Koalisi Saudi siap gunakan “pasukan terukur” di Yaman

Dubai (ANTARA News) – Koalisi pimpinan Arab Saudi siap mengerahkan “pasukan dengan kekuatan terukur” untuk menekan Al-Houthi, gerakan yang berhubungan dengan Iran, agar mundur dari kota pelabuhan Hudaidah di Yaman di bawah kesepakatan yang didukung PBB, kata pejabat Uni Emirat Arab (UAE) pada Rabu (30/1).

Pihak-pihak yang berperang di Yaman gagal menarik pasukan mereka dari kota pelabuhan utama negara itu di bawah gencatan senjata satu bulan. Kegagalan itu dapat memicu ancaman serangan besar di Hudaidah yang bisa berujung pada bencana kelaparan.

Al-Houthi menguasai Hudaidah sementara faksi-faksi lain di Yaman, yang didukung koalisi dan mencoba mengembalikan pemerintahan yang diakui internasional, berkumpul di pinggiran kota itu.

Menteri Luar Negeri UAE Anwar Gargash mengatakan koalisi Muslim Suni Arab yang didukung negara-negara Barat telah menyerang 10 kamp pelatihan Al-Houthi di luar kantor gubernur Hudaidah pada Rabu.

“Koalisi bersiap untuk mengerahkan lebih banyak pasukan dengan kekuatan yang terukur untuk membuat Al-Houthi mematuhi Kesepakatan Stockholm,” tulisnya di Twitter.

“Untuk menjaga gencatan senjata dan harapan bagi proses politik, PBB dan komunitas internasional harus menekan Al-Houthi untuk menghentikan kekerasan, memfasilitasi konvoi bantuan, dan melakukan penarikan dari kota dan pelabuhan Hudaidah seperti yang telah disepakati,” kata Gargash.

Utusan PBB Martin Griffiths menjalin kontak dengan kedua pihak yang bertikai untuk menyelamatkan kesepakatan. Kesepakatan itu merupakan terobosan diplomatik besar pertama untuk mengakhiri perang empat tahun, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman di ambang kelaparan.

Baca juga: Putra Mahkota Saudi bahas Yaman dengan Sekjen PBB
Baca juga: WHO: 80 persen rakyat Yaman butuh bantuan kemanusiaan
Baca juga: Pihak bertikai Yaman mulai rundingkan pertukaran tahanan

 
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB berencana setujui pengerahan puluhan peninjau ke Yaman

PBB (ANTARA News) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsan (PBB) pada Rabu akan menggelar pemungutan suara untuk menyetujui pengerahan sekitar 75 peninjau ke Kota Pelabuhan Hudaidah di Yaman selama enam bulan.

Para peninjau akan memantau gencatan senjata dan pengerahan kembali pasukan dari pihak-pihak yang bertikai, seperti yang diungkapkan sejumlah diplomat di PBB.

Sepekan setelah pembicaraan perdamaian yang disponsori PBB di Swedia pada Desember 2018, kelompok Al-Houthi yang bersekutu dengan Iran dan Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mencapai kesepakatan tentang Hodeidah, gerbang masuk utama Yaman untuk pasokan bantuan dan barang-barang komersial sekaligus tempat bergantung jutaaan warga Yaman yang berada di ambang kelaparan.

Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan 15 negara, bulan lalu memberikan lampu hijau bagi tim pemantau pendahulu yang dipimpin pensiunan jenderal asal Belanda Patrick Cammaert dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyarankan operasi yang lebih besar.

Dewan Keamanan PBB berencana mengelar pemungutan suara pada Rabu atas resolusi rancangan Inggris  yang meminta Guterres agar “segera” mengerahkan operasi lebih besar yang disarankan tersebut, yang akan dikenal sebagai Misi PBB untuk mendukung Kesepakatan Hudaidah (UNMHA).

Rancangan resolusi itu juga “meminta Negara Anggota, terutama negara-negara tetangga, untuk mendukung PBB seperti yang diminta bagi penerapan mandat UNMHA”.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi ikut campur tangan dalam perang di Yaman pada 2015 guna mendukung pasukan pemerintah. PBB dan negara-negara Barat mengkritik koalisi tersebut karena banyak warga sipil yang tewas, termasuk anak-anak.

Di sisi lain, negara-negara Teluk menuduh Iran memasok senjata kepada kelompok Al-Houthi, tuduhan yang dibantah Teheran dan kelompok beraliran Syiah itu.

Resolusi Dewan Keamanan PBB membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto dari Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Prancis, atau China. Sejumlah diplomat mengatakan rancangan resolusi untuk Yaman tersebut diharapkan dapat disahkan.

Dalam usul, yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB pada 31 Desember dan dibaca oleh wartawan Reuters, Guterres menggambarkan tim yang terdiri atas 75 peninjau itu sebagai “ketangkasan yang hadir” untuk memantau kepatuhan terhadap kesepakatan serta menciptakan dan menilai fakta-fakta dan situasi di lapangan.

“Sejumlah sumber daya dan aset yang sesuai juga akan diharuskan untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel PBB, termasuk kendaraan yang yang dilengkapi senjata, prasarana untuk komunikasi, pesawat serta dukungan medis yang sesuai,” tulis Gutteres.

Menurut Gutteres, sumber daya seperti itu akan menjadi prasyarat bagi peluncuran dan kelanjutan misi secara efektif.

Gutteres mengatakan misi pemantauan yang lebih besar akan berkontribusi dalam mempertahankan “proses politik rapuh”, yang kembali diluncurkan oleh utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths. Griffiths berniat akan menggelar satu kali lagi rangkaian pembicaraan antarpihak yang bertikai pada bulan ini.

Baca juga: PBB: Pemindahan pasukan Houthi di Hudaidah hendaknya hormati perjanjian Stockholm

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Asri Mayang Sari/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pihak bertikai Yaman mulai rundingkan pertukaran tahanan

Amman (ANTARA News) – Pihak-pihak yang bertikai di Yaman memulai perundingan di Amman pada Rabu untuk membahas pelaksanaan pertukaran tahanan sebagai bagaian dari upaya perdamaian yang dipimpin Perserikatan Bangsa-bangsa,  kata para pejabat PBB dan delegasi.

Pertukaran tahanan tersebut akan memungkinkan banyak keluarga berkumpul kembali. 

Delegasi gerakan Al Houthi ,yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, sebelumnya bertemu di Ibu Kota Jordania untuk membahas pertukaran tersebut, yang disepakati dalam pembicaraan pimpinan PBB di Swedia, Desember lalu.

“Kedua pihak bertukar daftar tahanan di Swedia dan mereka kini membahas langkah-langkah untuk menjalankannya,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada awak media di New York.

Negara-negara Barat, beberapa di antaranya memasok senjata dan intelijen untuk koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah, telah menekan kedua pihak untuk menyepakati jalan untuk membangun kepercayaan.

Upaya itu dilakukan untuk menerapkan genjatan senjata yang lebih luas dan proses politik guna mengakhiri peperangan yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Sebagai bagian dari upaya itu, kedua pihak telah memberikan sekitar 15.000 nama tahanan untuk pertukaran, yang menurut para delegasi akan dilakukan melalui bandara Sanaa yang dikuasai pemberontak di Yaman utara dan bandara Sayun yang dikuasai pemerintah di selatan.

Langkah itu juga meliputi rencana untuk penarikan dari Hudaidah, kota pelabuhan yang diperebutkan, bantuan bagi jutaan orang yang menghadapi kelaparan, dan menempatkan kota tersebut di bawah kendali entitas sementara.

Kepala Delegasi Pemerintah Yaman Hadi Haig mengatakan kedua pihak melakukan verifikasi atas daftar tahanan sebagai bagian dari proses lima tahap sebelum pertukaran tahanan dilaksanakan.

Pertukaran tahanan akan diawasi PBB dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Menurut ICRC, koalisi pimpinan Saudi harus menjamin bahwa wilayah udara aman untuk diterbangi.   

Baca juga: Milisi Houthi tahan 10.000 orang lebih di Yaman
Baca juga: Pasukan perang sipil Yaman sepakat lepas tahanan anak

 

Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Maria Dian

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tahanan Palestina terlama kedua selesaikan 36 tahun hukuman penjara Israel

Ramallah (Antara/WAFA-OANA) – Mahel Abdul Latif Younis (61), dari Kota Kecil Arra di Israel Utara dan orang Palestina kedua yang paling lama menjalani hukuman di Israel, pada Kamis (17/1), menyelesaikan 36 tahun masa tahanan, kata Masyarakat Tahanan Palestina.

Orang pertama yang paling lama menjalani hukuman penjara di Israel adalah sepupunya, Karim Younis.

Maher Younis, yang dijebloskan ke dalam penjara di Gurun Naqab di Israel Selatan, ditangkap pada 18 Januari 1983 –dua pekan setelah Karim ditangkap. Maher Younis didakwa menjadi anggota Organisasi Fatah Palestina, yang saat itu menjadi organisasi tidak sah, memiliki senjata, dan membunuh seorang prajurit Israel.

Ia mula-mula dijatuhi hukuman mati, tapi belakangan hukumannya diubah jadi penjara seumur hidup. Namun, pada 2012, hukuman penjara bagi orang-orang Palestina dari dalam wilayah Israel yang juga adalah warga negara Israel, termasuk Maher, ditetapkan jadi maksimal 40 tahun.

Maher oleh satu pengadilan Israel tak diberi hak kunjungan oleh kerabat tingkat-dua dan pada 2008 tak diberi hak untuk melihat ayahnya, yang sekarat.

Maher dan Karim Younis mestinya dibebaskan pada 2014, sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian Palestina-Israel, yang lebih luas dan ditaja PBB, yang meliputi pembebasan tahanan perlawanan Palestina pada kelompok keempat, masing-masing, 26 tahanan, kata Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Dua saudara sepupu Younis, bersama orang lain dari dalam Israel dan Jerusalem –yang diduduki– termasuk dalam kelompok keempat dan terakhir, sebelum Israel mengkhianati kesepakatan tersebut dan menolak untuk membebaskan mereka.

Perbuatan Israel itu akhirnya merusak kesepakatan perdamaian dan menciptakan kebuntuan yang berlangsung sampai hari ini.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jubir: Tak ada perdamaian tanpa Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina

Ramallah, Palestina (Antara/WAFA-OANA) – Juru Bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeinah pada Rabu (16/1) mengatakan, “Setiap rencana perdamaian yang tak meliputi berdirinya Negara Palestina Merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya di perbatasan 1967 pasti akan gagal.”

Di dalam satu pernyataan, ia menanggapi laporan dan kebocoran mengenai apa yang disebut perdamaian abad ini yang Pemerintah Amerika berusaha paksakan untuk wilayah itu selain upaya untuk menemukan keinginan semua pihak regional dan internasional untuk bekerjasama dengan rencana itu.

“Semua pihak akan mencapai kebuntuan sebab penanganan untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan langgeng bagi proses politik harus dilandasi atas resolusi internasional dan prinsip penyelesaian dua-negara bagi berdirinya Negara Palestina Merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya,” kata dia.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam, Abu Rudeineh menekankan bahwa “jalan untuk mencapai perdamaian di wilayah ini jelas dan itu melalui pemimpin sah Palestina”.

“Dan setiap proyek yang bertujuan memangkas harapan dan aspirasi rakyat Palestina bagi kebebasan dan kemerdekaan takkan berhasil dan akan terhenti. Rakyat kami akan menang tak peduli seberapapun besarnya persekongkolan ini dan tantangan yang menghadang jalan kami dan keinginan nasional kami,” tambah Abu Rudeineh.
 

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WHO: 80 persen rakyat Yaman butuh bantuan kemanusiaan

Sana`a, Yaman (Antara/Anadolu-OANA) – Lebih dari 24 juta orang di Yaman, yang dicabik perang, tetap memerlukan bantuan kemanusiaan, menuurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Yaman menghadapi krisis kemanusiaan paling buruk di dunia, situasinya bertambah buruk dari tahun ke tahun,” tulis WHO di akun Twitter pada Kamis, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam (17/1).

Organisasi dunia tersebut juga menyatakan bahwa sebanyak 24,4 juta orang Yaman –sebanyak 80 persen seluruh penduduk Yaman– masih memerlukan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.

Sejak 2015, Arab Saudi dan beberapa sekutu Arabnya telah melancarkan operasi militer yang sangat besar terhadap kelompok gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah negeri tersebut setahun sebelumnya.

Konflik Yaman telah menghancurkan sebagian besar prasarana dasar Yaman, termasuk sistem pengairan dan kebersihan, sehingga PBB menggambarkan situasi itu sebagai salah satu “bencana kemanusiaan paling buruk pada jaman modern”.
 

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dubes RI salurkan bantuan Baznas kepada pengungsi Palestina

Jakarta (ANTARA News) – Duta Besar RI untuk Palestina Andy Rachmianto menyalurkan bantuan kemanusiaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Indonesia kepada para pengungsi Palestina di Yordania.

Pemberian bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina merupakan bagian tidak terpisahkan dari dukungan Indonesia kepada perjuangan Palestina dalam memperoleh kemerdekaan, demikian disampaikan dalam keterangan tertulis dari KBRI Amman, Yordania, yang diterima di Jakarta, Jumat (18/1).

Kedutaan Besar RI untuk Palestina yang berkedudukan di Amman, Yordania, sangat mengapresiasi peran langsung Baznas yang bekerjasama dengan “Jordan Hashemite Charity Organization” (JHCO) dalam mendukung kegiatan diplomasi kemanusiaan yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo sebagai salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Penyerahanan bantuan berupa obat-obatan yang dilakukan pada 14 Januari tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara Baznas dengan JHCO yang telah ditandatangani pada 8 Oktober 2018 di Kementerian Luar Negeri RI yang disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki. 

Pada tahap awal, Baznas telah mendistribusikan bantuan senilai 150 ribu dolar AS, yang merupakan dana bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina yang berada di pengungsian dan sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat dunia.

Baznas mempunyai dua program bantuan untuk pengungsi Palestina, yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan, guna membantu para pengungsi mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan hidup yang lebih baik. 

JHCO yang didirikan pada 1990 merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Yordania dan merupakan satu-satunya lembaga yang mendapat mandat resmi untuk mengkoordinasikan penyaluran bantuan kemanusiaan, baik di dalam negeri Yordania maupun kepada negara-negara sahabat, termasuk Palestina.

JHCO dipilih sebagai mitra Baznas untuk penyaluran bantuan kepada pengungsi Palestina karena memiliki akses dan jaringan yang luas atas kerja sama dengan berbagai pihak terkait, antara lain dengan otoritas Palestina, pemerintah Israel, Tentara Nasional Yordania (Jordan Armed Forces/JAF), Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA), Komite Palang Merah Internasional (ICRC), dan berbagai organisasi internasional lainnya. 

JHCO mempunyai jaringan data lengkap pengungsi di Yordania yang jumlahnya melebihi empat juta orang, termasuk pengungsi Palestina sebanyak 2,2 juta orang dan 1,3 juga pengungsi Suriah serta pengungsi dari negara-negara tetangga lain Yordania, seperti Irak, Yaman, Libya, dan Somalia.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Lebanon serukan pengungsi Suriah pulang

Beirut (ANTARA News) – Presiden Lebanon Michel Aoun mendesak kekuatan-kekuatan dunia pada Ahad untuk meningkatkan usaha-usaha agar pengungsi Suriah kembali ke negara mereka tanpa memperhatikan jalan keluar politik yang lain atas perang di negara tersebut.

Aoun mengatakan dalam konferensi tingkat tinggi ekonomi Arab di Beirut bahwa Lebanon telah mengajukan solusi-solusi bagi kepulangan para pengungsi dalam pertemuan itu sepakati.

Sejak konflik pecah di Suriah pada 2011, lebih satu juta orang telah menyelamatkan diri melintasi perbatasan ke Lebanon, tempat lembaga-lembaga bantuan mengatakan sebagian besar mereka hidup dalam kondisi kemiskinan yang parah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan situasinya belum aman bagi mereka untuk kembali.

Para pejabat Lebanon telah menyerukan para pengungsi pulang setelah Presiden Suriah Bashar al-Assad menguasai kembali negara itu dengan bantuan Rusia dan Iran.

Perpecahan di kalangan negara-negara Arab mengenai Suriah, dan perselisihan internal di Lebanon, telah memengaruhi KTT itu sebelum pertemuan dimulai. Isu yang paling penting ialah apakah negara-negara Arab mengizinkan Suriah masuk kembali ke Liga Arab setelah keanggotaanya ditangguhkan selama lebih tujuh tahun.

Hizbullah, gerakan di Lebanon dukungan Iran, yang membantu militer Bashar mengalahkan para pemberontak dan militan, menginginkan pendekatan kembali dengan Damaskus.

“Lebanon menyerukan komunitas internasional untuk membuat segala usaha yang mungkin dan menyediakan kondisi-kondisi yang cocok bagi orang-orang Suriah yang mengungsi untuk pulang… tanpa terikat dengan pencapaian solusi politik,” kata Aoun, sekutu politik Hizbullah.

Ia juga mengusulkan pembentukan sebuah bank Arab untuk rekonstruksi dan pembangunan “guna membantu semua negara Arab mengatasi berbagai kesulitan dan menyumbang bagi pertumbuhan lestari ekonomi mereka”, demikian Reuters.

(Uu.M016/M007)
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KJRI Jeddah gelar Pelayanan Terpadu di Kota Suci Madinah

Jakarta (ANTARA News) – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menggelar Pelayanan Terpadu (Yandu) di Kota Suci Madinah, Arab Saudi.

Kegiatan Yandu merupakan program rutin KJRI Jeddah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dan memperkuat pelindungan bagi masyarakat WNI yang tinggal di daerah-daerah yang jaraknya berjauhan dari KJRI Jeddah, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (21/1).

“Jarak tempuh ke Madinah dari KJRI sekitar 460 kilometer. Cukup merepotkan bagi masyarakat untuk datang ke KJRI Jeddah. Belum lagi paspor tidak bisa langsung jadi di hari yang sama. Butuh waktu, tenaga dan ongkos yang tidak sedikit,” ujar Safaat Ghofur, Pelaksana Fungsi (PF) Konsuler-1 yang merangkap Koordinator Pelayanan dan Pelindungan Warga.

Kegiatan Yandu meliputi kekonsuleran (legalisasi dan penerjemahan dokumen dan lapor diri), keimigrasian (penggantian paspor yang telah habis masa berlakunya, penerbitan paspor baru bagi anak yang baru lahir dan konsultasi kewarganegaraan) dan ketenagakerjaan (penerbitan perjanjian kerja/PK, penyelesaian sengketa perburuhan dan konsultasi ketengakerjaan).

Sekitar 300 permohonan untuk berbagai jenis kategori pelayanan diterima oleh Tim Pelayanan Terpadu (Yandu) yang berlangsung selama dua hari, Jumat dan Sabtu, 18-19 Januari, di Kantor Urusan Haji untuk Daerah Kerja Madinah.

Para pemohon umumnya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bertempat tinggal di Kota Madinah dan sekitarnya dan para mahasiswa yang tengah menimba ilmu di Universitas Islam Madinah.

Selain pelayanan dokumen, Tim Yandu juga membuka kounter layanan konsultasi dan penyuluhan hukum, penyelesaian sengketa perburuhan, dan kunjungan kampus dengan menghadiri kegiatan turnamen sepak bola antarmahasiswa Universitas Islam Madinah yang berasal dari berbagai negara.

Di sela-sela kegiatan Yandu, Tim menggelar sosialisasi hukum agar masyarakat Indonesia di Arab Saudi bisa membawa diri dengan menaati hukum dan menghormati adat-istiadat masyarakat setempat.

Melalui kegiatan ini, masyarakat juga diimbau agar berhati-hati menggunakan media sosial, seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan sarana informasi dan transaksi elektronik berbasis internet lainnya.

“Bapak-ibu harus pintar dan bijak menggunakan telepon pintar atau smartphone, agar tidak terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin.

Menyangkut keimigrasian,  Konsul Teknis Imigrasi, Ahmad Zaeni, mengingatkan warga agar menyimpan paspor di tempat yang aman dan mudah diingat dan selalu mengecek masa berlaku paspor dan izin tinggalnya.

Memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-69, Teknis Imigrasi KJRI Jeddah memberikan 10 paspor gratis kepada WNI yang berhasil menjawab pertanyaan seputar keimigrasian.

Di bidang ketengakerjaan, Konsul Tenaga Kerja, Mochamad Yusuf, menekankan pentingnya semua PMI memiliki Perjanjian Kerja (PK) yang ditandatangani oleh tiga pihak, yatiu: KJRI Jeddah, Maktab Amal (Kantor Tenaga Kerja) dan Kadin Arab Saudi.

 “PK ini ditandatangani di awal kontrak dan hanya berlaku dua tahun. Bila telah habis,  serta wajib diperbaharui kembali,” kataYusuf.

Yusuf menambahkan, PK tersebut menjadi pegangan hukum bagi PMI dan KJRI dalam memperjuangkan hak-hak PMI jika di kemudian terjadi sengketa antara dirinya dengan perusahaan.

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Erdogan katakan Turki siap ambil alih Kota Manbij, Suriah

Istanbul (Antara/Reuters) – Turki siap mengambil alih keamanan di Kota Manbij, Suriah, tempat empat warga Amerika Serikat tewas dalam pengeboman yang diklaim ISIS pekan lalu, kata Presiden Tayyip Erdogan kepada Presiden AS Donald Trump dalam percakapan telepon pada Minggu (20/1), demikian informasi kepresidenan Turki.

Erdogan mengatakan kepada Trump bahwa bom bunuh diri di Manbij, kota di bagian timur-laut Suriah yang dikendalikan militan yang bersekutu dengan pasukan Kurdi dukungan AS, merupakan tindakan provokatif yang berniat mempengaruhi keputusan Trump pada Desember untuk menarik pasukan AS dari Suriah.

Trump mengecam tim keamanannya sendiri dengan keputusan yang mengejutkan pada 19 Desember, terkait penarikan menyeluruh 2.000 pasukan AS dari Suriah, dengan menyatakan kelompok militan ISIS di tempat itu telah dilenyapkan.

Manbij, yang direbut dari ISIS pada 2016 oleh pasukan yang didukung Amerika Serikat , menjadi pusat ketegangan setelah keputusan Trump untuk menarik pasukan AS yang kehadirannya secara efektif menghalangi Turki menyerang pasukan Kurdi.

Manbij dikendalikan Pasukan Demokratik Suriah atau Syrian Democratic Forces (SDF), yang bersekutu dengan YPG Kurdi dukungan AS. Ankara memandang YPG sebagai kelompok teroris sekaligus penerus Partai Pekerja Kurdi atau Kurdistan Workers Party (PKK) terlarang yang dalam puluhan tahun melancarkan pemberontakan separatis di Turki.

Dalam menggambarkan percakapan tersebut, Gedung Putih tidak menyebutkan tawaran Erdogan untuk mengambil alih keamanan di Kota Manbij namun mengatakan keduanya sepakat untuk terus gencar menyelesaikan perundingan mengenai bagian timur laut Suriah untuk kebutuhan keamanan kedua negara.

“Presiden Trump menggarisbawahi pentingnya mengalahkan elemen teroris yang menempel di Suriah”, kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam mendeskripsikan percakapan via telepon tersebut.

“Kedua pemimpin sepakat untuk terus melanjutkan perundingan solusi wilayah timur laut Suriah yang mencapai masalah keamanan masing-masing. Mereka juga membahas kepentingan bersama dalam memperluas hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Turki”, kata juru bicara.

Trump sebelumnya telah memperingatkan Turki untuk tidak menyerang Kurdi di Suriah dan tampaknya mengancam ekonomi Turki jika seranga itu dilakukan.

Dalam pernyataannya, kepresidenan Turki juga mengatakan bahwa kedua pemimpin telah sepakat untuk mempercepat pembahasan antara kepala staf mereka tentang zona aman di bagian timur laut Suriah.

Pekan lalu, Trump menciptakan zona aman yang disarankan kepadanya, tanpa penjelasan lebih lanjut. SDF mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya siap membantu mewujudkan zona aman, saat meningkatnya kekhawatiran bahwa penarikan pasukan AS akan memberi Turki peluang melakukan kekerasan baru.

Turki ingin zona aman tersebut terbebas dari kelompok Kurdi.
 

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Militer Israel serang Iran di Suriah

Jerusalem (Antara/Reuters) – Militer Israel pada Senin mengatakan pihaknya menyerang pasukan Quds Iran di Suriah dan memperingatkan pasukan Suriah untuk tidak menyerang wilayah ataupun pasukan Israel.

Kantor berita nasional Suriah Sana melaporkan pertahanan udara militernya mengagalkan “target musuh” dan menembak jatuh beberapa dari mereka, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Sejumlah saksi di Damaskus menceritakan ledakan keras terdengar di langit malam saat itu.

“Kami mulai menyerang sejumlah target Quds Iran di wilayah Suriah. Kami memperingatkan Pasukan Bersenjata Suriah agar tidak berupaya membahayakan pasukan atau wilayah Israel,” demikian pernyataan militer Israel.

Serangan semalam menyusul sejumlah serangan lintas batas pada Minggu (20/1) yang menurut Suriah, pihaknya telah menghentikan serangan udara Israel.

Pihak Israel mengatakan serangan itu untuk mencegat roket yang ditembakan di Dataran Tinggi Golan.

“Kami memiliki satu kebijakan tetap, untuk menyerang kubu Iran di Suriah dan akan melukai siapapun yang mencoba menyakiti kami,” kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Militer Israel juga mengatakan situs wisata musim dingin ternama di Gunung Hermon di Dataran Tinggi Golan yang dikendalikan Israel akan ditutup pada hari itu. Sedangkan hal lainnya tetap berjalan seperti biasa di sepanjang perbatasan dengan Suriah.

Netanyahu pekan lalu mengakui serangan Israel terhadap apa yang dia sebut sebagai tempat persembunyian senjata Iran di Suriah, tempat Teheran memberikan dukungan vital kepada Damaskus.

Dia mengatakan kepada kabinetnya bahwa Israel telah melakukan “ratusan” serangan selama beberapa tahun terakhir perang Suriah untuk membatasi Iran dan sekutunya Hizbullah Lebanon.

Israel yang biasanya diam soal serangan yang menargetkan Iran di dekat perbatasan, bulan ini menunjukkan taringnya, tanda kepercayaan diri di tengah ketegangan yang terjadi sesekali dengan Rusia, kekuatan besar pendukung Suriah.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Israel tewaskan militan Hamas, cegat bantuan Qatar untuk Gaza

Gaza (Antara/Reuters) – Sebuah tank Israel melepaskan tembakan ke Jalur Gaza, menewaskan seorang militan Hamas, dalam aksi yang militer Israel sebut pembalasan atas cederanya seorang tentara.

Aksi militer itu juga diklaim sebagai langkah balasan atas serangan singkat saat unjuk rasa yang diwarnai kekerasan di perbatasan Palestina.

Seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mencegat bantuan 15 juta dolar AS (sekitar Rp212,7 miliar) dari Qatar untuk Gaza. Bantuan tersebut seharusnya dikucurkan pada Rabu (23/1), sebagai bagian dari upaya internasional untuk menghentikan ketegangan.

wilayah kantong antara Israel dan Palestina di perbatasan Gaza memanas sejak warga Palestina menggelar unjuk rasa mingguan pada Maret tahun lalu. Unjuk rasa digelar untuk menekan pencabutan blokade pimpinan Israel di wilayah itu dan hak atas tanah yang dicaplok Israel dalam perang pembentukan negara itu pada 1948.

Tim medis Palestina di Gaza mengatakan seorang militan Hamas tewas dan dua lainnya cedera dalam penembakan Israel di pos jaga dekat wilayah depan sektor tengah yang dibentengi. Sektor itu merupakan bagian dari daerah kantong yang dikuasai Hamas.

Hamas mengonfirmasi ketiga korban itu sebagai anggotanya.

Pada Selasa pagi, militer Israel menyatakan salah satu personelnya ditembak saat menghadapi pelempar batu Palestina di pagar perbatasan. Peluru mengenai helmnya, menyebabkan cedera ringan. Pihak militer menambahkan, dua warga Palestina melintas ke Israel sebelum kembali ke Gaza saat peristiwa itu terjadi.

Menteri kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 220 warga Palestina tewas oleh pasukan Israel dalam 10 bulan unjuk rasa. Israel mengatakan pasukannya menggunakan kekuatan mematikan untuk mencegah pelanggaran perbatasan oleh Hamas, kelompok yang telah telibat tiga kali peperangan dengan mereka sejak 2008.

Mesir dan PBB yang mengkhawatirkan potensi ketegangan itu bisa memicu konflik menyeluruh pun berupaya menenangkan Gaza. Sementara Qatar pada November menjanjikan bantuan 150 juta dolar AS (sekitar Rp2,13 triliun), yang akan ditransfer melalui Israel dalam enam bulan, dengan harapan dapat mengurangi tekanan ekonomi.

Pembayaran ketiga Qatar sebesar 15 juta dolar AS dijadwalkan pada Rabu, setelah sebelumnya ditahan oleh Israel sebagai protes atas kekerasan di perbatasan. Pejabat Israel yang mengumumkan penundaan baru itu tidak menyebutkan kapan pencairan bantuan itu akan dilakukan.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WFP: 15 juta dolar untuk bantu Suriah Yaman Palestina

Jakarta (ANTARA News) – Organisasi di bawah naungan PBB, World Food Programme (WFP), menyebutkan bahwa dibutuhkan sekitar 15 juta dolar AS per bulan untuk membantu suplai makanan bagi masyarakat dan pengungsi di tempat berkonflik di Suriah, Yaman dan di Gaza, Palestina.
   
“Tim WFP di sana selalu menangis jika melihat para anak-anak korban perang. Kami selalu melakukan yang terbaik untuk menyuplai makanan bagi mereka yang membutuhkan,” kata Direktur WFP untuk wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah dan Eropa Timur, Muhammad Hadi, di Jakarta, Rabu.
   
Pernyataan tersebut disampaikan Muhannad Hadi dalam diskusi publik bertema “A Fight for Food Security: Navigating Humanitarian Responses in the Middle East” (Perjuangan untuk Keamanan Pangan: Menavigasi Respons Kemanusiaan di Timur Tengah).
   
Menurut Muhannad, WFP sebagai organisasi non-profit telah membantu sekitar delapan juta rakyat kelaparan di Suriah, Yaman, dan Gaza.
   
“Kami tentu tidak mau mereka lebih menderita lagi akibat perang yang terjadi, terutama anak-anak. Sampai saat ini, kami sudah membantu sekitar delapan juta rakyat di Suriah, Gaza, Yaman,” ujar dia.
   
Misalnya, World Food Programme menempatkan puluhan pekerjanya di Yaman untuk menyuplai bantuan makanan bagi anak-anak di negara tersebut yang kondisinya sangat memprihatinkan. 
   
Muhannad juga mengatakan bahwa World Food Programme berkomitmen untuk terus membantu masyarakat di Suriah, Gaza dan Yaman walaupun seringkali mengalami kesulitan pendanaan.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Putra Mahkota Saudi tawarkan dukungan penuh untuk keamanan Irak

Erbil (ANTARA News) – Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman pada Kamis, melalui percakapan telepon dengan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi, menawarkan bantuan dukungan secara penuh untuk keamanan berkelanjutan Irak.

Kedua negara berselisih sejak Irak melakukan invasi di Kuwait pada 1990. Percakapan tersebut merupakan indikasi terbaru dalam upaya memperbaiki hubungan tersebut, yang dimulai dengan membuka kembali kedutaan besar Arab Saudi di Baghdad pada 2016.

“Yang Mulia… menyatakan … dukungan penuh Kerajaan Arab Saudi untuk Irak dan dukungannya untuk keamanan dam kemakmuran Irak secara permanen,” menurut pernyataan kantor Perdana Menteri.

Rayuan Arab Saudi terhadap Baghdad merupakan bagian dari upaya gabungan dengan Amerika Serikat untuk menghentikan pengaruh Iran yang sedang berkembang di kawasan, sementara Irak mencari keuntungan ekonomi dari hubungan yang lebih erat dengan Riyadh.

Berdasarkan pernyataan tersebut, perdana menteri Irak menyambut perkembangan hubungan tersebut.

Pada Oktober 2017, dua bulan menjelang deklarasi kemenangan Irak atas ISIS, sejumlah negara membangun Dewan Koordinasi Bersama Irak-Saudi, guna membantu membangun kembali wilayah-wilayah yang hancur yang direbut kembali dari ISIS di Irak.

Baca juga: Saudi Airlines terbang ke Baghdad untuk pertama kali dalam 27 tahun

  
Sumber: Reuters
Penyunting: Asri Mayang Sari

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mesir buka bandara internasional dekat piramida Giza

Kairo (ANTARA News) – Mesir membuka bandara internasional baru di pinggiran ibu kota, Sabtu (26/1) dalam upaya untuk mengurangi kesibukan di bandara utama Kairo dan membantu mendongkrak pariwisata.

Bandara bernama Sphinx International Airport itu terletak di dekat Piramida Giza serta Grand Egyptian Museum (GEM) dan direncanakan mengoperasikan 30 penerbangan pada awal Februari pada masa uji cobanya.

Proyek senilai 17 miliar dolar AS (sekitar Rp239,1 miliar) tersebut digagas sebagai bagian dari rencana Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki akses ke sejumlah situs bersejarah dari daerah wisata di Laut Merah seperti Sharm el Sheikh dan Hurghada. Bandara itu akan beroperasi penuh pada 2020.

Pengeboman pesawat sebuah maskapai Rusia, sesaat setelah lepas landas dari Sharm el Sheikh, pada 2015 menghantam jumlah kunjungan wisatawan ke Mesir. Penurunan itu semakin melemahkan kunjungan wisatawan yang sudah terjadi sejak unjuk rasa “Arab Spring” pada 2011.

Pendapatan pariwisata mulai bangkit, melonjak 77 persen dalam basis tahunan dalam semester pertama 2018 menjadi 4,8 miliar dolar AS (sekitar Rp67,5 triliun), sebelum serangan mematikan terhadap sebuah bus pada Desember lalu. Serangan itu menewaskan tiga wisatawan asal Vietnam dan satu pemandu wisata Mesir.

Serangan bus itu adalah serangan mematikan pertama terhadap wisatawan asing di Mesir dalam kurun waktu satu tahun, sebut Reuters.

(T.KR-IWY/B/KR-IWY/B/T008)

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rusia serukan Suriah kembali ke Liga Arab

Tunis, Tunisia (ANTARA News) – Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Sabtu (26/1) menyerukan dicairkannya keanggotaan Suriah di Liga Arab, dua bulan sebelum organisasi pan-Arab tersebut melakukan pertemuan puncak tahunan di Tunisia pada Maret.

“Kami ingin Tunisia mendukung proses kembalinya Suriah ke keluarga Arab serta Liga Negara Arab,” kata Lavrov kepada wartawan dalam taklimat bersama dengan timpalannya dari Tunisia Khamis Al-Jahwani di Tunis, Tunisia, dan seperti dikutip oleh Kantor Berita TASS.

“Saya percaya Tunis menginginkan para pengungsi Suriah yang ditampung di Tunisia segera kembali (ke negaranya, red),” kata Lavrov, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad. “Kami akan melakukan apa pun untuk menciptakan kondisi yang layak di Suriah buat pemulangan semacam itu.”

Ada sebanyak 400 pengungsi Suriah di Tunisia, demikian diperkirakan Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR).

Sementara itu, Al-Jahwani mengatakan kembalinya Suriah ke Liga Arab adalah keputusan badan yang berpusat di Ibu Kota, Kairo, tersebut –yang membekukan keanggotaan Suriah pada 2011.

“Menteri luar negeri Arab akan bertemu dan memutuskan apa yang mereka mau untuk Suriah,” katanya. “Apa yang Tunisia peduli ialah keamanan, kestabilan dan persatuan nasional Suriah.”

Liga Arab membekukan keanggotaan Suriah pada 2011 karena Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad menggunakan kekerasan untuk memadamkan “protes prodemokrasi” di negeri itu.

Dalam beberapa pekan belakangan, telah terjadi peningkatan seruan di dunia Arab bagi normalisasi hubungan dengan Pemerintah Bashar, termasuk melalui kunjungan oleh Presiden Sudan Obar Al-Bashir ke Damaskus, Suriah, serta pembukaan kembali Kedutaan Besar Bahrain dan Uni Emirat Arab (UAE) di ibu kota Suriah.
 
Baca juga: Liga Arab: Aleppo di Suriah hadapi “kejahatan perang”

Penyunting: Chaidar Abdullah/Fardah Assegaf
 

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Usia bukan halangan, perenang Mesir usia 76 masih juara

Kairo (ANTARA News) – Apabila suatu pengabdian saja bisa menjadi jalan menuju pada kejayaan, perenang Mesir berusia 76 tahun, Nagwa Yousef Ghorab, harusnya sudah merebut banyak medali hingga saat ini.

Dia masuk ke kolam renang pertama kali pada umur empat tahun dan menjadi juara nasional di negaranya untuk gaya punggung kategori di bawah usia 16 tahun dan juara gaya bebas pada umur 14.

Perempuan perenang tersebut harus berhenti mengikuti pertandingan dalam negeri pada usia 18 karena di Mesir pada saat itu tidak ada kejuaraan berenang untuk orang dewasa — namun dia terus saja berlatih selama puluhan tahun.

“Saya buktikan kepada Anda dan semua orang bahwa usia bukan halangan jika kita sudah punya niat, dan jika kita melihat hidup dengan baik,” kata Ghorab kepada Reuters.

Pertandingan renang untuk kelompok usia dewasa akhirnya kembali diadakan pada 2005 dan dia berhasil naik ke podium internasional untuk pertama kali sepuluh tahun kemudian, menggondol dua medali perunggu dalam pertandingan di Rusia.

“Sudah ada di dalam diri saya selama lebih dari 60 tahun, menunggu dilepaskan,” dia menambahkan.

“Saya ingin unggul di ajang internasional, tidak ingin siapa pun mengalahkan saya. Saya bertanding membawa nama negara,” ujarnya.

Saat ini Ghorab sedang menjalani pelatihan untuk menghadapi kejuaraan di Korea Selatan. Pelatihnya, Haytham Sabry, mengatakan Ghorab memiliki jantung seperti orang umur 20-an.

“Dia memutuskan kapan saat dingin atau panas, dia terus hadir untuk latihan tidak ada kejuaraan yang dilewatkannya,” katanya.

Baca juga: Tiga Perenang Rusia Hilang di Mesir

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Maria Diana A

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Putra Mahkota Saudi bahas Yaman dengan Sekjen PBB

Kairo (ANTARA News) – Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada Selasa (29/1) menerima panggilan telepon dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membahas kemajuan dalam menyelesaikan perang di Yaman.

Keduanya juga membicarakan sejumlah isu lain di kawasan, demikian dilaporkan Kantor Berita Saudi Press.

Perang selama empat tahun di Yaman mengadu gerakan al-Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dengan gerakan Abd-Rabbu Mansour Hadi dukungan Arab Saudi. Perang itu telah menjadi konflik yang merenggut puluhan ribu nyawa melalui tindakan militer dan sebab lainnya.

PBB ingin menyelamatkan kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak pada Desember untuk melaksanakan penarikan pasukan dari kota pelabuhan Hudaidah, gerbang utama bagi pasokan bantuan dan barang komersil Yaman.

Kelompok al-Houthi memegang kendali atas kota pelabuhan Hudaidah sementara pasukan koalisi dukungan Arab Saudi berkumpul di pinggirannya. Pihak-pihak yang bertikai tidak setujui terkait siapa yang akan mengendalikan kota dan pelabuhan pascapenarikan pasukan.

Utusan PBB Martin Griffiths, Senin, mengaku bahwa batas waktu yang diusulkan untuk penarikan pasukan dari pelabuhan sudah lewat. Ia mendesak para pihak yang bertikai untuk mundur.

Menurut laporan SPA, Sekretaris Jenderal PBB mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Saudi atas dukungannya dalam mendorong hasil yang positif dalam dialog antar pihak di Yaman.

Tidak diketahui apakah percakapan tersebut membahas penyelidikan internasional yang dipimpin penyidik PBB, Agnes Callamard.

Callamard telah memulai penyelidikan selama sepekan di Turki dalam kasus pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Callamard pada Selasa mengatakan Arab Saudi belum memberikan lampu hijau kepadanya untuk memasuki konsulat Kerajaan di Istanbul ataupun bertemu dengan pihak berwenang Saudi.

Baca juga: Arab Saudi tolak resolusi Senat AS tentang Khashoggi dan perang Yaman
Baca juga: Senator AS: Mohammed bin Salman “terlibat” dalam pembunuhan Khashoggi

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Asri Mayang Sari

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Erekat: rakyat Palestina perlu perlindungan internasional sampai pendudukan Israel berakhir

Ramallah, Palestina (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan rakyat Palestina memerlukan perlindungan internasional sampai pendudukan Israel berakhir.

Pernyaaan itu ia keluarkan saat bereaksi terhadap keputusan Israel untuk tidak memperpanjang mandat Kehadiran Sementara Internasional di Hebron (TIPH).

“Kami menyeru Perserikatan Bangsa-bangsa agar menjamin keselamatan dan perlindungan rakyat Palestina, bukan hanya memastikan TIPH tetap hadir di Al-Khalil (Hebron) tapi juga menggelar kehadiran internasional yang permanen di Wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Al-Quds (Jerusalem) Timur, sampai berakhirnya pendudukan Israel –yang senang berperang,” kata Erekat di dalam satu pernyataan pada Selasa (29/1).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin mengumumkan bahwa Israel takkan memperpanjang mandat TIPH, yang telah beroperasi di kota bagian selatan Tepi Barat tersebut sejak 1994.

Pemerintah Otonomi Palestina memperpanjang mandat TIPH pekan lalu.

TIPH, yang terdiri atas 64 pengamat internasional dari lima negara Eropa dan dipimpin oleh Norwegia, dibentuk berdasarkan pengesahan Resolusi 904 Dewan Keamanan PBB.

Resolusi itu berisi pernyataan rasa terkejut dan pengutukan Dewan Keamanan terhadap pembantaian mengerikan yang terjadi pada 1994, selama Shalat Subuh pada pagi hari Ramadhan di Masjid Al-Ibrahim di Al-Khalil.

Perbuatan jahat itu dilakukan oleh seorang pemimpin gerakan teroris pemukim Yahudi, yang, bersama peristiwa yang terjadi sesudahnya, telah merenggut 50 nyawa warga sipil Palestina. Beberapa ratus orang lagi cedera.

Di antara tindakan lain, resolusi itu juga menyeru penguasa pendudukan, Israel, agar menyita senjata para pemukim Yahudi guna mencegah mereka melakukan kejahatan lain terhadap rakyat Palestina, demikian dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu. Permukiman Yahudi telah sering dikutuk sebagai tidak sah oleh DK PBB dan Majelis Umum PBB dan sebagai kejahatan perang berdasarkan Rome Statute.

Tapi setakat ini, kata Erekat, “Israel tak pernah menghormati hukum atau keinginan masyarakat internasional. Baru kemarin, Benjamin Netanyahu sekali lagi mengkonfirmasi kepada gerakan pemukim Yahudi bahwa bahkan instalasi kolonial Israel –yang dipandang tidak sah berdasarkan Hukum Israel– takkan dipindahkan dan bahwa seluruh tanah Palestina, yang bersejarah, disiapkan untuk Negara Israel.”

Ia menambahkan, “Keputusan paling akhir Israel untuk tidak memperbarui mandat TIPH, yang telah ada sejak 1997, adalah langkah tambahan ke arah pembatalan semua kesepakatan yang ditandatangani oleh Israel, termasuk Kesepakatan Sementara Oslo. Itu memperkuat kegiatan kolonial Israel dan merupakan salah satu langkah lebih lanjut ke arah pencaplokan `de jure` daerah lain di Negara Palestina yang Diduduki. Itu merupakan bukti lebih lanjut bahwa Israel adalah negara keji yang membenci keabsahan internasional dan menempatkan dirinya di atas dan di luar tatanan masyarakat internasional. Dengan dukungan pemerintah AS saat ini, Israel terus menghasut terhadap dan melanggar hak asasi nasional yang mendasar dan kebebasan rakyat Palestina serta merendahkan dan menghina setiap orang yang menyatukan bangsa di dunia kita, PBB.”

Baca juga: Penulis New York Times kecam kekejaman Israel di Palestina

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Israel larang perempuan Palestina masuk ke Masjid Al-Aqsha

Al-Quds (ANTARA News) – Polisi Israel memerintahkan seorang perempuan Palestina dari dalam wilayah Israel untuk menjauhi Masjid Al-Aqsha selama 15 hari.

Sebabnya ialah perempuan Palestina tersebut melawan polisi Israel ketika anggota pasukan kepolisian melanggar tempat suci ketiga umat Muslim itu, setelah mereka memasuki bangunan masjid, kata koresponden Kantor Berita Palestina, WAFA –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu.

Polisi menahan Muntaha Imara, seorang warga Desa Zulfa, di pos polisi Gerbang Jaffa di Al-Quds (Jerusalem) selama beberapa jam pada Senin (28/1) setelah polisi mengejar perempuan itu ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsha saat ia melawan keberadaan provokatif polisi Israel di tempat suci umat Muslim tersebut.

Muntaha Imara dibebaskan pada Senin malam setelah polisi memerintahkan dia untuk tidak berada di Masjid Al-Aqsha selama 15 hari.

Polisi Israel juga memperingatkan beberapa bus yang membawa jamaah dari dalam wilayah Israel menuju Masjid Al-Aqsha agar tidak memberi Muntaha tumpangan, atau bus mereka akan disita.

Itu bukan untuk pertama kali Muntaha Imara ditahan oleh polisi dan diperintahkan untuk menjauhi Masjid Al-Aqsha.

Dalam peristiwa terpisah, pasukan keamanan Israel memberi tahu seorang warga Palestina di Kota Kecil Yatta, bagian selatan Al-Khalil (Hebron), di Tepi Barat Sungai Jordan –yang diduduki, agar menghentikan pekerjaan pembuatan sumur untuk menampung air hujan di tanah miliknya sendiri, kata seorang pegiat lokal.

Koordinator komite rakyat di Yatta, Rateb Al-Jabbour, mengatakan kepada Kantor Berita WAFA bahwa pasukan Israel menyerahkan kepada Fareed Al-Jabbour instruksi penghentian pembuatan sumur penampung air hujan di tanah miliknya pribadi.

Pegiat itu mengutuk tindakan pemerintah Israel di daerah tersebut, yang ia katakan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengambil alih tanah orang Palestina di bagian selatan Al-Khalil untuk kepentingan perluasan permukiman Yahudi.

Baca juga: Pasukan Israel usir 13 keluarga Palestina buat pelatihan militer

 
Penyunting: Chaidar Abdullah/Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mesir tangkap 54 tersangka perencana kekerasan pada peringatan pemberontakan

Kairo (ANTARA News) – Pasukan keamanan Mesir menangkap 54 orang, termasuk tersangka anggota Ikhwanul Muslimin, terkait rencana melancarkan unjuk rasa dan melakukan kekerasan dalam memperingati pemberontakan tahun 2011, menurut Kementerian Dalam Negeri, Selasa (29/1).

Kementerian mengatakan bahwa kelompok tersebut diarahkan seorang ketua Ikhwanul Muslimin yang bermarkas di Turki, dan perlengkapan serta uang untuk sabotase yang mereka miliki juga telah ditemukan.

Penangkapan tersebut diumumkan setelah pasukan keamanan menahan mantan juru bicara aliansi oposisi, Gerakan Demokrasi Sipil, dalam serangan menjelang fajar, kata pengacaranya dan seorang anggota aliansi.

Gerakan tersebut merupakan penggabungan dari kelompok sayap-kiri dan Partai Liberal, termasuk Partai Aliansi Sosialis Populer, Partai Demokrasi Sosial Mesir, Partai Roti dan Kebebasan.

Serbuan itu juga dilakukan saat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakhiri tiga hari lawatannya ke Mesir. Selama kunjungannya itu, Macron menyampaikan keprihatinannya atas masalah Hak Asasi Manusia di negara itu dalam pembicaraannya dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

Sisi, yang mendepak Presiden Mohammed Moursi dari Ikhwanul Muslimin pada 2013 dan yang kemudian terpilih sebagai presiden pada tahun berikutnya, mengambil tindakan keras terhadap kaum Islamis dan kelompok oposisi liberal.

Ikhwanul Muslimin mendapat kekuasaan di Mesir dalam pemilu modern yang pertama pada 2012, setahun setelah Hosni Mubarak, pemimpin Mesir yang memerintah cukup lama, disingkirkan dalam suatu pemberontakan yang terkenal.

Gerakan tersebut sekarang dilarang dan ribuan pendukungnya serta banyak pemimpinnya kini dipenjarakan.

Ikhwanul Muslimin membantah keterkaitan mereka dengan kelompok militan dan menyatakan bahwa gerakan mereka adalah untuk politik yang damai.

“Ada informasi bahwa para pemimpin yang melarikan diri (Ikhwanul Muslimin) sedang menyusun rencana untuk membuat kekacauan pada Januari dan Februari, seiring dengan peringatan Revolusi 25 Januari,” bunyi pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri.

Sosok yang dituding berada di balik rencana serangan adalah Yasser al-Omda dan Kementerian menyebutkan bahwa kelompok al-Omda akan mengganggu lalu lintas, menutup jalan dan menciptakan kekacauan pada warga.

Pernyataan itu tidak menyebutkan nama-nama mereka yang ditangkap tetapi mengatakan langkah hukum terhadap mereka diambil sejalan dengan prosedur keamanan negara.

Mantan juru bicara Gerakan Demokrasi Sipil, Yahya Hussein Abdel Hadi, disebut-sebut ditahan dalam serangan Selasa pagi, kata Khaled Dawoud anggota aliansi.

Negad al-Borai, seorang pegiat dan pengacara Abdel Hadi, juga membenarkan bahwa penahanan memang terjadi.

Abdel Hadi telah diperiksa pada November dengan tuduhan menghina presiden, mengganggu ketertiban masyarakat dan menebar berita palsu di Facebook. Ia kemudian dibebaskan dengan jaminan 10 ribu pound Mesir (570 dolar AS).

Dawoud mengatakan belum mengetahui apakah penahahan kali ini terkait dengan penahanan sejumlah tokoh oposisi yang ditahan pada Sabtu setelah merayakan peringatan 25 Januari. Kementerian Dalam Negeri belum memberikan tanggapan atas pertanyaan mengenai hal tersebut.

Baca juga: Mesir perintahkan pengadilan ulang atas pemimpin Ikhwanul Muslim
Baca juga: Mesir hukum mati 75 orang terkait unjuk rasa tahun 2013

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Maria Dian A/Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019