Presiden Abbas: Palestina untuk rakyat Palestina

Ramallah (ANTARA) – Saat memperingati Hari Tanah Ke-43, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Sabtu mengatakan Palestina hanya akan menjadi milik orang Palestina.

Abbas menegaskan Negara Palestina Merdeka dengan perbatasan 4 Juni 1967 dan Al-Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kotanya tak terelakkan dan pasti akan terwujud.

“Penderitaan rakyat kita selama 100 tahun dan pengorbanan yang sangat besar yang diberikan oleh rakyat yang besar ini takkan sia-sia,” katanya.

“Peringatan Hari Tanah, yang abadi, adalah waktu buat rakyat kita untuk memperbarui komitmen mereka pada keteguhan dan menegakkan prestasi. Dengan keteguhan rakyat kita, kita bisa menggagalkan semua rencana mereka untuk menyerang,” ia menambahkan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam.

Presiden Palestina tersebut memberi penghormatan buat mereka yang gugur pada Hari Tanah dan semua yang menemui ajal buat Palestina, serta yang cedera dan tahanan, dan menekankan bahwa tak seorang pun akan menghentikan tuntutan bagi pembebasan Palestina.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Iran ungsikan warga yang terancam banjir

Dubai (ANTARA) – Pihak berwenang di Iran pada Sabtu mengungsikan warga desa-desa yang terancam banjir di wilayah barat daya, sementara prakiraan cuaca melaporkan kemungkinan hujan lebat lagi yang telah merenggut sedikitnya 45 korban jiwa, media pemerintah melaporkan.

Televisi pemerintah menyebutkan sedikitnya 11 desa yang berada di sekitar Sungai Dez dan Karkheh, yang berada di barat daya di provinsi Khuzestan –yang kaya akan minyak– diungsikan sementara petugas mengeluarkan air dari dua bendungan utama ke sungai-sungai karena diperkirakan akan ada hujan lebih banyak.

Menteri pertambangan Reza Ardakanian, yang mengurusi sumber-sumber air mengatakan, pihak berwenang bekerja sepanjang waktu untuk “mengendalikan air bah dan menekan kemungkinan kerusakan”.

“Diperkirakan dalam lima hari ke depan sekitar tiga miliar kubik air akan mengalir ke dalam bendungan di Khuzestan dari air hujan … 1,8 miliar di antaranya (di atas daya tampung) juga akan dilepas,” katanya kepada televisi pemerintah.

Ptugas pemerintah mengatakan tidak ada kota yang akan dikosongkan, tetapi desa-desa dan pertanian di sekitar sungai akan dikosongkan, dan berjanji akan memberikan ganti rugi kepada petani yang kehilangan panen dan ternak.

Sedikitnya 45 orang meninggal awal pekan ini akibat banjir bandang di Iran Utara dan selatan akibat hujan yang paling lebat dalam sedikitnya satu dasawarsa, menurut kantor berita pemerintah IRNA –yang mengutip Menteri Kesehatan Saeid Namaki.

Bagian barat dan barat daya negara tersebut diperkirakan akan menanggung amukan badai pada hari-hari ke depan.

Polisi mengulangi seruan agar masyarakat menghindari perjalanan yang tidak mendesak kendati Iran sedang merayakan libur tahun baru Nowruz, atau awal musim semi yang menjadi saat-saat banyak keluarga melancong.

Iran menerapkan langkah-langkah untuk menghentikan pengaruh hujan dan banjir pada terminal ekspor minyak mentah di Pulau Kharg di Teluk, kata kepala Perusahaan Terminal Minyak Iran kepada kantor berita semi-pemerintah, Mehr, Sabtu.

Perusahaan gas nasional Iran sebelumnya mengatakan jaringan pipa mereka tidak terpengaruh oleh cuaca buruk.

Sumber: Reuters

Baca juga: Presiden Rouhani periksa kerusakan akibat banjir di Iran Utara
Baca juga: Banjir bandang renggut 11 korban jiwa di Iran selatan

Penerjemah: Maria Dian A
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Duta besar Turki untuk London serukan keadilan di seluruh dunia

Antara

London (ANTARA) – Serangan teroris baru-baru ini di dua masjid di Selandia Baru “mesti mengingatkan kita bahwa tak ada negara yang kebal dari terorisme”, kata duta besar Turki untuk London pada Jumat (29/3).

Semua orang memerlukan keadilan dan cara menyelesaikan banyak masalah di dunia terletak pada keadilan, kata Umit Yalcin pada Jumat dalam acara santap siang yang diselenggarakan untuk menghormatinya oleh East London Mosque and Muslim Centre.

Yalcin menyatakan ia “terkesan” oleh Mohammed Mahmoud, Imam East London Mosque –yang pergi ke Selandia Baru untuk membantu meringankan kepedihan orang Muslim setelah serangan teroris yang menewaskan 50 orang di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru.

Ia mengatakan ada keperluan untuk menciptakan hubungan lembaga guna menyelenggarakan kegiatan dan acara dengan masyarakat Muslim dan Kedutaan Besar Turki.

“Orang Turki adalah bagian dari masyarakat Muslim yang kuat di London, dan saya bangga dengan sumbangan budaya oleh masyarakat Muslim di kota ini,” kata Yalcin, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi.

Jika orang Muslim berhasil di mana pun mereka berada, itu akan menjadi dorongan yang sangat besar buat Turki, katanya.

Seorang wakil dari kelompok derma Muslim Aid memuji “pendekatan fenomenal Turki” kepada pengungsi dengan menyebut mereka “tamu” dan mengucapkan terima kasih kepada Turki serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Sumber: Anadolu Agendy

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pasukan Israel serang peserta pawai di Tepi Barat pada Hari Bumi

Antara

Qalqilia (ANTARA) – Satu orang Palestina cedera dan banyak lagi sesak nafas akibat menghirup gas air mata pada Jumat (29/3), saat pasukan Israel menyerang beberapa pertemuan terbuka di banyak daerah Tepi Barat Sungai Jordan.

Pawai terbuka itu diselenggarakan untuk memperingati Hari Bumi Ke-43, kata beberapa sumber lokal.

Pasukan Israel juga menggunakan gas air mata dan peluru yang berlapis karet untuk menyerang pemrotes yang ikut dalam kegiatan di Desa Al-Mughayer di dekat Ramallah, Tepi Barat. Pasukan Israel melukai seorang pemrotes serta membuat banyak orang sesak nafas karena menghirup gas air mata.

Di Kabupaten Qalqilia, bagian utara Tepi barat –yang diduduki, pasukan Israel menyerang dengan menggunakan peluru logam yang berlapis karet terhadap orang Palestina yang ikut dalam protes non-kekerasan mingguan di Desa Kfar Qaddum, tapi tak ada laporan mengenai korban cedera.

Sementara itu, tentara Israel menyerang pemrotes yang memperingati Hari Bumi di dekat Desa Burqa, bagian utara Nablus. Tak ada laporan mengenai korban cedera.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tentara Israel tembak, lukai 10 orang Palestina di Jalur Gaza

Antara

Kota Gaza (ANTARA) – Sedikitnya 10 orang Palestina ditembak dan cedera terkena amunisi aktif, termasuk satu orang yang menderita luka serius, dan puluhan orang lagi sesak nafas saat pasukan Israel menyerang peserta “Pawai Akbar Kepulangan”.

Pasukan Israel menembakkan peluru aktif dan tabung gas air mata ke orang Palestina yang berkumpul di dekat pagar kawat-duri perbatasan antara Jalur Gaza dan Israel di bagian timur dan utara Jalur Gaza untuk ikut dalam protes Pawai Akbar Kepulangan, kata beberapa sumber. Pasukan Israel menembak dan melukai tak kurang dari 10 orang, termasuk satu orang yang menderita cedera kritis.

Satu orang Palestina menderita cedera kritis setelah ditembak dengan peluru aktif oleh pasukan Israel, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Pasukan Israel menyerang peserta protes di Kota Jabalia, bagian timur Kota Gaza.

Empat orang menderita luka dan semuanya dibawa ke Rumah Sakit Indonesia di bagian utara Jalur Gaza untuk diberi perawatan medis.

Puluhan orang lagi menderita sesak nafas karena menghirup gas air mata.

Sementara itu, seorang anak kecil cedera ringan setelah terkena pecahan peluru aktif yang ditembakkan oleh tentara Israel ke arah protes serupa di sepanjang daerah perbatasan di sebelah timur Kamp Pengungsi Al-Bureij di bagian tengah Jalur Gaza. Anak tersebut diobati di lokasi.

Pasukan Israel juga menyerang petugas paramedis di lapangan dengan gas air mata, sehingga merusak satu mobil ambulans dan memecahkan kaca jendelanya. Kaki seorang petugas paramedis terkena tabung gas air mata yang ditembakkan tentara Israel langsung ke arah dia.
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemukim Yahudi tanam pohon zaitun di tanah milik orang Palestina

Antara

Lembah Jordan (ANTARA) – Pemukim Yahudi menanam pohon zaitun di padang rumput milik orang Palestina di Desa Al-Farisya di sebelah timur Tubas, bagian utara Lembah Jordan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Palestina mengenai perampasan tanah mereka.

Aref Daraghmeh, seorang pegiat lokal, mengatakan sejumlah pemukim Yahudi menyerbu padang rumput tersebut di Desa Al-Farisya, yang berada di dekat permukiman Yahudi tidak sah “Rotem” dan kemudian menanam puluhan pohon zaitun di sana.

Menurut organisasi hak asasi manusia Palestina, Al-Haq, sejak awal pendudukan militernya pada 1967, penguasa Israel secara sistematis telah merampas tanah orang Palestina untuk pembangunan dan perluasan permukiman Yahudi di Lembah Jordan, serta secara tidak sah mengeksploitasi sumber daya alam Palestina di daerah itu.

“Melalui perbuatan ini, penguasa Israel terus secara tidak sah melaksanakan hak kedaulatan atas Lembah Jordan dan menciptakan fakta di lapangan dengan maksud secara paksa memindahkan penduduk Palestina dari Lembah Jordan dan secara permanen mencaplok tanah tersebut,” kata Al-Haq.

Israel, yang mempertahankan kekuasaan militer dan sipil atas Lembah Jordan dan Area C di Tepi Barat Sungai Jordan, berusaha mengusir orang Palestina yang tinggal di sana dan pada saat yang sama membangun permukiman baru Yahudi.

Sumber: WAFA
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Turki, Rusia kecam keputusan AS mengenai Dataran Tinggi Golan

Ankara (ANTARA) – Turki dan Rusia pada Jumat mengecam keputusan AS mengenai Dataran Tinggi Golan, dan mengatakan itu melanggar hukum internasional.

“Kami dengan tegas tidak mengakui keputusan semacam itu dan tandatangan semacam itu (Presiden AS Donald Trump) sebab itu bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB. Ini adalah wilayah Suriah,” kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dalam satu taklimat di Provinsi Laut Tengah Antalya, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam.

Pernyataan Cavusoglu dikeluarkan setelah Pertemuan Kelompok Perencana Strategis Gabungan Turki-Rusia Ke-7. Dalam pertemuan itu, menteri luar negeri Turki membahas hubungan bilateral serta perkembangan regional dan internasional saat ini dengan timpalannya dari Rusia Sergey Lavrov.

Cavusoglu mengatakan keputusan AS tidak memberi sumbangan bagi kestabilan dan perdamaian regional. Ia menambahkan, “Sebaliknya, itu menciptakan kerusuhan dan kekacauan di wilayah tersebut.”

Sementara itu Lavrov mengatakan Rusia juga tidak mengakui keputusan tersebut dan mengatakan, “Ini bertentangan dengan hukum internasional. Semua jenis hukum internasional dilanggar dan dihancurkan.”

Pada Senin (26/3), Trump menandatangani pengumuman presiden yang secara resmi “mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel”.

Israel menduduki sebanyak dua-pertiga Dataran Tinggi Golan sebagai de fakto akibat konflik. Israel secara resmi mencaplok wilayah tersebut pada 1981 –tindakan yang dengan suara bulat ditolak pada saat itu oleh Dewan Keamanan PBB.

Israel telah lama mendorong Washington agar mengakui klaimnya atas Dataran Tinggi Golan –yang direbutnya dari Suriah dalam Perang Timur Tengah 1967.

Turki, Rusia, China, Jerman dan negara lain sudah menentang tindakan yang paling kontroversial Washington dalam beberapa tahun belakangan.

Cavusoglu juga mengatakan Ankara senang dengan peningkatan hubungan bilateral dengan Moskow. Ia menambahkan, “Hubungan kami meningkat di setiap bidang mulai dari ekonomi sampai kebudayaan. Kami mewujudkan proyek yang sangat penting.”

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Israel setujui 4.500 rumah baru di Tepi Barat

Al-Quds, Palestina (ANTARA) – Pemerintah Israel pekan depan diduga akan menyetujui pembangunan 4.500 unit rumah baru khusus buat orang Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan, yang diduduki, demikian laporan Lembaga Penyiaran Israel (IBA) pada Jumat.

Menurut IBA, persetujuan tersebut diperkirakan ditunda sampai pemilihan anggota Knesset (Parlemen) Israel, yang dijadwalkan diselenggarakan pada 9 April, jika pertikaian yang berlangsung antara menteri pertahanan dan keuangan tidak diselesaikan lebih dulu.

Sebanyak 650.000 pemukim Yahudi saat ini tinggal di lebih dari 100 permukiman di Al-Quds (Jerusalem) Timur dan Tepi Barat –yang diduduki Israel, kata Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Al-Quds Timur sebagai wilayah yang diduduki dan menganggap semua kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di sana tidak sah.

Sementara itu rakyat Palestina menginginkan kedua wilayah itu –bersama dengan Jalur Gaza– termasuk di dalam Negara Palestina pada masa depan.

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tunisia akan koordinasikan tanggapan Arab atas kebijakan AS

Tunis (ANTARA) – Pemerintah Tunisia akan berkoordinasi dengan negara-negara lain Arab untuk menanggapi keputusan Amerika Serikat, yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, kata Meneteri Luar Negeri Khemaies Jhinaoui pada Jumat.

Jhinaoui berbicara dalam pertemuan para menteri luar negeri Arab menjelang Tunisia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi tahunan Liga Arab, yang diperkirakan dipusatkan pada keeputusan AS itu mengenai Dataran Tinggi Golan dan langkahnya tahun lalu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Kami akan kerja sama dengan negara-negara Arab dan komunitas internasional untuk menanggapi keputusan ini dalam berbagai forum internasional dan regional,” kata Jhinaoui kepada para menlu Arab dalam pertemuan di Tunis.

Tunisia saat ingin menjadi ketua bergiliran Liga Arab.

Negara-negara Arab mengutuk keputusan Presiden AS Donald Trump yang dikeluarkan pekan lalu untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Mereka memandang kawasan itu sebagai wilayah yang diduduki milik Suriah, yang keanggotaannya di Liga Arab ditangguhkan pada awal perang saudara yang berlangsung hampir delapan tahun.

Israel menguasai Dataran Tinggi Golan dari Suriah dan Yerusalem Timur Arab dari Jordania dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaplok keduanya dalam usaha-usaha yang tak diakui secara internasional.

Menlu Arab Saudi Ibrahim al-Assaf mengatakan dalam pertemuan tersebut bahwa negaranya mendukung integritas wilayah Suriah dan satu solusi politik didasarkan dialog antara pemerintah dan oposisi.

Assaf mengatakan oposisi Suriah bersatu hendaknya muncul sebelum dimulainya dialog dengan pemerintah Suriah.

Sumber: Reuters

Baca juga: Pengakuan AS terkait Golan semakin membuka luka Timur Tengah
Baca juga: Pengakuan AS terkait Golan dikhawatirkan gerus multilateralisme
Baca juga: PBB: Sikap kami mengenai Dataran Tinggi Golan dilandasi resolusi DK

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

10 juta orang Afghanistan hadapi kesulitan besar setelah cuaca ekstrem

Kabul, Afghanistan (ANTARA) – Sepuluh juta orang di Afghanistan –lebih dari seperempat warganya– menghadapi rawan pangan sangat akut dan memerlukan bantuan mendesak setelah banjir serta kemarau melanda negeri itu.

Masyarakat Bulan Sabit Merah Afghanistan dan Federasi Palang Merah Internasional dan Masyarakat Bulan Sabit Merah (IFRC) mengatakan kemarau yang berlangsung tiga tahun telah menyebabkan gagal panen parah, kesulitan ekonomi, kelaparan dan hilangnya nyawa, serta memaksa 266.000 orang meninggalkan rumah mereka.

Pada Maret 2019, cuaca ekstrem menambah parah kesulitan, ketika hujan di atas normal dan salju turun sementara tersedia keterbatasan tanaman dan kemampuan untuk menyerap air, sehingga mengkibatkan banjir di sembilan provinsi. Sebanyak 63 orang tewas dan tak kurang dari 281.000 orang meninggalkan rumah mereka dan pergi ke tempat penampungan sementara dengan layanan yang tidak memadai.

Perubahan cuaca meningkatkan kesulitan buat rakyat Afghanistan, kata Kantor Berita Afghanistan, Bakhtar –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam. Temperatur naik, sehingga mengubah pencairan salju, dan hujan makin tidak menentu, sementara resiko kemarau dan banjir meningkat.

Bencana yang berulangkali terjadi telah mengikis kemampuan rakyat untuk menanggungnya. “Jutaan orang memerlukan bantuan kemanusiaan penyelamat nyawa secepatnya dan cara untuk keluar dari krisis yang berlarut-larut,” kata Sekretaris Jenderal Masyarakat Bulan Sabit Merah Afghanistan Dr. Nilab Mobarez. “Banjir adalah bencana paling akhir yang secara menyakitkan menguji keuletan rakyat, yang sudah teregang sampai batas akhir akibat kemarau. Keadaan sungguh mengkhawatirkan sebab banjir diperkirakan masih akan terjadi.”

Di seluruh banyak wilayah negeri tersebut, warga kekurangan air aman, menghadapi perawatan kesehatan dan kebersihan yang buruk, yang menambah parah tingkat bencana gizi buruk. “Banjir mesti menjadi peringatan yang memicu penanaman modal sangat besar guna membantu rakyat yang saat ini luput dari pandangan media atau lembaga kemanusiaan dalam krisis … dengan akses terbatas,” kata Dr. Nirab Mobarez.

Pada 17 Maret 2019, IFRC menyampaikan permohonan bantuan dan darurat sebanyak tujuh juta franc Swiss untuk mendukung Masyarakat Bulan Sabit Merah Afghanistan guna menyediakan tempat berlindung, kesehatan dan perawatan, air, kebersihan dan kesehatan, dan keperluan dasar dan kehidupan buat sebanyak 650.000 orang –92.500 rumah tangga– yang terpengaruh oleh banjir dan kemarau selama 12 bulan. Rencana itu juga meliputi kegiatan pengurangan resiko bencana dan diperkuatnya kemampuan Bulan Sabit Merah.

Pendekatan jangka panjang yang berorientasi keuletan akan menangani sebagian penyebab utama kerentanan rakyat, seperti air, kebersihan dan perawatan kesehatan, dukungan pertanian seperti kegiatan cerdas-cuaca dan campur tangan yang berlandaskan uang kontan.

Baca juga: Cuaca ekstrem tewaskan 50 orang di Afghanistan

Baca juga: Korban tewas akibat salju longsor di Afghanistan naik jadi 191 orang

Sumber: Bakhtar News Agency

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rakyat Palestina rayakan Hari Bumi, tolak pengumuman Trump

Damaskus (ANTARA) – Rakyat Palestina pada Jumat menyelenggarakan dua pawai rakyat untuk memperingati Hari Bumi ke-43 dan menolak pengumuman tidak adil Presiden AS Donald Trump mengenai Al-Quds dan Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang diduduki Israel.

Peserta pawai mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari paket wilayah Suriah dan Al-Quds (Jerusalem) adalah ibu kota abadi Palestina.

Rakyat Palestina di Kamp Jaramana dan Khan Dannoun di Pinggir Damaskus tersebut menyampaikan penolakan tegas mereka atas resolusi dan rancangan kolonialis yang bertujuan merusak hak asasi rakyat Arab, yang berjuang melawan melawan pendudukan Zionis, kata Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam.

Selain itu, tokoh rakyat dan pejabat dari Provinsi Quneitra di Al-Battikha yang berkumpul untuk para pengungsi menyelenggarakan aksi untuk menolak pengumuman Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Mereka menekankan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah dan pengumuman Trump batal dan tidak sah dan itu tidak mengubah identitas Golan sebagai bagian dari Provinsi Quneitra, Suriah.

Baca juga: Presiden Palestina kutuk keras keputusan AS mengenai Al-Quds-Golan

Sumber: SANA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelajar Indonesia di Jordania berharap capres soroti isu Palestina

Amman (ANTARA) – Jelang pelaksanaan debat calon presiden dan wakil presiden keempat dengan tema keamanan dan hubungan internasional yang akan digelar pada 30 Maret, beberapa pelajar Indonesia menyampaikan harapan agar isu Palestina dapat menjadi sorotan utama kedua pasangan.

Harapan itu, salah satunya, disampaikan Ihtisyam, mahasiswa jurusan ekonomi di Universitas Yarmouk, Jordania, bahwa selama ini Indonesia telah konsisten mendukung kemerdekaan dan pembangunan kapasitas Palestina, namun perjuangan di tingkat internasional masih perlu ditingkatkan.

“Kita perlu melihat bahwa calon-calon pemimpin kita masih berkomitmen, terus berjuang untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel,” kata dia.

Selain itu, Ihtisyam berpendapat bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif perlu dimanfaatkan lebih baik lagi untuk mendukung diplomasi Palestina, baik di PBB dan organisasi internasional lainnya, maupun secara bilateral ke negara-negara lain.

“Seperti di Jordan, isu Palestina sangat sensitif karena pemerintah Jordan bersedia menampung ratusan ribu pengungsi Palestina, yang tentunya turut mengambil anggaran negara mereka. Jadi saya pikir, Indonesia juga perlu mendukung pengungsi Palestina melalui Jordania,” kata dia.

Terkait pengungsi Palestina, Indonesia telah berkomitmen meningkatkan dana bantuan kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebesar 1 juta dolar AS atau setara sekitar Rp14 miliar pada 2019 dari sekitar 200 ribu dolar AS atau sekitar Rp2.9 miliar pada 2018.

Harapan senada juga disampaikan Nadiyah Dinilah yang menemani suaminya mengambil pascasarjana di Universitas World Islamic Science and Education (WISE) di Jordania, bahwa peran Indonesia untuk mendukung Palestina sangat krusial dan diakui oleh Bangsa Palestina sendiri.

“Tapi, itu belum cukup, apalagi Indonesia saat ini jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga sangat perlu meningkatkan lobi atau diplomasi Indonesia untuk membela Palestina di tingkat dunia. Terutama karena Amerika sangat berat sebelah mendukung Israel,” kata dia.

Menurut salah satu diaspora muda lulusan Sastra Arab UI, sangat dipahami bahwa Amerika Serikat memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, karena itu diplomasi Indonesia diperlukan untuk menggalang dukungan internasional bagi Palestina.

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jordania akan menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung pada 12 April 2019 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 1.032 orang dari 1.486 diaspora Indonesia di Jordania. Di antara jumlah DPT tersebut terdapat 130 pemilih muda yang sebagian besar pelajar di Jordania.
 

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pekerja migran berharap pemilu hasilkan pemimpin pro-perlindungan WNI

Amman (ANTARA) – Pekerja migran Indonesia (PMI) berharap bahwa pemilihan umum serentak pada 17 April dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berpihak pada peningkatan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

“Semoga bisa lebih merasa aman di sini, kita ‘kan di sini kerja pakai dokumen alhamdulillah lancar, tapi teman-teman ‘luaran’ ada banyak dan bagaimana supaya mereka juga aman, pemerintah juga perlu atasi,” kata Nur Wati, salah satu PMI di Amman, Jordania, Kamis malam.

Nur Wati merupakan salah satu PMI yang bekerja di Jordania secara legal, dan beruntung majikannya tertib memperpanjang masa tinggal di imigrasi Jordania. Namun, banyak dari teman-teman Nur yang masuk secara ilegal dan atau telah habis masa izin tinggal sehingga menjadi pekerja ilegal atau istilah di antara PMI adalah “luaran”.

Nur yang telah tinggal di Jordania selama hampir 12 tahun sudah dua kali menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang digelar Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jordania.

“Harus milih karena saya ‘kan orang Indonesia, saya mau pemimpin yang saya pilih juga. Tempat coblosan juga dekat dan bisa pakai pos,” kata Nur yang bekerja di salon kecantikan di Kota Amman, sekitar 15 menit berkendara mobil ke TPS Amman di Wisma Duta Besar Indonesia.

Karena itu, dia mengapresiasi pemerintah Indonesia yang berupaya menjangkau sebanyak mungkin WNI di Jordania untuk dapat menggunakan hak suara mereka dalam pemilu, yang akan diselenggarakan pada 12 April 2019.

Dalam wawancara secara terpisah, Ketua PPLN Jordania Miftah Nafid Firdaus mengatakan sosialisasi pemilu terus dilakukan kepada diaspora Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jumlahnya mencapai 1.032 orang dari total 1.486 diaspora Indonesia di Jordania.

“Hari pemilihan sengaja dipilih tanggal 12 karena hari libur di sini Jumat, sehingga harapan kami makin banyak diaspora Indonesia yang bisa datang ke TPS maupun ke KSK untuk menggunakan hak suara mereka,” kata dia.

Dari 1.032 DPT, 956 orang akan memilih langsung ke dua TPS di Wisma Duta di Amman, 22 surat suara dikirim melalui pos dan sisanya melalui Kotak Suara Keliling (KSK) di Kota Aqaba. ***2***
Baca juga: KBRI Amman pulangkan 19 pekerja migran lewat program amnesti Jordania
 Baca juga: Menlu resmikan Gedung Pelayanan Publik Indonesia di luar negeri
Baca juga: Facebook jadi alat utama sosialisasi Pemilu 2019 di Jordania

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Facebook jadi alat utama sosialisasi Pemilu 2019 di Jordania

Kami mengedepankan sosialisasi di Facebook dan Instagram, tapi karena sebagian besar warga diaspora kita yang ada di Jordan ini lebih aktif di Facebook, maka untuk pengumuman ataupun ada pemberitahuan kita sebarkan lewat Facebook karena lebih efektif

Amman (ANTARA) – Media sosial Facebook menjadi alat utama Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Amman menyelenggarakan sosialisasi pemilu serentak kepada diaspora Indonesia yang bermukim di Jordania untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada April 2019.

“Kami mengedepankan sosialisasi di Facebook dan Instagram, tapi karena sebagian besar warga diaspora kita yang ada di Jordan ini lebih aktif di Facebook, maka untuk pengumuman ataupun ada pemberitahuan kita sebarkan lewat Facebook karena lebih efektif,” kata Ketua PPLN Jordania Miftah Nafid Firdaus di Kantor PPLN yang menumpang di Kedutaan Besar RI di Amman, Jordania, Kamis.

“Kita tidak bikin iklan konvensional karena sulit sampai ke mereka dan juga tidak membuat website khusus karena teman-teman juga kesusahan akses karena mayoritas pekerja migran, jadi kita gunakan yang available buat mereka,” lanjut dia.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jordania mencapai 1.032 orang yang akan dapat memilih di Jordania secara langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Wisma Duta Besar Amman pada 12 April 2019, lewat pos dan dengan mendatangi Kotak Suara Keliling (KSK) di Kota Aqaba.

Dari 1.032 DPT, 956 orang akan memilih langsung ke dua TPS di Wisma Duta di Amman, 22 surat suara dikirim melalui pos dan sisanya melalui KSK. Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jordania Miftah Nafid Firdaus (berdiri kiri) dan salah satu diaspora Indonesia di Jordania (kanan) berinteraksi dalam kuis seputar sosialisasi penyelenggaraan pemilu di Wisma Duta Besar RI di Amman, Jordania, Kamis malam (28/3/2019). (ANTARA/Azizah Fitriyanti)
Meskipun diakui sosialisasi paling efektif adalah lewat Facebook, namun PPLN Jordani juga melakukan tatap muka kepada para diaspora Indonesia sejak mereka dilantik pada Februari lalu, antara lain ke Kota Aqaba, kepada tenaga profesional di pertambangan di Amman, Ma’an dan Qatroneh, serta melalui sambungan telepon satu per satu.

Termasuk sosialisasi yang diselenggarakan di Wisma Duta Besar RI di Amman, Kamis malam, yang dihadiri sekitar 300 diaspora Indonesia yang berasal dari kalangan mahasiswa, pekerja migran Indonesia, dan warga Indonesia yang menikah dengan warga negara Jordania.

“Kami sudah siap 90 persen dan sisa waktu ini kami gunakan untuk mengintensifkan sosialisasi,” kata Miftah.

Baca juga: 18.480 WNI salurkan hak pilih melalui Pos Singapura

Baca juga: PPLN Kota Kinabalu kekurangan 6.418 surat suara DPR RI

Baca juga: Panitia Pemilihan Kuala Lumpur lantik 2.491 KPPSLN
 

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengakuan AS terkait Golan semakin membuka luka Timur Tengah

Jakarta (ANTARA) – Indonesia tidak bisa menerima pernyataan Amerika Serikat (AS) yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel dan langkah Washington tersebut semakin membuka luka Timur Tengah, ujar Wakil Tetap RI untuk PBB Hasan Kleib.

“Adanya pernyataan dari AS bahwa Golan, karena nilai strategisnya menjadi milik Israel, sangat mengkhawatirkan dan tentunya kita tidak bisa menerima karena itu wilayah sah Suriah,” kata Dubes Hasan di Jakarta, Kamis malam.

Berdasarkan prinsip dalam Piagam PBB serta berbagai elemen yang terkandung dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, Dataran Tinggi Golan adalah bagian tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Wilayah strategis yang terletak di perbatasan Israel dan Suriah yang memiliki tanah yang subur dan sumber daya air ini dicaplok oleh Israel pada 1981. Aneksasi sepihak Israel tidak diakui secara internasional, dan Suriah menuntut pengembalian Dataran Tinggi Golan sebagai teritorinya.

Pengakuan AS terkait Dataran Tinggi Golan, menurut Hasan, akan menimbulkan implikasi pada status wilayah tersebut.

“Implikasi yang dikhawatirkan dengan adanya dukungan AS, Israel atas dasar keamanan negaranya akan mengklaim bahwa Golan dudah bukan lagi wilayah pendudukan tetapi wilayah mereka. Ini akan menyulitkan dalam proses pembebasan Golan dari penguasaan Israel,” kata Hasan.
 

Sikap AS ini juga semakin memperburuk situasi keamanan di Timur Tengah, menyusul pengakuan negara tersebut atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, padahal Palestina mengharapkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara masa depan.

“Ini akan semakin membuka luka di Timur Tengah mengingat kondisi Suriah yang sedang tidak stabil. Kalau Suriah negara kuat tentunya Israel tidak akan semena-mena,” kata Hasan.

Hasan mengatakan bahwa isu mengenai Dataran Tinggi Golan kerap dibahas dalam pertemuan-pertemuan DK PBB yang menekankan bahwa seluruh negara anggota harus patuh pada resolusi yang ada.

Resolusi yang dimaksud antara lain Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981) yaitu penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap jurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan , serta penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah. ***2***

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Rahmad Nasution
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Palestina berharap ada pelatihan teknis media sosial dari Indonesia

Dari pelatihan pembangunan kapasitas yang diberikan Indonesia, kami belajar banyak untuk mengatur pemerintahan dan mengurus bangsa kami secara mandiri, InsyaAllah,” kata dia

Amman (ANTARA) – Saja Marwan Zalloum, pegawai di Kantor Wali Kota Hebron, Palestina, mengharapkan ada pelatihan teknis dari Indonesia tentang pemanfaatan sosial media untuk menyebarkan situasi terkini dari Palestina

“Khususnya situasi dari H2, wilayah Hebron yang diduduki Israel setelah Netanyahu menolak memperpanjang kehadiran TIPH di Kota Tua Hebron,” kata dia di Amman, Jordania, Jumat.

Ditemui di sela-sela penutupan pelatihan teknis dari pemerintah Indonesia tentang pengadaan barang dan jasa (tender) dan tata kelola pemerintahan yang baik, Saja menceritakan bahwa sejak Temporary International Presence in Hebron (TIPH) pergi, situasi makin menyiksa bagi warga Palestina.

“Karena sudah tidak ada lagi yang mengawasi sehingga Israel merasa mereka yang berkuasa dan bertindak sewenang-wenang. Kekerasan tentara Israel tidak pandang bulu, orang dewasa, orang tua, bahkan anak-anak, semuanya merasakan,” kata Saja, yang ayahnya meninggal ditembak tentara Israel.

Menurut Saja, saat ini walikota Hebron, telah menyerukan kepada warga Palestina, khususnya anak-anak muda, untuk memanfaatkan ponsel pintar mereka untuk memotret atau merekam video jika terjadi insiden kekerasan dengan militer Israel kemudian mengunggah ke media sosial.

Namun, belum banyak yang bisa yang melakukannya secara efisien dan efektif karena mereka asal ambil, terlebih lagi akses internet juga dikuasai Israel.

“Bagaimana mengabarkan ketidakadilan yang kami terima di rumah kami sendiri, bagaimana membuat dunia tahu bahwa kekerasan Israel kepada Palestina nyata adanya,” kata dia.

Namun, Saja juga berharap bahwa penggunaan media sosial secara efektif juga bisa dimanfaatkan untuk mengabarkan kepada dunia bahwa Palestina siap dan mampu menjadi negara merdeka, misalnya tentang produksi minyak zaitun atau kurma yang berkualitas dan bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sana.

Dengan begitu, Saja berharap makin banyak negara yang mengakui kemerdekaan Palestina dan memaksa Israel untuk mematuhi resolusi PBB dan hukum internasional.

“Harapan saya Israel berhenti menjajah kami, mematuhi hukum internasional dan dengan begitu Palestina benar-benar merdeka secara politik, maupun ekonomi,” kata dia.

Untuk itu, Saja juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi bangsa merdeka, baik secara bilateral maupun di tingkat internasional.

“Dari pelatihan pembangunan kapasitas yang diberikan Indonesia, kami belajar banyak untuk mengatur pemerintahan dan mengurus bangsa kami secara mandiri, Insya Allah,” kata dia.

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengakuan AS terkait Golan dikhawatirkan gerus multilateralisme

Jakarta (ANTARA) – Pernyataan Amerika Serikat (AS) yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel dikhawatirkan menggerus semangat multilateralisme yang selama ini dibangun diantara negara-negara dunia.

Sikap AS mengenai Dataran Tinggi Golan yang sebenarnya lebih didorong oleh kepentingan politik dalam negerinya, dianggap akan membahayakan prinsip-prinsip multilateralisme dan diikuti oleh negara-negara lain, seperti pada saat AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pernyataan AS tersebut juga bertentangan dengan prinsip dalam Piagam PBB mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, serta berbagai elemen yang terkandung pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan terkait Dataran Tinggi Golan.

“Sebetulnya kita lebih mengecam pada semangat multilateralisme yang hilang. AS kan anggota tetap tetapi dia sendiri yang balik badan dan tidak menjalankan resolusi DK PBB,” kata Direktur Jenderal Multilateral Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis.

Sesuai resolusi DK PBB, Indonesia menolak pernyataan AS dan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Resolusi yang dimaksud antara lain Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981) yaitu penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap jurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan , serta penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional.

“Meskipun Israel telah menduduki Golan yang penting kita tidak akui, dan jelas (pernyataan AS) itu tidak legal,” tutur Febrian.

DK PBB akan menyelenggarakan pertemuan pada Rabu (3/4), atas permintaan Suriah, untuk membahas keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya pada tahun 1981 dalam suatu langkah yang oleh DK PBB dinyatakan “batal demi hukum dan tanpa efek hukum internasional.”

Dalam sepucuk surat kepada DK PBB yang beranggotakan 15 negara, Suriah menggambarkan keputusan AS sebagai “pelanggaran mencolok” atas resolusi DK PBB, demikian dilaporkan Reuters.

Pada 1974, DK PBB telah mengerahkan pasukan penjaga perdamaian UNDOF untuk memantau gencatan senjata antara Suriah dan Israel di Dataran Tinggi Golan. Ada lebih dari 880 pasukan AS ditempatkan di wilayah tersebut. ***2***  

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KBRI Amman pulangkan 19 pekerja migran lewat program amnesti Jordania

Amman (ANTARA) – Kedutaan Besar RI di Amman, Jordania, memulangkan 19 Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program amnesti Raja Jordania, yang telah dimulai sejak 12 Desember 2018 hingga 12 Juni 2018.

“Untuk teman-teman yang bisa pulang hari ini, 19 pekerja migran Indonesia, Alhamdulillah, dari Februari lalu sampai saat ini ada 175 PMI yang sudah mendaftar dan sedang kita proses,” kata Duta Besar RI untuk Jordania dan Palestina Andy Rachmianto menjelang pemulangan PMI ke Indonesia di KBRI Amman, Jordania, Kamis.

Ketika ditemui usai memberikan pesan pelepasan bagi 19 PMI yang akan pulang dengan menumpang pesawat Saudi Arabian Airlines pada Jumat, pukul 20.00 waktu setempat dari Bandara Internasional Queen Alia, Amman, Dubes Andy mengatakan KBRI Amman menargetkan 50 persen dari PMI di Jordania dapat dipulangkan lewat program amnesti.

Berdasarkan data imigrasi Jordania, menurut Andy, saat ini terdapat 1.000 hingga 1.040 PMI ilegal di negara itu.

“Jumlah itu sudah menurun dibandingkan dua tahun lalu, jadi target 50 persen itu, atau paling tidak 300-500 orang itu sudah bagus,” kata dia.

KBRI Amman telah memasang iklan melalui media massa dan juga mengunggah di akun Facebook resmi KBRI tentang informasi amnesti tersebut agar dapat menjangkau semua WNI di Jordania.

Menurut Andy, unggahan di Facebook diakui lebih efektif untuk menyebarkan informasi amnesti karena sebagian besar PMI memakai media sosial tersebut dan telah memiliki ponsel pintar untuk mengakses internet.

Imbauan atau peringatan agar PMI yang sudah kembali ke Indonesia agar tidak terbujuk calo untuk balik lagi kerja di Jordania, atau negara-negara Arab lainnya, karena moratorium pemerintah Indonesia untuk pengiriman PMI ke Timur Tengah masih berlaku.

“Kalau negara-negara sekitar harus diakui masih banyak, kalau di Jordania relatif lebih sedikit, dan kita bisa pastikan mereka yang masih bisa masuk ke sini adalah korban tindak pidana perdagangan orang, human trafficking,” kata Andy.

Pada Februari 2019 lalu, KBRI Amman telah memulangkan 18 PMI melalui program amnesti Raja Jordania, dan diharapkan semua WNI yang melanggar masa izin tinggal atau overstayer dapat memanfaatkan kesempatan tersebut karena pemerintah Jordania akan mengenakan denda yang dihitung sejak izin mereka habis sebesar 1.5 dinar Jordania atau sekitar Rp19.800 per hari. ***3***

Baca juga: Pekerja migran Indonesia direpatriasi dari Yordania lewat program amnesti
Baca juga: TKI Diah Anggraini segera dipulangkan dari Yordania

 

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Setelah kemarau dan banjir, Afghanistan hadapi krisis panen

Kabul, Afghanistan (ANTARA) – Panen musim panas di Afghanistan akan menjadi yang paling kritis dalam bertahun-tahun, terutama gandum –tanaman sereal terbesar negeri itu, saat Afghanistan pulih dari banjir dan kemarau terburuk dalam beberapa dasawarsa.

Salju dan hujan yang cukup selama sebagian musim dingin mengisi kembali kelembaban tanah dan menaikkan harapan bagi panen gandum yang lebih baik, sumber makanan buat keluarga desa yang mengubah gandum hasil panen mereka menjadi roti. Namun tahun lalu, kemarau membuat ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka dan juga memaksa petani yang tinggal di rumah mereka untuk menjual ternak dan peralatan mereka untuk bertahan hidup, sehingga membuatnya jadi tantangan tahun-ganda.

Banyak petani tak bisa menanam tanaman tahun lalu akibat cuaca sangat panas.

Jabbar (44), petani dari Provinsi Balkh di Afghanistan Utara, menjual kambing, sapi dan satu unta dengan potongan harga agar ia bisa membeli makanan buat 12 anggota keluarganya, kata Reuters –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang. Banjir baru-baru ini merendam sebagian tanahnya yang telah ditanami kacang polong dan gandum.

“Saya memiliki keluarga besar, jadi tanggung-jawab saya lah untuk memberi mereka makan. Jika hujan atau tidak, itu berbahaya buat kami,” kata Jabbar. Ia merujuk kepada dua kerusakan akibat kemarau dan banjir.

“Saya berharap saya bisa memperoleh hasil bagus tahun ini,” ia menambahkan.

Banjir pada Maret menambah rumit pemulihan. Hujan lebat menewaskan sedikitnya 63 orang dan menghancurkan atau merusak lebih dari 12.000 rumah, mempengaruhi 119.600 orang, kata Kantor PBB bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

Sebanyak 243.000 orang masih mengungsi akibat kemarau tahun lalu di Provinsi Herat, Badghis dan Ghor di Afghanistan Barat, kata OCHA. Banyak orang telah pindah ke daerah perkoraan tempat mereka hidup di tenda di tanah warga atau negara, sehingga menciptakan ketegangan dengan para pemilik tanah.

“Jika panen bagus, itu akan membantu masyarakat keluar dari masa suram yang mengerikan. Jika tidak, kami akan memerlukan suntikan banyak makanan secepatnya,” kata Toby Lanzar, Wakil Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan.

Gandum musim dingin yang dipanen pada Juni dan Juli akan diperlukan untuk memberi makan orang yang kehilangan tempat tinggal, dan sebanyak 10,6 juta orang yang berjuang untuk memperoleh cukup makanan di tempat mereka tinggal, kata Lanzer.

Pertanian memasok sepertiga ekonomi negeri tersebut, walaupun hanya 12 persen tanahnya subur.

Kemungkinan panen gandum tetap tak menentu, kata Menteri Pertanian Nasir Ahmad Durrani, dalam satu wawancara pada 20 Maret. Jika temperatur hangat terlalu cepat, salju yang mencair dapat menciptakan banjir yang menyapu tanaman yang sudah matang, katanya.

Tidak jelas berapa banyak gandum yang bisa ditanam petani pada musim gugur lalu, kata Rajendra Aryal, wakil Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di Afghanistan.

Banyak petani menggunakan benih gandum utnuk membuat roti agar bisa bertahan hidup, dan bukan menyimpannya untuk ditanam lagi, kata Aryal.

Sumber: Reuters
Baca juga: 1,2 juta penduduk Afghanistan mengungsi akibat perang
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengungsi Suriah pulang dari kamp di Jordania

Daraa, Suriah (ANTARA) – Kelompok baru orang Suriah yang meninggalkan tempat tinggal mereka pulang dari kamp pengungsi di Jordania melalui tempat penyeberangan perbatasan Nassib-Jaber.

Wartawan SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi– di tempat penyeberangan perbatasan pada Rabu (27/3) mengatakan rombongan baru orang Suriah yang telah kehilangan tempat tinggal akibat aksi teror kembali ke rumah mereka dari kamp pengungsi di Jordania melalui tempat penyeberangan Nassib. Mereka akan diangkut bersama barang-barang milik mereka ke desa dan kota kecil asal  yang telah dibebaskan dari gerilyawan fanatik oleh Tentara Arab Suriah.

Orang Suriah yang pulang, dengan jumlah 16.040 sejak pembukaan kembali tempat penyeberangan perbatasan pada 15 Oktober, kembali ke Suriah dengan menggunakan tiket perjalanan sementara.

Pada Rabu (20 Maret) ratusan pengungsi Suriah pulang ke Desa Al-Boweida Ash-Sharqiya di Daerah Al-Qseir di pinggir selatan Homs, setelah delapan tahun karena kini tak ada lagi perbuatan jahat gerilyawan terhadap mereka.

Sejumlah warga lokal menyampaikan kebahagiaan mereka karena bisa kembali di Desa Al-Boweida Ash-Sharqiya setelah tempat tinggal mereka dibersihkan dari pelaku teror oleh Tentara Arab Suriah. Mereka menegaskan  akan membangun kembali rumah mereka –yang telah dihancurkan oleh gerilyawan.

Sumber: SANA -Suriah
Baca juga: Ratusan pengungsi pulang ke desa di Suriah
Baca juga: Kelompok baru pengungsi Suriah pulang dari Jordania
Baca juga: UNHCR katakan tidak dorong pengungsi Suriah pulang dari LebanonBaca juga: UNHCR: hampir setengah juta warga Suriah pulang tahun ini

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WHO kutuk keras pembunuhan pekerja kesehatan Palestina oleh Israel

Al-Quds, Palestina, (ANTARA) –  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (27/3) dengan keras mengutuk pembunuhan Sajed Mezher –orang yang menjadi pemberi reaksi pertama dan bekerja untuk Masyarakat Bantuan Medis Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan– oleh militer Israel.

Mezher, pekerja kesehatan yang berusia 18 tahun, ditembak pada Rabu, saat ia memberi perawatan buat orang yang cedera selama bentrokan di Kamp Pengungsi Dheisheh di Bethlehem. Ia cedera di perut dan menyerah pada lukanya setelah ia dibawa ke rumah sakit.

“Kami sedih oleh kehilangan nyawa yang tragis ini. Pekerja kesehatan menyediakan perawatan kritis dan menyelamatkan nyawa. Perlindungan mereka harus dijamin,” kata Gerald Rockenschaub, pemimpin Kantor WHO di Tepi Barat dan Jalur Gaza, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang. “Doa kami dan belasungkawa yang paling dalam bersama keluarga Sajed dan rekannya di Masyarat Bantuan Medis Palestina (PMRS).”

WHO kembali menyatakan bahwa perlindungan pekerja kesehatan, orang tua dan instalasi medis harus dihormati sepanjang waktu.

Sumber: WAFA
Baca juga: KRCS kirim bantuan medis ke Gaza
Baca juga: Israel dilaporkan abaikan kebutuhan medis tahanan Palestina
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tentara Israel serang murid sekolah di Al-Khalil

Ak-Khalil (ANTARA) –  Tentara Israel pada Rabu (27/3) menyerang murid sekolah Palestina saat mereka meninggalkan sekolah mereka di bagian yang dikuasai militer Yahudi di Kota Al-Khalil (Hebron), bagian selatan Tepi Barat Sungai Jordan, kata koresponden Kantor Berita Palestina, WAFA.

Wartawati WAFA itu –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi– mengatakan tentara Israel melemparkan granat kejut ke Sekolah Dasar Khusus Putra di Al-Khalil dan mengganggu murid tersebut di jalan setelah mereka meninggalkan sekolah mereka. Akibat ulah tentara Yahudi itu, murid-murid menjadi panik dan ketakutan, dan mereka menderita sesak nafas karena menghirup gas.

Sebelumnya, anak-anak Palestina yang akan pergi ke atau meninggalkan sekolah mereka di daerah yang dikuasai Israel di Al-Khalil, yang dikenal dengan nama H2, disertai oleh anggota Kehadiran Sementara Internasional di Al-Khalil (TIPH), pasukan sipil pemantau internasional, sampai Israel membatalkan mandat mereka pada Februari dan mengusir mereka dari Tepi Barat, setelah pasukan internasional bertugas selama 22 tahun.

Akibat tindakan penguasa Israel tersebut, gangguan pemukim Yahudi dan tentara Israel terhadap murid Palestina telah terjadi di mana-mana.

Sumber: WAFA – Palestina
Baca juga: Sekolah di Tepi Barat diserang oleh pemukim Yahudi, kedua dalam sepekan
Baca juga: Warga Palestina cedera saat pemukim Yahudi serbu Masjid Nabi Yunus

 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Al-Jaafari: Suriah mengutuk pengumuman Trump mengenai Golan

New York (ANTARA) – Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari, Rabu (27/3), mengatakan, “Saat kita bertemu guna membahas pengumuman tidak sah Trump berkaitan dengan Dataran Tinggi Golan, milik Suriah, pesawat penguasa pendudukan, Israel, melancarkan agresi ke Aleppo.”

Ia menambahkan sistem pertahanan udara Suriah mencegat agresi tersebut dan menembak jatuh sejumlah rudal musuh, yang ditembakkan ke wilayah industri di bagian timur Aleppo.

Al-Jaafari menambahkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB Suriah mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan dan menganggapnya tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu pihak yang tak memiliki kapasitas politik, moral atau hukum untuk memutuskan nasib rakyat dunia atau membuang tanah yang menjadi bagian dan paket wilayah Suriah.

Ia menegaskan bahwa perbuatan AS mencerminkan kecenderungan berbahaya yang tak pernah ada sebelumnya ke arah penghindaran hukum internasional dan penghinaan terhadap PBB, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Tindakan AS itu, kata Al-Jaafari, merupakan pukulan terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Sidang Majelis Umum berkaitan dengan tak terhindarkannya untuk mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Arab dan penarikannya dari wilayah tersebut sampai garis 4 Juni 1967.

Wakil Tetap Suriah itu juga mengatakan tindakan sepihak AS adalah persetujuan jelas bahwa Washington tidak lagi memberi kepentingan pada PBB dan AS telah menarik persetujuannya dan pengakuannya pada keabsahan internasional serta mengakhiri perannya sebagai penengan setiap proses perdamaian.

“Rakyat Suriah menganggap AS sebagai musuh, negara penjahat yang menduduki sebagian tanah mereka setelah Amerika Serikat mengakibatkan tewasnya ribuan orang Suriah dan menghancurkan prasarana serta ekonominya,” tambah Al-Jaafari.

Ia menegaskan bahwa rakyat Suriah menganggap pengumuman Trump sebagai ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional serta langkah yang gagal untuk memanipulasi sejarah dan geografi.

“Suriah kembali menegaskan Dataran Tinggi Golan akan kembali … AS dan Israel tak bisa berpendapat bahwa tanah Suriah dapat menjadi alat tawar-menawar jahat,” kata Al-Jaafari.

Ia menambahkan Suriah menghargai pendirian internasional yang dikeluarkan setelah pengumuman AS dan mengatakan pendirian tersebut telah membuktikan kepada pendapat masyarakat dunia mengenai keterkucilan AS dan Israel.

Sumber: SANA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemimpin Taliban ditahan di Logar, dua lagi di Nangarhar

Pul-e-Alam, Afghanistan (ANTARA) – Seorang pemimpin senior Taliban telah ditahan di Provinsi Logar pada Selasa (26/3), sementara dua orang lagi ditahan di Provinsi Nangarhar.

Juru Bicara Direktorat Keamanan Logar Shahpoor Ahmadzai mengatakan kepada Bakhtar News Agency mengatakan Qari Fareed –seorang pemimpin senior Taliban– telah ditangkap bersama senjata apinya di Wilayah Dehdoshanba, Kota Pul-e-Alam, Provinsi Logar.

Menurut Ahmadzai, sebagaimana dilaporkan BNA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam, Qari Fareed adalah salah seorang pemimpin kenamaan Taliban dan pembunuh beberapa polisi di provinsi itu.

Sementara itu dua orang lagi telah ditangkap bersama senjata kiriman di Provinsi Nangarhar.

Kedua orang yang ditahan tersebut dicari karena menyelundupkan senjata ringan dan berat serta peralatan militer ke tempat yang tak diketahui.

Kantor Media Provinsi Nangarhar mengeluarkan pernyataan pers yang mengatakan orang yang ditahan itu menaruh senjata canggih di satu kendaraan.

Belum jelas apakah kedua orang yang ditahan tersebut adalah anggota kelompok gerilyawan atas pedagang senjata.

Sumber: Bakhtar-Afghanistan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB: Sikap kami mengenai Dataran Tinggi Golan dilandasi resolusi DK

New York (ANTARA) – PBB pada Rabu (27/3) menegaskan pendiriannya mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, dilandasi atas resolusi Dewan Keamanan dan Sidang Majelis Umum PBB.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Politik Rosemary DiCarlo mengatakan dalam satu sidang Dewan Keamanan PBB bahwa PBB akan melanjutkan pekerjaannya dengan landasan penghormatan penuh keutuhan wilayah dan kedaulatan Suriah.

DiCarlo, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi, telah menjelaskan pengumuman Presiden AS Donald Trump untuk “mengakui kedaulatan Israel” atas Dataran Tinggi Golan akan mengakibatkan ketegangan lebih jauh di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan lain Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari, Rabu, mengatakan, “Saat kita bertemu guna membahas pengumuman tidak sah Trump berkaitan dengan Dataran Tinggi Golan, milik Suriah, pesawat penguasa pendudukan, Israel, melancarkan agresi ke Aleppo.”

Al-Jaafari menambahkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB Suriah mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan dan menganggapnya tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu pihak yang tak memiliki kapasitas politik, moral atau hukum untuk memutuskan nasib rakyat dunia atau membuang tanah yang menjadi bagian dan paket wilayah Suriah.

Wakil Tetap Suriah itu juga mengatakan tindakan sepihak AS adalah persetujuan jelas bahwa Washington tidak lagi memberi kepentingan pada PBB dan AS telah menarik persetujuannya dan pengakuannya pada keabsahan internasional serta mengakhiri perannya sebagai penengan setiap proses perdamaian.

Sumber: SANA  
Baca juga: Biro NAM: pengumuman Trump mengenai Dataran Tinggi Golan tidak sah
Baca juga: CMEP: pengakuan Trump atas Golan perlihatkan kebijakan yang sembrono
Baca juga: Al-Jaari beritahu Guterres mengenai penolakan Suriah tentang Golan
Baca juga: Negara Teluk tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan oleh AS

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan sebagai bagian Israel

Jakarta (ANTARA) – Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan atas Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.

Pengakuan ini dianggap tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Melalui keterangan tertulis yang diunggah dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabu, Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Posisi Indonesia ini berdasarkan pada prinsip dalam Piagam PBB mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, serta berbagai elemen yang terkandung pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan terkait Dataran Tinggi Golan.

Resolusi yang dimaksud antara lain Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981) yaitu penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap jurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan , serta penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Baca juga: Biro NAM: pengumuman Trump mengenai Dataran Tinggi Golan tidak sah

Baca juga: Rakyat Suriah protes pengakuan Trump mengenai Golan

Baca juga: Malaysia kutuk pengakuan Trump terkait kedaulatan Israel atas Golan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perempuan pengungsi Suriah butuh perlengkapan sanitasi

Amman (ANTARA) – Perempuan dan anak-anak perempuan pengungsi Suriah yang berada di Jordania membutuhkan bantuan perlengkapan sanitasi.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kedutaan Besar RI (DWP KBRI) di Jordania Ismi Rachmianto di Ajlun, Jordania, Rabu, berkomitmen untuk menyertakan perlengkapan sanitasi bagi perempuan di setiap kegiatan bakti sosial untuk pengungsi.

“Selama hampir dua tahun bertugas, kami sudah melakukan tiga kali bakti sosial, waktu kami ke kamp pengungsian Palestina di Gaza, kami mendapati bahwa perempuan di sana banyak yang terkena penyakit karena tidak punya perlengkapan sanitasi yang memadai,” ujar dia.

Termasuk, katanya, pada saat bakti sosial untuk pengungsi Suriah dan warga fakir miskin di Ajlun, Jordania, yang diselenggarakan sekaligus memperingati Hari Ibu Jordania pada 21 Maret.

DWP KBRI Amman berhasil menyalurkan bantuan berupa 150 paket sembako dan 150 paket sanitasi senilai hampir 3.000 dolar AS atau setara Rp58 juta.

Berdasarkan hasil kunjungan DWP ke beberapa kamp sebelumnya, anak perempuan balig dan perempuan pengungsi lebih rentan terhadap penyakit saat mereka menstruasi karena menggunakan pembalut/tampon seadanya, yang menurut Ismi, biasanya dari pakaian bekas.

Lebih dari itu, kelompok rentan tersebut juga kesulitan membersihkan diri karena akses air dan sabun juga dianggap kebutuhan mewah.

“Daripada untuk beli pembalut atau sabun, uangnya bisa untuk beli roti, bisa makan tiga kali, tagihan air di sini juga tinggi, jadi harus hemat air,” kata Ismi.

Ismi pun mengakui bantuan DWP sebanyak 150 paket tentu tidak cukup bagi ratusan ribu pengungsi Suriah di Jordania, yang menurut UNHCR mencapai 700 ribu orang, dan angka itu bisa banyak lagi mengingat pertambahan anak-anak yang lahir di pengungsian.

“Meskipun sedikit, kami harap saudara-saudara sekalian menerimanya dengan senang hati, kami dari Indonesia mengirim pesan damai dan insya Allah keadaan akan menjadi lebih baik,” kata Ismi dalam sambutan penyerahan bantuan di Aula Hashimite Ajlun, salah satu kantong pengungsi Suriah di Jordania, Rabu. 
 

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Putin-Aoun dukung Suriah perangi terorisme

Moskow (ANTARA) – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Lebanon Michael Aoun kembali menyampaikan dukungan negara mereka terhadap upaya Suriah memerangi terorisme.

Mereka juga menegaskan tak ada pengganti bagi penyelesaian politik atas krisis Suriah.

Rusia pada Rabu menyatakan kedua presiden tersebut mengatakan di dalam satu pernyataan bersama yang mereka keluarkan setelah pertemuan mereka di Kremlin pada Selasa (26/3) bahwa Rusia dan Lebanon menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah dan keduanya berpegang pada prinsip yang dilandasi atas sikap bahwa tak ada pengganti bagi penyelesaian krisis di Suriah melalui cara damai.

Kedua presiden menyampaikan dukungan bagi penyelesaian krisis di Suriah melalui cara diplomatik dengan landasan Resolusi No. 2254 Dewan Keamanan dan keputusan Kongres Dialog Nasional Suriah di Sochi.

Di dalam pernyataan mereka, kedua presiden tersebut menyampaikan dukungan kuat bagi upaya yang dilancarkan oleh Pemerintah Suriah bersama dengan sekutunya dalam memerangi terorisme, terutama Da’esh (ISIS) dan organisasi gerilyawan Jabhat An-Nusra serta organisasi lain yang berafiliasi kepada mereka.

Pernyataan itu memuji keefektifan pertemuan Astana dalam melicinkan jalan buat kondisi yang kondusif bagi dilaksanakannya proses politik untuk menyelesaikan krisis di Suriah.

Kedua presiden tersebut menyerukan dorongan ke arah upaya terpadu untuk menjamin kepulangan semua orang Suriah yang mengungsi ke tempat asal mereka setelah semuanya dibebaskan dari pelaku teror.

Sumber: SANA – Suriah

Baca juga: Indonesia gelar bakti sosial untuk pengungsi Suriah di Jordania

Baca juga: Jaberi Ansari: tentara pendudukan mesti keluar dari wilayah Suriah

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mogherini: EU dukung pembicaraan perdamaian pimpinan orang Afghanistan

Kabul, Afghanistan (ANTARA) – Kepala Lembaga Eksekutif Afghanistan Dr. Abdullah Abdullah bertemu dengan Wakil Senior Uni Eropa Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini di Istana Sapidar di Kabul, Selasa (26/3), kata satu pernyataan.

Saat menyambut Mogherini di Kabul, Dr. Abdullah mengucapkan terima kasih atas dukungan EU bagi proses demokrasi dan perdamaian di Afghanistan. Ia menyebut Mogherini teman Afghanistan, kata pernyataan dari kantor pers Kepala Lembaga Eksekutif.

Sementara itu Mogherini mengatakan Uni Eropa mendukung proses perdamaian milik dan yang dipimpin oleh rakyat Afghanistan tanpa agenda tersembunyi dan akan terus mendukung rakyat Afghanistan untuk mendukung kebebasan berpendapat, hak asasi manusia dan perempuan, proses demokrasi, ketentuan hukum dan pembangunan di Afghanistan.

“Tak ada jalan untuk kembali. Perdamaian adalah satu-satunya jalan ke depan,” kata Mogherini, sebagaimana dikutip Kantor Berita Afghanistan, BNA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

Kedua pihak juga membahas pembicaraan di Doha, Qatar, dan kerja sama bagi proses itu, kata Bakhtar News Agency.

Pejabat senior EU tersebut menyebut pembicaraan perdamaian yang dipimpin orang Afghanistan sebagai satu-satunya cara bagi kestabilan negeri itu dan wilayah tersebut secara keseluruhan, tambah pernyataan itu.

Saat menyebut pembicaraan pimpinan orang Afghanistan sebagai satu-satunya cara untuk maju, Kepala Lembaga Eksekutif Afghanistan tersebut mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang transparan dan pembicaraan perdamaian takkan mempengaruhi proses demokrasi itu.

Kedua pihak juga membahas situasi ekonomi, keamanan dan politik yang berlangsung serta hubungan bilateral antara Uni Eropa dan Afghanistan, tambah pernyataan tersebut.

Sumber: Bakhrtar News Agency – Afghanistan

Baca juga: Taliban tangkap 50 personel polisi perbatasan sementara pertempuran meningkat di Afghanistan barat

Baca juga: Pakistan berusaha redakan ketegangan dengan Afghanistan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rakyat Suriah protes pengakuan Trump mengenai Golan

Damaskus, Suriah (ANTARA) – Rakyat Suriah pada Rabu melanjutkan protes terhadap pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Rakyat di Kota Hasaka berkumpul di pusat kota tersebut untuk mengutuk pengumuman Trump, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Mereka menyatakan pengumuman Trump tersebut tidak mengubah fakta sejarah dan Dataran Tinggi Golan akan tetap menjadi bagian dari wilayah Suriah.

Rakyat juga berkumpul di luar Gedung Gubernur di Kota Tartous untuk memprotes dan mengutuk keputusan Trump untuk mengakui “kedaulatan Israel” atas Dataran Tinggi Golan. Sementara itu mahasiswa di Cabang Quneitra, Damascus University, menggelar protes serupa di luar Fakultas Pendidikan Ke-4.

Di Kota Qamishli, pengadilan membekukan proses pemeriksaan dari pukul 11.00 untuk memprotes pengumuman Trump, dan para pengacara berkumpul di luar Istana Kehakiman di kota tersebut untuk menyampaikan pengutukan mereka terhadap pengumuman tidak sah itu.

Sumber: SANA – Suriah

Baca juga: Pengakuan AS terkait Golan disebut langgar hukum internasional

Baca juga: Ketua Parlemen Arab tolak pengakuan Trump atas Dataran Tinggi Golan

Baca juga: Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Biro NAM: pengumuman Trump mengenai Dataran Tinggi Golan tidak sah

New York (ANTARA) – Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok (NAM) di New York dengan keras mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel, dan menegaskan tindakan itu sewenang-wenang dan tidak sah.

Biro Koordinasi tersebut, di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (26/3) di New York, menyeru Dewan Keamanan agar memikul tanggung-jawabnya dan mengutuk provokasi AS dengan jelas, kata Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

Sebabnya ialah tindakan itu merupakan peningkatan berbahaya dan pelanggaran terhadap hukum internasional serta sasaran dan prinsip PBB dan resolusi terkaitnya, terutama Resolusi No, 497 Dewan Keamanan pada tahun 1981.

Biro tersebut merujuk kepada Dokumen Akhir Pertemuan Puncak Ke-17 Kepala Negara dan Pemerintah Gerakan Non-Blok, yang diselenggarakan di Venezuela pada 2016.

Biro itu menyatakan dokumen akhir tersebut menegaskan bahwa semua tindakan yang telah dilakukan atau akan dilakukan oleh Israel sebagai penguasa pendudukan dengan tujuan mengubah status demografis dan hukum Dataran Tinggi Golan dan status kelembagaannya serta tindakan yang dilakukan oleh penguasa pendudukan Israel untuk menerapkan kekuasaannya dan administrasinya adalah tidak dan batal demi hukum dan tidak memiliki dampak hukum.

Pernyataan itu mengatakan para kepala negara dan pemerintah NAM menuntut penguasa pendudukan Israel mesti mematuhi Resolusi No.497 Dewan Keamanan melalui penarikan penuh dari Dataran Tinggi Golan ke garis 4 Juni 1967, dalam pelaksanaan Resolusi No. 242 dan 338 Dewan Keamanan.

Sumber: SANA

Baca juga: Rakyat Suriah protes pengakuan Trump mengenai Golan

Baca juga: Negara Teluk tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan oleh AS

Baca juga: Presiden Palestina kutuk keras keputusan AS mengenai Al-Quds-Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pakistan berusaha redakan ketegangan dengan Afghanistan

Islamabad (ANTARA) – Pakistan pada Rabu bertindak untuk meredakan ketegangan dengan Afghanistan sehubungan dengan laporan mengenai komentar Perdana Menteri Imran Khan yang dilaporkan menyatakan Kabul mesti mendirikan pemerintah sementara untuk melicinkan jalan bagi pembicaraan dengan Taliban.

Komentar tersebut, yang dikeluarkan oleh PM Pakistan kepada wartawan pada Senin (25/3), menyulut kemarahan di Afghanistan sehingga pemerintah menarik duta besarnya sebagai protes atas apa yang digambarkannya sebagai pernyataan “yang tidak bertanggung-jawab”.

Itu adalah untuk ketiga kali dalam waktu cuma satu bulan Kabul telah menuntut penjelasan dari Islamabad mengenai komentar yang berkaitan dengan pembicaraan perdamaian dengan tujuan mengakhiri perang di Afghanistan. yang sudah berlangsung selama 17 tahun.
 
Kementerian Luar Negeri Pakistan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan komentar Khan, yang dilaporkan dalam berbagai bentuk oleh media Pakistan dan diterima di Afghanistan, telah disiarkan di luar konteks dan salah ditafsirkan.

“Di dalam komentarnya, PM telah merujuk kepada model Pakistan, tempat pemilihan umum diselenggarakan di bawah pemerintah sementara. Komentar itu tak bisa ditafsirkan berisi campur tangan dalam urusan dalam negeri Afghanistan,” kata kementerian tersebut, sebagaimana dikutip Reuters –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

“Pakisatan tak memiliki keinginan lain di Afghanistan selain mendorong perdamaian melalui proses politik ‘milik orang Afghanistan’ dan ‘yang dipimpin oleh orang Afghanistan’,” katanya.

Hubungan antara Afghanistan dan Pakistan telah dirongrong oleh ketakpercayaan dan kadangkala permusuhan, sejak kemerdekaan Pakistan pada 1947. Afghanistan tak pernah mengakui perbatasan bersama mereka, yang dirancang oleh penguasa kolonial Inggris melalui tanah suku Pashtun.

Selama bertahun-tahun, Afghanistan dan Amerika Serikat telah menuduh Pakistan mendukung Taliban sebagai cara bagi Pakistan untuk membatasi pengaruh pesaing lamanya, India, di Afghanistan.

Khan telah berjanji akan membantu menemukan penyelesaian politik bagi perang yang telah berlangsung lama di Afghanistan.

Baca juga: Presiden: Pakistan akan melanjutkan upaya bagi kestabilan regional

Baca juga: Pakistan dan Afghanistan sepakati kerja sama intelijen

Sumber: Reuters

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Irak perintahkan penangkapan mantan gubernur setelah feri tenggelam

Mosul (ANTARA) – Irak telah mengeluarkan surat penangkapan buat mantan gubernur Nineveh dengan tuduhan korupsi, setelah sedikitnya 90 orang tewas dalam satu kecelakaan feri di Ibu Kota Provinsi tersebut, Mosul, kata dua pejabat pengadilan pada Rabu.

Surat penangkapan itu juga meliputi penangkapan beberapa pejabat setempat setelah penyelidikan pengadilan menyimpulkan mereka berkolusi dengan matan gubernur tersebut dalam penyalahgunaan kekuasaan mereka dan melakukan pelanggaran keuangan, kata seorang hakim pengadilan Mosul.

Seorang anggota Parlemen telah mentwit salinan surat penangkapan itu, kata Reuters –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

Ketika menanggapi permintaan resmi Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi, Parlemen Irak pada Ahad (24/3) melakukan pemungutan suara untuk memecat Gubernur Nawfal Hammadi As-Sultan setelah feri yang kelebihan penumpang terbalik di Sungai Tigris pekan lalu.

Surat Abdul Hamdi ke Parlemen menuduh As-Sultan mengabaikan, melalaikan kewajiban, dan mengatakan ada bukti bahwa ia menyelewengkan dana masyarakat dan menyelewengkan kekuasaan.

Pengadilan penyelidikan Nineveh mengirim surat resmi ke Pemerintah Regional Kurdi, yang semi-otonomi, untuk menyerahkan As-Sultan –yang telah melarikan diri ke Ibu Kota Wilayah Regional Kurdi, Erbil, kata hakim tersebut.

Pemrotes yang marah yang turun ke jalan di Mosul setelah tenggelamnya feri itu dituduhkan pada kelalaian pemerintah lokal terhadap kecelakaan tersebut. Kapal itu kelebihan penumpang lima kali lipat dari daya angkutnya, kata seorang pejabat lokal.

Feri tersebut membawa banyak keluarga yang sedang mengunjungi satu pulau di Tigris ketika tenggelam. Banyak perempuan dan anak-anak di kapal itu tak bisa berenang.

Gerilyawan IS diusir dari Mosul hampir dua tahun lalu, tapi rasa lega telah memberi jalan bagi ketidak-sabaran akibat dugaan korupsi sementara pembangunan kembali kota yang hancur itu telah berhenti.

Baca juga: PM Irak minta gubernur lokal dipecat setelah kapal feri terbalik

Baca juga: Sedikitnya 72 orang tewas saat feri tenggelam di Sungai Tigris, Irak

Sumber: Reuters

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengakuan AS terkait Golan disebut langgar hukum internasional

Jakarta (ANTARA) – Pengakuan AS terkait Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1981 telah menolak klaim bahwa Israel memiliki kedaulatan di wilayah tersebut, ujar Anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKASP) DPR RI Rofi’ Munawar.

Keputusan tersebut menyatakan bahwasanya keinginan Israel untuk menguasai Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah karena memaksakan yurisdiksi, dan oleh karenanya batal demi hukum.

“Selama ini telah ada dua kebijakan pengakuan sepihak oleh AS yang menguntungkan Israel meskipun mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Pemindahan kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan Pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel,” kata Rofi’ dalam siaran pers, Rabu.

Rofi menambahkan bahwa secara politis langkah AS itu dapat dilihat sebagai bentuk dukungan kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu –yang akan mengikuti pemilihan umum pada 9 April mendatang.

Netanyahu sedang diterpa isu korupsi yang berpotensi menjegal kemenangannya dalam pemiliihan umum. Namun, secara hukum internasional, pendudukan atas Dataran Tinggi Golan sebenarnya tidak berbeda dari pendudukan atas wilayah Tepi Barat.

Rofi’ menjelaskan secara politik dukungan Presiden AS Donald Trump terhadap kedaulatan Israel di Golan juga mewarnai perubahan hubungan bilateral AS-Israel.

Persoalan tersebut lebih banyak diwarnai dengan isu politik domestik di Israel, serta persoalan persaingan Israel dengan Iran dan Suriah. Lebih jauh lagi, klaim sepihak AS itu juga dapat mempekeruh suasana dan menyebabkan ketidakstabilan keamanan di Timur Tengah.

“Sebagai salah satu anggota DK PBB, Pemerintah Indonesia juga perlu menyuarakan penolakan terhadap pengakuan sepihak AS karena tidak memiliki basis legitimasi yang jelas.” kata anggota parlemen dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan pada Senin (25/3).
 

 

Menurut dia, sudah saatnya Israel kembali mendapatkan wilayah Dataran Tinggi Golan sebagaimana yang mereka dapatkan setelah Perang Timur Tengah pada 1967. Trump mengabaikan kecaman dari dunia internasional yang menentang pengakuan sepihak AS atas wilayah tersebut.

Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres telah menegaskan bahwa sejatinya status Dataran Tinggi Golan tidak mengalami perubahan, sebagaimana yang tertera dalam DK PBB tahun ***2***

Baca juga: Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan
Baca juga: Jaberi Ansari: tentara pendudukan mesti keluar dari wilayah Suriah
Baca juga: Mesir pandang Dataran Tinggi Golan sebagai tanah Suriah yang diduduki
Baca juga: Israel berencana bangun pagar baru di Golan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia gelar bakti sosial untuk pengungsi Suriah di Jordania

Amman (ANTARA) – Indonesia menggelar bakti sosial bagi para pengungsi Suriah di Jordania dan sejauh ini telah mengumpulkan ratusan paket sembako, alat kebersihan, pakaian dan uang tunai untuk mereka.

Bakti sosial yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Luar Negeri RI serta para mitra kerja diplomat dan staf Kedutaan Besar RI di Amman itu kali ini memanfaatkan tema Hari Ibu di Jordania. 

“Hari Ibu di Jordania diperingati tanggal 21 Maret, jadi kita ambil momen itu untuk menyelenggarakan baksos ini, dengan tema pesan damai dari Indonesia, from Indonesia with love,” kata Ketua DWP KBRI Amman Ismi Rachmianto di Amman, Jordania, Rabu.

Paket perlengkapan sanitasi secara khusus diberikan kepada para ibu di Kamp Pengungsi Suriah karena sesuai dengan peringatan Hari Ibu Jordania, kata Ismi.

DWP KBRI Amman juga menggandeng Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jordania dalam melaksanakan bakti sosial bagi para penghuni Kamp Pengungsi Suriah di Ajlun, Jordania, itu.

Bantuan berupa 150 paket sembako dan 150 paket sanitasi senilai hampir 3.000 dolar AS, atau setara dengan Rp58 juta, berhasil dikumpulkan DWP KBRI Amman bagi mereka.

Dari PPI Jordania, terkumpul 866 potong baju layak pakai dan uang tunai sebesar 600 dinar Jordania atau sekitar Rp12 juta rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu pembayaran uang sekolah dan biaya rumah tangga, seperti listrik dan air, bagi para pengungsi Suriah dan warga fakir miskin di Ajlun.

Berdasarkan data Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), hingga Maret 2019 jumlah pengungsi Suriah yang terdaftar di Jordania mencapai 670.238 orang.  

Bekerja sama dengan Jordan Hashimite Charity Organization atau Organisasi Amal Kerajaan Jordania (JHCO), seluruh bantuan hasil bakti sosial akan disalurkan kepada 100 Kepala Kelurga (KK) pengungsi Suriah dan 50 KK warga fakir miskin Jordania.

Ismi, yang juga adalah istri Duta Besar RI untuk Jordania dan Palestina Andi Rachmianto, menambahkan bahwa slogan “from Indonesia with love” selalu disematkan pada setiap kegiatan sosial yang diselenggarakan DWP KBRI Amman.

Baksos hari ini sudah keempat kalinya selama kami bertugas di sini, dan pesan damai itu selalu ada, sesuai tema, misalnya, waktu Juli dan Agustus masa tahun ajaran baru di Jordania, kita pakai back to school from Indonesia with love,” kata dia.

Penyelenggaraan bakti sosial oleh Indonesia secara bergantian ditujukan untuk membantu kalangan pengungsi Suriah dan pengungsi Palestina

DWP, tutur Ismi, juga selalu memasukkan produk Indonesia di dalam setiap paket bantuan yang disalurkan, baik kepada pengungsi Suriah, pengungsi Palestina, maupun fakir miskin di Jordania.

“Pasti selalu kita masukkan unsur produk Indonesia, seperti kali ini Indomie, walaupun kita membelinya dari supplier di Amman, tapi selalu kita usahakan ada untuk sekaligus memperkenalkan Indonesia, bahwa kita juga punya produk buatan Indonesia,” kata dia.
 

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia, Jepang dorong pelaksanaan CEAPAD IV untuk dukung Palestina

Amman (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam mendorong penyelenggaraan Konferensi Negara-negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD) IV dapat terlaksana paling lambat akhir tahun 2019.

Duta Besar RI untuk Jordania dan Palestina Andy Rachmianto mengatakan Indonesia dan Jepang tengah mengusahakan pertemuan tingkat pejabat senior (SOM) dapat dilakukan pada Juli 2019. Pertemuan itu akan menjadi panduan kebijakan bagi CEAPAD untuk menentukan program agar konsistensi dukungan bagi pembangunan kapasitas Palestina dari CEAPAD III di Bangkok, Thailand, pada 2018 lalu dapat terus bergulir.

“Bulan Juli nanti SOM akan diadakan di Jepang, fokusnya memang capacity building, SOM ini untuk policy guidence ke bentuk-bentuk pelatihan yang akan dibentuk untuk Palestina,” kata dia di Amman, Jordania, Rabu.

Menurut Dubes Andy, hasil SOM di Jepang akan segera dibawa ke tingkat pengambil keputusan di masing-masing negara mitra agar pelaksanaan pertemuan tingkat menteri CEAPAD keempat dapat segera dilaksanakan.

Selama hampir dua tahun penugasan di Amman, Andy dan Duta Besar Jepang untuk Jordania Hideo Yanagi kerap melakukan pertemuan untuk membahas kerja sama tentang dukungan bagi Palestina melalui kerangka CEAPAD.

“Program dengan pemerintah Jepang sebagai salah satu donatur, melakukan kunjungan langsung ke lapangan, Oktober tahun lalu Kedubes Jepang di Amman dan Ramallah melaksanakan kunjungan lapangan dengan mengundang negara-negara CEAPAD yang lain, mengunjungi proyek-proyek CEAPAD, khususnya di Tepi Barat,” kata dia.

Dalam wawancara usai pembukaan pelatihan teknis bagi pemerintah Palestina soal manajemen tender dan makroekonomi yang diselenggarakan pemerintah Indonesia di Amman, Selasa (26/3), Duta Besar Jepang untuk Jordania Hidenao Yanagi mengapresiasi kerja sama kedua negara untuk mendorong kinerja CEAPAD.

“Kami dari pemerintah Jepang sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia untuk terlibat dengan sangat aktif dalam mendukung Palestina, baik melalui kerangka CEAPAD maupun secara bilateral,” kata dia.

Dubes Yanagi hadir dalam pembukaan pelatihan teknis tersebut sebagai wakil pemerintah Jepang, yang merupakan salah satu donatur utama CEAPAD. Ibu Kota Jepang Tokyo pun menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan CEAPAD pertama pada 2013.

Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan CEAPAD II di Jakarta pada 2014. Selain membahas peningkatan kapasitas bagi Bangsa Palestina, Kementerian Luar Negeri RI juga menggelar pameran produk pengusaha Palestina untuk membuka peluang kemitraan dengan pebisnis Indonesia.

Selain Indonesia, Thailand dan Jepang, negara dan organisasi internasional mitra CEAPAD lainnya adalah Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Mesir, Korea Selatan, Bank Pembangunan Islam (IDB), Bank Dunia, Liga Arab, dan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Baca juga: Palestina belajar cara tender, tata kelola pemerintahan dari Indonesia
Baca juga: Rumah sakit Indonesia akan berdiri di Hebron, Palestina, tahun 2021

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri: agresi Israel baru-baru ini ke Jalur Gaza hancurkan 30 rumah

Kota Gaza, Palestina (ANTARA) – Menteri Urusan Perumahan dan Pekerjaan Umum Mufid Al-Hasayneh mengatakan agresi terhadap Jalur Gaza mengakibatkan kerusakan total sebanyak 30 rumah, dan membuat 500 rumah lagi rusak sebagian.

Hasayneh mengatakan di dalam satu pernyataan pada Selasa malam bahwa staf insinyur dan pekerja teknisi di kementerian tersebut telah mulai bekerja sejak dini hari untuk memastikan kerusakan yang disebabkan oleh agresi tersebut dan membuka kembali jalan yang tertimbun puing.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi, ia menegaskan bahwa kementeriannya melancarkan segala upaya yang mungkin melalui kerja sama dengan lembaga dan badan internasional guna meringankan penderitaan warga dan menyelesaikan proyek pembangunan kembali.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah Palestina kutuk serangan Israel ke Jalur Gaza

Ramallah, Palestina (ANTARA) – Pemerintah sementara Palestina di bawah Perdana Menteri Rami Hamdallah, Selasa, mengutuk serangan Israel terhadap Jalur Gaza, dan menekankan bahwa serangan itu merupakan perang terbuka berlanjut oleh Israel melawan rakyat Palestina di daerah kantung yang terkepung tersebut.

Juru Bicara Pemerintah Palestina Yousef al-Mahmoud dalam satu pernyataan mengingatkan masyarakat internasional agar tak berdiam diri mengenai serangan udara Israel ke Jalur Gaza. Ia menekankan bahwa daerah kantung Palestina itu telah dikepung selama 12 tahun.

Ia mendesak masyarakat internasional agar melakukan tindakan segera untuk melindungi hukum yang berlaku.

Pesawat tempur Israel menyerang sedikitnya 15 sasaran di dalam Jalur Gaza termasuk menghancurkan kantor pemimpin politik HAMAS Ismail Haniyeh, yang dikatakan militer Israel “telah berfungsi sebagai kantor bagi banyak pertemuan militer”.

Haniyeh mengeluarkan satu pernyataan yang memperingatkan Israel mengenai pembalasan besar. Ia mengatakan rakyat Palestina “takkan menyerah” dan faksi militannya “akan mencegah musuh jika musuh melewati garis merah”.

Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mempersingkat kunjungan empat-hari ke AS untuk pulang guna mengadakan pertemuan keamanan darurat, pada Selasa pagi saat ia naik pesawat untuk kembali ke Tel Aviv berikrar negaranya takkan ragu memasuki Jalur Gaza dan melakukan “semua tindakan yang perlu”.

Netanyahu sebelumnya, dalam pertemuan di Gedung Putih, telah memperingatkan bahwa Israel “takkan menoleransi” penembakan roket dari Jalur Gaza.

Presiden AS Donald Trump menandatangani pengumuman kontroversial yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Keputusan Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan itu bertentangan dengan kebijakan AS selama beberapa dasawarsa dan konsensus internasional mengenai daerah tersebut, sehingga meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Timur Tengah 1967. Pencaplokan de facto Israel telah dinyatakan tidak sah oleh PBB dan tidak diakui oleh lembaga internasional seperti Uni Eropa.

Sumber: WAFA

Baca juga: Negara Teluk tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan oleh AS
Baca juga: CMEP: pengakuan Trump atas Golan perlihatkan kebijakan yang sembrono

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Yaman berpawai di Sanaa tandai HUT perang

Sanaa (ANTARA) – Warga Yaman mengadakan arak-arakan di Ibu Kota Sanaa pada Selasa untuk menandai hari ulang tahun peperangan yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membawa negara itu ke ambang kelaparan.

Pawai tersebut merupakan unjuk dukungan kepada pemerintahan Houthi yang bersekutu dengan Iran sementara PBB mendesak pembicaraan dengan kelompok itu dan pemerintah dukungan Saudi untuk menemukan solusi politik bagi konflik itu.

Pihak Houthi telah mengendalikan ibu kota itu dan kawasan-kawasan yang besar dan berpenduduk padat sejak tahun 2014 ketika mereka menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Kaum pria, wanita dan anak-anak berjalan, mengibarkan warna-warna nasional merah, putih dan hitam, dan meneriakkan slogan-slogan menentang Arab Saudi.

Mereka juga menyalahkan Israel, sekutu Amerika Serikat, karena menghancurkan negeri itu.

Para penyelenggara menggunakan pengeras-pengeras suara meneriakkan “Amerika dan Israel, kematian dan mutilasi bagi Anda” dan “lima atau lima puluh tahun, kami akan hadapi koalisi kriminal”.

Sejumlah saksi mata Reuters mengatakan kerumunan puluhan ribu orang, termasuk para pendukung kelompok Ansarullah Houthi, telah berkumpul di Alun-alun Sabeen di Sanaa pusat sejak Selasa pagi.

“Inilah pesan kepada dunia, bahwa permulaan tahun kelima (perang), rakyat Yaman akan lebih kuat… sebuah pesan yang perlawanan Yaman bahkan akan lebih besar,” kata Mohammed Haidarah, seorang pengunjuk rasa.

Banyak di antara peserta pawai mengecat wajah mereka dengan warna-warna bendera Yaman dan yang lain berjoget memegang senapan serang dan pisau tradisional sementara para pemimpin Houthi menyambut gembira kerumunan massa dari podium utama.

Mohammed Ali al-Houthi,tinggi Houthi, kepala Komite Revolusi Tertinggi Houthi, mengutuk keputusan AS untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

“Inilah pengakuan dari seseorang yang tidak memiliki seseorang yang tak layak,” kata dia kepada massa.

Puluhan ribu orang telah meninggal dalam perang yang melibatkan Houthi melawan koalisi pimpinan Saudi, yang campur tangan di Yaman tahun 2015 untuk memulihkan kekuasaan pemerintahan Hadi.

Perang itu telah menyebabkan lebih dua juta orang terlantar dan menyebabkan negara di Semenanjung Arab menuju jurang kelaparan.

Kedua pihak menyepakati pembicaraan yang disponsori PBB pada Desember dan penarikan tentara dari kota pelabuhan Hudaidah, yang telah menjadi fokus perang tersebut, dan pertukaran tawanan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Gerilyawan Al-Houthi tuduh Inggris berusaha gelincirkan proses perdamaian Yaman
Baca juga: Utusan AS tuding Al-Houthi hambat kesepakatan perdamaian YamanBaca juga: UNICEF: 1,2 juta anak di Yaman hidup di daerah konflik

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

CMEP: pengakuan Trump atas Golan perlihatkan kebijakan yang sembrono

Washington (ANTARA) – Keputusan presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diduduki, sekali lagi memperlihatkan pendekatan sepihak pemerintah yang sembrono dalam kebijakan luar negeri mengenai Timur Tengah.

Churches for Middle East Peace (CMEP) pada Selasa di dalam satu pernyataan mencela tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap salah satu tonggak sejarah hukum internasional pasca-Perang Dunia II: keabsahan wilayah yang diperoleh melalui penaklukan.

“Mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel adalah yang paling akhir dari serangkaian keputusan Pemerintah Trump, yang mendiskreditkan setiap klaim AS untuk menjaenamdi penengah yang jujur antara Israel, tetangga Arabnya dan Palestina,” kata CMEP, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

Pada Desember 2017, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengakui Al-Quds (Jerusalem) sebagai ibu kota Israel meskipun 20 tahun kesepakatan bipartisan bahwa status kota itu tetap menjadi objek untuk merancang Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza sebagai wilayah yang diduduki Israel, dan bukan menggunakan frasa “yang dikuasai Israel” di dalam Laporan Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri 2018 mengenai Israel, Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Dikretur Pelaksana CMEP Pendeta Dr. Mae Elise Cannon mengatakan, “Saat Pemerintah Trump bersiap mengeluarkan rencana perdamaiannya dalam beberapa bulan ke depan, Washington harus secara tegas mengutuk pendudukan yang berlangsung atas Tepi Barat, Al-Quds Timur dan Jalur Gaza. Kebijakan AS harus secara jelas menyampaikan penentangannya terhadap perluasan permukiman Yahudi dan komitmen bagi penyelesaian melalui perundingan bagi konflik tersebut. Tidak mencabut setiap rujukan kepada ‘wilayah yang diduduki’ –maupun tidak mencaploknya secara sepihak– akan membuat pendudukan hilang. Itu hanya akan membuat kekuatan pendudukan menyebar makin banyak perpecahan.”

Waktu pengumuman itu, dalam beberapa pekan menuju pemilihan umum Israel pada 9 April dan dugaan disiarkannya rencana perdamaian menyeluruh Pemerintah Trump tak lama setelah itu tidak meninggalkan keraguan bahwa rencana semacam itu akan memperlihatkan sedikit penghargaan bagi kepentingan Arab, Palestina, atau kepentingan politik orang Israel yang moderat sampai liberal. Pendekatan sepihak semacam itu tak bisa berfungsi sebagai landasan kuat bagi perdamaian yang langgeng, kata CMEP.

CMEP, yang dibentuk pada 1984, adalah koalisi 28 organisasi dan masyarakat gereja nasional nasional, termasuk Katholik, Ortodoks, Protestan dan tradisi Injili –yang bekerja untuk mendorong kebijakan AS yang secara aktif meningkatkan penyelesaian menyeluruh bagi konflik di Timur Tengah dengan pusat perhatian pada Konflik Palestina-Israel. CMEP bekerja untuk menggerakkan umat Kristen AS untuk merangkul perspektif holistik dan menjadi penganjur yang setara, hak asasi manusia, keamanan, keadilan buat orang Israel, Palestina dan semua orang di Timur Tengah.

Sumber: WAFA
Baca juga: Negara Teluk tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan oleh AS
Baca juga: Presiden Palestina kutuk keras keputusan AS mengenai Al-Quds-Golan
Baca juga: Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Palestina belajar cara tender, tata kelola pemerintahan dari Indonesia

“Kami tidak akan bosan mengatakan ini, bahwa Indonesia selalu bersama Palestina dan mendukung Palestina mencapai kemerdekaan sehingga pelatihan ini untuk mempersiapkan kapasitas pemerintah Palestina menjalankan good governance saat, insya Allah, merd

Amman (ANTARA) – Pemerintah Palestina belajar manajemen pengadaan barang dan jasa (tender) dan tata kelola pemerintahan yang baik dari Indonesia melalui dua pelatihan yang diselenggarakan di Amman, Jordania.

Dua pelatihan yang diselenggarakan bersamaan pada 26-28 Maret itu dihadiri sekitar 50 pegawai pemerintah Palestina baik dari Ibu Kota Ramallah maupun tingkat provinsi (governate) di Palestina.

“Kami tidak akan bosan mengatakan ini, bahwa Indonesia selalu bersama Palestina dan mendukung Palestina mencapai kemerdekaan sehingga pelatihan ini untuk mempersiapkan kapasitas pemerintah Palestina menjalankan good governance saat, insyaallah, merdeka nanti,” kata Duta Besar Indonesia untuk Jordania dan Palestina Andy Rachmianto usai pembukaan pelatihan di Amman, Selasa.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun mengatakan pelatihan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan government procurement atau pembelian oleh pemerintah (tender) diperlukan pemerintah Palestina untuk menyelenggarakan negara dengan baik saat benar-benar merdeka.

“Indonesia bukan hanya sahabat, tapi saudara bagi Palestina. Dengan dukungan Indonesia, kami yakin dapat belajar menjalankan pemerintahan, saat ini pemerintah Palestina sudah ada, namun saat benar-benar sudah merdeka kami akan lebih siap menjalankan pemerintahan sebagai bangsa dan negara yang merdeka,” kata Al Shun usai pembukaan.

Al Shun hadir di Amman sebagai perwakilan pemerintah Palestina untuk turut meresmikan pembukaan yang pelatihan yang akan berfokus pada manajemen makroekonomi dan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dua pelatihan itu diselenggarakan Kedutaan Besar RI di Amman berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai komitmen Indonesia untuk mendukung perjuangan dan persiapan Palestina sebagai bangsa merdeka. ***3***

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahasiswa Indonesia di Sudan dapat pelatihan wirausaha

Jakarta (ANTARA) – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Khartoum menyelenggarakan Pelatihan “Da’i Entrepreneur” untuk membekali para mahasiswa Indonesia di Sudan dengan pola pikir kewirausahaan.

Pelatihan Da’i Entrepreneur bertema “Aku Mahasiswa Indonesia Bermindset Entrepreneur, Berahlaq Mulia dan Berintegritas” itu diikuti oleh 100 mahasiswa Indonesia di Khartoum, demikian diungkapkan KBRI Khartoum  dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Para peserta sebelumnya diwajibkan membuat makalah yang merupakan persyaratan untuk lolos seleksi mengikuti pelatihan tersebut.

“Pelatihan ini bukan hanya bentuk upaya dan kepedulian KBRI Khartoum dalam membina dan bersinergi dengan WNI di Sudan, dalam hal ini mahasiswa di Sudan, tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan bekal kemandirian pribadi yang tidak diperoleh di bangku kuliah mereka,” kata Duta Besar RI untuk Sudan, Rossalis R. Adenan.

Menurut Dubes Rossalis, pelatihan kewirausahaan itu bertujuan mendorong mahasiswa Indonesia di Sudan, setelah menyelesaikan pendidikan, untuk dapat berkontribusi bagi pembangunan Indonesia, salah satunya dengan menjadi wirausahawan yang ikut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Dalam pelatihan tersebut, motivator sekaligus pelatih kondang Indonesia Legisan Samtafsir memberikan sejumlah materi terkait dengan cara-cara membentuk pola pikir seorang wirausahawan dan menanamkan integritas pribadi.

Pelatihan itu merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan di Sudan sehingga mendapat sambutan yang positif dari para peserta.

“Bekal dan motivasi yang diberikan padat, bermakna serta menggugah semangat dan misi mahasiswa Indonesia di Sudan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara,” ujar salah satu peserta pelatihan.

Para peserta juga berharap agar nantinya kegiatan serupa dapat diselenggarakan kembali mengingat manfaat baik yang diperoleh oleh para peserta dan masih banyaknya mahasiswa Indonesia di Sudan yang belum sempat untuk berpartisipasi.  

Baca juga: WNI di Sudan gelar Nusantara Games 2016
Baca juga: KBRI Khartoum sediakan bus antar-jemput untuk silaturahim

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komandan penting Taliban ditahan di Nangarhar

Antara

Jalalabad, Afghanistan (ANTARA) – Komandan penting Taliban Mullah Tarab telah ditahan di Provinsi Nangarhar pada Sabtu malam (24/3), kata juru bicara polisi kepada Kantor Berita Afghanistan, Bakhtar News Agency (BNA).

Komandan penting tersebut telah ditangkap dalam operasi pasukan keamanan di Desa Chamtali, Kabupaten Sourkhrod di provinsi itu.

Menurut sumber tersebut, selama operasi itu, tiga lagi anggota Taliban serta sejumlah senjata dan satu sepeda motor disita, kata BNA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Mullah Tarab dilaporkan terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan serangan teror di Kabupaten Sourkhrod dan bertanggung-jawab atas kelompok yang terdiri atas 40 petempur Taliban di provinsi tersebut.

Dengan ditangkapnya orang-orang tersebut, pengamanan akan disediaikan di kabupaten itu.

Sumber: Bakhtar News Agency
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AS: Tak ada PKK/YPG di zona aman dengan Turki di perbatasan Suriah

Washington (ANTARA) – Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan Turki mengenai “zona aman di sepanjang perbatasan Turki”, dan di zona tersebut tak ada petempur YPG/PKK, kata Wakil Khusus AS untuk Keterlibatan Suriah pada Senin (25/3).

“Kami sedang mencari penyelesaian yang akan memenuhi kebutuhan setiap orang,” kata James Jeffrey, yang juga menjadi Utusan Khusus bagi koalisi anti-Da’esh, dalam satu taklimat di Departemen Luar Negeri AS.

“Kami bekerja sama dengan Turki untuk membuat  zona aman di sepanjang perbatasan Turki, tempat takkan ada pasukan YPG sebab Turki merasa sangat tidak nyaman dengan kehadian YPG dan hubungan mereka dengan PKK. Kami memahami bahwa Presiden (AS Donald) Trump telah menjelaskan kepada Presiden (Recep Tayyip) Erdogan,” kata Jeffrey.

Pada Februari, Pentagon mengumumkan beberapa ratus prajurit akan tetap berada di Suriah, setelah penarikan tentara AS, guna menciptakan zona aman di sepanjang perbatasan Turki-Suriah.

Juru Bicar Pentagon Sean Robertson mengatakan tentara tersebut akan menjadi bagian dari pasukan multinasional.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan zona aman itu akan diciptakan “dengan dasar kesepakatan yang ditandatangani antara Turki dan Suriah pada 1998”, yang dikenal sebagai Kesepakatan Adana.

Kesepakatan tersebut, yang ditandatangani di Kota Adana di Turki Selatan, bertujuan meredakan keprihatinan Ankara berkaitan dengan kelompok teror PKK.

Setelah itu, kamp pelatihan gerilyawan ditutup di Suriah dan anasir gerilyawan tak dilayani oleh bank-bank Suriah.

Namun, Jeffrey mengatakan sasaran utama AS di Suriah ialah “mengalahkan kelompok gerilyawan Da’esh”.

“Misi ini ialah mengalahkan ISIS, bukan beroperasi di zona aman apapun,” ia menambahkan. Jeffrey menggunakan naman lain Da’esh.

Jeffrey juga menyatakan AS masih tidak mengetahui keberadaan pemimpin Da’esh Abu Bakr Al-Baghdadi.

Status dan keberadaan Al-Baghdadi telah menjadi misteri selama beberapa tahun belakangan ini, dan banyak klaim telah dikeluarkan di berbagai medan tempur di Irak dan Suriah bahwa ia “telah tewas”.

“Tidak, kami tidak mengetahui di mana ia (Al-Baghdadi) berada, dan menemukan pemimpin tertinggi ISIS atau kelompok gerilyawan lain adalah prioritas,” kata Jeffrey.

Sumber: Anadolu Agency

Baca juga: Jaberi Ansari: tentara pendudukan mesti keluar dari wilayah Suriah
Baca juga: Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Al-Moallem: Tindakan Trump tak pengaruhi status Dataran Tinggi Golan

Damaskus, Suriah (ANTARA) – Wakil Perdana Menteri, dan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah Walid Al-Moallem mengatakan keputusan Presiden AS Donald Trump takkan mempengaruhi status Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Ia menambahkan Dataran Tinggi Golan kebal karena warganya, rakyat Suriah, tentara dan resolusi internasional PBB.

“Keputusan Amerika Serikat tak akan berpengaruh apa-apa, kecuali pengucilan AS,” kata Al-Moallem kepada stasiun televisi Suriah dalam percakapan telepon pada Senin. Ia menanggapi pertanyaan mengenai damak dari langkah AS mengenai status Dataran Tinggi Golan.

Mengenai pendirian Trump dan reaksinya di wilayah tersebut, Al-Moallem mengatakan tak seorang pun dapat meramalkan apa “yang dilakukan perompak”, demikian laporan Kantor Berita Arab Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. “Dia dan pemerintahnya telah membuktikan bahwa mereka adalah faktor ketakstabilan dan faktor hegemoni atas masyarakat internasional. Ia telah memulai dengan Al-Quds (Jerusalem), tapi di sini mengenai Dataran Tinggi Golan. Ia tak bisa melakukan apa-apa, sebab tanah itu adalah miliki rakyatnya,” katanya.

Mengenai reaksi internasional, yang menolak tindakan AS, Al-Moallem mengatakan tak diragukan bahwa “kita dapat mengandalkan reaksi tersebut sebab semua itu adalah pendapat masyarakat internasional –yang mematuhi resolusi PBB”.

Suriah telah menekankan penolakan tegas terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump, yang mengakui pencaplokan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki, buat Zionis, dan mengatakan tindakan tersebut merupakan tingkat paling tinggi mengenai penghinaan terhadap keabsahan internasional dan pukulan buat masyarakat internasional.

Pada Senin malam (25/3), Presiden AS Donald Trump menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967.

Dekrit itu meresmikan pernyataan Trump pada 21 Maret, saat ia mengatakan “sudah tiba waktunya buat Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.”

Baca juga: Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan

Baca juga: Rakyat Hasaka kecam pernyataan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan

Baca juga: Suriah bertekad merebut kembali Dataran Tinggi Golan

Sumber: SANA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Serangan udara Israel terhadap Kota Gaza lukai tiga orang

Kota Gaza (ANTARA) – Dua orang cedera dalam serangan udara Israel yang ditujukan ke satu bangunan komersial di bagian tengah Kota Gaza, kata beberapa sumber.

Beberapa pesawat tempur Israel menembakkan dua rudal ke satu gedung komersial di bagian tengah Kota Gaza, dan melukai dua orang Palestina serta menghancurkan gedung tersebut, kata Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Para korban yang cedera ringan itu dibawa ke Rumah Sakit Dar Ash-Shifa di bagian utara Jalur Gaza.

Pemboman tersebut membuat kerusakan parah pada harta warga.

Satu orang Palestina juga cedera dalam satu serangan udara yang ditujukan ke satu lokasi di sebelah timur Ash-Shajaya di Kota Gaza.

Sumber: WAFA
Baca juga: Israel lancarkan serangan udara ke Jalur Gaza
Baca juga: Pesawat Israel serang Gaza

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Palestina kutuk keras keputusan AS mengenai Al-Quds-Golan

Ramallah, Palestina (ANTARA) – Presiden Palestina menyampaikan penolakan tegas dan pengutukan kerasnya terhadap serangkaian keputusan yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump mengenai Al-Quds (Jerusalem) dan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki, yang katanya bertentangan dengan hukum dan keabsahan internasional.

Presiden Palestina kembali menegaskan kedaulatan bukan diputuskan oleh AS maupun Israel, tak peduli berapa lama pendudukan berlangsung dan masalah Palestina, Al-Quds serta tempat sucinya, dan wilayah Palestina yang diduduki adalah milik Palestina, Arab dan garis merah internasional –yang tak bisa dilangkahi.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menekankan bahwa tak ada keabsahan tanpa resolusi Dewan Keamana, Sidang Majelis Umum PBB dan gagasan perdamaian Arab, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Presiden Palestina tersebut kembali menyampaikan pengutukannya atas peningkatan serangan Israel baru-baru ini di Jalur Gaza, tindakan penindasan yang belum lama ini dilakukan terhadap tahanan Palestina di penjara Israel, dan berlanjutnya kebijakan Israel untuk menyerang dan melakukan agresi terhadap tempat suci serta wilayah Palestina yang diduduki.

Abbas menegaskan rakyat Palestina akan tetap teguh dan terus melakukan pertahanan nasionalnya serta tempat suci dalam menghadapi rencana terbesar yang ditujukan kepada Palestina dan persatuan serta kedaulatan semua negara Arab di wilayah mereka.

Presiden Abbas siap menyampaikan pidato dalam Pertemuan Puncak Arab di Tunisia pada akhir Maret. Presiden Palestina tersebut menegaskan reaksi Arab akan tetap sama, “Takkan ada kompromi mengenai Al-Quds atau tanah lain Arab dan kebijakan pemerintah AS hanya akan meningkatkan ketegangan serta ketidak-stabilan dan takkan mewujudkan perdamaian serta keamanan buat siapa pun.”

Sumber: WAFA
Baca juga: Presiden Honduras akui Al-Quds (Jerusalem) ibu kota Israel
Baca juga: Erekat kecam pengumuman Romania untuk pindahkan Kedubes ke Jerusalem
Baca juga: Presiden Rumania tak setujui pemindahan kedubes ke Al-Quds
Baca juga: Menlu Palestina desak negara arab hadapi negara yang akui Al-Quds

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan

Washington (ANTARA) – Presiden AS Donald Trump pada Senin malam (25/3) menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967.

Dekrit itu meresmikan pernyataan Trump pada 21 Maret, saat ia mengatakan “sudah tiba waktunya buat Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.”

Tindakan tersebut dilakukan setelah taklimat bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington D.C., demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau ANTARA di Jakarta, Selasa pagi.

Tindakan itu diduga memberi Netanyahu dorongan sebelum pemilihan umum 9 April, yang akan menjadi persaingan ketat buat perdana menteri Israel tersebut.

Sementara itu, Menteria Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dilaporkan memberitahu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa pengakuan Washington mengenai kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.

Sumber: WAFA

Baca juga: Jepang-Jerman tak akui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel

Baca juga: Suriah bertekad merebut kembali Dataran Tinggi Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaberi Ansari: tentara pendudukan mesti keluar dari wilayah Suriah

Teheran, Iran (ANTARA) – Asisten Senior Menteri Luar Negeri Iran Urusan Politik Khusus Jaberi Ansari menegaskan bahwa semua pasukan pendudukan asing mesti keluar dari wilayah Suriah.

Di dalam satu pernyataan kepada Kantor Berita Republik Islam Iran (IRNA), Jaberi Ansari menyatakan tentara AS dan yang lain yang digelar di wilayah Suriah sebagai pasukan pendudukan yang menyediakan pelindung dan dukungan organisasi teroris mesti keluar dari wilayah Suriah, kata Kantor Berita Suriah, SANA, yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.

Sebelumnya, Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York dan memberitahu dia mengenai pendirian Republik Arab Suriah dalam menolak dan mengutuk pernyataan Presiden AS Donald Trump.

Trump telah menyampaikan keinginannya untuk “mengakui Kedaulatan Israel” atas Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang diduduki Israel.

Al-Jaafari menegaskan pemerintah AS tak memiliki hak atau kekuasaan untuk memutuskan nasib Dataran Tinggi Golan dan setiap tindakan AS yang berisi serangan terhadap hak Republik Arab Suriah dalam merebut kembali tanah yang diduduki dan menerapkan kedaulatannya atas tanah tersebut adalah perbuatan tidak sah dan tak memiliki dampak serta adalah pelanggaran terhadap kewajiban AS mengenai ketentuan Piagam PBB dan hukum internasional.

Dalam konteks itu, Al-Jaafari menyatakan PBB telah menegaskan melalui berbagai resolusi terkait oleh Sidang Majelis Umum dan Resolusi No. 497 Dewan Keamanan pada tahun 1981 bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki dan setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa pendudukan Israel terhadap tanah yang diduduki itu batal dan tidak sah dan semuanya tidak memiliki dampak hukum apa pun.

Berkaitan dengan embargo ekonomi yang dijatuhkan oleh AS dan negara Barat atas Iran, Jaberi Ansari menyatakan pengalaman Iran selama empat dasawarsa terakhir ini telah membuktikan bahwa Iran memiliki kemampuan unik yang akan melayani negeri tersebut.
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan tahanan Palestina cedera dalam serangan di Penjara Naqab

Ramallah (ANTARA) – Penjaga penjara Israel pada Minggu malam (24/3) menyerang tahanan Palestina di penjara militer Israel Selatan, Naqab, dan melukai puluhan orang.

Ketua Komisi Urusan Penjara (PAC) Qadri Abu Baker mengatakan penjaga penjara Israel menindas tahanan Palestina di Penjara An-Naqab, yang juga dikenal sebagai Penjara Ktzi’ot, dan melukai lebih dari 25 tahanan, termasuk dua yang menderita luka parah.

Abu Baker menambahkan 15 korban tewas, termasuk Islam Yusri Weshabi dan Odai Adel Salem –yang menderita luka parah– dipindahkan ke Rumah Sakit Israel, Suruka untuk diobati, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. Ia menyatakan seorang pengacara PAC akan mengunjungi rumah sakit itu untuk memeriksa kondisi kesehatan korban.

Dinas Penjara Israel (IPS) Sabtu malam memukuli tahanan Palestina di beberapa bagian Penjara An-Naqab dan menembakkan gas air mata ke arah mereka setelah dua penjaga ditikam oleh tahanan di penjara yang sama.

Setelah dugaan serangan penikaman tersebut, PAC mengkonfirmasi tahanan di bagian empat Penjara An-Naqab diserang dan dipaksa ke luar ruangan dalam kondisi dingin sepanjang malam.

Pada Minggu pagi, PAC menyatakan penjaga penjara Israel secara provokatif memaksa tahanan keluar dari sel mereka di bagian tiga dan empat penjara itu, dengan alasan mereka melakukan pemeriksaan, sehingga terjadi pertengkaran. Selama pertengkaran tersebut, beberapa tahanan menikam dua penjaga penjara sebagai pembalasan terhadap satu serangan.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Israel tahan perempuan Palestina

Al-Quds (ANTARA) – Polisi Israel pada Ahad (24/3) menahan seorang perempuan, setelah ia meninggalkan Masjid Kubbah Ash-Shakhrah (Dome of the Rock) di Kompleks Masjid Al-Aqsha di Kota Tua Al-Quds (Jerusalem), kata sejumlah saksi mata.

Mereka mengatakan kepada koresponden Kantor Berita Palestina, WAFA, yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam, polisi menahan Sima Dkeidek setelah memburu dia ketika wanita itu berada di daerah tempat shalat Bab Ar-Rahma di dalam kompleks tempat suci yang dikelilingi tembok. Di sana ia berbicara mengenai sejarah daerah tersebut dan Masjid Al-Aqsha secara umum.

Israel berusaha menghalangi umat Muslim menggunakan tempat shalat Bab Ar-Rahma, yang menjadi bagian dari Kompleks Masjid Al-Aqsha, tempat suci ketiga umat Muslim setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Umat Muslim Palestina membangkang terhadap larangan Israel, dan shalat di Bab Ar-Rahma (Golden Gate), setiap waktu.

Sebelumnya, Sima berpidato mengenai sejarah daerah tersebut dan Masjid Al-Aqsha secara umum.

Polisi pada malam sebelumnya juga membebaskan seorang penjaga Masjid Al-Aqsha, setelah menahan dia selama satu hari.

Saed Salaymeh, yang bekerja sebagai penjaga Masjid Al-Aqsha untuk Departemen Waqaf Islam, yang bertanggung-jawab atas Masjid Al-Aqsha, dibebaskan dengan jaminan 1.500 dolar AS dan diperintahkan kembali untuk diinterogasi pada Ahad, setelah ia menolak untuk menandatangani peritah yang melarang dia berada di Masjid tersebut untuk masa tertentu.

Polisi Israel, dalam upaya untuk memberlakukan kekuasaannya atas Masjid Al-Aqsha, telah melarang banyak penjaga, tokoh agama dan perempuan berada di dalam Kompleks Masjid Al-Aqsha selama beberapa hari dan pekan dengan bermacam dalih.

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rakyat Hasaka kecam pernyataan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan

Hasaka, Suriah (ANTARA) – Warga di Provinsi Hasaka pada Senin menyelenggarakan protes di luar Gedung Kehakiman untuk mengecam pernyataan  Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Mereka menegaskan identitas Arab Suriah Dataran Tinggi Golan dan menyeru masyarakat internasional serta Dewan Keamanan agar mensahkan satu resolusi yang akan menghentikan ketidak-pedulian AS dan tindakannya yang tidak menghormati konvensi serta resolusi internasional.

Para peserta protes tersebut menegaskan rakyat di Provinsi Hasaka mendukung kuat rakyat Suriah di Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, demikian laporan Kantor Berita Suriah, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. Mereka berpegang teguh pada tanah air mereka dan siap menghadapi perbuatan barbar musuh Zionis.

Mereka menyatakan Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah dan harus kembali kepada rakyat Suriah cepat atau lambat dan rakyat Suriah akan melancarkan segala upaya yang mungkin guna mengembalikannya ke tanah air.

Para peserta protes menyatakan ketidak-pedulian AS terhadap resolusi sah internasional harus diakhiri, terutama resolusi yang berkaitan dengan masalah Arab, atau lembaga internasional akan kehilangan kredibilitasnya bagi negara dan bangsa di dunia.

Mereka menegaskan Dataran Tinggi Golan sejak dulu selalu dan akan tetap menjadi tanah Arab Suriah dan sikap bias membabi-buta AS ke arah Zionis takkan mengubah kebenaran itu.

Para peserta protes juga menyeru bangsa Arab dan semua kekuatan perlawanan yang bangkit melawan rencana AS dan Zionis agar menyatukan upaya mereka dan mendukung rakyat Suriah dalam menghadapi teroris hitam Takfiri dan terorisme AS dan Zionis serta kehadiran tidak sahnya di wilayah Suriah.

Sumber: WAFA

Baca juga: Rakyat Majdal Chams dan Ein At-Tineh mengecam pernyataan Trump

Baca juga: Jepang-Jerman tak akui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel

Baca juga: Al-Jaari beritahu Guterres mengenai penolakan Suriah tentang Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Palestina kutuk serangan Israel terhadap tahanan Palestina

Ramallah, Palestina (ANTARA) – Presiden Palestina mengutuk peningkatan penindasan oleh tentara Israel terhadap tahanan Palestina di berbagai penjara Israel, terutama penindasan oleh Dinas Penjara Israel (IPS) terhadap tahanan Palestina di Penjara An-Naqab (Negev) di wilayah gurun Israel Selatan.

Presiden Palestina menganggap Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertanggung-jawab penuh atas nyawa para tahanan, dan mengecam tindakan terhadap tahanan Palestina serta mencapnya pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Keempat Jenewa.

Penjaga penjara Israel pada Ahad malam (24/3) menyerang tahanan Palestina di Penjara Israel An-Naqab di Israel Selatan, sehingga melukai lebih dari 25 orang, termasuk dua orang yang menderita luka parah.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Erekat kecam pengumuman Romania untuk pindahkan Kedubes ke Jerusalem

Ramallah, Palestina (ANTARA) – Saeb Erekat, Sekretaris Jenderal Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengecam pengumuman Romania untuk memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel ke Al-Quds (Jerusalem) sebagai pelanggaran nyata terhadap hak rakyat Palestina, hukum internasional dan resolusi PBB.

“Itu hanya memberi sumbangan bagi penghapusan penyelesaian dua-negara, satu-satunya cara menuju perdamaian dan kestabilan di seluruh wilayah ini,” kata Erekat di dalam satu cuitan.

Ia menyeru Uni Eropa agar bertindak mengenai keputusan Romania tersebut, yang ia tekankan adalah pelanggaran terhadap kebijakan lama Eropa. “Kami mengangkat masalah ini dengan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC),” kata Erekat.

Presiden Romania Klaus Iohannis pada Ahad (24/3) juga menegur Perdana Menterinya Viorica Dancila karena menyatakan Kedutaan Besar Romania di Israel akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Al-Quds.

Ia mengatakan pernyataan semacam itu oleh Dancyla memperlihatkan “ketidakpedulian total terhadap kebijakan luar negeri dan dalam pengambilan keputusan penting negara Romania”.

Dancila mengumumkan dalam satu pertemuan dengan kelompok lobi pro-Israel di Amerika Serikat, AIPAC, negaranya bermaksud memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel ke Al-Quds.

Iohannis menekankan bahwa keputusan semacam itu tidak boleh diambil oleh pemerintah, tapi oleh dia sebagai presiden.

Sumber: WAFA

Baca juga: Presiden Romania tak setujui pemindahan kedubes ke Al-Quds
Baca juga: Unjuk rasa anti-pemerintah di Romania berujung rusuh

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rakyat Majdal Chams dan Ein At-Tineh mengecam pernyataan Trump

Quneitra, Suriah (ANTARA) – Rakyat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, baru-baru ini menggelar protes di Bundaran Majdal Chams untuk mengecam pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk “mengakui kedaulatan Israel” atas Dataran Tinggi Golan.

Peserta protes tersebut menegaskan komitmen pada tanah air mereka, Suriah, dan menyatakan Dataran Tinggi Golan akan kembali ke kedaulatan Suriah.

Mereka mencela sikap bermusuhan Trump dan anggota pemerintahnya, dan mengatakan mereka tak memiliki mordal dan dasar hukum serta melanggar keabsahan internasional.

Dalam konteks yang sama, protes diselenggarakan oleh masyarakat dan pegiat sipil di Provinsi Guneitra di Ein At-Tineh di seberang Kota Kecil Majdal Chams, yang diduduki Israel, untuk mengecam pernyataan Trump dan menyampaikan dukungan buat rakyat Dataran Tinggi Golan.

Peserta protes menegaskan bahwa Rakyat Suriah bertekad untuk membebaskan seluruh Dataran Tinggi Golan, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang.

Sebelumnya Uni Parlemen Antar-Arab (AIPU) telah menolak pernyataan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan.

“Pernyataan itu memperlihatkan mental hegemoni dan ketidak-pedulian pemerintah AS –yang memandang masalah regional dengan kaca-mata Zionis dan melayani kepentingan kaum pendudukan Israel,” kata AIPU.

Ditambahkannya, pernyataan Trump menimbulkan bias sistematis, dukungan langsung buat penguasa pendudukan dan serangan nyata terhadap hak asasi rakyat Suriah.

Sumber: SANA  

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Erekat kecam pengumuman Rumania untuk pindahkan Kedubes ke Jerusalem

Ramallah, Palestina (ANTARA) – Saeb Erekat, Sekretaris Jenderal Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengecam pengumuman Rumania untuk memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel ke Al-Quds (Jerusalem) sebagai pelanggaran nyata terhadap hak rakyat Palestina, hukum internasional dan resolusi PBB.

“Itu hanya memberi sumbangan bagi penghapusan penyelesaian dua-negara, satu-satunya cara menuju perdamaian dan kestabilan di seluruh wilayah ini,” kata Erekat di dalam satu cuitan.

Ia menyeru Uni Eropa agar bertindak mengenai keputusan Rumania tersebut, yang ia tekankan adalah pelanggaran terhadap kebijakan lama Eropa. “Kami mengangkat masalah ini dengan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC),” kata Erekat.

Presiden Rumania Klaus Iohannis pada Ahad (24/3) juga menegur Perdana Menterinya Viorica Dancila karena menyatakan Kedutaan Besar Rumania di Israel akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Al-Quds.

Ia mengatakan pernyataan semacam itu oleh Dancyla memperlihatkan “ketidakpedulian total terhadap kebijakan luar negeri dan dalam pengambilan keputusan penting negara Rumania”.

Dancila mengumumkan dalam satu pertemuan dengan kelompok lobi pro-Israel di Amerika Serikat, AIPAC, negaranya bermaksud memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel ke Al-Quds.

Iohannis menekankan bahwa keputusan semacam itu tidak boleh diambil oleh pemerintah, tapi oleh dia sebagai presiden.

Sumber: WAFA

Baca juga: Presiden Rumania tak setujui pemindahan kedubes ke Al-Quds
Baca juga: Unjuk rasa anti-pemerintah di Rumania berujung rusuh

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jepang-Jerman tak akui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel

Tokyo (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan pendirian negaranya mengenai Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang diduduki Israel, tidak berubah setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Datang Tinggi Golan.

Dalam konteks yang sama, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas kembali menyampaikan pendirian negerinya, yang menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang. Ia mengecam pernyataan Trump mengenai wilayah yang didudduki tersebut.

Majalah Jerman Contra, dengan mengutip Maas, melaporkan pendirian Jerman mengenai masalah tersebut tidak berubah dan Jerman tidak mengakui resolusi mengenai pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel, sejalan dengan resolusi PBB. Maas menegaskan Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Suriah.

Baca juga: PBB minta waktu ganti Austria di Golan
Baca juga: Al-Jaari beritahu Guterres mengenai penolakan Suriah tentang Golan


 
Sumber: SANA Rakyat Suriah berunjuk-rasa di dekat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki oleh Israel. (SANA)
 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Al-Jaari beritahu Guterres mengenai penolakan Suriah tentang Golan

New York (ANTARA) –

 

Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (SANA)  
Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari  memberitahu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York mengenai penolakan dan pengutukan Republik Arab Suriah atas pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang akan mengakui “kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan”.

Al-Jaafari menegaskan pemerintah AS tidak memiliki hak atau wewenang untuk memutuskan nasib Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, dan setiap tindakan AS yang berisi serangan terhadap hak Republik Arab Suriah dalam memperoleh kembali tanahnya yang diduduki dan melaksanakan kedaulatannya atas wilayah itu adalah perbuatan tidak sah yang tak memiliki pengaruh. Dan itu adalah pelanggaran terhadap kewajiban AS mengenai ketentuan Piagam PBB dan hukum internasional.

Dalam konteks itu, Al-Jaafari menyatakan PBB telah menegaskan melalui berbagai resolusi terkait oleh Sidang Majelis Umum dan Resolusi No.497 Dewan Keamanan, bahwa Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah yang diduduki dan setiap tindakan oleh penguasa pendudukan Israel atas tanah yang diduduki tersebut tidak sah dan batal dan semua itu tak memiliki dampak hukum apapun.

Al-Jaafari menyeru Sekretaris Jenderal PBB agar menyampaikan sikap resmi yang jelas, dan menegaskan pendirian tegas PBB mengenai masalah pendudukan Israel atas tanah Republik Arab Suriah.

Ia menyatakan rakyat Suriah dengan suara bulan sepakat pada Ahad lebih dibandingkan dengan sebelumnya untuk menolak pendirian AS dan menentang pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan dengan segala cara yang mungkin, yang disetujui oleh hukum internasional dan keabsahan internasional.

Pada gilirannya, Guterres menegaskan bahwa pendirian PBB dan pendirian pribadinya tegas, sudah diketahui semua kalangan dan dilandasi atas resolusi keabsahan internasiona, yang secara terbuka menetapkan bahwa Dataran Tinggi Golan ada ranah Republik Arab Suriah yang diduduki oleh Israel.

Ia menambahkan meskipun kebijakan profesionalnya yang dilandasi atas sikap tidak mengomentari setiap pernyataan yang disiarkan oleh media sosial, tapi bahaya dari sikap yang dikeluarkan oleh Presiden AS mendorong dia untuk meminta juru bicara resmi Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan yang meliputi penegasan bahwa pendirian PBB tegas dan tak berubah dan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah tanah Republik Arab Suriah yang diduduki oleh Israe, dalam penegasan bagi resolusi sah internasional, terutama Resolusi No. 497 Dewan Keamanan PBB, yang dikeluarkan pada 1981.

Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa pernyataan juru bicara resminya mewakili pendiriannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB.

Sumber: SANA

Baca juga: Suriah bertekad merebut kembali Dataran Tinggi Golan
Baca juga: GCC sesalkan seruan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan
Baca juga: Turki kecam cuitan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019