aqsha
Baca juga: Pemukim Yahudi serang orang Palestina di Tepi Barat
Baca juga: Sekolah di Tepi Barat diserang oleh pemukim Yahudi, kedua dalam sepekan
Baca juga: Pemukim Yahudi serang rombongan pejabat Palestina

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sedikitnya 72 orang tewas saat feri tenggelam di Sungai Tigris, Irak

Mosul (ANTARA) – Sedikitnya 72 orang meninggal ketika satu kapal feri yang kelebihan penumpang tenggelam di Sungai Tigris di dekat Mosul di Irak, kata beberapa medis kepada Reuters pada Kamis.

Kebanyakan orang yang tewas di feri tersebut adalah perempuan dan anak kecil yang tak bisa berenang, kata Kepala Lembaga Pertahanan Sipil Mosul Husam Khalil.

Satu sumber lain di Lembaga Pertahanan Sipil mengatakan kapal itu telah dipenuhi penumpang dua kali dari daya tampungnya, sehingga kapal tersebut terbalik.

Gambar yang direkam dengan menggunakan telepon genggam memperlihatkan kapal feri itu tenggelam di perairan yang berpumpur dan orang-orang berteriak meminta tolong. Tim medis menemukan beberapa penyintas dan telah menyelamatkan 12 orang sejauh ini, kata Khalil.

Beberapa sumber media dan polisi sebelumnya mengatakan sedikitnya 40 orang telah tewas-tenggelam. Satu sumber di rumah sakit yang berdekatan dan satu sumber lain di kamar mayat mengatakan jumlah korban tewas telah naik jadi 72.

Kecelakaan itu terjadi di sebelah utara Mosul, di dekat objek wisata terkenal di kalangan banyak keluarga.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahasiswa bentrok dengan tentara Israel

Antara

Ramallah (ANTARA) – Beberapa puluh mahasiswa Birzeit University pada Rabu (20/3) berdemonstrasi di perbatasan Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, di dekat pos pemeriksaan Israel untuk memprotes pembunuhan tiga pemuda Palestina di dekat Ramallah dan Balus pada malam sebelumnya.

Tentara Israel menembakkan gas air mata dan peluru logam yang berlapis karet ke arah mahasiswa dan melukai tiga mahasiswa dengan peluru karet sementara mahasiswa lain menderita sesak nafas karena menghirup gas air mata.

Tentara yang ditempatkan di perbukitan di dekat pos pemeriksaan itu juga menembakkan bom suara ke arah wartawan yang meliput peristiwa tersebut dan memaksa mereka pergi dari daerah tersebut, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang.

Tentara Israel pada malam sebelumnya menewaskan Omar Abu Laila (19) di Desa Obwin di daerah Ramallah setelah menyatakan ia “berada di belakang pembunuhan awal pekan ini seorang tentara Israel dan seorang pemukim” di dekat permukiman Yahudi tidak sah, Arial, di bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan.

Beberapa jam kemudian, tentara menembak dan menewaskan Raed Hamdan (21) dan Zaid Nouri (20) di Nablus, setelah melepaskan tembakan ke mobil mereka. Hamdan dan Nouri dimakamkan pada Rabu dalam prosesi pemakaman yang dihadiri oleh ribuan orang di kota yang terguncang tersebut.

Pewarta: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahasiswa bentrok dengan tentara Israel ber

Antara

Ramallah (ANTARA) – Beberapa puluh mahasiswa Birzeit University pada Rabu (20/3) berdemonstrasi di perbatasan Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, di dekat pos pemeriksaan Israel untuk memprotes pembunuhan tiga pemuda Palestina di dekat Ramallah dan Balus pada malam sebelumnya.

Tentara Israel menembakkan gas air mata dan peluru logam yang berlapis karet ke arah mahasiswa dan melukai tiga mahasiswa dengan peluru karet sementara mahasiswa lain menderita sesak nafas karena menghirup gas air mata.

Tentara yang ditempatkan di perbukitan di dekat pos pemeriksaan itu juga menembakkan bom suara ke arah wartawan yang meliput peristiwa tersebut dan memaksa mereka pergi dari daerah tersebut, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang.

Tentara Israel pada malam sebelumnya menewaskan Omar Abu Laila (19) di Desa Obwin di daerah Ramallah setelah menyatakan ia “berada di belakang pembunuhan awal pekan ini seorang tentara Israel dan seorang pemukim” di dekat permukiman Yahudi tidak sah, Arial, di bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan.

Beberapa jam kemudian, tentara menembak dan menewaskan Raed Hamdan (21) dan Zaid Nouri (20) di Nablus, setelah melepaskan tembakan ke mobil mereka. Hamdan dan Nouri dimakamkan pada Rabu dalam prosesi pemakaman yang dihadiri oleh ribuan orang di kota yang terguncang tersebut.

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratusan pengungsi pulang ke desa di Suriah

Homs (ANTARA) – Ratusan orang Suriah yang terusir pada Rabu (20/3) pulang ke Desa Al-Boweida Ash-Sharqiya di Daerah Al-Qseir di pinggir selatan Homs, setelah delapan tahun mengungsi akibat kejahatan oleh pelaku teror terhadap mereka.

Bendera Suriah dikibarkan di bundaran desa itu di tengah kegembiraan warga setempat, yang memuji prestasi besar yang dicapai oleh Tentara Arab Suriah untuk menjamin kepulangan mereka ke rumah mereka setelah penghapusan pelaku teror dari Daerah Al-Qseir.

Sejumlah warga setempat memperlihatkan kebahagiaan karena mereka bisa pulang ke Desa Al-Boweida Ash-Sharqiya setelah desa itu dibersihkan dari gerilyawan fanatik oleh Tentara Arab Suriah. Para warga menegaskan bahwa mereka akan membangun kembali rumah mereka, yang telah dihancurkan oleh gerilyawan.

Sementara itu, Kepala Kota Praja Al-Boweida Ash-Sharqiya, Mohammed Al-Mohammad mengatakan satu program ditetapkan untuk menjamin layanan prasarana di desa itu, termasuk air minum dan kebersihan, selain berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menyediakan listrik buat warga desa tersebut.

Sumber: SANA

Baca juga: Serangan koalisi AS tewaskan 3.035 orang di suriah
Baca juga: Pemerintah Suriah temukan bahan peledak C4 di Homs

  Warga Desa Al-Boweida Ash-Sharqiya memperlihatkan kebahagiaan mereka karena bisa pulang ke kampung halaman mereka. (SANA)
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Serangan koalisi AS tewaskan 3.035 orang di suriah

Antara

Idlib (ANTARA) – Ribuan warga sipil tewas sementara lebih dari setengah juta orang lagi kehilangan tempat tinggal di Suriah sejak September 2014, ketika pasukan koalisi internasional pimpinan AS melancarkan “aksi kontra-teror”, kata satu organisasi kemanusiaan yang berpusat di Inggris, pada Rabu (20.3).

Laporan oleh Jaringan Suriah bagi Hak Asasi Manusia “mendokumentasikan 3.035 warga sipil tewas, termasuk 924 anak dan 656 perempuan (perempuan dewasa) di tangan pasukan koalisi internasional sejak dimulainya campur-tangan militer mereka di Suriah sampai Maret 2019”.

Laporan itu juga mengungkapkan bahwa “sedikitnya 560.00 warga telah dipaksa mengungsi oleh serangan pasukan koalisi internasional.

Laporan tersebut memperlihatkan 32 persen kematian warga sipil disebabkan oleh serangan koalisi selama masa jabatan mantan presiden AS Barack Obama, dan serangan itu “mulai bersifat lebih sistematis dan menimbulkan lebih banyak kekacauan di bawah pemerintahan Presiden (Donald) Trump”.

“Serangan yang dilancarkan oleh pasukan koalisi internasional selama masa jabatan presiden Obama menewaskan sedikitnya 976 warga sipil, termasuk 194 anak kecil, dan 294 perempuan”, kata kelompok hak asasi manusia tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Selama masa jabatan Presiden Trump, kata laporan itu, jumlah orang yang tewas adalah “tak kurang dari 2.059 warga sipil, termasuk 730 anak kecil dan 362 peempuan”.

Pasukan koalisi internasional, katanya, juga melancarkan sedikitnya lima serangan dengan menggunakan amunisi pembakar.

Laporan tersebut juga mendokumentasikan “sedikitnya 172 serangan terhadap instalasi sipil, termasuk 25 serangan terhadap sekolah, 16 serangan terhadap instalasi medis dan empat serangan terhadap pasar”.    

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Teroris tak lepaskan satu orang pun dalam serangan di Selandia Baru

Ankara (ANTARA) – Teroris supremasi kulit putih yang melancarkan serangan pekan lalu terhadap dua masjid di Selandia Baru bahkan tidak melepaskan perempuan dan anak kecil saat ia menembaki orang yang sedang Shalat Jumat.

Sedikitnya 50 orang Muslim wafat dan banyak lagi cedera ketika Brenton Tarrant (28), kelahiran Australia, memasuki Masjid An-Nur dan Linwood di Christchurch serta melepaskan tembakan secara membabi-buta di dalam kedua masjid tersebut.

Tarrant telah didakwa melakukan pembantaian dan ditahan di penjara dengan pengamanan maksimal di Auckland tanpa akses ke media cetak atau daring.

Empat anak kecil yang berusia di bawah 18 tahun meninggal dalam pembunuhan darah dingin dan anak-anak lain masih dirawat di beberapa rumah sakit yang berdekatan dengan lokasi penembakan, kata Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Mucad Ibrahim

Mucad Ibrahim, yang berusia tiga tahun dan dilahirkan di Selandia Baru dari keluarga asal Somalia, sejauh ini adalah anak paling kecil yang dikonfirmasi telah meninggal di Masjid An-Nur.

Saudara dan ayahnya selamat dalam penembakan teroris itu dengan berpura-pura mati. Tapi Mucad, yang terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang terjadi, berdiri dan berlari.

Ia ditembak dan meninggal di pelukan ayahnya.

“Ia adalah Kiwi yang dilahirkan sebagai Muslim yang penuh energi, cinta dan kebahagiaan,” kata keluarganya di dalam satu pernyataan.

Kiwi adalah nama sebutan yang digunakan masyarakat internasional buat orang dari Selandia Baru.

“Ia dikenang di masyarakat kami sebagai anak kecil yang berasal bukan dari apa-apa selain perwujudan belas kasih, kedamaian dan cinta Tuhan, ” kata mereka.

“Mengetahui bahwa Selandia Baru dan seluruh dunia berdiri di belakang anak lelaki kami, kembali meyakinkan kami bahwa kekerasan dan rasisme tidak diterima di dunia kami,” kata mereka.

Kata-kata kakaknya di Facebook masih berkumandang.

“Merindukanmu saudaraku tercinta,” katanya.

Abdullah Dirie

Abdullah (4), yang paling muda di keluarganya, bersama empat saudaranya di dalam masjid yang semuanya selamat dari serangan teroris.

Keluarganya telah menyelamatkan diri dari Somalia, yang dicabik perang, pada pertengahan 1990-an sebagai pengungsi dan menetap di Selandia Baru.

Pamanya, Abdulrahman Hashi, seorang tokoh agama di satu masjid di Kota Minnepolis, AS, mengatakan kepada New Zealand Herald bahwa serangan teror adalah masalah ekstremisme.

“Sebagian orang mengira orang Muslim di negeri mereka adalah bagian dari itu, tapi ini adalah orang yang tak bersalah,” katanya.

Sayyad Milne

“Saya mencintai anak lelaki kecil saya. Ia baru berusia 14 tahun,” kata ayah Sayyad Milne, John, kepada The New Zealand Herald. Ia menangis sepanjang wawancara.

Sayyad, siswa yang berusia 10 tahun dan mencintai sepak bola, adalah salah satu dari dua siswa Sekolah Menengah Cashmere yang meninggal dalam serangan teroris bersama Hamza Mustafa –siswa yang berusia 12 tahun.

“Ia membuktikan dirinya bukan hanya sebagai penjaga gawang sejati tapi seorang rekan dan teman yang luar biasa, pemain tim sesungguhnya dengan sikap yang luar biasa dan kepribadian yang hangat serta bersahabat,” kata St. Albans Shirley Football Club di dalam satu pernyataan di Facebook.

“Sayyad adalah salah seorang dari kami, dan kami akan selalu mengingat dia,” katanya.

Hamza Mustafa

Hamza Mustafa, yang berusai 16 tahun, secara insting menelepon ibunya ketika penembakan dimulai di Masjid An-Nur.

“Ia mengatakan ‘Ibu, ada seseorang memasuki masjid dan ia menembaki kami’,” kata ibunya, Salwa, sebagaimana diberitakan jejaring berita Stuff.

“Saya menelepon ‘Hamza, Hamza’, dan saya dapat mendengar suara pelannya, dan setelah itu, semuanya hening,” katanya.

Wanita itu terus memegang telepon selama 22 menit, dengan harapan Hamza akan menjawab.

“Teleponnya nyala, tapi saya tak bisa ngomong dengan dia. Setelah itu seseorang mengambil telepon tersebut dan memberitahu saya ‘anakmu tidak bernafas, saya kira ia meninggal’.”

“Hidup kami benar-benar telah berubah,” kata Salwa setelah kehilangan suaminya dan “anak yang paling luar biasa” di Rumah Sakit Christchurch, tempat putranya yang lain, Zaid (13), mulai pulih dari dua luka tembak.

Ketika ditanya mengenai teroris supremasi kulit putih yang melakukan pembantaian tersebut, Salwa menjawab, “Tuhan akan menghukum dia.”

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019